SIAK (Infosiak.com) – Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan lapangan olah raga di kampung Dayun. Merupakan klaborasi program Sharing Budget melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bumi Siak Pusako BOB-Pertamina Hulu dengan dana Desa yang di laksanakan di kampung Dayun.

Inovasi ini sebuah model baru yang mengarah kampung perkotaan, atau pra perkotaan dengan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan tempat bermain serta lapangan olah raga menjadi penting.

Hal tersebut di atas dikatakan oleh Bupati Siak Alfedri saat meresmikan pemakaian Ruang Terbuka Publik dan Olah raga yang berlokasi di kampung Dayun kecamatan Dayun, kabupaten Siak kamis pagi, (12/11/2019).

Lebih lanjut Bupati Alfedri menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Siak mendorong setiap kampung memiliki kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Olah Raga. Tujuannya agar ada tempat bermain bagi anak-anak yang aman dan nyaman juga tersedia lapangan olah raga.

“Kami sangat mengapresiasi pembangunan yang di lakukan pemerintah kampung Dayun, dengan adanya ini ada ruang tempat bermain anak, serta dapat meningkatkan prestasi olah raganya. Kami juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan tempat ini dengan baik dan ikut menjaganya,”ungkapnya.

Di jelaskannya, pemerintah kampung juga bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai salah satu aset yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, serta pemasukan ekonomi buat desa sendiri.

“Dana desa di mungkinkan, untuk membangun sarana publik, yang mampu mendatangkan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, yang di kelola melalui Badan Usaha Kampung, dengan adanya ruang bermain orang akan datang dan ingin menikmati jajanan ringan, kita sediakan kantinya disini,”terangnya.

Selain itu kata Alfedri, lokasi yang sudah di resmikan pemakaiannya ini kedepan akan di jadikan. Sebagai titik awal bagi para pengunjung yang akan berpetualang di Taman Nasional Danau Zamrud.

“Kita sudah melakukan MoU dengan kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam  (BKPSDA) provinsi Riau dan saat ini sedang di lakukan MoU antara dinas pariwisata Siak dengan BKPSDA Riau, zonasi sudah ada, dan Master Plan juga sudah kita siapkan untuk pengembangan kawasan Danau Zamrud,”tutupnya.

Hadir pada acara itu Pimpinan OPD dilingkungan pemkab Siak, Kapolres Siak,  Senior Operation Manager PT BSP Darma Pala, Eksternal Relation Manager PT BSP Nazarudin, Camat Dayun Riko Rianto, Penghulu Dayun Nasya Nugrik, Ratusan pelajar, serta ratusan undangan.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting Pemkab Siak Dorong Setiap Kampung Miliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau  ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Menghirup udara yang tercemar tentu berdampak buruk bagi tubuh. Tetapi tidak semua polutan memiliki bahaya yang sama. Menurut studi, hasil bakaran batu bara yang dipakai pembangkit listrik paling berbahaya.

Temuan baru ini disampaikan dalam jurnal Environmental Health Perspective setelah mengevaluasi hampir 450.000 partisipan di 100 kota di AS. Tujuan dari studi tersebut adalah melihat efek tiap partikel polutan terhadap kesehatan jantung.

Partikel dari bahan bakar fosil, terutama batu bara, diketahui yang paling besar dampaknya, bahkan mendekati kematian, dibanding polutan lainnya.

Para peneliti menyebut, partikel dari polutan batu bara berkontribusi lima kali lebih besar dibanding polutan lain terkait risiko kematian dari penyakit jantung.

Batu bara diketahui berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara industri. Sekitar 18 persen dari kebutuhan energi AS berasal dari pembangkit listrik batu bara. Sementara itu di negara berkembang, hampir sebagian besar mengandalkan batu bara untuk sumber energi.

Kesadaran akan kontribusi energi pada perubahan iklim dan dampaknya bagi kesehatan manusia membuat para penentu kebijakan menetapkan aturan-aturan baru.

Amerika Serikat dan China, misalnya, telah mengumumkan rencananya untuk mengurangi produksi batu bara. Polusi udara, sebagian besar dari pembangkit listrik batu bara, di China telah menyebabkan 1,6 juta kematian setiap tahunnya.

Sumber : Kompas
Editor : Afrijon

Posting Polusi Hasil Pembakaran Batu Bara Paling Berbahaya, Mendekati Kematian ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Kabut asap yang pada beberapa hari lalu sempat menghilang dari wilayah Kabupaten Siak, kini muncul dan datang kembali bak penjajah yang hendak melakukan serangan balasan.

Teror kabut asap yang kembali menyerang Kota Siak dan sekitarnya tersebut diduga akibat adanya musibah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang belum berhasil secara sempurna (menyeluruh, red) dipadamkan.

Berdasarkan informasi yang diterima Infosiak.com, akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Siak ini, puluhan anak-anak mengalami penyakit batuk pilek atau lebih dikenal dengan istilah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang warga yang mengaku tinggal di Perawang Kecamatan Tualang Siak.

“Kabut asap semakin parah ni, kasian anak-anak yang menghirup. Di klinik IKPP Perawang hampir rata-rata anak terjangkit batuk pilek dan sesak napas, sementara sekolah tak juga diliburkan,” ujar warga tersebut, Rabu (04/09/2019) pagi.

Tak hanya menyerang anak-anak yang tinggal di wilayah Kota Perawang, kabut asap yang kembali melanda Kabupaten Siak ini juga telah menyebabkan ratusan warga (dewasa dan anak-anak, red) di Kecamatan Mempura terserang penyakit, bahkan mereka semua terpaksa harus menjalani perawatan/pengobatan di Puskesmas Mempura.

“Selama musim kabut asap ini, sampai hari ini tanggal 04/09/2019 tercatat sebanyak 280 orang/pasien ISPA, 6 pasien asma, 1 pasien pneomoni, 15 pasien iritasi kulit, dan 9 pasien iritasi mata, yang sudah dilakukan penanganan di Puskesmas Mempura,” terang Kepala Puskesmas Mempura dr Handry, saat dikonfirmasi Infosiak.com.

