KUANSING (Infosiak.com) – Tim ekspedisi PWI se Riau yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Riau tahun 2024, Sabtu (8/6/2024) mendapat kesempatan langsung melihat jalannya perpacuan jalur Kecamatan Pangean di Tepian Rajo.

Sebanyak 104 buah jalur berusaha menjadi yang tercepat ditengah ribuan penonton yang datang menyaksikannya.

Para awak media dari cetak dan elektronik yang datang ke Kuansing itu, terlihat ikut menikmati jalannya perpacuan jalur. Mereka ikut bersorak sorai, memberikan semangat dari tepian batang kuantan tak kala, dua buah jalur terlihat berpacu secara ketat.

Sebagai seorang jurnalis, momen yang jarang mereka saksikan itu pun diabadikan melalui handphone maupun kamera yang mereka bawa. “Memang tradisi pacu jalur ini luar biasa. Pantas saja dia masuk top 10 besar kharisma even Nusantara,” kata Ketua HPN Tingkat Provinsi Riau H Fitriadi Syam.

Selain datang ingin melihat langsung tradisi pacu jalur Kuantan Singingi ini, lanjut Fitriadi Syam, mereka juga akan menyiapkan tulisan dan foto-foto menarik tentang tradisi pacu jalur Kuantan Singingi yang menjadi fokus liputan yang di lombakan dalam HPN tahun 2024 ini.

“Mudah-mudahan ini bermanfaat. Menambah pengetahuan kami sebagai jurnalis dari PWI Riau tentang tradisi Kuantan Singingi ini. Dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa melihat dari segala sisi,” ujar Fitriadi.

Sebelum menyaksikan iven pacu jalur Pangean yang dibuka langsung Bupati H Suhardiman Amby, kalangan awak media ini berkesempatan melihat langsung Masjid Jamik Koto Tinggi Pangean dan di kamu makan siang bersama di rumah godang bersama Datuk Pengumuman adat di Pangean.

Kedatangan rombongan tim ekspedisi yang dipimpin H Fitriadi Syam dan H Helmi Burman salah seorang wartawan senior di Riau yang sekarang menjadi pengurus PWI Pusat itu, diperkenalkan langsung Bupati Kuansing H Suhardiman Amby pada undangan dan masyarakat Pangean yang hadir.

“Di pacu jalur Pangean ini mendapat kunjungan dari sekitar 120 orang wartawan dari PWI Riau. Tentunya mereka akan melihat dan ikut mempublis tradisi pacu jalur kita. Terutama pacu jalur Pangean,” kata Suhardiman dengan semangat.

Pacu jalur di Pangean, pacu jalur kecamatan yang kedua sudah di gelar di 2024. Pacu jalur memiliki semangat kekompakan dan kebersamaan.. Semangat pacu jalur ini, terlihat dari pembukaan pacu jalur Pangean. Semuanya terlibat, bahu membahu mensukseskan acara pacu jalur. Ninik mamak, pemerintah, anggota DPRD nya, masyarakat tua muda, ibu-ibu juga turut mensukseskan.

“Terlihat dari sisampek yang dibawa dan masyarakat yang ramai datang,” kata Suhardiman.

Menurut Ketua Panitia Pelaksa pacu jalur kecamatan Pangean, Serka Syaharani, pacu jalur Pangean memang melibatkan semua komponen. Karena itu tema yang diangkat pacu jalur Pangean adalah “Pangean Barolek”.

Sementara untuk peserta jalur yang ikut berpacu di gelanggang Tepian Rajo, sebanyak 104 jalur. Ada yang berasal dari Inhu dan jalur-jalur dari beberapa kecamatan di Kuansing.

Rilis

Posting Tim Ekspedisi Jurnalistik Saksikan Pacu Jalur Pangean ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

DURI (Infosiak.com) – Malam Puncak HUT Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ke-4 dan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 tingkat Provinsi Riau akan digelar di ballroom Hotel Surya Duri, Bengkalis, Sabtu (08/06/2024) malam ini.

Ketua JMSI Riau H Dheni Kurnia didampingi Ketua Panitia HUT JMSI, Novita Yahya, kepada media siang ini menjelaskan, pada malam puncak HUT JMSI ke-4 ini juga sekaligus akan diumumkan dan diserahkan “award” kepada sejumlah tokoh dari berbagai kalangan serta korporasi di Riau.

“Siapa peraih “Awarding JMSI Riau” nanti malam akan diumumkan dan sekaligus diserahkan pialanya. Ada sepuluh kategori penghargaan nantinya,” ujar Dheni Kurnia di sela-sela gladi resik acara puncak di Hotel Surya, Duri.

