PEKANBARU (Infosiak.com) – Pada saat kepala daerah di kawasan kebakaran hutan dan lahan nyaris tak terdengar aksi dan komentarnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru bergerak. Anies akan mengirim 65 petugas gabungan untuk ikut mengatasi karhutla di Provinsi Riau.
Puluhan petugas gabungan itu dilebur ke dalam satuan tugas (satgas) penanganan karhutla. Mereka dilepas Anies dalam Upacara Hari Perhubungan Nasional di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (17/9/2019).
“Saya tegaskan saudara-saudara berangkat ke sana jangan dipandang pengorbanan. Jangan merasa berangkat sebuah beban. Terima tanggung jawab sebagai kehormatan, mendapat kehormatan mewakili ibu kota, memadamkan api, menyelamatkan anak-anak, orang tua dari asap,” kata Anies dalam sambutannya yang dikutip Kumparan.
Satgas dari DKI itu terdiri Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak 25 orang, Dinas Kesehatan sebanyak 10 orang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI lima orang, Dinas Sosial 10 orang, relawan 10 orang dan tim pendukung lima orang.
Dinas Kesehatan DKI akan membuat dua posko di Riau. Adapun seluruh petugas itu akan bekerja selama 10 sehari dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun saat petugas gabungan itu belum juga berangkat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau langsung menolak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger, mengatakan petugas di Riau sudah cukup memadai dan telah disebar ke berbagai titik api untuk memadamkan karhutla. “Kita sudah tolak dari kemarin…,” ujar Edwar dilansir laman Riau Pos, Selasa (17/9/2019).
“Bukan BPBD yang menolak, tapi Satgas Karhutla Riau,” ujar Edwar Sanger saat dikonfirmasi GoNews.co, Selasa (17/9/2019) siang.
Alasanya kata Edwar, saat ini Tim Satgas Karhutla Riau belum membutuhkan bantuan tersebut. “Karena personel kita masih cukup,” tukasnya.
Namun, Edwar tak mengungkapkan lebih jauh ketika ditanya apa rencana detailnya untuk mengatasi karhutla. Padahal, menurut Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, Provinsi Riau adalah daerah dengan karhutla terparah pada 2019.
“Lahan gambut yang terbakar sangat besar, mencapai lebih dari 80 ribu hektare. Lahan gambut yang terluas terbakarnya ada di Riau, mencapai 40 ribu hektare,” kata Doni dalam jumpa pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019).
Data BNPB menunjukkan dari total 49.266 ribu hektare luas lahan di Riau yang mengalami kebakaran, 40.553 hektare di antaranya adalah lahan gambut. Sisanya adalah lahan mineral.
Kepala daerah seolah absen
Meski wilayahnya sedang dilanda situasi darurat asap sedemikian parah, Gubernur Riau Syamsuar justru tidak ada di tempat. Warta Ekonomi melaporkan Syamsuar memilih berdinas ke luar negeri untuk mengikuti acara Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia Thailand (IMT-GT) di Krabi, Thailand, pada pekan lalu (13/9).
Hal senada dilakukan Wali Kota Pekanbaru Firdaus yang bertugas ke Kanada saat kabut asap kian pekat. Kader Partai Demokrat itu ke Kanada untuk memenuhi undangan dinas dari Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral.
“Berangkatnya Minggu subuh kemarin, di sana (Kanada) hingga tanggal 21 (September). Lebih kurang seminggu di sana,” kata Kepala Bagian Humas Pemko Pekanbaru, Irba Sulaiman, Senin (16/9/2019).
Hal seperti ini yang dikeluhkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ketika Jokowi hadir di Pekanbaru, Riau, untuk meninjau penanganan karhutla di sana, Firdaus pun absen. Posisi Firdaus diwakili oleh Edwar sebagai Plt Wali Kota.
“Setiap tahun tidak perlu lagi rapat seperti ini, otomatis menjelang musim kemarau itu harus sudah siap. Sebetulnya itu saja. tapi kita lalai, sehingga asapnya jadi membesar,” tukas Jokowi dalam rapat terbatas di Pekanbaru yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada Senin (16/9/2019).
Bukan yang pertama
Situasi absennya kepala daerah ini bukanlah yang pertama di Riau. Pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Gubernur Riau ketika itu (2014) Anas Maamun pun absen mengikuti rapat terbatas.
Ketika itu, 14 Maret 2014, SBY yang berada di Jawa Tengah marah karena tak ada Anas dalam rapat jarak jauh melalui teleconference. Padahal kasus karhutla dan kabut asap ini sangat penting dan harus ditangani secara khusus oleh kepala daerah setempat.
“Mestinya gubernur ada di situ, gubernur melaporkan langsung kepada saya. Apa yang sudah dilakukannya dan gubernur mendengarkan perintah saya. Itu cara menganalisis tugas dan manajemen krisis secara efektif,” ujar SBY ketika itu dalam Merdeka.com.
Sumber : Beritagar
Editor : Afrijon