Hal serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Dayun, selama musim kabut asap ini tercatat lebih dari 300 orang terpaksa menjalani perawatan di Puskesmas Dayun. Sebagaimana diterangkan oleh Kepala Puskesmas Dayun dr Aisatia.

“Selama bulan Agustus 2019 kemarin, tercatat sebanyak 301 pasien ISPA yang menjalani perawatan di Puskesmas Dayun,” terang dr Aisatia.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Kabut Asap Kembali Jelajah Wilayah Siak, Ratusan Warga Terserang ISPA ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

KOTOGASIB (Infosiak.com) – Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas terus berkomitmen mendukung keberlangsungan ekosistem hutan dengan lebih baik. Bersama masyarakat dan komunitas pecinta lingkungan asal Jepang, APP Sinarmas melakukan penanaman 10.000 bibit pohon di Dusun Segintil Kampung Teluk Rimba, Kecamatan Koto Gasib, Siak Riau, Selasa (3/9/2019).

Kegiatan ini adalah tahun ke 6 bersama komunitas asal Jepang Great Forest Wall melakukan penanaman 10.000 pohon lokal. Selain itu, International Tropical Timber Organization (ITTO), Belantara Foundation, perwakilan bisnis dari Jepang dan Indonesia, serta pemerintah daerah ikut terlibat melakukan penanaman berbagai pohon dan pohon buah-buahan lokal di area konsesi seluas 20 ha.

“Hari ini kita menanam 10.000 bibit disumbangkan dan tentunya akan ditanam di areal yang terdegradasi dikonservasi seluruh konsesi supplier APP. Jadi kita menanam sebanyak mungkin karena kita percaya bahwa tanaman itu yang banyak bisa menyerap karbon dioksida,” terang Direktur Sustainability and Stakeholder Engagement APP Sinar Mas Elim Sritaba di Kabupaten Siak, Selasa (3/9/2019).

Elin salut dengan komunitas asal Jepang yang begitu peduli dengan ekosistim hutan. Dan sebagai orang indonesia kata Elin, kita tentu dapat merasakan manfaatnya kalau hutan itu bisa kembali diregenerasi dan dilindungi.

Tahun ini saja, APP Sinarmas menargetkan 30 ribu hektar yang terdegradasi. Dari total 613.000 hektare areal konservasi di seluruh supply chain, ada sekitar 30% terdegradasi dan APP Sinarmas akan melakukan restorasi secara bertahap dalam 3 tahun dan sudah dimulai dari tahun lalu.

Direktur Eksekutif Great Forest Wall Project Makoto Nikkawa yang ikut langsung melakukan penanaman mengatakan untuk menjaga keseimbangan alam perlu dilakukan pembangunan ekosistem hutan berkelanjutan.

“Kegiatan ini dapat membantu perubahan iklim dan merawat hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Pembangunan ekosistem hutan berkelanjutan penting sekali untuk industri kehutanan karena harus jaga keseimbangan yang menguntungkan semua pihak,” jelas Makoto.

Kegiatan penamanan pohon ini pertama kali dicetuskan oleh Profesor Akira Miyawaki pada tahun 2014. Akira merupakan ahli ekologi tanaman dari Yokohama National University di Jepang.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Bersama Komunitas Lingkungan Asal Jepang, APP Sinar Mas Tanam 10.000 Pohon di Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

KAMPAR (Infosiak.com) – Kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, terbanyak di Desa Rimbopanjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Selain itu, kebakaran lahan juga terjadi di Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak.

”Empat kabupaten masih terjadi kebakaran lahan, sehingga luas lahan yang terbakar sejak awal Januari 2019 hingga hari ini mencapai 4.740 hektar,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau Edwar Sanger, Jumat (9/8/2019).

Edwar menjelaskan, sejumlah lahan yang baru terjadi pada Kamis (8/8/2019) kemarin kebakaran itu terbanyak di Desa Rimbopanjang Kabupaten Kampar. Yaitu meliputi, Jalan Perwira, Desa Rimbo Panjang, seluas 0,5 hektar (ha), Jalan Akasia, seluas 0,5 ha, Jalan Marwah juga 0,5 ha. Serta i Jalan Perumahan Marwah 0,5 ha.

Selain di sana, lahan yang terbakar lainnya di Kabupaten Kampar terjadi di Jalan Bendungan, Desa Kuala Nenas seluas 0,5 ha, di Lapangan Tembak 132 Bima Sakti, Desa Salo, Kecamatan Siak Hulu, seluas 1,5 ha.

”Serta bertambahnya lahan terbakar di Desa Buluh Nipis yang berbatasan dengan Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu 7 ha. Di Jalan Uka Desa Karya Indah Kecamatan Tapung, Kampar seluas 0,5 ha,” jelas Edwar.

Selain itu, kebakaran lahan juga terjadi di Jalan Bunga Tanjung Kelurahan Ratusima, Kota Dumai seluas 2 ha, namun api sudah dipadamkan petugas kepolisian dengan cepat. Jalan M Yusuf Kelurahan Telukmakmur Kota Dumai seluas 1 ha, api juga sudah padam.

Sementara di Jalan Air Hitam Kelurahan Bandarraya, Kota Pekanbaru meluas 2 ha, api belum berhasil dijinakkan.
Untuk di Kabupaten Siak, kebakaran masih terus terjadi sejak beberapa hari lalu hingga saat ini. Yaitu di Kampung Benayah Kecamatan Pusako, seluas 1 ha. Kampung Buantanbesar Kecamatan Siak seluas 10 ha. Kebakaran di Siak membuat kabut asap berhembus hingga ke Pekanbaru.

Sedangkan di Kabupaten Bengkalis lahan terbakar semakin meluas di Desa Pasiran Kecamatan Bantan hingga 2 ha. Jalan Belakang Tenggi Hitam, Desa Buluhmanis, juga meluas 3 ha.

Sementara di Indragiri Hulu, kebakaran lahan terjadi di Desa Pulau seluas 8 ha. Di Parit Bungapadi Desa Pengalehan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir seluas 10 ha.