Dheni sendiri belum bersedia mengumumkan secara resmi siapa saja peraih penghargaan “Awarding JMSI Riau” tersebut.

“Nanti malam saja ya, siapa pemenangnya,” kata Dheni Kurnia yang juga Direktur Anugerah PWI Pusat tersebut.

Meski begitu, Dheni Kurnia memastikan bahwa selain 10 kategori tersebut, juga ada beberapa penghargaan khusus yang akan diserahkan nanti malam.

Salah satunya adalah pemberian Pin Emas JMSI kepada Bupati Bengkalis Kasmarni yang dinilai sangat berjasa dalam mendukung perkembangan JMSI di Negeri Junjungan tersebut.

“Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni patut untuk diberikan penghargaan berupa Pin Emas oleh JMSI. Karena beliau sangat berkomitmen mendukung dan menumbuhkembangkan JMSI di Kabupaten Bengkalis. Termasuk mensupport pelaksanaan HUT JMSI dan HPN 2024 ini di Kota Duri,” terang Dheni.

Selain Bupati Kasmarni, JMSI Riau juga akan memberikan penghargaan khusus kepada Camat Mandau, Riki Rihardi, atas dukungannya untuk pelaksanaan HUT JMSI di Duri.

Penghargaan khusus lainnya akan diberikan kepada ahli waris almarhumah Susi Yanti, yang merupakan Penasihat JMSI Bengkalis. Wartawati senior Riau itu wafat beberapa bulan lalu karena sakit. Semasa hidupnya, Susi Yanti salah seorang tokoh JMSI yang sangat gigih untuk memajukan organisasi perusahaan media siber itu di Kabupaten Bengkalis.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT JMSI dan “Awarding Night” Novita Yahya menambahkan, pihaknya sudah siap untuk menggelar dua acara bergengsi tersebut malam ini. Diperkirakan sekitar 300 tamu undangan bersama peserta dari JMSI Kabupaten/kota serta Provinsi se-Riau akan menyemarakkan acara malam ini.

“Sejauh ini, alhamdulillah, persiapan acara puncak berjalan lancar. Tamu undangan serta para penerima award sudah mengkonfirmasikan kehadirannya,” ujar Novita yang juga Wakil Ketua Bidang IT JMSI Riau.

Rangkaian HUT JMSI ini sudah dilaksanakan sejak Februari silam. Mulai dari diskusi, sosialisasi media siber, kunjungan silaturahmi ke berbagai stake holder dan mitra korporasi, juga program JMSI Goes To School, serta aksi sosial berupa program penghijauan dan kunjungan ke kawasan Agroforestri dan Konservasi Gajah yang diinisiasi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) WK Rokan bersama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau dan Rimba Satwa Foundation (RSF) di Mandau, Bengkalis.

Laporan: Ali

Posting Puncak HUT JMSI, Sejumlah Tokoh Riau dan Koorporasi Terima Penghargaan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anak Siak (DPP GAS) Kabupaten Siak mempertanyakan kinerja PT Bumi Siak Pusako terhadap penanganan adanya sejumlah titik bocornya pipa minyak mereka. Pasalnya terdapat sejumlah pengaduan masyarakat yang merasa bahwa penanganan terkait pipa bocor yang dinilai asal-asalan, belum mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Kepada Wartawan Kamis (14/3/24) di Sekretariat DPP GAS, Wakil Ketua Umum bidang energi dan sumber daya alam DPP GAS Bersatu, Said Darma Setiawan, SH menyebut bahwa kerusakan pipa minyak yang merupakan objek vital bagi perusahaan Migas, tentu harus tertangani dengan baik.

“Kita harap, segera dilakukan penanganan yang benar. Jangan sampai kondisi ini justru akan mempengaruhi produksi, dan berujung pada pendapatan negara,” sebutnya.

“Apalagi kondisi berada di pinggir jalan lintas yang saat ini berstatus sebagai jalan Nasional, Buton-Pekanbaru,” ujarnya.

Karena ada informasi, sejak adanya penanganan pipa bocor, justru terjadi pembekuan minyak di dalam pipa, sehingga minyak yang harus di transper ke lokasi penyulingan justru ditampung menggunakan mobil Tanki. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah mobil Tanki minyak yang menampung minyak mentah di sejumlah titik.

“Kita tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai ada upaya mengangkutan minyak mentah menggunakan mobil Tanki. Tentu ini kondisi tidak biasa bahkan bisa disebut tidak wajar,” tegasnya.

