JAKARTA (Infosiak.com) – Presiden Jokowi di Periode 2 akan membagikan Kartu Pra Kerja.
Kartu Pra Kerja Jokowi ini dilengkapi saldo Rp 7,6 juta. Bagaimana cara mendapatkan Kartu Pra Kerja Jokowi ini?
Kartu Pra Kerja adalah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan.
Kartu tersebut dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu sembako murah.
Satu di antara calon penerima Kartu Pra Kerja berisi saldo uang Rp 7,6 juta adalah pengantin baru kategorimiskin. Namun, tak sekadar pengantin baru dan masuk kategori miskin saja.
Ternyata, pemerintah nantinya mewajibkan pengantin baru itu mengikuti program sertifikasi nikah.
Setelah mereka mengikuti program tersebut, mereka bisa mendapatkan kartu Pra Kerja yang rencananya dibagikan Maret 2020.
Muhadjir Effendy selaku Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) menyampaikan itu pada saat pulang kampung ke Kota Malang.
“Kemarin waktu rapat terbatas sudah diputuskan oleh Pak Presiden (Jokowi) bahwa nanti yang mengoordinasi adalah Pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartato,” ujar Muhajdir Effendy kepada awak media di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (30/11/2019).
Ia menjelaskan pemberian Kartu Pra Kerja kepada para pengantin baru ini masuk ke dalam program sertifikasi nikah.
Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja.
“Jadi Kartu Pra Kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para pengangur. Uang (yang ada di dalam kartu) itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,” kata dia.
Tak hanya pekerjaan ikut orang, ternyata kartu Pra Kerja juga bisa digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri alias, para pencari kerja membikin usaha.
Untuk mendirikan usaha, para penerima kartu Pra Kerja akan mudah mendapatkan akses permodalan dari program kredit usaha rakyat (KUR).
Pemerintah akan menhubungkan pengguna kartu Pra Kerja dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Jadi nanti untuk mereka yang bergerak di dunia usaha, dalam rancangannya itu diarahkan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan akses KUR. Karena itu hal ini juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM,” ujar dia.
Muhadjir menyebut pemberian Kartu Pra Kerja kepada para pengantin baru ini akan direalisasikan Maret 2020. Hingga kini katanya, rancangan perihal Kartu Pra Kerja sedang digodok.
“Kalau permintaan pak Presiden, Maret ini sudah bisa dilaksanakan,” tutup dia.
Bukan Menggaji Pengangguran Presiden Jokowi saat memperkenalkan Kartu Pra Kerja dalam kampanye di GOR Futsal, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/4/2019) malam.
Kartu Pra Kerja dikenalkan Jokowi saat kampanye pencalonan di Pilpres 2019 lalu. Saat itu, Jokowi memberikan penjelasan mengenai dana insentif untuk pemegang kartu Pra Kerja yang nantinya akan diluncurkan.
Menurut Jokowi, insentif tersebut bukan berarti memberikan gaji kepada pengangguran.
“Bukannya memberikan gaji pada yang nganggur. Jadi kalau ada isu itu harus bisa jawab,” ujar Jokowi saat menjadi pembicara dalam Festival Satu Indonesia di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2019).
Menurut Jokowi, kartu Pra Kerja diberikan bagi anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja.
Melalui kartu ini, para lulusan sekolah bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan atau vocational training.
Dengan begitu, lulusan sekolah atau perguruan tinggi bisa memiliki keterampilan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan.
Menurut Jokowi, pemilik kartu tersebut mendapatkan dana insentif. Namun, waktunya terbatas, sekitar 6-12 bulan.
“Ada insentif, tapi dalam kurun waktu tertentu. Ini untuk memacu supaya pemegang kartu ini bisa lebih semangat mendapatkan kerja.
Bukan berikan gaji pada yang nganggur,” kata Jokowi.
Per Orang Dapat Rp 3 juta hingga Rp 7 juta
Politisi PKB, sekaligus Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019), mengungkapkan dana Rp 10 triliun digunakan untuk pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per orang.
Kemudian, dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000.
Kemudian, insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 500.000, dan terakhir biaya pengisian survei yang dilakukan tiga kali dan diberikan insentif sebesar Rp 50.000.
“Sehingga total manfaat per peserta Rp 3,650 juta hingga Rp 7,650 juta,” kata Ida.
Total anggaran sekitar Rp 10 triliun tersebut nantinya akan diperuntukkan 2 juta peserta.
Saat ini payung hukum soal Kartu Pra Kerja ini masih dalam proses finalisasi dan semua di bawah kordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.
Sertifikasi Pranikah Bisa Tuntaskan Masalah Rumah Tangga Miskin
Tujuan utama pemerintah melakukan sertifikasi pranikah bagi seluruh calon pasangan suami istri adalah untuk menurunkan angka rumah tangga miskin dalam 5 tahun ke depan berada di bawah 9,4%.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan wacana sertifikasi nikah yang mulai akan diberlakukan 2020 memang sudah menuai pro-kontra di tengah masyarakat.
Dia menuturkan, ada sejumlah pertimbangan teknis dan jangka panjang yang dibuat pemerintah hingga mengurus ranah privat masyarakat
Dalam pembukaan Sosialisasi SDGs dan Sensus Penduduk 2020, bahwa salah satu tantangan pemerintah melakukan kebijakan adalah ketidaksesuaian data. Salah satu fokus utama adalah juga tentang data masyarakat miskin.
Muhadjir menjelaskan, untuk bisa memberantas kemiskinan membutuhkan data yang valid keluarga. Dan itu hanya bisa diwujudkan dari proses awal pembentukan keluarga yaitu pernikahan.
“Jadi pranikah jangan dibayangkan yang sudah lulus, lalu dibayangkan ada yang tidak lulus batal menikah. Tujuannya agar keluarga yang dibangun itu siap secara mental, material, dan finansial,” kata Muhadjir di Hotel Harris Vertu Harmoni, Selasa (26/11/2019).
Dia menuturkan, selama ini masalah kemiskinan keluarga juga berawal dari ketidaksiapan material dan finansial calon pasangan.
Pasalnya, ketidaksiapan finansial, kerap berujung pada abainya pasangan suami istri memenuhi kualitas gizi keluarga.
Kondisi tersebut akan berbahaya jika istri yang hamil, menerima asupan gizi yang terbatas.
Alhasil, janin dalam kandungan berpotensi mengalami stunting atau gizi buruk.
Selain itu masih ada persoalan kesehatan reproduksi yang penting diperhatikan sebelum membangun keluarga.
Tujuannya, agar anak-anak yang dilahirkan juga terbebas dari penyakit dan memenuhi standar kesehatan 1.000 hari manusia sejak dalam kandungan.
“Membangun keluarga harus dipastikan sumber penghasilan dari mana, itu kuncinya untuk mengurangi rumah tangga miskin dan sangat miskin. Kemiskinan dalam keluarga itu menjadi penyakit sosial dan klinis,” sambungnya.
Muhadjir memerinci, bahwa rentang proses bimbingan pranikah selama 3 bulan itu tidaklah lama.
Dia beralasan, proses bimbingan tersebut akan melalui proses secara daring maupun tatap muka, dan sangat tergantung pula dari kebutuhan pasangan calon mempelai.
Sebagai contoh, kata Muhadjir, tujuan proses bimbingan pra-nikah ini adalah juga membantu calon mempelai yang belum punya sumber penghasilan untuk bisa mencari sumber penghasilan.
Nantinya, bagi pasangan yang belum memiliki pekerjaan, bisa diarahkan untuk mengandalkan program Kartu Pra-Kerja yang akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Selain itu, jika calon mempelai ingin membuka usaha sendiri ketimbang bekerja, proses bimbingan ini juga akan terhubung dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk bisa menerima kredit usaha rakyat.
Muhadjir bahkan menyebut sudah mengoordinasikan perihal akses finansial untuk pasangan yang hendak berbisnis dengan kementerian-kementerian terkait.
“Jadi sifatnya ini wajib dikerjakan oleh negara, kalau tidak ikut tidak masalah. Asalkan memenuhi syarat, misalnya pasangan yang sudah dibimbing oleh komunitas keagamaannya tidak perlu ikut, pemerintah hanya cek layak atau tidak,” sambungnya.
Dia juga meyakini, proses bimbingan pra-nikah ini tidak akan menjadi sumber pungutan liar baru yang akan bersifat kontraproduktif bagi calon mempelai.
Oleh sebab itu, untuk mematangkan sejumlah sistem dan melakukan mitigasi, Muhadjir mengaku masih melakukan sinkronisasi internal.
Meski demikian dia memastikan bahwa bimbingan dan sertifikasi pranikah akan mulai diberlakukan tahun depan
Sumber : Tribunnews
Editor : Afrijon
