RIAU (Infosiak.com) – Ribuan tenaga honorer yang bekerja dibagian administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai ketar-ketir. Nasib mereka hingga saat ini tidak jelas.
Pasalnya, belum ada petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah pusat, apakah tenaga honorer di bidang administrasi masih dipakai atau dihapuskan.
Berbeda dengan tenaga honorer di bidang keamanan, kebersihan, driver dan guru sendiri sudah ada Juknisnya. Untuk tenaga honorer di bidang keamanan, kebersihan dan driver, akan dijadikan tenaga outsourcing atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
“Kalau untuk tenaga keamanan, kebersihan dan driver akan dijadikan outsourcing. Begitu sesuai juknisnya dari pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau Ikhwan Ridwan, Senin (15/08/2022).
Sementara untuk tenaga guru, akan dijadikan sebagai tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian untuk tenaga honorer di bidang administrasi, Pemprov Riau hingga saat ini belum ada mendapatkan Juknis.
“Kalau untuk yang tenaga administrasi kami belum dapat Juknis,”ujarnya.
Ikhwan mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pendataan para tenaga honorer. Dari hasil pendataan tersebut diketahui jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemprov Riau sebanyak 19.690 orang. Tenaga honorer yang terbanyak berasal dari Dinas Pendidikan Riau sekitar 13.284 orang.
“Termasuk guru honor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, guru itu sekitar 8.000-an,” katanya.
Seperti diketahui, Pemprov Riau tidak lagi menganggarkan gaji untuk honorer di lingkungan Pemprov Riau pada tahun 2023 mendatang. Kebijakan itu diambil menyusul adanya peraturan dari pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Sementara itu, Sekdaprov Riau SF Hariyanto, pada beberapa waktu lalu juga sudah menegaskan, bahwasanya penghapusan tenaga honorer tersebut akan berdampak terhadap penganggaran.
Sehingga mulai tahun depan, pihaknya sudah tidak lagi penganggaran gaji untuk pegawai honorer di lingkungan Pemprov Riau. Nantinya APBD Riau pada 2023, tepatnya Bulan November, tidak ada penganggaran untuk gaji tenaga honorer.
SF Hariyanto menegaskan, kebijakan ini diambil bukan karena faktor suka atau tidak suka, tapi karena peraturan yang harus dijalankan.
“Jadi ini bukan karena suka atau tidak suka, tapi aturannya memang nanti tidak ada lagi pegawai non ASN dan non PPPK. Yang ada itu ASN dan PPPK. Untuk honorer tidak ada lagi,” katanya.
Ke depan kata Sekda, kebutuhan tenaga honorer diambil dari pihak ketiga atau perusahaan penyedia jasa. Yakni outsourcing. Itu pun terbatas untuk beberapa bidang saja. Diantaranya adalah untuk tenaga sopir atau driver, petugas kebersihan atau clening servis dan petugas keamanan atau security.
Sedangkan untuk guru dan tenaga kesehatan, pihaknya akan mengusulkan ke Kemenpan RB untuk membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Untuk guru kita membutuhkan 7.000 orang lagi dan untuk tenaga kesehatan butuh 400 orang. Kita minta MenPAN-RB membuka formasi PPPK untuk formasi ini,” kata SF.
“Data yang kita miliki ada sekitar 19 ribu orang pegawai honorer. Itu yang sedang dipetakan, kita data mereka ini kapan mulai bekerja dan apa yang dikerjakan,” ujarnya lagi.
SF Hariyanto mengakui bahwa selama ini struktur APBD Riau tergolong besar untuk menganggarkan penggajian tenaga honorer.
“APBD Riau ini besar gaji untuk tenaga honor. Ratusan miliar,” katanya.
Ia menambahkan, bahwa saat ini, belanja pegawai di Provinsi Riau mencapai 26,3 persen, yang ia sebut hampir kurang sehat.
Memang, ia mengatakan, pihaknya awalnya ingin mengusulkan agar penghapusan tenaga honorer ditunda sampai 2025. Namun, jika diterapkan akan bertambah honorer baru yang semakin membludak.
“Kalau sempat ditunda 2025, mohon maaf ya, ada Pilkada (2024), membawa tim sukses, makin membludak lagi. Makanya jangan sampai nanti struktur APBD kita tidak sehat. APBD itu tak sehat kalau terlalu banyak untuk pegawai. Makanya dari pusat itu ingin clear tahun 2023,” tegasnya.
Laporan: Tok
Sumber: TRBPekanbaru
