SIAK (Infosiak) – Memastikan tentang aturan yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan desa atau kampung, Pansus Ranperda DPRD Siak kunjungan kerja ke Kabupaten Kampar, Kamis (21/11/24).

“Dalam kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kampar terkait Sharing Informasi Ranperda tentang Pembentukan Kampung/Desa dan Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tentang Pendalaman Materi terkait Ranperda tentang Pembentukan Kampung/Desa yang tengah kita bahas. Kita harap segera menemukan formula tepat dalam pembuatan perda ini,” ujar Ridho Rizqi, sekretaris pansus.

Kedatangan rombongan Ridho Rizqi bersama anggota pansus lainnya Jufrizal, Tengku muhammad, S. IP dan Jakop Mulia Manurung, SH disambut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kampar, Lukmansyah Badoe, S.sos, M.Si bersama Kabid Pemdes Zamhun.

Dikatakan Lukmansyah, perda pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kampar tentunya mengacu pada UU Daerah.
Pembentukan Desa baru untuk pemekaran merupakan langkah strategis menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfokus pada peningkatan kapasitas, partisipasi aktif dan penguatan otonomi desa, diharapkan proyek-proyek ini dapat berjalan lebih efektif meskipun tantangan masih ada.

“Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kerja sama pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat itu sendiri,” sebut Lukmansyah.
Ia menjelaskan, syarat terpenting dalam pemekaran kabupaten/desa adalah mengacu pada pemetaan yang telah disahkan oleh kementerian pusat dan tugas aparat desa untuk membuat tapal batas dengan masyarakat.

Ia juga menjelaskan, ada dua desa di Kampar yang kesulitan menyelesaikan pemekaran karena berbatasan dengan kota Pekanbaru. Untuk mengatasi masalah ini, ia harus melalui proses penelitian akademik terlebih dahulu agar tidak disalahkan di kemudian hari.

Sekretaris Pansus Ranperda pemekaran desa DPRD Siak, Ridho Rizki berdiskusi dan menanyakan bagaimana cara mengatasi permasalahan beberapa desa yang sudah pemekaran namun justru tertinggal di desa-desa yang sedang booming.

Dalam hal ini diperoleh jawaban bahwa peran pemerintah adalah selalu berusaha melakukan pengawasan dan lebih efektif selama ini. Pemerintah harus berkomitmen memenuhi tanggung jawabnya untuk membantu desa-desa yang mengalami pemekaran.

“Melalui kegiatan sharing informasi dan pembahasan yang intensif, Pansus DPRD Siak berupaya memastikan bahwa Ranperda tentang Pembentukan Kampung/Desa dapat diimplementasikan dengan baik, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta memperkuat struktur pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Siak juga,” pungkas Ridho Risqi.***

(rls/agung)

Posting Sharing Perda tentang Kampung, DPRD Siak Kunjungan ke Kampar ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

KANDIS (Infosiak) – Pansus 3 Ranperda DPRD Kab. Siak melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Kandis dengan agenda Peninjauan ke lapangan terkait tapal batas pembentukan 5 Desa/Kampung di Kecamatan Kandis.

Rombongan Pansus yang terdiri dari Alfitra, MH (Ketua Pansus), H Budi Yuwono, M.Kes (Wakil Ketua), Ridho Riski (Sekretaris), serta beberapa Anggota pansus seperti Zulkifli, MSi, H Asril, Paramananda Pakpahan, SH, Juprizal, SAp, Oloan Munte disambut langsung Camat Kandis Said Irwan, SE, S.Ip, dan Kadis DPMK Kab. Siak HM. Arifin, MSi serta beberapa Pj. Kampung Persiapan dan Penghulu Kampung induk yang berada di Kecamatan kandis.
“Kita tadi lakukan pertemuan dengan pihak kecamatan dan kampung yang akan dimekarkan. Tentunya kita ingin memastikan saja,” terang Paramananda Pakpahan sebagai anggota pansus 3.

Setelah Melakukan pertemuan di kantor Camat Kandis terkait penjelasan tentang Luas wilayah, jumlah Penduduk yang berada di Kampung atau Desa yang akan di mekarkan, rombongan langsung menuju salah satu Desa yang akan dimekarkan yaitu Kampung Persiapan Mekar Jaya, dan Kampung induk Jambai Makmur.

Anggota DPRD Siak, asal Kandis, Sabar Sinaga dari Fraksi Demokrat mendukung penuh kerja Pansus 3 Ranperda DPRD Siak, bekerja untuk memastikan kondisi kelayakan beberapa desa di Kandis untuk dimekarkan.

“Artinya perkembangan jumlah penduduk berdampak pada kepedulian pemerintah bagaimana mengakomodir segala kebutuhan masyarakat secara lebih komprehensif,” ucap Sabar Sinaga.

“Salah satu alasan pemekaran tentunya dengan banyaknya pemerintahan desa dan kelurahan, secara otomatis akan memudahkan masyarakat kita untuk berakses ke pemerintahan. Lebih lagi, itu sebagai bentuk persiapan dalam pemekaran kecamatan Kandis ke depannya,” lanjut Sabar.***

Sumber : Humas DPRD Kab. Siak

Posting Pastikan Kondisi Kampung, Pansus 3 DPRD Siak Tinjau Lokasi ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Siak Laiskar Jaya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Kamis, 7 November 2024.

Penyelenggaraan Rakornas tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dengan tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024” bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Kegiatan rakornas oleh Kemendagri tersebut dihadiri 5.360 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan. Selain perwakilan dari kementerian/lembaga dan instansi pusat, Rakornas juga dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh daerah di Tanah Air.

“Jadi pada Rakornas yang dimulai dari pagi tadi (7/11) dan akan berakhir pada sore nanti ini, terdapat tiga panel diskusi. Dalam panel ini, kami mendapatkan pengarahan langsung dari tujuh Menteri Koordinator di Kabinet Merah Putih,’’ ujar Laiskar disela Istirahat Sholat dan Makan (ISOMA).

Pria yang akrab disapa Bang Oni itu juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih berorientasi pada masyarakat dan ajakan untuk bersama-sama menyelamatkan aset negara.

Di akhir pernyataannya, menyampaikan pesan Presiden tentang pentingnya menciptakan suasana yang stabil untuk memastikan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.***

Posting Pimpinan DPRD Siak Hadiri Rakornas Harmonisasi Pemda Laksanakan Program Prioritas Era Prabowo ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Meski terjadi penambahan terhadap target APBD Siak 2024 setelah mengalami perubahan, tetap saja Badan Anggaran DPRD Siak masih merasa optimis bahwa ada potensi lebih yang bisa dilakukan untuk menggenjot APBD Siak diangka yang lebih besar di tahun-tahun mendatang. Hal itu mesti dicapai dengan menggali potensi-potensi yang ada, sehingga pencapaian APBD lebih maksimal.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan mewakili Banggar DPRD, Selasa (1/10/24) di kantor DPRD Siak. Ia menyebut bahwa pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 hendaknya dilaksanakan sesuai Prioritas Plafon Anggaran dan Kebijakan Umum Anggaran secara efektif dan efisien.

Banggar DPRD Kabupaten Siak menyarankan kedepannya perlu kiranya kerja keras semua untuk mengkaji dan menggali kembali berbagai potensi pendapatan daerah, khususnya untuk PAD daerah. Berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah disinkronkan. Hal ini dimaksudkan untuk melegalisasikan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD daerah.

Banggar juga berharap kedepannya perlu adanya peningkatan sektor pendapatan dan belanja agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Sekaligus kualitas dan kuantitas pembangunan daerah yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

“Tentunya ini juga menjadi harapan semua dan kami akan terus berupaya untuk menitikberatkan anggaran pada program prioritas seperti pada bidang pendidikan, bidang kesehatan dan pembangunan kampung,” kata Indra.

Untuk bidang pelayanan publik pada tahun-tahun yang akan datang, diharapkan setiap jajaran instansi pemerintahan yang ada haruslah dilakukan dengan cara peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Pelayanan publik mencakup penyelenggaraan public good dan public regulation. Publik Good, berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, barang dan jasa, termasuk pelayanan dasar atau inti (core public services) yang menjadi tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Misalnya, Kantor Camat Minas, Kantor Camat Sungai Apit dan Kantor Camat Siak.

Ketiga kecamatan tersebut untuk tahun 2024 perlu kiranya infrastruktur yang kurang memadai untuk diperhatikan.

Sedangkan public regulation berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam kerangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban.

“Kedepannya untuk pengajuan perubahan APBD Kabupaten Siak, Banggar DPRD Kabupaten Siak menganjurkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak haruslah berdasarkan pada ketentuan Pasal 317 UU Pemerintahan Daerah dan aturan pelaksananya,” tegasnya.

Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.

Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

“Artinya, pemerintah daerah seharusnya sejak Juli sudah mengusulkan pembahasan KUPA dan PPAS APBD Perubahan untuk dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD Kabupaten Siak,” ucapnya.

Ke depannya, Banggar DPRD Kabupaten Siak berharap agar tidak lagi terjadi fenomena pembahasan APBD Perubahan yang terburu-buru mengejar waktu.

Hal ini bertujuan agar pembahasan dan penetapan APBD Perubahan dapat dilakukan tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang memerlukan penyesuaian anggaran tidak terganggu.***

Posting Banggar DPRD Minta Pemkab Lebih Gali Potensi APBD Siak 2025 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Ketua DPRD Indra Gunawan bersama Wakil Ketua II Laiskar Jaya memimpin paripurna pengesahan RAPBD-P yang digelar di Ruang Paripurna Putri Kaca Mayang, Gedung Panglima Ghimbam, Kantor DPRD Siak, Senin (30/9/24) sekitar pukul 17.00 WIB. Terjadi Peningkatan total APBD Siak setelah perubahan dari sebelum perubahan Rp2,985 triliun, menjadi Rp3,230 triliun, atau terjadi penambahan Rp245,487 miliar.

Hadir Pjs Bupati Siak Indra Purnama, dan sejumlah kepala OPD, dan perwakilan dari Forkopimda.

Ketua Indra Gunawan mengajak semuanya untuk menjaga ritme dan situasi kondusif, baik menjelang Ulang Tahun ke-25 Kabupaten Siak atau Ulang Tahun Perak, maupun selama kampanye berlangsung dalam menjalankan proses Pilkada serentak.

“Mari bersama menjaga Siak menjadi kabupaten yang ramah, baik ramah dan aman terhadap anak, lansia, disabilitas maupun terhadap mereka yang terpinggirkan, serta merangkul seluruh masyarakat untuk menyongsong Siak berkemajuan,” ucap Ketua Indra Gunawan.

Pengesahan ini akan sangat berarti bagi semuanya. Semoga langkah ini menjawab semua keresahan menjadi semangat menjaga Siak selalu damai dan menjadi lebih baik ke depannya.

Ketua Indra Gunawan membuka paripurna, selanjutnya Sekwan Setya Hendro Wardhana membacakan agenda paripurna dan juru bicara Banggar Sudarman membacakan Laporan hasil kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Siak terhadap RAPBD-P.

Disebutkannya, Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Perubahan APBD ini disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), yang dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam KUA.

“Struktur Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan tersebut,” terangnya.

Klasifikasi Perubahan APBD ini, menurut urusan pemerintahan dan organisasi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan PPAS Perubahan, maka dokumen PPAS Perubahan tersebut harus dilakukan penyesuaian, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Terkait dengan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2024, hal tersebut telah disepakati dan dirincikan pada pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,” terangnya.

Kesepakatan ini tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024.

“Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya kita bersyukur. Pencapaian ini merupakan langkah awal yang harus terus ditingkatkan ke depannya,” tegasnya.

Percepatan pembangunan harus dilakukan secara terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Siak.

Berkaitan dengan uraian kegiatan, Badan Anggaran (Banggar) telah bekerja sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Siak untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024.

Hubungan kerja sama yang telah terjalin antara legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Siak.

“Meskipun terjadi perdebatan yang cukup alot selama pembahasan, namun semua itu pada akhirnya bermuara pada keharmonisan dan penguatan jalinan kemitraan antara DPRD Kabupaten Siak dan Pemerintah Kabupaten Siak, demi kelangsungan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Adapun hasil pembahasan Banggar terhadap Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut, pendapatan daerah sebelum pembahasan Rp2,843 triliun. Setelah pembahasan 2,997 triliun, terjadi kenaikan sebesar Rp153,771 miliar.

Pendapat asli daerah, sebelum pembahasan Rp442.864 miliar, setelah pembahasan Rp643.457 miliar, terjadi kenaikan Rp200.589 miliar.

Pendapatan transfer, sebelum pembahasan 2,400 triliun, setelah pembahasan 2,353 triliun, terjadi penurunan Rp46,818 miliar.

Belanja daerah sebelum pembahasan Rp2,985 triliun, setelah pembahasan 3,230 triliun, terjadi penambahan Rp245,487 miliar.

Adapun rincian belanja daerah terdiri dari, belanja operasi, sebelum pembahasan Rp2,170 triliun. Setelah pembahasan Rp2,297 triliun, maka terjadi kenaikan Rp127,140 miliar.

Belanja modal sebelum pembahasan Rp543,646 miliar, sesudah pembahas Rp648,588 miliar, maka terjadi kenaikan sebesar Rp104,941 miliar.

Belanja tidak terduga sebelum pembahasan Rp9,549 miliar. Sesudah pembahasan Rp5,549 miliar. Terjadi penurunan sebesar Rp4 miliar.

Belanja transfer sebelum pembahasan Rp261,555 miliar. Sesudah pembahasan Rp278,970 miliar. Terjadi penambahan sebesar Rp17.405 miliar.

Penerimaan pembiayaan sebelum pembahasan Rp211,853 miliar. Sesudah pembahasan Rp283,548 miliar. Terjadi penambahan sebesar Rp71,695 miliar.

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Daerah Tahun Berjalan sebelum pembahasan Rp70,021 miliar, setelah pembahasan Rp50 miliar.***

Posting Rp3,23 Trilin APBD-P Siak 2024 Disahkan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (infosiak) – Akhirnya APBD-P Kabupaten Siak dibahas di tengah sempitnya waktu. Pembahasan dilakukan sampai larut malam sejak Rabu (25/9) malam hingga Kamis (26/9) malam, dan dilakukan paripurna pada Jumat (27/9) serta Sabtu (28/9) siang.

Pembahasan dilakukan secara maraton, seluruh OPD menyiapkan semua yang akan dibahas dan tidak ada lagi I waktu lengah atau sesuatu tertinggal.

Semua mengikuti irama dan bergerak cepat, namun dapat dipastikan semua yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat Siak.

Dikatakan Ketua DPRD Indra Gunawan, meski waktu sempit dan pembahasan dilakukan sampai larut malam, pihaknya tetap teliti dan detail.

Selagi yang dibahas sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, pembahasan akan mulus dan lancar, namun jika ada kepentingan di dalamnya, mohon maaf saja jika dicoret.

“Mari sama sama berbenah untuk Siak lebih baik dan masyarakat sejahtera,” kata Ketua Indra Gunawan.

Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap penyampaian nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2024, diawali dengan Sekwan Setya Hendro Wardhana naik ke podium.

Sekwan Setya Hendro Wardhana mengatakan, rapat paripurna yang berlangsung pukul 16.00 WIB, dan kuorum karena 31 anggota DPRD hadir di Ruang Rapat Putri Kaca Mayang Gedung Panglima Ghimbam, Kantor DPRD Siak.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Siak H Syarif bersama Wakil Ketua II Laiskar Jaya. Hadir Pjs Bupati Siak Indra Purnama, Sekda Arfan Usman, sejumlah kepala OPD dan tamu undangan.

Sebelumnya Pjs Bupati Siak Indra Purnama menyerahkan nota keuangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2024 kepada pimpinan rapat paripurna H Syarif diskasikab Laiskar Jaya.

Paripurna dilanjutkan dengan pembacaan pandangan umum Fraksi DPRD oleh masing-masing perwakilan Fraksi. Fraksi Golongan Karya dibacakan oleh Zulkifli, Fraksi Partai Amanat Nasional dibacakan oleh H Sunarto, Fraksi PkB Plus oleh Haposan Sinaga, Fraksi Nasdem oleh Umbarno, Fraksi PDI Perjuangan Rakip, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh Sudarman Fraksi Persatuan Pembangunan dibacakan H Mushar.

Di katakan H Syarif, membahasan dilakukan di tengah sempitnya waktu. Diharapkan semua tetap menjaga integritas. Apa yang kini dilakukan sepenuhnya untuk kepentingan bersama, terutama masyarakat Siak.

“Kami ingin proses ini berjalan baik dan lancar sebagaimana harapan bersama,” katanya.

Sementara pada Sabtu (28/9) siang, Rapat Paripurna dengan agenda

Tanggapan/Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2024 dipimpin Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, didampingi oleh Wakil Ketua I DPRD H Syarif dan Wakil Ketua II Laiskar Jaya di Ruang Rapat Paripurna Putri Kacang Mayang.

Sebelum rapat paripurna dimulai Sekretaris DPRD Setya H Hendro Wardhana SE SH MM mengumumkan bahwa sesuai dengan jumlah pimpinan dan anggota yang hadir sebanyak 27, dan telah menanda tangani daftar hadir. Mengacu kepada tata tertib DPRD Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2022, kuorom telah terpenuhi.

Dijelaskan Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, pembahasan dilakukan secara maraton agar APBD-P ini dapat diketuk palu pada Senin (30/9) sesuai aturan yang berlaku.

Dan ditegaskan Ketua Indra Gunawan, hal ini tidak boleh terjadi lagi. Semua mesti belajar dari hal ini, yang benar benar sangat menyita waktu dan begitu menguras energi.

Alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar, dan Jumat dilakukan paripurna kemudian dilanjutkan Sabtu.

“Meski sebagian besar anggota DPRD yang berada di setiap fraksi masih baru, namun semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat membuat pembahasan berjalan sangat baik dan lancar,” kata Ketua Indra Gunawan.

Jika pun ada hambatan, kebanyakan penggunaan anggaran yang akan dibahas tidak sepenuhnya menyentuh ke masyarakat. Sebagai wakil rakyat, tentu saja hal hal seperti itu menjadi perhatian serius.

“Kami memprioritaskan penggunaan anggaran untuk kepentingan dan menyentuh masyarakat karena kami lahir dari masyarakat,” kata Ketua Indra Gunawan.

Setelah menbahasan ini, akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD 2025, dan diupayakan dapat segera diselesaikan.***

Posting Banggar DPRD Siak Gesa Bahas RAPBD P 2024 Secara Maraton ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting DPRD Siak Gelar Parnipurna Nota RAPBDP Siak 2024 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting Pimpinan DPRD Siak Dilantik, Pj Bupati Berharap Sinergitas ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Ketua DPRD Kabupaten Siak Indra Gunawan tak henti-hentinya sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang berlangsung damai di Kabupaten Siak.

Indra Gunawan mengatakan, bahwa anak muda harus turut andil dalam menciptakan Pilkada di Kabupaten berlangsung damai dan bergembira. Menurutnya pesta demokrasi lima tahun sekali ini sangat rugi apabila anak-anak muda saling menghujat mengenai perbedaan dukungan pasangan calon.

“Hari ini anak muda harus kompak meski berbeda pilihan, perbedaan pilihan itu lah sebagai bentuk demokrasi,” kata Indra Gunawan saat menghadiri  penutupan turnamen legends, Minggu (22/9/2022).

Momentum Pilkada ini anak-anak muda dapat menyuarakan aspirasi kepada calon Bupati atau Wakil Bupati Siak. Ia berharap kedepannya pemerintah Kabupaten Siak yang terpilih dapat memberikan ruang atau melibat anak-anak muda dalam mengambil kebijakan.