Terkait hal itu, Wartawan Infosiak.com berupaya mengkonfirmasi pihak PT Bumi Siak Pusako sebagai kontraktor di CPP Blok dimana lokasi pipa berada di sekitar Zamrud Area, belum bisa mendapatkan penjelasan dari Perusahaan Daerah yang mengelola minyak di Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP Blok).

Upaya konfirmasi meminta penjelasan terkait kondisi yang terjadi ini, tetap dilakukan hingga berita ini dinaikkan. Namun sejauh ini belum ada jawaban baik dari Direktur Utama BSP, Iskandar dan Komisaris BSP, Hendrisan.***

Posting Pipa BSP Bocor dan Minyak Beku, DPP GAS Siak Pertanyakan Kinerja PT BSP ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

MEDAN (Infosiak.com) – Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit ditahan karena korupsi proyek pengadaan APD Covid 19 pada tahun 2020.

Penetapan penahanan tersangka tersebut dilakukan di gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di Jalan A H Nasution, Kota Medan.

Tak hanya sendirian, Kejati Sumut juga melakukan penahanan terhadap Robby Messa Nura selaku rekan dari Alwi Mujahit.

“Hari ini kita telah menetapkan tersangka yaitu AMH Kadis Kesehatan Sumatera Utara dan RMN selaku rekanan dalam proyek pengadaan APD di tahun 2020,” kata Kajati Sumut Idianto, Rabu (13/03/2024) siang.

Idianto membeberkan, bahwa dalam proyek tersebut memiliki anggara sebesar Rp 39.978.000.000.

Anggaran tersebut ditujukan untuk pengadaan APD berupa baju, sepatu, masker N95 dan lainnya.

“Oleh mereka tersangka dikorupsikan sebesar Rp 24 miliar,” ucapnya.

Terhadap para tersangka, lanjutnya, dilakukan penahanan dengan alasan bahwa kedua tersangka ini tidak kooperatif.

“Kita sudah lakukan pemanggilan beberapa kali tapi tidak mengindahkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 21 KUHP kita khawatir yang bersangkutan bisa melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta karena dia masih aktif sebagai Kadis Kesehatan kami takut nanti dia melakukan lagi tindak pidana,” urainya.

Atas perbuatan kedua tersangka, dari hasil pemeriksaan audit ditemukan kerugian negara senilai Rp 24 miliar.

Idianto menguraikan, bahwa kronologi tersebut terjadi pada tahun 2020, telah diadakan pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.978.000.000 salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tersebut adalah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mana dalam penyusunan RAB yang ditandatangani oleh tersangka AMH diduga tidak disusun sesuai dengan ketentuan.

Sehingga, lanjutnya, nilai dalam RAB tersebut terjadi pemahalan harga/Mark up yang cukup signifikan, dalam pelaksanaannya RAB tersebut diduga diberikan kepada tersangka RMN, sehingga RMN membuat penawaran harga yang tidak jauh berbeda dari RAB tersebut.

Disamping itu, dalam pelaksanaan pengadaan tersebut diduga selain terjadi mark up, juga ada indikasi fiktif, tidak sesuai spesifikasi serta tidak memiliki izin edar atau rekomendasi dari BNPB, dan tidak dilaksanakannya ketentuan Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2020 poin 5.

Para tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Laporan: Infosiak
Sumber: TribunMedan

Posting BREAKINGNEWS, Kadiskes Sumut Ditahan Jaksa, Bakal Lebaran Dalam Sel ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

BATAM (Infosiak.com) – Nama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam Herlina Setyorini tengah jadi sorotan lantaran hartanya terpantau naik Rp6,57 miliar hanya dalam kurun waktu 2 tahun.

Dalam situs e-LHKPN KPK, tercatat Herlina terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022. Salah satu komponen harta yang terpantau mengalami kenaikan adalah aset tanah dan bangunan.

Pada tahun 2020, saat dirinya masih menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Herlina tercatat memiliki dua aset tanah dan bangunan dengan rincian:

1. Tanah dan Bangunan di Kab/Kota Bekasi senilai Rp2 miliar yang diberi label hasil sendiri

2. Tanah dan Bangunan di Kab/Kota Bogor senilai Rp 300 juta yang diberi label hasil sendiri.

Sementara, pada tahun 2022, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), ada satu tambahan harta kekayaan yang berupa aset tanah dan bangunan.

