ROHIL, PUBLIKNEWS.COM – Wacana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) merumahkan tenaga honorer kini sudah reda, hal itu ditakutkan menimbulkan dampak sosial besar di tengah mayarakat. Pasalnya kendala tak diduga dana senilai 94 milyar di tarik kembali oleh pemerintah pusat.
“Boleh jujur kita saat ini serba salah, mau dirumahkan para tenaga honor seperti Kabupaten lainnya di Riau kita khawatirkan akan menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat. Sementara jika tidak tentunya harus mengeluarkan puluhan milyar setiap tahunnya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil, Drs H.Surya Arfan M.Si saat menggelar pertemuan bersama wartawan Rohil, Rabu (12/04/2017) di lantai lll Kantor Bupati di wilayah perkantoran Batu Enam.
Surya Arfan juga menyebutkan, untuk pembayaran gaji honorer yang belum dibayarkan pada dua bulan terakhir tahun 2016 Saat ini sudah mulai berangsur dibayarkan, sedangkan untuk di tahun 2017 masih belum ada dana. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) saja sekelas Sekda sejak awal Januari hanya menerima gaji pokok senilai 5 juta.
Selain gaji dan uang tunjangan serta dana kesra belum bisa dibayarkan. Namun hendaknya kondisi ini bisa dimaklumi dan pemerintah tengah berupaya agar bisa keluar dari kondisi ini terkait tunda bayar hutang piutang akan dibayarkan pada April ini. Hanya saja ada kendala yang tak diduga dengan ditariknya kembali dana oleh pusat senilai 94 milyar.
“Intruksi Bupati bahwa para ASN tunjangan awalnya direncanakan dipotong 30 persen bertambah menjadi 50 persen untuk tahun 2017. Untuk membayar yang pokok saja setelah dikurangi juga belum bisa dilakukan. Namun untuk biaya seperti biaya listrik, wifi, alat tulis kantor juga termasuk gaji honorer yang terus rutin wajib dikeluarkan,” kata Surya.
“Kita hanya di perbolehkan dana rutin dilakukan sebesar 50 persen, bisa dikatakan kini sejak 2017 nihil kegiatan secara otomatis pegawai dan honorer tak ada kerjanya rasanya tidak mungkin juga tidak ada kerja lantas kantor-kantor harus tutup, jadi dana rutin tetap keluar setiap bulannya dan itupuan kita bingung uang darimana,” tegasnya.
“Ia menegaskan, tidak akan ada program yang berjalan dari sumber APBD jika tunda bayar belum diselesaikan, bahwa menjadi perioritas utama Pemkab untuk melunasi tunda bayar. Tak ada program tahun ini yang jalan asalkan piutang kita bisa selesai,” tandasnya.(ton)