“Bagaimana dalam merancang atau menyusun program-program untuk kepemudaan ini melibat anak muda, agar program kepemudaan ini nantinya sesuai dengan keinginan dan harapan,” ucapnya.

Kemudian disambung pra akrab disapa Abang Kito ini, bahwa dirinya selaku pimpinan DPRD Kabupaten Siak membuka ruang bagi anak-anak muda untuk bertukar pendapat atau berdiskusi mengenai program-program kepemudaan.

“Kami di DPRD membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berdiskusi,  tentunya aspirasi kawan-kawan ini menjadi perhatian serius dalam mengambil kebijakan,” ucapnya.***

Posting Indra Gunawan Ajak Gen-Z Sukseskan Pilkada Siak 2024 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Ketua DPRD sementara Kabupaten Siak, Indra Gunawan menampung aspirasi anak muda yang tergabung dalam komunitas gamer ESport Mobile Legends. Dan menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi yang didengarnya sebagai anggota DPRD Siak periode 2024-2029.

Indra Gunawan tampak kagum begitu tinggi animo gamer ESport Mobile Legends di Kabupaten Siak, oleh karena itu ia berkomitmen akan menggelar tournament mobile legends setiap tahunnya.

“Kami lihat sangat luar bisa peminat anak-anak muda di bidang Esport Mobile Legends di Kabupaten Siak, kegiatan ini nanti akan kita adakan setiap tahunnya,” kata Indra Gunawan saat membuka secara resmi turnamen mobile legends Syamsuar Cup di Kabupaten Siak, Sabtu (21/9/2024).

Pria akrab disapa Ngah IG ini tampak begitu akrab dengan para peserta tournament. Begitu lah kedekatan Indra Gunawan dengan anak-anak muda di Kabupaten Siak. Bagi Ngah Ige Turnamen e-sport Mobile Legends ini sebagai wadah bagi anak muda di Kabupaten Siak untuk menyalurkan minat dan bakat mereka dalam bidang e-sport.

“Tentunya kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Syamsuar yang telah menyediakan wadah bagi anak muda di Kabupaten Siak untuk menyalurkan minat dan bakat mereka dalam bidang e-sport,” sebutnya.

Ia berharap semakin banyak kompetisi e-sport Mobile Legends maka dapat memperkuat keterampilan komunitas gamer lokal. Ngah Indra akan suport komunitas gamer lokal ini hingga sampai ke kancah nasional melalui pemerintah Provinsi Riau.

“Kita doakan Pak Syamsuar kembali terpilih sebagai Gubernur Riau pada Pilkada mendatang agar kita bisa menyuarakan keinginan kawan-kawan melalui pak Syamsuar,” ucapnya.

Selain itu, ketua DPRD Kabupaten Siak sementara ini mengajak anak-anak muda Kabupaten Siak memberikan kontribusi dengan menjaga keamanan dan kenyamanan terhadap Pilkada mendatang.***

Posting Terpilih Kembali, Indra Gunawan Siap Perjuangkan Aspirasi Anak Muda ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting Nia Sari Sihotang Srikandi PKB di DPRD Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting Sekwan DPRD Siak Persiapkan Arena Pelantikan Anggota DPRD Besok ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Tiga pasangan calon (paslon) bakal maju pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Siak.

Untuk menjaga pesta demokrasi tetap berjalan dengan lancar Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengajak semua elemen menyukseskan Pilkada yang saat ini prosesnya sudah berjalan.

Dikatakan Indra Gunawan, berbeda pilihan itu hal yang biasa dalam proses demokrasi. Namun, perbedaan tersebut bukan menjadi pemicu terjadinya konflik.

“Pilihan boleh berbeda, tapi hubungan baik diharapkan tetap terjaga. Jangan sampai karena berbeda pilihan menjadi tidak baikan, tidak bertegur sapa,” kata Ketua DPRD Siak Indra Gunawan (9/9/24) di Siak.

Ketua Indra melihat langsung saat ini pembicaraan politik, perihal pilihan di media sosial semakin ramai dan seru diikuti.

“Tapi saya harapkan dapat lebih santun dalam bertutur kata, tidak mengeluarkan statemen kebencian karena akan berdampak buruk terhadap proses Pilkada,” kata Ketua Indra Gunawan.

Berkompetisi dengan sehat, menjadi ukuran kesuksesan Pilkada di Siak. Bagaimana menciptakan iklim kompetisi yang sehat, dengan saling menjaga etika dan tata krama dalam berkomunikasi.

“Menghujat, menghina, merendahkan merupakan hal yang sangat tidak patut diutarakan dan dibahasakan dalam ruang mana pun, termasuk ruang publik,” sebut Ketua Indra Gunawan.

Hal itu tak hanya akan merusak nama individu, tapi juga nama kandidat yang akan bertarung. Ketika ada tim yang terkesan arogan, hal itu dilihat dari kata katanya, tentu penilaian terhadap kandidat yang dibela akan menjadi negatif.

Ketika Polri dan TNI berkeliling, melakukan patroli dan sosialisasi Pilkada damai, semua elemen diharapkan menyambut dengan riang dan gembira.

“Semangat menciptakan Pilkada aman, damai dan lancar memang mesti ditanamkan ke seluruh masyarakat Siak,” kata  Ketua Indra Gunawan.

Siak merupakan Negeri Melayu yang memiliki sejarah panjang dengan khazanah budaya yang masih terus melekat dan membanggakan.

Pilkada ini, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Semua kandidat yang sudah mendaftar ke KPU memiliki keinginan memajukan Siak dan mensejahterakan masyarakat. Tinggal bagaimana masyarakat menentukan pilihan mana yang terbaik menjadi pimpinan ke depan dengan semua program serta visi misinya.

Sementara kepada para kandidat atau paslon, Ketua Indra Gunawan mengingatkan untuk berkompetisi dengan sehat, tidak menjatuhkan satu sama lain.

“Dengan paslon kompak, masyarakat akan bersemangat dan tidak terkotak kotak, tidak terpecah belah,” ucap Ketua Indra Gunawan

Jika semua paslon bisa kompak, maka Pilkada ini bisa berjalan dengan aman, damai dan akan melahirkan pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu amanah.

“Kami senang dan bangga jika semua paslon  bisa saling rangkul dan berkompetisi yang sehat untuk menjadi peminpin yang betul-betul sesui dengan harapan masyarakat,” kata Ketua Indra Gunawan.

Dengan kompaknya paslon akan menjadi contoh teladan pada masyarakat dan pengusung. Di situlah lahir semangat dalam memberikan dukungan terbaik.

Disebutkan Ketua Indra Gunawan, semua diharapkan berperan, termasuk pemangku kepentingan. Tidak ada yang boleh mengipas ngipas, memanas manasi, sehingga situasi menjadi keruh dan gaduh.

