SIAK (Infosiak.com) – Banyaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri dan beroperasi di wilayah Kabupaten Siak, ternyata tidak menjamin besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Siak. Bahkan, dari sekian banyak BUMD di Siak, masih ada beberapa BUMD yang dinilai masih seret dalam menyumbangkan PAD.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Sujarwo SE menegaskan, bilamana dalam beberapa tahun ke depan masih ada BUMD yang tidak bisa menyumbangkan PAD secara maksimal, maka pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap BUMD yang bersangkutan.
“Di Kabupaten Siak ini cukup banyak BUMD, namun baru sebagian kecil saja yang sudah menyumbangkan PAD. Oleh sebab itu, tentunya ini akan menjadi catatan dan PR kita bersama, bagaimana ke depannya seluruh BUMD yang ada ini bisa menghasilkan PAD secara maksimal,” tegas Sujarwo, Kamis (17/10/2019) siang, kepada Infosiak.com.
Menyinggung soal sejumlah BUMD yang sampai saat ini belum maksimal menyumbangkan PAD, Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, salahsatunya adalah PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) dan PT Siak Pertambangan Energi (SPE). Padahal, kedua BUMD tersebut sudah berdiri lebih dari Empat tahun.
“Kita tau, PT SPS dan PT SPE sudah berdiri lebih dari Empat tahun, namun baru tahun ini kedua perusahaan tersebut menyumbangkan PAD, itupun sumbangan PADnya sangat kecil sekali. Jadi tahun depan kita minta SPE dan SPS harus menyetor PAD di atas Rp300 jutaan,” lanjut Sujarwo.
Dikatakannya juga, seluruh perusahaan BUMD yang ada di Kabupaten Siak ini didirikan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan keuangan daerah melaui PAD yang dihasilkan/didapat. Sehingga sangat disayangkan, jika ternyata BUMD-BUMD tersebut tidak mampu menyumbangkan PAD sesuai yang diharapkan.
“BUMD ini didirikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Siak, dengan tujuan agar bisa membantu meningkatkan keuangan daerah, sehingga diperlukan managemen yang handal dan profesional untuk mengelolanya. Kalau masih ada juga BUMD yang managemennya amburadul dan terus bermasalah, tentu ini harus segera dievaluasi, bila perlu diganti saja manager atau direkturnya dengan orang yang lebih layak dan mampu mengelola BUMD,” tutupnya.
Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon
