PEKANBARU (Infosiak.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).
Dalam rapat tersebut, Jokowi di antaranya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan.
Sementara, Kapolri Tito Karnavian mengancam bakal mencopot Kapolda yang tak mampu atasi kebakaran lahan.
Berikut rangkumannya:
1. Instruksi Jokowi
Jokowi mengelurkan setidaknya tiga instruksi terkait kebakaran hutan.
Pertama, Jokowi meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperluas cakupan hujan buatan serta menambah pasukan dan petugas pemadaman.
Kedua Jokowi memninta aparat kepolisian menindak tegas para pelaku pembakaran hutan mulai dari korporasi hingga individu.
Ketiga Jokowi meminta dilakukan pencegahan agar titik api yang sudah diketahui tidak membesar dan meluas.
Hal itu disampaikan Jokowi melalui akun twitternnya, Selasa (17/9/2019).
“Semalam di Pekanbaru, saya meminta BNPB memperluas cakupan hujan buatan seraya menambah pasukan dan petugas pemadam.
Kedua, menindak tegas para pelaku pembakaran, dari korporasi atau individu. Ketiga, pencegahan agar titik api yang sudah diketahui tidak membesar dan meluas.,” tulis Jokowi.
2. Kapolri Sebut Ada Unsur Kesengajaan
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga adanya unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Dugaan itu disimpulkan Kapolri setelah ia melakukan pemantauan langsung dari udara bersama Panglima TNI dan Kepala BNPB.
Tito mengemukakan, tidak melihat ada yang terbakar baik kebun sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI).
Namun, yang terbakar adalah hutan atau semak.
“Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan. Sebagian sudah ditangkap, itu juga membuktikan bahwa peristiwa itu ada,” kata Tito dalam keterangan pers usai mengikuti Ratas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam sebagaimana dikutip dari laman resmi Setkab.
3. Ancam Copot Kapolda hingga Kapolres
Kapolri menegaskan akan mengintensifkan upaya untuk melakukan penegakan hukum.
Ia mengaku sudah melaksanakan video conference dengan seluruh kapolda, dengan seluruh kapolres seluruh Indonesia, dengan penekanan kepada enam polda yang paling utama, yaitu Polda Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalsel, dan Kalteng.
Menurut Kapolri, dirinya akan membentuk tim dari Mabes Polri, dari Irwasum dan jajaran Irwasum dan Propam yang akan mengecek ke semua wilayah.
Targetnya adalah Polres, Polsek dan Polda.
“Jadi kalau seandainya di polda itu penilaian kita ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal, apalagi penangkapan enggak ada, out. Mau Kapolda, mau Kapolres, Kapolsek out,” tegas Kapolri.
Tito melanjutkan, saat ini sudah dibentuk dan akan diturunkan ke semua polda terutama enam polda tersebut di atas.
4. Presiden Minta Kebakaran Tak Ganggu Penerbangan
Presiden Jokowi meminta agar kebakaran hutan tak menggangu penerbangan.
Jika sampai menggangu penerbangan, kata Jokowi, hal itu bakal berimbas ke pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi.
“Ini yang tidak kita harapkan,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019) malam. dikutip dari laman resmi SetKab.
Untuk itu, Presiden meminta agar pembuatan hujan buat yang sudah diinstruksikannya pada Jumat (13/9/2019) lalu kepada Panglima TNI dan BNPB terus dilakukan dengan jumlah yang lebih besar.
Namun, Presiden mengingatkan, pengalaman dari tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan, betapapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah akan sulit diselesaikan.
5. Jokowi Pertanyakan Gubernur dan Perangkatnya
Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran hutan itu adalah mutlak harus dilakukan.
Hal ini karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran, apalagi di lahan gambut, menurut Jokowi, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya sangat sulit menyelesaikan.
Jokowi mempertanyakan, Gubernur yang memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa.
Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, ada Koramil, Babinsa semuanya ada.
Kapolda juga punya perangkat, dari Kapolres, Kapolsek sampai Babinkamtibmas semuanya ada.
Belum yang di BNPB, belum kita punya di Kehutanan.
Tapi, perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik.
“Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api pasti sudah ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api, dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini,” tegas Jokowi dikutip dari laman resmi Setkab.
Sumber : Tribunnews
Editor : Afrijon