Untuk di Kabupaten Rokan Hilir, kebakaran lahan masih terjadi, yaitu di Bagancempedak Kecamatan Rantonkopar seluas 2 ha. Di Dusun Sukarukun Kepenghuluan Bukitdamar Kecamatan Simpangkanan seluas 2 ha.

”Rekapitulasi luasan lahan terbakar sejak awal Januari 2019 di masing-masing kabupaten yaitu, Rokan Hulu 2,25 ha. Rokan Hilir 981,95 ha. Dumai 307,75 ha, serta paling luas dan terparah di Bengkalis mencapai 1.524 ha. Kepulauan Meranti 252,7 ha, Siak 602,4 ha, Pekanbaru 93,71 ha, Kampar 129,28 ha. Pelalawan 201 ha, Indragiri Hulu 114 ha, Indragiri Hilir 525,85 ha, serta Kuansing 5,1 ha,” tandasnya.

Sumber : Merdeka
Editor : Afrijon

Posting Kebakaran Hutan dan Lahan Riau Kian Meluas Capai 4.740 Hektar ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Kebakaran hutan dan lahan (karlahut) yang mulai merajalela di Kabupaten Siak dan membuat beberapa elemen terjun langsung memadamkan api yang menyebar di beberapa wilayah di Negeei Istana.

Tak hanya BPBD saja yang berjibaku memamdamkan sumber kabut asap ini, pihak TNI, perusahaan swasta dan kepolisian juga ikut bekerja ekstra untuk mendinginkan si jago merah.

Beberapa minggu ini, Kabupaten Siak diserang dengan titik-titik api yang mengakibatkan kepulan asap diberbagai tempat. Tercatat seluas 129 hektare lahan yang terbakar, berhasil dipadamkan petugas di wilayah Kabupaten Siak.
Kepolisian Resort Siak sendiri telah mengerahkan sebanyak 148 personelnya dalam kegiatan pemadaman api karlahut di berbagai titik api yang tersebar di beberapa wilayah Negeri Istana Matahari Timur itu.

“Kita akan selalu berupaya maksimal dan turut langsung dalam penanggulangan bencana Karhutla ini.” ungkap Kapolres Siak, AKBP Ahmad David kepada wartawan, Kamis 8 Agustus 2019.

Kendati keterbatasan peralatan kepolisian dalam proses pemadaman ini, Polres Siak tetap bekerja bersama seluruh elemen yang turun langsung untuk memadamkan api tersebut dengan mengerahkan seluruh tenaga bersama.

Ahmad David mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena hal ini merupakan tindak pidana.

“Kita imbau kepada masyarakat yang mendengar, melihat dan mengetahui ada yang membuka lahan dengan cara membakar, agar segera melaporkan ke kepolisian terdekat,” pungkasnya.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Serius Tanggulangi Karhutla, Kapolres Siak Terjunkan Ratusan Personel ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Kebakaran melanda kawasan konsesi ladang minyak Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako (BOB BSP)-Pertamina Hulu di Desa Siberuk, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau.

Kebakaran ladang minyak yang di kelola perusahaan daerah itu sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

“Luasan areal yang terbakar lebih kurang 20 hektare,” kata Kasubbag Humas Polres Siak, Bripka Dedek, Senin (5/8/2019).

Pemadaman kebakaran di kawasan ladang minyak tersbeut dilakukan oleh tim gabungan dari pihak kepolisian dan sejumlah perusahaan. Total personel yang dikerahkan sebanyak 79 orang.

“Pihak yang melakukan pemadaman dari polres 9 orang, perusahaan lain yang ikut membantu sebanyak 70 personel. Jadi total ada 79,” tutur Dedek.

Untuk pemadaman digunakan enam unit alat pompa air. Tim gabungan juga melakukan pembuatan embung atau kolam galian.

Kebakaran di konsesi BOB ada beberapa titik. Petugas membagi tim pemadaman.”Kebakaran menyebar di lima lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Siberuk. Untuk pemadaman saat ini masih menggunakan air di parit galian,” imbuhnya.

Selain di lahan ladang minyak kebakaran juga terjadi di konsesi Hutan Tanaman Industi (HTI) di Desa Dosan, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak. Konsesi yang terbakar merupakan areal yang dikuasai warga.

“Kebakaran juga terjadi di areal perusahaan perkebunan sawit di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Upaya pemadaman masih terus dilakukan,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger.

Sumber : Sindonews
Editor : Afrijon

Posting Puluhan Hektar Lahan Gambut Disekitar Area Sumur Minyak BOB BSP di Siak Terbakar ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Dampak kesehatan dari kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan di Riau mulai bermunculan. Salah satunya masyarakat Ksbupaten Siak mulai diserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Toni Chandra mengatakan bahwa kabut asap sudah mengganggu kesehatan di tengah masyarakat. Ia mengaku saat ini masyarakat sudah mulai terserang penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

“Jumlah pastinya saya tidak begitu tahu, tapi sudah ada yang terjangkit penyakit ISPA, ada yang ringan ada yang berat tapi masih dalam tahap bisa ditangani, tapi kita upayakan segera diketahui berapa jumlahnya yang terserang ISPA akibat kabut asap dan yang sudah ditangani,” kata Toni Chandra, Jumat (2/8/2019).

Dinas Kesehatan sudah mengupayakan seluruh puskesmas untuk bersiaga untuk bekerja, terutama menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan asap dan mempersiapkan masker untuk dibagikan ke masyarakat.

“Saat ini kami menunggu jawaban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sejauh mana kondisi ISPU, kalau sudah disampaikan membahayakan kami akan mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan untuk meliburkan sekolah,” sebutnya.

Ia juga mengatakan bahwa kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan khususnya bagi wanita hamil dan anak-anak balita. Dan ia juga mengimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktifitas di luar rumah dan jika ada gejala batuk, pilek atau sesak nafas untuk segera menghubungi tim kesehatan terdekat.

“Kami imbau kepada masyarakat yang di daerah tertentu yang kabut asapnya tebal tidak terlalu banyak beraktifitas di luar rumah, dan jika sudah ada gejala batuk, pilek atau sesak nafas untuk segera ke tim kesehatan yang ada di wilayah terdekat agar segera ditangani. Dan pelayanan kita buka 24 jam baik puskesmas maupun rumah sakit,” sebut Toni.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Kabut Asap di Siak, Masyarakat Mulai Diserang Penyakit ISPA ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau hujan terjadi di sebagian wilayah Riau pagi hari ini, Minggu (28/7/2019). Berdasarkan analisa BMKG, hujan diperkirakan akan terus terjadi hingga malam hari nanti di sejumlah wilayah Riau.

“Pagi hari, potensi hujan ringan hingga sedang tidak merata terjadi di wilayah Rokan Hulu, sebagian Indragiri Hilir, sebagian Kota Dumai, Bengkalis, Kampar dan sebagain wilayah Siak,” ujar Kasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Pekanbaru, Marzuki.

Pada siang hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan tidak merata diprediksi akan terjadi di wilayah Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, sebagian wilayah Siak, Kota Pekanbaru dan Pelalawan.

Sementara pada malam hari, hujan diperkirakan masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Siak dan Bengkalis. Hujan terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan pada dini hari, cuaca di Riau diprediksi akan berawan.

Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembaban udara antara 55 sampai 98 persen.

Angin diperkirakan bertiup dari arah Tenggara menuju Barat Daya dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Sementara di wilayah perairan, gelombang diperkirakan normal dengan ketinggian antara 0,2 hingga 1 meter.

Sumber : Metropekanbaru
Editor : Afrijon

Posting Sebagian Wilayah Riau Diperkirakan Bakal Diguyur Hujan, Siak Hingga Malam Nanti ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PERAWANG (Infosiak.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Riau mencatat lebih dari 3.300 hektare lahan di Riau hangus terbakar hingga awal Juli 2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengaktifkan satgas karhutla setelah sebelumnya menetapkan status siaga darurat sejak 19 Februari hingga 31 Oktober 2019. 

Demi mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas mendukung Pemprov Riau. Fire Operation Management Head PT Arari Abadi, Deny Widjaya, mengatakan untuk mengatasi musim kemarau 2019, perusahaan melakukan evaluasi dari kegiatan pemadaman pada tahun sebelumnya. 

Pembelajaran itu kemudian diaplikasikan ke sistem manajemen penanggulangan kebakaran hutan terintegrasi yang terdiri atas empat pilar utama, yaitu pencegahan, persiapan, deteksi dini, dan respons cepat.

“Di tahap pencegahan, kami menyusun peta area rawan kebakaran, membentuk satgas anti kebakaran, membentuk pos pantau terpadu, serta sosialisasi kepada masyarakat dengan pemasangan papan informasi, penyebaran buklet, dan program Desa Makmur Peduli Api atau DMPA,” kata Denny di PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Sinar Mas Group, Perawang, Siak, Riau, Kamis (25/7/2019).

Ia mengungkapkan, untuk tahap persiapan, perusahaan telah menyiapkan 862 anggota regu pemadam kebakaran, 505 personel masyarakat peduli api, 46 unit speedboat, 5 unit airboat, 24 drone, dan 4 helikopter waterbombing.

Sementara untuk tahap deteksi dini, lanjut Denny, perusahaan melakukan patroli di darat, air, dan udara untuk melakukan pemantauan api melalui 32 unit kamera thermal dan CCTV serta 43 menara api yang tersebar di beberapa wilayah. 

Penggunaan teknologi juga dilakukan melalui sistem monitoring titik panas melalui citra satelit yang langsung tersambung ke situation room yang bekerja selama 24 jam setiap harinya untuk memantau titik panas.

“Di situation room ini untuk sistem deteksi dini, prediksi cuaca, dan mengetahui indeks mudahnya terjadi kebakaran. Dari itu semua, nanti teridentifikasi hotspot, lalu ditentukan wilayah prioritas yang harus ditangani oleh tim respons cepat. Kemudian verifikasi ke lapangan,” jelasnya.

Setiap ada perubahan titik panas yang tidak biasa, tim disiagakan untuk melakukan pengecekan di lapangan dalam waktu kurang 24 jam. Jika terbukti ada titik api, perusahaan akan langsung mengirimkan tim dari dispatch centerterdekat sebagai langkah respons cepat.

Sumber : Detik
Editor : Afrijon

Posting Melihat Kesiapan APP Sinarmas Pencegahan Karhutla di Riau Jelang Kemarau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Joko Widodo dan enam tergugat lain–termasuk sejumlah menteri dan kepala daerah–sudah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada 2015 lalu. Tapi Jokowi enggan tunduk dan lebih memilih melawan dengan mengajukan Peninjauan Kembali.

Khalisah Khalid, Ketua Adhoc Politik Keadilan Ekologis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kecewa dengan langkah Jokowi. Menurutnya PK tak perlu karena putusan MA itu baik.

“Toh putusan sesungguhnya adalah mewajibkan pemerintah untuk membuat peraturan yang melindungi keselamatan warga negara dan lingkungan hidup ke depan,” kata Khalisah kepada reporter Tirto, Selasa (23/7/2019).

Semua berawal dari Citizen Law Suit (CLS) masyarakat Kalimantan Tengah di tingkat Pengadilan Negeri pada 2016 lalu. Sejumlah orang yang mengajukan CLS adalah Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Nordin, dan Mariaty.

Pada tingkat ini, hakim memutuskan para tergugat, yakni Presiden, Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah, dan DPRD Kalimantan Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum atas kasus karhutla. Vonis diketok pada 22 Maret 2017.

Salah satu putusannya adalah Jokowi diminta menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan turunan ini dianggap penting untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan masyarakat.

Tapi Jokowi dan kawan-kawan tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, yang ditolak pada pada 19 September 2017. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya menguatkan putusan PN Palangkaraya.

Lagi-lagi pemerintah tak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Dan lagi-lagi pula mereka kalah.

“Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya sudah tepat, sebab penanggulangan bencana dalam suatu negara… adalah tanggung jawab pemerintah,” kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Jumat (19/7/2019). “Majelis hakim kasasi… kepada pemerintah agar menanggulangi, menghentikan bencana kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Tengah.”

Pernyataan bahwa pemerintah akan meminta Peninjauan Kembali keluar dari mulut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. “Kami akan melakukan peninjauan kembali ke MA, dan saya akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung sebagai pengacara negara,” kata Siti sebagaimana diwartawan Antara.

“Saya dengan Jaksa Agung dan semua yang dituntut, ada Menteri Kesehatan, ada Gubernur Kalteng, semuanya nanti kami koordinasikan,” tambah Siti.

Reporter Tirto mencoba menghubungi Siti untuk menjelaskan kenapa mereka ngotot mengupayakan langkah hukum lanjutan, tapi hingga berita ini tayang belum ada respons dari yang bersangkutan. Tak ada pula respons dari Inspektur Jenderal KLH K, Ilyas Asaad, selaku pihak yang mengurusi kasus tersebut.

Jawaban soal itu datang dari Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Ternyata motif mengajukan PK adalah demi menjaga nama baik pemerintah. Moeldoko bilang pemerintah tak mau dianggap gagal menangani karhutla oleh negara lain.

Kewajiban Pemerintah

Kritik juga disampaikan Boy Even Sembiring, Manajer Kajian Kebijakan Walhi. Dia bilang, tanpa keputusan PN, PT, hingga MA pun sebenarnya pemerintah wajib menjalankan poin-poin dalam gugatan CLS tersebut.

“Terlihat kalau dia (tergugat) tak baik dalam memenuhi kewajibannya. Karena tanpa putusan pengadilan pun, itu memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Ini kan hanya menegaskan, ‘benar lho, ini kewajiban lu’,” ujar Boy.

Di laman Sekretariat Kabinet, pada 2017 lalu Jokowi pernah bilang bahwa untuk mengelola hutan, perlu ada “tindakan korektif” (corrective action). Dalam artikel itu Jokowi mengatakan pengelolaan hutan tak boleh monoton.

“Nah itu Jokowi ceritanya corrective action, bukannya putusan pengadilan ini membuka peluang ke Jokowi untuk mengevaluasi perizinan secara menyeluruh?” tanyanya, retoris.

Karena sudah menang 3-0, kata Boy, sebaiknya pemerintah mengurungkan niat untuk menggelar PK. Boy bilang sebaiknya putusan MA dilaksanakan saja karena, sekali lagi, pemerintah tak merugi dan justru berkontribusi melestarikan lingkungan.

“Sebenarnya kan 3-0 nih, mulai dari PN, PT, hingga MA, antara pemerintah dan warga negaranya. Dengan skor itu sudah menggambarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah itu nyata,” tegas Boy.

Sementara Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Reynaldo Sembiring mengatakan PK itu sia-sia. “Sampai 10 kali pun itu enggak akan mungkin menang,” katanya.

Sumber : Tirto
Editor : Afrijon

Posting Kalah Kasus Karhutla di MA, Jokowi Pilih Ajukan PK ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Apel Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 di Kabupaten Siak, dilaksanakan di Lapangan Tugu Depan Istana Aserayah Hasyimiyah, Selasa pagi (26/2/2019).

Pelaksanaan apel yang dirangkai aksi gotong royong bersama itu diikuti 1500 peserta yang terdiri dari PNS dan honores,  personil TNI Polri, Ormas,  Guru dan pelajar.

Apel dipimpin oleh Kapolres  Siak AKBP Ahmad David SIK, dengan Perwira Apel Kabag Ren. Polres Siak Kompol Bustanuddin serta Komandan Apel Kasat Shabara  Polres Siak AKP Indra Sakti SH.

“Agenda ini dilaksanakan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi kebijakan dan program pengelolaan sampah, gerakan bersih sampah dan lingkungan, baik pada sarana publik maupun sarana pemerintah, serta gerakan kolaboratif masyarakat dan dunia usaha berbasis pemanfaatan sampah” kata Kapolres Siak AKPB David Ahmad saat membacakan sambutan apel tertulis Plt. Bupati Siak.

Dalam sambutan, Kapolres juga menghimbau hendaknya semangat dan perhatian terhadap pengelolaan sampah ini tidak hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, tapi harus terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga Kabupaten Siak semakin bersih, asri, dan indah, sesuai semangat Siak sebagai Kabupaten hijau.

“Saya berharap agenda peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 ini dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, Forkompinda dan masyarakat Kabupaten Siak dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan” ucapnya.

Sementara itu Asisten Ekonomi Pembangunan H. Hendrisan mengatakan beberapa kegiatan telah dilaksanakan Pemkab Siak bersama masyarakat bersempena Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2019 diantaranya sosialisasi pengelolaan dan bank sampah, gotong-royong bersama, dan lomba terkait mengelola sampah untuk hidup bersih, sehat dan bernilai.

“Kita perlu dukungan masyarakat untuk mencapai target pembangunan pengelolaan sampah sebagaimana Perpres Nomor 97 Tahun 2017, yaitu pada tahun 2025 terdapat pengurangan timbulan sampah sebesar 30% atau 24,6 juta ton, atau penanganan sampah mencapai 70% atau 82,049 juta ton” kata Hendrisan.

Turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan H. Hendrisan, Ketua Pengadilan Siak Bambang Trikoro, Pabung Dandim 0303 BKLS Mayor Inf. Sumarno, Pimpinan Bank Riau Kepri Cab.Siak M. Nanang, Waka Polres Siak Kompol Abdullah Hariri, Danramil Siak Mayor Inf. Suratno, Kapolsek Siak Kompol Abdul Rahman dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan petisi kelola sampah, komitmen untuk hidup baik sehat dan bernilai, oleh unsur Forkompinda Siak.
Agenda kegiatan kemudian dilanjutkan dengan gotong royong bersama diseputaran Gedung Tengku Mahratu, Tepian Bandar Sungai Jantan, Pasar Seni dan pusat Kota Siak Sri Indrapura.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting 1500 Orang Gotong Royong di Siak Sempena Hari Peduli Sampah Nasional 2019 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Restorasi gambut tidak akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan menyelenggarakan kegiatan itu. Ini yang membuat Badan Restorasi Gambut (BRG) menggelar program Desa Peduli Gambut (DPG). Saat ini ada 262 desa tergabung dalam Program DPG yang terdiri atas 49 desa di Riau, 28 desa di Jambi, 43 desa di Sumatera Selatan, 39 desa di Kalimantan Barat, 69 desa di Kalimantan Tengah, 26 desa di Kalimantan Selatan, dan 8 desa di Papua.

Menurut Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna A Safitri, program ini terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dampak perubahan iklim secara langsung memengaruhi tingkat risiko bencana bagi masyarakat di sekitar ekosistem gambut. 

Sementara peningkatan risiko terjadi karena dampak perubahan iklim memicu peningkatan bahaya, meningkatkan kerentanan, serta menurunkan kapasitas masyarakat desa. “Program Desa Peduli Gambut ini mendorong adanya mitigasi bencana asap pada desa atau kelurahan di areal gambut rawan kebakaran,” ungkap Myrna.

Myrna mengatakan, program ini mendorong pemulihan lahan pertanian terbakar serta meningkatkan ekonomi dari pengelolaan gambut berbasis kearifan lokal. Program DPG juga menjadi kerangka penyelaras bagi kegiatan-kegiatan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat desa atau kelurahan serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Dari waktu ke waktu, ekosistem gambut di Indonesia terdegradasi. Sebagian besar terjadi akibat pengeringan gambut dan kebakaran. Banyak salah kelola terjadi pada ekosistem gambut selama dua-tiga dekade terakhir. Kubah-kubah gambut yang semestinya dilindungi karena kemampuannya menyimpan air, banyak yang dirusak,” jelasnya.

Perubahan ekosistem itu menyebabkan terjadinya pengeringan lahan gambut. Akibatnya gambut pun menjadi rawan terbakar. “Pada ekosistem yang berubah dan rentan inilah terdapat kehidupan sejumlah kelompok masyarakat. Jumlah desa di dalam dan sekitar ekosistem gambut pada tujuh provinsi prioritas restorasi gambut diperkirakan mencapai 2.945 desa,” kata Myrna.

Sebagian besar dari desa-desa itu adalah desa yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Rilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan ada 731 desa rawan kebakaran hutan.

“Sebagian berada di dalam dan sekitar ekosistem gambut. Sementara di areal 2,49 juta hektare yang menjadi target restorasi gambut diperkirakan ada 1.205 desa dan kelurahan. Sehingga penting untuk mengingat bahwa desa atau kelurahan serta masyarakatnya menjadi bagian dari kegiatan untuk memulihkan ekosistem gambut,” jelasnya.

Deputi Bidang Perencanaan dan Kerja Sama BRG Budi S Wardhana mengungkapkan, indikator keberhasilan secara umum DPG adalah meningkatnya status desa-desa di dalam dan sekitar ekosistem gambut. “Berdasarkan Indeks Desa Membangun, status desa-desa tersebut terdiri dari lima klasifikasi: desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Program Desa Peduli Gambut mengoordinasikan agar program-program pembangunan dari berbagai sektor dan pendampingan desa oleh organisasi masyarakat sipil dengan sektor swasta,” ungkapnya.

Budi juga menambahkan bahwa kebakaran gambut merupakan situasi kebencanaan yang harus diantisipasi. Kesadaran akan kerentanan masyarakat desa terhadap bencana adalah modal sosial penting untuk ketahanan desa, baik ketahanan ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Prinsip tanggap bencana dalam kegiatan DPG akan terefleksikan melalui perencanaan desa, di mana kerentanan wilayah diakomodir dalam tata ruang desa dan antisipasi pembiayaan yang bersifat penanggulangan bencana tercermin dalam APBDesa. “Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa-desa gambut berorientasi pada mitigasi bencana khususnya bencana asap, kekeringan, dan banjir,” kata Budi.

Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG mengungkapkan, dalam pelaksanaan restorasi gambut secara umum digunakan pendekatan restorasi hidrologi atau pembasahan kembali, penanaman kembali, atau revegetasi dan peningkatan kesejahteraan atau revitalisasi mata pencaharian masyarakat.

“Selain itu desa peduli gambut juga perlu didorong kerja sama antardesa dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Sehingga, pemerintah desa perlu didampingi agar mampu menjalin kerja sama secara kolaboratif dengan desa-desa lainnya dan dengan berbagai pihak strategis lainnya,” ungkapnya.

Haris mengatakan, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat juga penting untuk melindungi dan mengelola ekosistem gambut secara lestari. Tata kelola gambut secara alami juga penting dalam upaya pelestarian hutan gambut.

“Dalam konteks desa-desa gambut ini, maka kawasan perdesaan dimaksud dimaknai sebagai kawasan di dalam kesatuan hidrologis gambut yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Termasuk pengelolaan ekosistem gambut secara bijaksana yang terdiri dari susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi pertanian yang ramah pada kelestarian ekosistem gambut,” ujar Haris.

Sumber : Sindonews
Editor : Afrijon

Posting 262 Desa Peduli Gambut Dibentuk BRG untuk Cegah Karhutla ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Bupati Siak Drs. H Syamsuar mengunjungi lokasi banjir di Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau Kamis, (6/12/2018) Siang. Dalam kunjungan tersebut, orang nomor satu di Riau itu berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat agar ikut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.

Pantauan di lapangan, genangan banjir di langkai sekitar setinggi lutut orang dewasa. Kedatangan Syamsuar itu membuat jalan lintas Siak-Pakning mendadak macet.Tampak juga puluhan masyarakat yang datang untuk menyaksikan kedatangan Bupati Siak lebih dekat. Untuk mengurai kemacetan, tampak petugas dengan mamakai kaos bertuliskan Banser berupaya menguraikan kemacetan tersebut hingga lancar kembali.

Dengan memakai kaos kerah, Syamsuar yang didampingi Kadis PU Tarukim Siak Irving Kahar dan Camat Siak Aditya C Smara, menyaksikan upaya penguraian genangan air di salah satu Box Culver yang dipenuhi sampah.

“Macam inilah, sampah menumpuk depan rumah tak mau bersihkan, manja betul masyarakat nih,” lontar Syamsuar.

Syamsuar berpesan kepada seluruh masyarakat, agar gotong-royong tidak dihilangkan. Ia juga berharap, peran aktif Camat dalam menampung aspirasi masyarakatnya.

“Gotong-royong jangan sampai hilang, saya tekankan kepada seluruh Camat yang ada agar berperan aktif untuk menampung aspirasi masyarakatnya,” pesan Syamsuar di depan Camat Siak dan Penghulu Kampung Langkai.

Sementara itu Kepala Dinas Pengairan Umum Tataruang Perumahan dan Pemukimana (PU Tarukim) Kabupaten Siak menjelaskan, saat ini sudah ada lima titik yang sedang dalam pengerjaan normalisasi irigasi.

“Kita sudah menerjunkan lima Excavator di lima tempat yaitu di Mempura, Islamic Center, Rawang Air Putih, Langkai dan di Kolam Hijau Buantan Besar untuk menguraikan genangan air. Sehingga, air itu tidak terlalu lama tergenang,” kata Irving kapada sejumlah awak media.

Irving juga menegaskan apa yang disampaikan Bupati Siak, agar pihak kecamatan pro aktif dalam melakukan pengajuan proposal normalisasi di wilayahnya.

“Kita tidak mau ketika sudah banjir seprti ini camat baru sibuk. Karena ada jatah sekitar 201 Km untuk kegiatan normalisasi setiap tahunnya. Tinggal hitunga ajalah di bagi 14 Kecamatan yang ada, makanya proposal tuh harus diserahkan ke kita jauh hari sebelumnya,” tegasnya.

Laporan : Koko
Editor : Afrijon

Posting Kunjungi Lokasi Banjir, Bupati Syamsuar: Gotong-royong jangan sampai hilang ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Menyikapi polemik maraknya aktivitas penambangan (penggalian, red) pasir dan tanah timbun yang disebut-sebut tidak mengantongi izin di wilayah Kabupaten Siak, membuat sejumlah pihak merasa heran sekaligus kesal. Pasalnya, aktivitas penggalian pasir dan tanah timbun itu seolah-olah lepas/luput dari pengawasan Pemerintah setempat. Sehingga dikhawatirkan nantinya akan berakibat/dapat merusak ekosistem lingkungan.

Namun, di satu sisi keberadaan aktivitas penggalian pasir dan tanah timbun yang kerap disebut “Galian C” itu, juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang sedang membangun rumah ataupun membangun gedung. Tidak dapat dipungkiri, hampir sebagian besar masyarakat di Kabupaten Siak ini membutuhkan unsur galian C itu untuk keperluan/material bangunan.

Selain sebagai salahsatu kebutuhan untuk membangun rumah (bagi masyarakat, red), pasir dan tanah timbun itu juga dibutuhkan oleh sebagian kontraktor dalam hal merealisasikan kegiatan/proyek yang mereka kerjakan, seperti untuk penimbunan sarana jalan, sarana jembatan, sarana pondasi gedung, dan lain sebagainya.

Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwasanya aktivitas penggalian pasir dan tanah timbun yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak ini seyogyanya mengantongi izin dari instansi terkait. Sehingga tidak menimbulkan kesan negatif di tengah masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang warga yang mengaku kerap melihat aktivitas penggalian pasir dan tanah timbun itu di sekitar kampungnya.

“Aktivitas penggalian pasir dan tanah timbun di Siak ini dikabarkan tidak mengantongi izin, tapi kalau aktivitas itu ditutup oleh pemerintah, tentunya juga akan berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan material pasir dan tanah timbun itu saat mereka memerlukannya,” ujar warga tersebut.

Menanggapi soal dugaan aktivitas penggalian pasir dan tanah timbun yang tidak mengantongi izin tersebut, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Syamsurizal menegaskan, Pemda Siak harus tegas terhadap permasalahan aktivitas galian C yang tidak berizin tersebut.

“Pemda harus bertindak tegas, pertama menyurati provinsi untuk meminta izin segera dikeluarkan, kalau tidak dikeluarkan izin maka harus diberhentikan pekerjaannya. Kedua meminta tarif terkait galian C Tambang non mineral itu,” tegas Syamsurizal, Sabtu (20/10/2018) malam, saat dikonfirmasi Infosiak.com.

Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Heriyanto, juga membenarkan bahwa kewenangan yang mengeluarkan izin atas aktivitas galian C itu adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) bukan Pemkab.

“Izin aktivitas galian C tersebut bukan kewenangan kita (Pemkab Siak, red) untuk mengeluarkannya, melainkan kewenangan provinsi,” kata Heriyanto.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Polemik Aktivitas Galian C, Dewan Siak Syamsurizal Minta Pemda Surati Provinsi ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Maraknya aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Siak, disikapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov Riau). Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanan B di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fahrizal menjelaskan, sejak kewenangan pengurusan perizinan mineral dan batu bara (minerba) dialihkan ke provinsi sekitar awal tahun 2017, belum ada satupun perusahaan yang mengurus izin untuk Kabupaten Siak.

“Setahu saya, sampai saat ini belum ada pengusaha galian C yang mengurus izinnya di Siak,” kata Fahrizal menjawab awak media, Selasa (9/10/2018).

Sebelum mengeluarkan izin galian C, lanjut Fahrizal,  pihak perusahaan harus mengantongi rekomendasi dari kepala daerah. Biasanya kewenangan itu diserahkan ke instansi terkait.

“Tentu syaratnya harus ada rekomendasi, biasanya yang mengeluarkan itu bupati atau walikota. Atas dasar rekomendasi ini kita bisa mengeluarkan izin minerba itu,  termasuk di dalamnya galian C,” ujar Fahrizal.