Asal-usul Harta Kajari Batam yang disorot karena naik Rp6,57 M dalam 2 Tahun
Sementara, dua aset lainnya terpantau mengalami kenaikan nilai dengan rincian:

1. Tanah dan Bangunan di Kab/Kota Bekasi senilai Rp 2,5 miliar yang diberi label hasil sendiri

2. Tanah dan Bangunan di Kab/Kota Bogor senilai Rp500 juta yang diberi label hasil sendiri.

3. Tanah dan Bangunan di Kab/Kota Demak senilai Rp5 miliar yang diberi label warisan.

Data itu belum memasukkan harta kekayaan lain seperti kendaraan atau alat transportasi dan mesin, surat berharga, kada dan setara kas dan hart lainnya.

Laporan: Atok
Sumber: Detik

Posting Disorot, Baru Dua Tahun Menjabat, Harta Kekayaan Kajari Batam Naik Drastis dari Rp2 M Jadi Rp6,57 M ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

RIAU (Infosiak.com) – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti.

Penunjukan mantan Polisi itu sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti pasca Muhammad Adil (Bupati Kepulauan Meranti) ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 April 2023 lalu.

Penunjukan Asmar sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti tertuang dalam Surya Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor: 132/PEM-OTDA/1841 tertanggal 10 April 2023.

“Plt Bupati Kepulauan Meranti pak Asmar (Wakil Bupati Kepulauan Meranti), SK-nya sudah saya teken,” kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar.

Gubri mengatakan, penunjukan Plt Bupati Kepulauan Meranti agar roda pemerintahan dan pembangunan di Kepulauan Meranti tidak terganggu.

“Kita harap pak Asmar dapat menjalankan tugas sehari-hari Bupati Kepulauan Meranti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tukasnya.

Surat dari Gubernur tersebut, juga ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang. Dan Anggota Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang.

Laporan: Atok
Sumber: MCR

Posting Sah, Hari Ini Wabup Meranti H Asmar Ditunjuk Jadi Plt Bupati ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SULTRA (Infosiak.com) – Dua Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni Kadisdikbud Herman Amin dengan Kepala Bidang (Kabid) Muchtar, terlibat adu jotos di kantornya. Keduanya baku hantam gegara masalah penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Muchtar mengatakan perkelahian dirinya dengan Herman terjadi pada Rabu (5/4/2023) sekitar pukul 10.30 WITA. Awalnya dia mendatangi Herman di ruangannya untuk mempertanyakan SK PPTK.

“PPTK itu tupoksi melekat di Kabid, tapi ini SK turun ke staf saya berarti melampaui tanggungjawab saya. Saya tidak ada fungsi sama sekali, merasa hak-hak saya terzolimi,” kata Muchtar, Kamis (06/04/2023) kemarin.

Muchtar mengaku meradang usai mendapatkan SK kolektif PPTK tersebut karena namanya tidak tertera sebagai pejabat PPTK. Menurutnya tak ada salahnya penunjukan orang lain dalam jabatan itu asalkan kabid bersangkutan tengah sibuk.

“Setelah saya terima SK-nya, malamnya saya ndak bisa tidur. Jadi pagi-pagi sekali saya cepat ke kantor pukul 07.00 Wita hanya untuk print itu SK,” ujarnya.

Muchtar kemudian menunggu Herman di depan ruangannya. Namun waktu itu bertepatan dengan para tokoh-tokoh masyarakat adat setempat berkumpul.

“Saya tunggui di depan ruangannya, pak kadis datang langsung masuk ruangannya mengajak para tolea (tokoh adat) masuk. Saya gelisah lama rapatnya, ada stafnya keluar panggil staf ku (yang ditunjuk PPTK),” ujarnya.

Melihat stafnya masuk ke ruangan tersebut, Muchtar pun turut masuk. Ia mendorong pintu dan langsung mempertanyakan perihal SK karena tidak ada namanya sebagai pejabat PPTK.

Muchtar mengaku memulai lebih dulu perkelahian dengan mendorong Herman. Ia menuturkan dorongan yang secara spontan itu dilakukannya karena sulit mengendalikan emosi.

“Saya akui saya dorong (lebih dulu) memang karena emosi, maka terjadi perkelahian di dalam ruangan,” ungkapnya.

Muchtar menuturkan beberapa pukulannya mengenai wajah Herman yang mengakibatkan luka. Dia juga mengungkapkan bahwa Herman memberikan pukulan balasan yang membuat giginya copot.

-Kadisdikbud Ngaku Hanya Bela Diri.