“Paslon diharapkan dapat mengingatkan timnya untuk tidak merusak Pilkada dengan statemen statemen yang berbau hoaks dan SARA,” ucap Ketua Indra Gunawan.

Sekali lagi dikatakan Ketua Indra Gunawan, jaga jempol saat mengetik sesuatu tentang politik di media sosial. Dan jaga ucapan saat berbicara politik di ruang publik.

“Tak ada larangan berbicara politik di media sosial maupun di ruang publik, tapi semua ada etikanya, ada yang pantas dan tidak pantas diucapkan dan ada batasannya,” tutupnya.***

Posting Pilkada Siak, Ketua DPRD Ajak Kontestan Berkompetisi dengan Sehat ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Siak terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, menemukan sejumlah kejanggalan terhadap penyelenggaraan BUMD.

Selain kurangnya kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, dan kerab dinilai menyusu dari APBD, kinerja sejumlah direkri juga dipertanyakan. Sehingga pansus merekemonedasikan untuk dilakukan restrukturisasi dirkesi sejumlah BUMD.

Dalam penyampaian laporan Pansus (9/9/2024) di Paripurna DPRD Siak, Pansus diantaranya menemukan adanya perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT SPS, yakni perjanjian sewa tanah hak pengelolaan Nomor: 5/HPL/BPN RI/2011 seluas 533.406 m², dengan nomor perjanjian: 030/BKD-ASET/PS/2018/01 dan Nomor: 01/PSM-SPS/I/2018, dengan jangka waktu perjanjian selama 30 tahun, terhitung sejak 7 Januari 2018 hingga 6 Januari 2048.

Terkait BUMD PT SPS, Pansus juga menemukan BUMD tersebut keluar dari core bisnis yang telah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Dalam Perda pembentukan BUMD dan AD-ART PT SPS, ruang lingkup usaha yang dapat dilaksanakan oleh BUMD PT SPS sudah ditentukan,” beber Indra.

Beberapa temuan yang didapati oleh Pansus DPRD di atas terkonfirmasi pula dengan adanya temuan dari Insepektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2022, yang tertuang dalam naskah hasil pemeriksaan atas dugaan jual beli dan sewa lahan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Milik Pemerintah Kabupaten Siak yang dilakukan oleh BUMD Kabupaten Siak.

Dalam dokumen tersebut, disimpulkan beberapa hal yang di antaranya terdapat pengalihan pemanfaatan lahan oleh PT KITB kepada pihak ketiga yang belum mendapatkan persetujuan Bupati Siak dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Kemudian, PT SPS belum memiliki core business pada bidang pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan selaku penerima HGB dari Pemerintah Kabupaten Siak.

“Terlepas dari keberadaan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak masih berbentuk naskah hasil pemeriksaan, namun hasil pembahasan Pansus berdasarkan semua bahan hukum yang diperoleh oleh Pansus menunjukkan kesimpulan yang sama dengan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah,” kata Indra.

Pansus juga menyayangkan sikap dari Pemerintah Kabupaten Siak yang tidak memberikan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait BUMD Kabupaten Siak sampai dengan laporan Pansus ini diselesaikan.

“Padahal DPRD Kabupaten Siak telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyerahkan LHP dimaksud untuk dijadikan bahan bagi Pansus dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya secara baik,” terang Indra.

Tidak sampai disitu, Pansus menemukan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BUMD PT SPS di luar ruang lingkup usahanya atau core business-nya.

Di antaranya dalam hal kerjasama kegiatan pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan antara BUMD PT SPS dengan PT Oriental Resources Indonesia dimana ada perjanjian peralihan HGB.

Perjanjian ini mengatur bahwa lahan yang dialihkan HGB-nya diperuntukkan untuk pembangunan dan pengelolaan tangki timbun CPO serta dermaga kapal (Dolphin Jetty), dengan harga jual yang telah disepakati sebesar Rp7.950.000.000 miliar beserta biaya-biaya yang timbul akibat peralihan HGB tersebut.

“Padahal usaha di bidang pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan bukanlah merupakan core bisnis dari BUMD PT SPS,” cetus Indra.

Atas hal tersebut, Pansus DPRD merekomendasikan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak sebagai berikut.

Pertama, Perjanjian jual beli HGB antara BUMD PT KITB dengan PT  Zapin Energi Sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan perjanjian induk terkait perjanjian sewa tanah hak pengelolaan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu meninjau ulang  perjanjian jual beli HGB antara BUMD PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera dengan tetap mempertimbangkan kepentingan hukum masing-masing pihak secara adil dan proporsional sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum lainnya di kemudian hari.

Ke dua, perjanjian antara pemerintah Kabupaten Siak dengan BUMD PT SPS terkait sewa dan pengelolaan tanah HPL yang kemudian ditindaklanjuti oleh BUMD PT SPS dengan perjanjian peralihan HGB kepada PT Oriental Resources Indonesia.

Meskipun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak sesuai dengan core business BUMD PT SPS sehingga belum memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan usaha BUMD mematuhi tata kelola perusahaan yang baik, mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atau dewan komisaris, dan perlu dipastikan memberikan manfaat yang jelas bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Siak perlu segera meninjau ulang dan memperbaiki dasar hukum ruang lingkup kegiatan usaha/core business dari BUMD PT SPS sesuai dengan perkembangan kebutuhan BUMD PT SPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke tiga, Pemerintah Kabupaten Siak perlu meningkatan pengawasan terhadap tata kelola di BUMD, khususnya terkait dengan perjanjian peralihan aset dan lahan Pemerintah Kabupaten Siak yang sudah diserahkan pengelolaannya ke BUMD Kabupaten Siak.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu membuat peraturan yang spesifik dan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas agar dalam pengelolaan aset dan lahan tersebut dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama BUMD Kabupaten Siak dengan pihak lainnya yang masih bermasalah secara hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan masih rendahnya kontribusi BUMD Kabupaten Siak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak menunjukkan kinerja buruk dari pengelola BUMD Kabupaten Siak.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BUMD Kabupaten Siak, terutama terhadap pengelola BUMD PT KITB dan BUMD PT SPS.

Terhadap  pengelola BUMD PT KITB dan BUMD PT SPS yang menujukkan kinerja buruk, Pemerintah Kabupaten Siak perlu juga melakukan restruktrusasi kepengurusan dan mengganti jajaran Direksi yang tidak mampu mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Hal ini perlu dilakukan guna memastikan agar pengelolaan BUMD PT KITB dan BUMD PT SPS dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, berkaitan dengan piutang usaha pada tahun 2022, di antaranya piutang usaha agribisnis CV Tubuh Subur sebesar Rp2.113.404.719 dan PT Buana Sinar Lestari sebesar Rp830.414.860. Piutang ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Pbr dan Keputusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2018.