Seperti diberitakan sebelumnya, aktifitas galian C yang terdapat di Kabupaten Siak, Riau kian merajalela. Semenjak dialihkannya kewenangan untuk mengeluarkan izin usaha tersebut ke probinsi, puluhan penambangan galian C tak dapat terdeteksi legalitasnya oleh publik. Sehingga, berapa jumlah yang punya izin (legal) dan take punya izin (ilegal) menjadi sulit untuk dibedakan.

Pantauan Infosiak.com, hampir semua kecamatan di Siak terlihat usaha penambangan galian C. Namun,  yang paling banyak berada di Kecamatan Dayun, Koto Gasib dan Tualang. Aktifitas yang dilakukan penambang terkesan tidak mematuhi aturan yang ada, sehingga diduga penambangan tanah itu tidak punya izin.

Parahnya, limbah galian C itu masuk ke sungai yang mencemari lingkungan sekitar, seperti yang terdapat di Kampung Meredan Barat, Kecamatan Tualang. Aktivitas penambangan pasir tembak di daerah itu meresahkan warga. Sebab, limbahnya mencemari Sungai Pulai yang mengalir ke Sungai Siak.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemananaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Heriyanto, saat dikonfirmasi melalui akun WhatsApp pribadinya mengatakan, kewenangan perizinan itu ada pada provinsi. Ia juga mengarahkan media untuk konfirmasi langsung ke provinsi agar lebih jelas.

“Perizinan propensi pak…Sdh satu tahun lebih…Pak tanya aja langsung ke propensi, biar lebih jelas…,” tulisnya pada Rabu, (3/10/2018).

Laporan : Koko
Editor : Afrijon

Posting Pemprov Riau Belum Pernah Keluarkan Izin Galian C di Kabupaten Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru memprediksi hari ini, Senin (9/10/2018) sebagian besar wilayah Riau bakal diguyur hujan. Bahkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir akan mengguyur Riau hingga dini hari besok.

“Hari ini Riau diprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang,” ujar Kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisno, Senin (9/10/2018).

Ia mengatakan pada siang hari potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang terjadi di sebagian besar wilayah Riau.

“Pada malam hari potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Rohil, Kampar, Siak, Kuansing, Kota Dumai, Inhu dan juga Inhil,” ujar Sukisno.

Lanjutnya, pada dini hari potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Rohil, Rohul, Kampar, Kota Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, Kuansing, Inhu dan juga Inhil.

“Adapun suhu udara Riau berada di angka 23.0 – 34.0 °C dengan kelembapan udara 45 – 98 %. Sementara arah angin berhembus ke arah Timur – Selatan dengan kecepatan 09 – 27 km/jam.

Sumber : Halloriau
Editor : Afrijon

Posting BMKG Prediksi Hari Ini Riau akan Diguyur Hujan Disertai Petir Hingga Malam Hari ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Da’i Restorasi Gambut pada 3-5 Oktober 2018 di Siak Provinsi Riau. Da’i Restorasi Gambut adalah salah satu program dari BRG berperan melakukan sosialisasi dan edukasi melalui pendekatan agama sebagai upaya meningkatkan kesadaran konservasi alam kepada masyarakat.

Sebagaimana diketahui Da’i memiliki peran strategis dimasyarakat sebagai komunikator tentang kebaikan untuk kepentingan islami dan duniawi. Diharapkan dengan kerjasama ini dapat menjadi sebuah pola komunikasi menyalurkan beberapa pengetahuan dan pemahaman tentang manfaat dari pentingnya restorasi gambut untuk menjaga lingkungan dan ekosistem. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram membakar hutan dan lahan. Oleh karena itu, ulama di Indonesia diminta untuk menyampaikan kepada umat terkait fatwa ini melalui dakwah.

“Kita berharap dengan adanya workshop ini akan lebih bisa meningkatkan pemahaman kita bersama-sama dan juga bisa merumuskan upaya-upaya dan cara sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Diharapkan melalui workshop ini nantinya kedepan kita bisa bersama-sama menyusun langkah-langkah untuk mengajak masyarakat kearah yang lebih baik guna menjaga lingkungan,” terang Ketua Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Riau Ahmad Hijazi, saat membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Dai Restorasi Gambut di Siak, Rabu (3/10/2018).

Kedeputian III Edukasi Sosialisai Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia melalui Kepala Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi dr.Ir Suwignya Utama dalam sambutannya menyampaikan bahwa BRG bertugas memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh berbagai pihak di tujuh provinsi yakni di Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan Papua, dengan target sampai tahun 2020 nanti sekitar 2 juta hektar lahan gambut yang rusak bisa dilakukan restorasi kembali.

Lahan gambut memiliki karakteristik yang sangat unik, dimana sangat berbeda dengan lahan non gambut. Kondisi lahan gambut saat ini sudah banyak yang kering tidak seperti 30-40 tahun yang lalu, dimana kondisi gambut yang masih alami dan banyak airnya sehingga hampir tidak pernah terdengar kebakaran di lahan gambut,” jelas Suwignya.

Namun berbeda pada saat ini, seperti pada tahun 1997, 2008 dan puncaknya pada 2015 lalu, dimana kebakaran terjadi sangat luas. Pada umumnya area terbakar terjadi di lahan gambut kering.

Saat ini, Indonesia ada 865 kesatuan hidrologi gambut (KHG) seluas 24.667.804 hektar. Dengan rincian: Sumatera 207 KHG (9.604.529 hektar), Kalimantan 190 KHG (8.404.818 hektar), Sulawesi tiga KHG (63.290 hektar), dan Papua 465 KHG (6.595.167 hektar). Yang ditetapkan sebagai fungsi lindung ada 15 KHG. Sedang peta fungsi ekosistem gambut nasional mencakup fungsi lindung seluas 12.398.482 hektar dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 hektar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Siak Drs H Syamsuar Msi, MUI Pusat dan Kabupaten Siak beserta para Da’i Restorasi Gambut se-Sumatera.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Tingkatkan Kesadaran Masyarakat, BRG Gelar Workshop Peningkatan Kapasitas Da’i Restorasi Gambut ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.