Sementara itu, Herman membantah melakukan adu jotos dengan bawahannya tersebut. Ia menuturkan Muchtar tiba-tiba saja masuk ke ruangannya lalu melakukan penganiayaan.

“Kalau dia memukul kan saya harus menangkis dan membela, kalau membela itu kan seperti sudah pukul-memukul. Tidak mungkinlah saya langsung pukul dia,” ungkap Herman.

Herman mengatakan saat itu tengah menerima tamu dari tokoh-tokoh masyarakat adat setempat. Muchtar kemudian masuk ke ruangannya langsung marah.

“Tiba-tiba bunyi pintu apakah dia menendang atau bagaimana. Dia teriak-teriak melangkahi ini tamu-tamu saya ini dari orang tua tolea langsung menanyakan, ‘Pak kadis betul kamu yang tanda tangan ini SK PPTK?’. Dia bilang ‘Ini saya punya tupoksi’,” terangnya.

Sebagai pejabat dinas terkait, Herman mengaku memiliki hak dan wewenang dalam penunjuk PPTK yang dipersoalkan Muchtar.

“Itu haknya kepala dinas menunjuk. Langsung dia memukul, ini kan hidung saya berdarah,” ujarnya.

Laporan: Atok
Sumber: Detik

Posting Gegara PPTK, Kadisdikbud dan Kabid Adu Jotos Hingga Giginya Copot ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SUMSEL (Infosiak.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa meninjau lokasi kegiatan acara Jaringan Kota Pusaka Indonnesia (JKPI) IX tahun 2022 yang akan berlangsung di kawasan Benteng Kuto Besak pada 2-5 November 2022.

“Di lokasi tersebut sudah ada gapura, tenda, dan panggung mulai terpasang. Pada acara JKPI ini, kami pusatkan juga di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) dan Museum SMB II,” kata dia setelah meninjau lokasi acara JKPI di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (01/11/2022) kemarin.

Dia menjelaskan acara tersebut menampilkan berbagai kegiatan kesenian khas Kota Palembang dengan menggandeng Dewan Kesenian Palembang.

“Bakal ada karnaval, pentas seni permainan tradisional dan puncak malam delegasi berkumpul dengan pakaian adat daerah masing-masing dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

Ia menjelaskan ada juga beberapa hal yang menjadi perhatian agar dapat mengoptimalkan pergelaran JKPI tersebut.

“Mulai dari kebersihan, penataan lampu di malam hari, parkir, dan juga pedagang yang berjualan juga ditertibkan yakni digeser ke sebelah BKB agar dapat melancarkan acara ini,” kata Dewa.

Ketua Dewan Kesenian (DKP) Palembang Iqbal Rudianto menyebutkan dari setiap agenda yang dilaksanakan JKPI akan melibatkan kesenian khas Kota Palembang.

“Mulai dari penyambutan delegasi di bandara, acara di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, sementara rakernas berlangsung di hotel dan di BKB akan ditampilkan kebudayaan khas Palembang,” katanya.

Laporan: Atok
Sumber: Antara

Posting Sekda Palembang Tinjau Persiapan Acara JKPI IX 2022 di Benteng Kuto Besak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PAPUA (Infosiak.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal terjun langsung ke Papua untuk memeriksa Gubernur Lukas Enembe. KPK bakal mengajak tim dokter independen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke kediaman Lukas Enembe.

Dalam kedatangannya ini, KPK memastikan tidak akan menjemput paksa Lukas Enembe. Maka dari itu, KPK meminta aparat keamanan setempat menjelaskan kepada masyarakat Papua perihal kedatangan KPK nanti.

“Meminta aparat kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua bahwa KPK datang ke Papua dalam rangka pemeriksaan kesehatan LE dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, tidak untuk melakukan jemput paksa,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Gedung KPK, Senin (24/10).

Alex mengatakan, kehadiran KPK di Papua sesuai dengan amanat Pasal 113 Hukum Acara Pidana Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981, bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Alex menyebut, hasil pemeriksaan kesehatan akan menentukan tindak lanjut kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas Enembe.

“KPK memastikan penegakan hukum terhadap LE tetap berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok KPK, yakni kepastian Hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” beber Alex.

Sebelumnya, KPK menyatakan bakal segera memeriksa Lukas di kediamannya di Papua. Lukas diketahui dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Sebelum memeriksa Lukas, KPK terlebih dahulu menggelar rapat koordinasi dengan Menkopolhukam Mahfud Md dan instansi terkait.