Oleh karena itu, piutang ini harus dilakukan upaya penagihan secara serius, mengingat sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pansus meminta kepada direksi untuk melakukan upaya penagihan secara intensif, dan jika diperlukan, menggunakan instrumen hukum.

Kemudian daripada itu, juga terdapat saldo uang muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp302.928.448, yang di dalamnya terdapat uang muka PPh Pasal 23 sebesar Rp. 297.595.445.

Namun, tidak ditemukan bukti pemotongan PPh Pasal 23, yang menyebabkan nilai tersebut tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh badan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan administrasi PT Sarana Pembangunan Siak dan berpotensi merugikan perusahaan. Pansus meminta kepada direksi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan kearsipan guna menghindari kerugian dimasa mendatang.

Terakhir, Pansus BUMD DPRD Kabupaten Siak merekomendasikan kepada Anggota DPRD Periode 2024-2029 untuk meneruskan perjuangan Pansus BUMD, agar BUMD  yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak dapat memberikan Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Siak.***

Posting Temuan Keganjilan, DRPD Rekomendasikan Restrukturisasi Direksi BUMD ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak gelar rapat paripurna penyampaian laporan pansus dan  rekomendasi pansus terhadap BUMD Siak, Senin (9/9/2024) pagi.

Rapar paripurna tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Disampaikan Indra Gunawan, pansus BUMD Siak mulanya diinisiasi oleh enam fraksi dari delapan fraksi yang ada di DPRD Siak.

Dari hasil pembahasan pansus, kata Indra, Pansus DPRD Siak menemukan beberapa fakta hukum pengelolalan KITB yang dianggap tidak sesuai dengan kaidahnya.

“Setelah melalui pembahasan dan evaluasi terdapat dua perjanjian  ditemukan kejanggalan dan harus menjadi perhatian serius,” kata Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Dalam hal tersebut, Pansus menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak dan BUMD PT KITB telah membuat perjanjian sewa tanah hak pengelolaan dengan Nomor: 5/HPL/BPN RI/2011, yang mencakup lahan seluas 572.452 M².

Perjanjian tersebut, tambah Indra Gunawan, diikat dengan Nomor: 030/BKD-ASET/PS/2017 dari Pemerintah Kabupaten Siak dan Nomor: 01/PSM-KITB/IX/2017 dari PT KITB.

“Perjanjian tersebut ditindaklanjuti oleh BUMD PT KITB dengan membuat perjanjian sewa dan perjanjian jual beli tanah dengan dua perusahaan, yaitu PT Biomass Fuel Indonesia dan PT Zapin Energi Sejahtera,” ungkap Indra.

Kemudian, lanjutnya, perjanjian sewa dengan PT Biomass Fuel Indonesia dilakukan padaKamis (10 Januari 2019) di Pekanbaru, dengan Nomor perjanjian 01/KITB-BFI/I/2019 untuk lahan seluas 20.000 m² (2HA).

Sementara, perjanjian jual beli antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera dilakukan pada Selasa (16 April 2019) di Pekanbaru, dengan nomor perjanjian 01/KITB-ZES/IV/2019 dan Nomor 01/ZES-PJB/LAHAN/IV/2019.

“Dalam dua perjanjian tersebut, Pansus menemukan perjanjian jual beli HGB antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera adalah cacat secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian induk yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT KITB,” urai Indra.

Hal itu, kata ketua Indra lebih lanjut, perjanjian sewa tanah hak pengelolaan dengan nomor: 5/HPL/BPN RI/2011.

“Perjanjian tersebut pada pokoknya telah mengatur bahwa pengalihan lahan hanya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa, bukan perjanjian jual beli sebagaimana yang dilaksanakan oleh PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera,” sebutnya.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif bagi sahnya perjanjian.

“Hal itu berimplikasi hukum bahwa perjanjian antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera dapat dianggap tidak pernah ada secara hukum, sehingga akan menimbulkan persoalan hukum lainnya di kemudian hari,” tegas Indra.***

Posting Lahan KITB Jadi Perhatian Pansus BUMD DPRD Siak Terhadap PT KITB ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting Warga Diterkam Macan, Indra Gunawan : Tanggungjawab Kita Bersama ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sepakati membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Siak. Dari 8 Fraksi, sebanyak 6 Fraksi sudah sepakat untuk membentuk Pansus.

Hearing tersebut dipimpin Syamsurizal Budi dari Fraksi Demokrat, dan dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Hadir dalam rapat tersebut anggota DPRD, Direktur BUMD PT SPS Bob Novitriansyah, Direktur PT SPE Rajiman, Direktur PT KITB Suharto, bagian ekonomi dan bagian hukum Pemkab Siak.

RDP tersebut berlangsung santai dan berisi. Sejumlah anggota DPRD Siak mempertanyakan terkait perkembangan BUMD Siak yang selama ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mulanya, anggota DPRD Siak pertanyakan terkait perkembangan dan kewenangan terhadap dua BUMD yakni PT SPS dan PT SPE.

Pertanyaan tersebut seputar perencanaan, pengelolaan hingga pada kewenangan BUMD dalam mengelola core bisnis dibidangnya.

“Kita semua sangat menyayangi Kabupaten Siak, jadi kita ingin para direktur BUMD  menjelaskan perkembangan kondisi yang dihadapi BUMD tersebut,” ungkap Syamsurizal Budi saat RDP di Ruang Banggar DPRD Siak, Selasa (4/6/2024).

Hal senada juga disampaikan Awaludin, anggota DPRD Siak dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia menyinggung soal sejauh mana kewenangan BUMD dalam mengelola dan mengembangkan core bisnis dibidangnya.

“Sejauh mana kewenangan PT SPS dalam mengelola core bisnisnya? dan sampai saat ini bagaimana kebermanfaatannya untuk daerah,” tanya Awaludin.

Menanggapi pertanyaan anggota DPRD Siak, Direktur PT SPS menjelaskan bahwa PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri.

“Sesuai dengan aturan, PT SPS bergerak dalam bidang jasa dan industri,” tanggap Bob dalam RDP tersebut.

Dari jawaban tersebut, Direktur PT SPS kembali dicecar pertanyaan terkait kewenangannya dalam berbagai usaha yang saat ini dilakukan oleh PT SPS.

Dihadapan para legislator, Bob selaku direktur belum bisa menjelaskan secara detail terkait core bisnis yang dilakukan PT SPS saat ini beserta kewenangannnya dikawasan industri tanjung buton.

Atas hal tersebut, 6 dari 7 Fraksi yang hadir sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).

