PEKANBARU (Infosiak.com) – Ribuan warga Riau, termasuk Pekanbaru, menjadi korban infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena kabut asap. Beberapa di antaranya pingsan dan sesak napas karena menghirup udara level berbahaya.
Kondisi ini hampir sama dengan 2014 dan 2015, di mana kala itu pendidikan lumpuh, aktivitas bandara terganggu, dan banyak warga mengungsi ke luar Riau. Saat itu, ditetapkan status tanggap darurat bencana kabut asap sehingga penanganannya diambil alih pusat.
Namun untuk tahun ini, Gubernur Riau Syamsuar masih enggan menaikan status siaga menjadi tanggap darurat. Mantan Bupati Siak ini ingin menyelesaikan status siaga hingga Oktober nanti.
“Ini status siaga sampai akhir Oktober masih dipertahankan,” tegas Syamsuar usai rapat koordinasi penanggulangan Karhutla Riau bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Sabtu petang, 14 September 2019.
Di sisi lain dengan status udara tidak sehat bagi kesehatan, sejumlah pihak mendesak Gubernur Riau membangun posko kesehatan gratis di berbagai titik Pekanbaru ataupun daerah lainnya.
Namun, posko yang diharapkan itu belum terlihat. Meskipun ada, posko itu didirikan berbagai komunitas ataupun politikus serta anggota DPRD Riau.
Terkait ini, Syamsuar membantah pemerintah daerah tidak mendirikan posko kesehatan. Dia menyatakan hal itu sudah dilakukan di bawah kendali Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
“Semua bupati dan wali kota di daerah juga sudah diminta membuat posko kesehatan. Mungkin ada masyarakat tidak tahu,” sebut Syamsuar.
Menurut Syamsuar, setiap Puskesmas yang ada sudah dijadikan posko kesehatan untuk mengobati korban kabut asap. Begitu juga halnya dengan rumah sakit milik pemerintah daerah.
“Semua biayanya ditanggung pemerintah daerah,” ucap Syamsuar.
Selain posko, Syamsuar mengaku sudah memerintahkan dinas kesehatan menyediakan layanan ambulans atau penjemputan di situasi darurat. Petugas akan datang ke rumah menjemput korban kabut asap.
“Silahkan masyarakat menghubungi layanan 119, itu kode untuk menelepon. Nanti petugas akan melayani,” terang Syamsuar.
Di sisi lain, Syamsuar mengaku sudah menyiapkan sebuah konsep pengelolaan lahan tanpa membakar. Masyarakat akan dibantu alat ketika membersihkan lahan dengan biaya ditanggung pemerintah.
“Akan ada alat berat disediakan di setiap desa, ketika membuka lahan bisa dipakai tanpa membakar,” kata Syamsuar.
Tahun ini, kata Syamsuar, sudah diterapkan di beberapa desa. Untuk keseluruhan desa, dia menyebut masih terkendala biaya dan sudah dibahas untuk dimasukkan ke APBD.
“Mungkin untuk anggaran tahun 2020, konsep ini sudah disiapkan dinas terkait, sehingga masyarakat tidak membakar lagi,” imbuh Syamsuar.
Sumber : Liputan6
Editor : Afrijon