“Rapat koordinasi terkait dengan perkara LE (Lukas Enembe) yang berlangsung hari ini, Senin 24 Oktober 2022, oleh KPK bersama Menkopolhukam, Wamendagri, Menkes, TNI, Polri, Polda Papua, Pangdam Cendrawasih, dan tim dokter IDI,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di KPK, Senin (24/10/2022).

Dalam rapat koordinasi disepakati bahwa KPK bersama tim dokter independen IDI akan meminta keterangan Lukas di kediamannya di Papua.

Tim penyidik KPK nantinya akan meminta keterangan Lukas sebagai tersangka, sementara tim dokter independen IDI akan memeriksa kondisi kesehatan Lukas Enembe.

“Tujuan kedatangan tim KPK dan IDI adalah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan LE dan pemeriksaan LE sebagai tersangka, bukan melakukan jemput paksa,” beber Alex.

Laporan: Atok
Sumber: Merdeka

Posting Lukas Enembe Akan Diperiksa di Kediamannya, KPK tak Berani Lakukan Jemput Paksa? ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAYAPURA (Infosiak.com) – Massa pendukung menjaga ketat kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di daerah Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua, Jumat (23/09/2022).

Penjagaan ini berlangsung pasca penetapan Lukas sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Massa tampak membawa senjata perang tradisional, seperti panah dan busur.

Kapolresta Kota Jayapura, Kombes Pol Viktor Mackbon mengatakan massa pendukung masih bertahan dan menjaga kediaman Lukas Enembe. Pasalnya, massa mengkhawatirkan KPK menjemput Lukas. Pihaknya telah mengimbau agar massa untuk pulang ke rumah masing-masing.

“Kami harap agar massa yang masih bertahan di kediaman pak gubernur agar segera pulang ke rumah masing-masing. Jangan sampai dengan kegiatan tersebut menjadikan situasi di sekitar kediaman pak gubernur jadi tidak kondusif,” kata Viktor.

Viktor mengatakan pihaknya akan terus melakukan patroli dan penjagaan di beberapa titik di sekitar kediaman Lukas Enembe.

“Patroli dan penjagaan tetap kita lakukan sebagai upaya-upaya pencegahan dan pengamanan di sana,” ujarnya.

Viktor mengingatkan massa yang masih bertahan di kediaman Lukas agar tidak melakukan tindakan berlebihan yang akibatnya bisa merugikan diri sendiri dan mengganggu proses hukum.

Diberitakan, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Dia menjadi tersangka berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Ribuan massa pendukung Lukas sempat turun ke jalan menggelar aksi demo di Kota Jayapura.

Laporan: Tok
Sumber: BSC

Posting Bawa Panah dan Busur, Massa Jaga Ketat Kediaman Lukas Enembe Agar tak Didatangi KPK ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

RIAU (Infosiak.com) – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyambut baik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kembali keran ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan sejumlah produk turunannya. Sebelumnya, pelarangan ekspor CPO dan turunannya diberlakukan sejak Kamis, 28 April 2022.

“Alhamdulillah, kita menyambut baik keputusan Pak Presiden yang membuka kembali keran ekspor CPO dan turunannya,” kata Gubri Syamsuar, Jumat (20/05/2022).

Gubri berharap adanya keputusan tersebut harga TBS kelapa sawit kembali naik seperti semula. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Syamsuar menginginkan, kejadian ini sama-sama menjadikan pembenahan dan pembelajaran berharga. Seperti pentingnya penguatan kelembagaan pekebun, kemitraan/kerjasama khususnya bagi swadaya atau non mitra dengan PKS.

Selain itu, Gubri juga mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota juga perlu didorong untuk menerbitkan regulasi (peraturan bupati/wali kota) terkait tata cara kemitraan bagi pekebun sesuai yang diatur didalam Pergub 77 tahun 2020 dan Permentan 01 tahun 2018.

Selain itu, Mantan Bupati Siak ini mengimbau kepada semua stakeholder, baik pemerintah kabupaten/kota, asosiasi petani sawit, dunia usaha untuk sama-sama mendorong para pekebun sawit non mitra di daerah agar mau berlembaga dan membentuk kelompok tani yang bisa dimitrakan dengan PKS.

“Sudah terbukti bahwa pekebun yang bermitra sesuai regulasi tidak terdampak penurunan harga akibat pelarangan ekspor,” katanya.

Gubri mengatakan substansi Pergub 77/2020 adalah memberi kepastian pasar bagi pekebun kita dalam memasarkan buah TBS nya melalui kemitraan.

“Serta memberi kepastian bahan baku bagi PKS dalam pemenuhan produksi CPO nya sesuai kapasitas yang terpasang di pabrik,” ujarnya.