“Kami dari Fraksi PDI-P mengusulkan dan sepakat untuk membentuk Pansus,” tegas Hendri Pangaribuan.

Kemudian disusul sepakat dari Fraksi Demokrat, Golkar, PKS, Fraksi PKP, Fraksi Hanas.

“Fraksi PAN usulkan agar didalami saja internal saja dahulu, kita panggil ulang pihak pihak yang terkait,” ungkap Syarif.

RDP dibuka dan ditutup oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan. Disampaikannya, bahwa apa yang hari ini dilakukan untuk Siak berkemajuan ke depannya.

“Semoga ke depannya Siak terus lebih maju lagi,” tutup Indra.

(INFOTORIAL DPRD SIAK)

Posting Temuan Inspektorat Soal BUMD, DPRD Siak Bentuk Pansus ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Pihak Kepolisian Resort (Polres) Siak Provinsi Riau, telah berhasil mengungkap insiden/peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Yakin Dayun yang menyebabkan Dua santri meninggal dunia pada bulan Februari 2024 lalu. Santri yang meninggal dunia tersebut adalah Firman Teguh Pramuja (18 tahun) dan Nur Muhammad Ardian (15 tahun).

Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak Polres Siak melalui Press Release yang digelar Jum’at (22/03/2024) pagi, diketahui bahwasanya kedua santri (korban, red) yang meninggal dunia itu disebabkan karena dibakar oleh rekan sesama santri di saat sedang tidur.

Pelaku yang tega menghabisi nyawa rekannya saat sedang tidur di kamar Ponpes Nurul Yakin Dayun itu saat ini sudah ditahan/dikurung di Sel Mapolres Siak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diketahui berinisial EDP (16 tahun), yang merupakan junior dari korban Firman Teguh Pramuja (18 tahun).

Pemicu terjadinya peristiwa yang menyebabkan Dua nyawa santri melayang di Ponpes Nurul Yakin Dayun itu, diduga karena adanya perlakuan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh pelaku. Di mana pelaku mengaku kerap disakiti (dibully, red) oleh korban, sehingga pelaku berinisiatif untuk menghabisi nyawa korban di saat sedang tertidur pulas, yakni dengan cara dibakar.

Sontak insiden yang terjadi di Ponpes Nurul Yakin Dayun yang merenggut Dua nyawa santri tersebut menjadi berbincangan hangat di kalangan masyarakat Kabupaten Siak. Tak terlepas, anggota Komisi III DPRD Siak Muhtarom S.Ag juga angkat bicara. Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siak itu berharap insiden serupa tidak terjadi lagi di Ponpes-ponpes yang ada di Kabupaten Siak.

“Atas nama pribadi, saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Dua santri pada insiden yang terjadi di Ponpes Nurul Yakin Dayun beberapa waktu lalu. Dengan kasus tersebut, saya meminta kejadian itu bisa menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pengasuh/pimpinan Ponpes yang ada di Kabupaten Siak. Anak-anak santri tidak bisa dibiarkan begitu saja dalam setiap aktivitasnya di Ponpes, harus terus mendapatkan pengawasan dari pihak Ponpes, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Muhtarom S.Ag, Jum’at (22/03/2024) sore, kepada Infosiak.com.

Menurut tokoh NU Kabupaten Siak itu, seluruh aktivitas santri di Ponpes tidak bisa hanya diawasi atau dipantau oleh sesama santri saja (santri senior, red), melainkan juga harus rutin diawasi oleh guru ataupun penanggungjawab Ponpes, khususnya bagi para santri yang sudah memasuki usia ramaja, mereka harus sering mendapatkan bimbingan/arahan tentang pentingnya mengedepankan prilaku/sikap yang baik sesama santri, agar tidak ada saling bully-membully dan ejek-mengejek.

“Kepada Ponpes-ponpes saya pesankan agar lebih perhatian dan meningkatkan pengawalan/pengawasan terhadap para santri-santrinya. Bila perlu melakukan pengawasan berlapis di setiap aktivitasnya, baik di saat mereka sedang berada di dalam ruang kelas, maupun di saat mereka berada di dalam Asrama (kamar, red), serta harus ditanamkan rasa dan suasana kekeluargaan di dalam Ponpes,” lanjut Muhtarom S.Ag.

Labih lanjut Ketua DPC PKB Kabupaten Siak itu mengingatkan, hendaknya di setiap Ponpes tidak ada istilah senior-junior di kalangan para santri. Sebab istilah tersebut dapat menyebabkan munculnya sikap dan rasa harus lebih dihormati, sehingga yang demikian itu kerap menimbulkan perbuatan yang tidak baik (kesewenang-wenangan, red) oleh yang senior terhadap yang junior.

“Dan seharusnya di Ponpes tidak ada istilah senior-senioran, karena istilah tersebut dapat memicu perselisihan di antara sesama santri. Faktor tersebutlah yang menjadi penyebab peristiwa di Ponpes Dayun itu. Intinya kita berharap semoga insiden serupa tidak terjadi lagi di seluruh Ponpes yang ada di Kabupaten Siak,” tutupnya.

Laporan: Atok

Posting Soroti Kasus Tewasnya Santri Ponpes di Siak, Dewan Muhtarom: Perlu Pengawasan yang Ketat ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Adanya sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Siak yang saat ini mengalami kerusakan akibat kerap dilewati kendaran berat (truck over load, red), menjadi atensi serius bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkantor di Gedung Ghimbam, khususnya Komisi III DPRD Siak yang membidangi masalah sarana dan prasarana infrastruktur jalan.

Menyikapi adanya kondisi jalan di Siak yang mengalami kerusakan tersebut, Komisi III DPRD Siak menggelar hearing (rapat dengar pendapat, red) bersama Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pemukiman (PU Tarukim) dan Dinas Perhubungan (Dishub), Selasa (04/03/2024) siang, bertempat di Ruang Hearing DPRD Siak.

Hearing yang berlangsung selama sekitar Dua jam itu dihadiri Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Siak Junaidi beserta Kabid, Kepala Dinas PU Tarukim Siak H Irving Kahar Arifin beserta seluruh Kabid, sedangkan dari Komisi III DPRD Siak hanya dihadiri Dua orang yakni Muhtarom S.Ag dan Oloan Munte, bahkan Sekwan DPRD Siak Setya Hendro Wardhana juga tak terlihat sejak awal hingga selesai hearing.

“Iya, hari ini kami (Komisi III DPRD Siak, red) menggelar hearing bersama Dinas PU dan Dishub. Banyak hal yang kita bahas dalam hearing ini, terutama masalah kondisi jalan lintas dan jalan poros di wilayah Kabupaten Siak yang saat ini banyak mengalami kerusakan akibat kerap dilewati truck ODOL alias Over Load,” papar Muhtarom, kepada Infosiak.com.