Sebelumnya Gubri Syamsuar juga telah menyampaikan usulan ke Presiden berkenaan pembukaan keran ekspor CPO ini. Sebab banyak keluhan dari asosiasi sawit bahwa ada PKS yang tidak membeli TBS karena tangki penampungan CPO telah penuh akibat tidak ada ekspor CPO.

Selain itu, Gubri juga telah bertolak ke Jakarta menemui menteri-menteri terkait untuk memperjuangkan nasib petani sawit dan mempertimbangkan larangan ekspor CPO tersebut.

Akhirnya pada Kamis (19/5/22), Jokowi mengumumkan mencabut larangan ekspor sawit dan minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022 ini. Hal ini atas pertimbangan kondisi pasokan dan harga yang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

Laporan: Atok
Sumber: Tribunpekanbaru

Posting Larangan Exspor CPO Dicabut, Gubri Syamsuar: Alhamdulillah ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

MAKASSAR (Infosiak.com) – Polisi mengungkap fakta baru di balik kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya pegawai Dinas Perhubungan Kota Makassar, Najamuddin Sewang pada Minggu (3/4/2022). Terdapat satu tersangka baru dalam kasus tersebut.

Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budhi Haryanto mengatakan bahwa tersangka baru itu berinisial SL, dia adalah seorang anggota polri.

“Yang perannya sebagai eksekutor kita sampaikan bahwa dia adalah anggota kita, oknum anggota polri,” kata Budhi saat menggelar konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Senin (18/04/2022).

Budhi pun memastikan bahwa SL akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dia juga mengaku tidak akan menutup-nutupi terkait perkembangan kasus ini.

“Namun demikian perintah pimpinan tidak ada tutup-tutupan. Kita akan proses sesuai aturan yang ada. Bahkan dia akan mendapatkan sanksi yang berat. Di samping hukuman pidana dia juga akan mendapatkan proses kode etik,” tegasnya.

Dari hasil pemeriksaan, SL mengaku mau membunuh pegawai Dishub Makassar adalah karena dirinya mempunyai kedekatan emosional dengan Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan.

“Kenapa mau yang bersangkutan eksekutor ini (karena) satu daerah dengan otak pelaku (Muhammad Iqbal Asnan). Karena merasa ikut sakit hati ketika otak pelaku disakiti oleh korban, dia merasa ikut sakit hati juga karena mau melakukan hal tersebut. Motivasinya karena satu daerah,” paparnya.

Budhi menjelaskan, setelah berhasil membunuh Najamuddin Sewang, atas permintaan Kasatpol PP Kota Makassar Muhammad Iqbal Asnan, ia lalu diberi uang sebesar Rp85 juta sebagai ucapan terima kasih.

“Jadi ini bukan bayaran untuk membunuh tapi uang terimakasih,” jelas Budhi lagi.

Kejadian ini bermula dari tewasnya Najamuddin Sewang di Jalan Metro Tanjung Bunga pada Minggu (3/4/2022). Mulanya pihak keluarga mengira bahwa Najamuddin Sewang meninggal dunia karena kecelakaan tunggal.

Belakangan, setelah jenazahnya dibawa ke rumah duka, pihak keluarga kemudian merasa curiga ketika melihat ada luka bekas tembakan di punggung korban.

Pihak keluarga kemudian melapor ke polisi atas temuan tersebut. Menerima laporan tersebut polisi pun mengautopsi mayat korban dan berhasil menemukan proyektil dari dalam tubuh korban.

Tim gabungan dari Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar pun terus melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap MIA, HKM, SH, AS. MIA ini sendiri adalah Muhammad Iqbal Asnan yang menjabat sebagai Kasatpol PP Kota Makassar.

Polisi juga mengungkapkan bahwa motif pembunuhan tersebut didasarkan motif asmara. Muhammad Iqbal Asnan disebut-sebut cemburu saat wanita yang bukan istrinya didekati olah Najamuddin Sewang.

Laporan: Atok
Sumber: Liputan6

Posting Rebutan Janda Cantik, Kasatpol PP Makassar Bunuh Pegawai Dishub ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

RIAU (Infosiak.com) – Sejumlah petinggi Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau menggelar rapat terkait pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai lancang berani menganalogikan suara azan yang dikumandangkan di masjid atau musholla seperti suara gonggongan anjing, Kamis (24/02/2022) siang.