Baca Juga:  Babinsa Koramil 04/Perawang Patroli Karhutla di Kampung Teluk Rimba
Di sela hearing tersebut, Muhtarom S.Ag juga menyampaikan sejumlah saran dan kritik terkait maraknya kendaraan ODOL yang melintas hingga menyebabkan jalan-jalan di Kabupaten Siak rusak. Muhtarom berpendapat, untuk mengantisipasi kerusakan jalan akibat ODOL itu harus ada tindakan tegas yang diterapkan kepada para pengemudi. Serta diperlukannya dukungan dari instansi terkait termasuk Dishub Siak.

“Kita lihat jalan-jalan lintas yang ada di sekitar Sungai Apit dan Sabak Auh, belum lama dibangun jalan tersebut sudah rusak, tentunya ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bahkan pada setiap digelarnya Reses Dewan ataupun Musrenbang, selalu masalah jalan saja yang disampaikan oleh masyarakat,” papar Muhtarom lagi.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Siak itu, Kepala Dinas PU Tarukim Siak H Irving Kahar Arifin, dengan tegas mengatakan bahwasanya masalah kerusakan jalan di Kabupaten Siak  sebagian besar (90 persen) disebabkan oleh banyaknya veron-veron sawit dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang saat ini beroperasi di Siak.

“Kita semua tau, masalah kerusakan jalan ini bukan hal baru yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Kapasitas jalan kabupaten hanya mampu menopang beban maksimal 8 ton, sedangkan kendaraan yang melintas setiap hari beratnya ada yang mencapai 20 ton, tentulah ini menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Ditambah lagi dengan banyaknya peron-peron sawit dan PKS yang setiap hari melayani truck-truck besar/berat pengangkut buah sawit,” beber Kadis Irving.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi kendaraan berat over load ini, lanjut Kadis Irving, kita semua harus saling bersinergi dan membuat sebuah kebijakan yang  diterapkan kepada para pemilik peron dan PKS, termasuk dalam hal mengeluarkan izin operasional.

“Tak bisa kita pungkiri, banyak izin-izin Ruko di Siak ini yang ternyata pada kenyataannya dijadikan Peron. Dan soal izin ini semestinya instansi terkait yang mengeluarkan izin (DPMPTSP, red) juga harus cermat, jika ada yang mengurus izin untuk Ruko, maka mesti diawasi dan dicek betul kebenarannya. Jangan sampai izinnya Ruko tapi ternyata yang dibangun Peron. Kita tidak melarang atau menghalangi masyarakat membuka usaha, tapi perlu juga kita sikapi bersama jangan sampai usaha-usaha tersebut menyebabkan infrastruktur jalan kita menjadi cepat rusak sebelum waktunya” sambung Kadis Irving.

Sementara itu Kadishub Siak Junaidi, juga memaparkan sejumlah strategi yang telah diterapkan guna mengantisipasi kerusakan jalan akibat kendaraan Over Dimensi Over Load (ODOL) tersebut.

“Sudah sejak beberapa waktu lalu, kami (Dishub) Siak menerapkan penindakan langsung bagi kendaraan ODOL, bahkan ada juga yang sempat kami kandangkan dan kami berikan surat peringatan tegas. Kami juga sudah menggandeng Satlantas, Kodim, serta Kejaksaan untuk merumuskan aturan dan penindakan terhadap kendaraan ODOL yang membandel itu,” tegas Kadishub Junaidi.

Bahkan, lanjut Kadishub Siak yang akrab disapa Pak Anung itu, pihaknya juga sudah berkali-kali menyurati pemilik peron maupun PKS yang ada di Siak agar mereka tidak menggunakan kendaraan besar/berat yang melebihi kapasitas saat mengangkut TBS sawit. Hal itu untuk menjaga keberlangsungan jalan-jalan yang sudah dibangun oleh Pemkab Siak.

INFOTORIAL DPRD SIAK
Laporan: Atok

Posting Bahas Kondisi Jalan, Komisi III DPRD Siak Gelar Hearing Bersama Dinas PU dan Dishub ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK, infosiak.com-Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan mendesak jajaran di manajemen PT BSP segera menyelesaikan kendala teknis yang terjadi dalam operasi eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok CPP. Kerusakan pipa transper migas menunjukkan adanya hal teknis dalam kerja yang tidak tertangani dengan baik.

Untuk itu, kepada Infosiak.com Jumat (15/3/24) ia meminta jajaran manajemen dapat segera mengembalikan sebagaimana mestinya.
“Ini kan BUMD yang sudah cukup lama menangani CPP Blok. Dan selain manejemen, juga ada pengawas internalnya, yakni komisaris yang kita minta segera melakukan tindakan nyata dalam pengawasannya terhadap jalannya operasional perusahaan, agar masalah yang tengah dialami segera teratasi,” ujar politisi Golkar tersebut.

Disebutkannya lagi, bahwa DPRD masih memberikan waktu bagi PT Bumi Siak Pusako untuk segera mengatasi maslaah dan kendala kerjanya. Sesuai kekhawatiran banyak pihak, bahwa kendala yang terjadi jangan sampai membuat kerugian bagi daerah sebagai pemilik saham.
“Kita harap segera diselesaikan. Kalau tidak pemilik saham tentu harus evaluasi kinerja BSP ini,” tegasnya.

Selain itu, ketua umum Gerakan Anak Siak (GAS) Bersatu, Irvan Gunawan juga mendesak pihak PT BSP yang merupakan BUMD Kabupaten Siak bersama daerah lainnya di Riau, segera menunjukkan kinerja profesionalitasnya.

“Kita menduga ada beberapa hal yang tak segera teratasi karena BSP belum bekerja profesional dan maksimal. Kalau saat ini, semakin lama kendala yang dialami, tentu semakin banyak kerugiannya,” tegas Irvan Gunawan.

Disebutnya, PT BSP merupakan BUMD dengan kepemilikan sahamnya dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18,07 persen, Pemerintah Kabupaten Siak 72,29 persen, Pemkab Kampar 6,02 persen, Pemkab Pelalawan 2,41 persen, dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21 persen.

“Artinya perusahaan ini milik sejumlah daerah di Riau sesuai porsi pemilikan sahamnya. Dan BSP sebagai kontraktor migas yang ditunjuk SKK Migas harus buktikan bahwa mereka mampu, jadi jangan biarkan kerusakan yang diduga karena maintenance peralatan tak berjalan baik itu membuta kendala kinerja,, dan berujung pada produktifitas. Karena bakal banyak efeknya nanti,” tandasnya.(Ali)

Posting Ketua DPRD Minta Komisaris BSP Tegas Awasi Kinerja BSP ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.