Dalam rapat yang digelar oleh para petinggi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) itu, LAM Riau meminta Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang juga Datuk Seri Setia Amanah Negara Masyarakat Adat Melayu Riau, mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali posisi Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama. Pasalnya, Menteri Yaqut dinilai telah melukai hati umat Islam khususnya masyarakat Melayu Riau atas sikapnya yang menganalogikan azan dengan gonggongan anjing.

Demikian dikatakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR) Datuk Seri H.R. Marjohan Yusuf. Ia mejelaskan hasil rapat yang diikuti pengurus maupun angggota MKA dan Dewan Pimpinan Harian (DPH), dipimpin Sekretaris Umum MKA Datuk Taufik Ikram Jamil.

Menurut Datuk Seri Marjohan, rapat tersebut dilaksanakan memang atas inisiatif pengurus LAMR. Tetapi pihaknya juga sejak pagi mendapat telepon dan pesan dari berbagai kalangan masyarakat yang meminta LAMR mengambil sikap atas pernyataan Menteri Yaqut itu.

“Oleh karena atas nama lembaga, tentu sikap ini kita rapatkan dulu,” katanya.

Disebutkannya, LAMR menyayangkan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang suara azan yang dianalogikannya dengan gonggongan anjing. Hal ini diucapkannya justeru ketika berada di Pekanbaru, Riau, atau di tanah Melayu yang adatnya bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, sedangkan azan adalah ucapan suci umat muslim.

Secara bahasa, analogi yang disebut pada butir satu di atas,  menyinggung perasaan masyarakat Melayu Riau karena objek suci dan mulia dalam Islam yakni azan dianalogikan dengan suara hewan yang tidak pantas diucapkannya.

Selain minta Presiden mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali posisi Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama, LAMR juga mendorong sekaligus mendukung pihak-pihak yang telah mengambil langkah hukum terhadap Yaqut Cholil Qoumas.

Laporan: Atok

Posting LAM Riau Kecam Pernyataan Menag Yaqut yang Analogikan Suara Azan dengan Gonggongan Anjing ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Pemerintah resmi memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Jawa-Bali hingga 14 Februari 2022. Daerah Jabodetabek, Bandung Raya, DI Yogyakarta, dan Bali naik jadi PPKM Level 3.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2022 tentang PPKM Level 3,2, dan 1 Covid-19 di Jawa dan Bali.
Daftar Aturan PPKM Level 3.

Sejumlah pembatasan dilakukan di daerah PPKM Level 3 ini, seperti pekerjaan non-esensial hanya boleh masuk kantor maksimal 25 persen, sisanya kerja dari rumah atau WFH.

Sektor esensial dapat beroperasi maksimal 50 persen khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Sementara, pekerja di sektor kritikal bisa bekerja 100 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.
Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50 persen dan mengikuti aturan dari Kementerian Agama.

Pembelajaran Tatap Muka di sekolah tetap menyesuaikan Level PPKM suatu daerah sesuai isi Surat Keputusan Bersama 4 Menteri.

Daerah PPKM Level 3 bisa melaksanakan PTM Terbatas 50 persen dengan syarat capaian vaksinasi guru dan tenaga pendidik di daerah itu sudah mencapai 40 persen, dan capaian vaksinasi lansianya sudah mencapai minimal 10 persen.

Jika kedua syarat tersebut belum terpenuhi di daerah PPKM Level 3, maka sekolah ditutup karena pembelajaran harus dilakukan jarak jauh atau sekolah online 100 persen.

Fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen.

Operasional supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan dibatasi hingga pukul 21.00 WIB dan maksimal 60 persen pengunjung, sementara pasar rakyat hingga pukul 20.00 WIB.

Mal boleh buka hingga pukul hingga pukul 21.00 WIB dan maksimal 60 persen pengunjung, anak di bawah 12 tahun boleh masuk mal jika sudah divaksin minimal dosis pertama.

Bioskop juga masih diizinkan buka, termasuk untuk anak di bawah 12 tahun dengan syarat wajib sudah divaksin minimal satu dosis.
Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain wajib tutup pukul 21.00 WIB.

Restoran, warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 60 persen dan waktu makan 60 menit.

Restoran yang buka pada malam hari dapat beroperasional dari pukul 18.00 hingga 00.00 dengan protokol kesehatan ketat, maksimal pengunjung makan 60 persen dan waktu makan 60 menit.

Transportasi umum dibatasi 70 persen, kecuali pesawat yang boleh 100 persen dengan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Daerah PPKM Level 3

Ada pun daerah yang masuk dalam status PPKM Level 3 antara lain; seluruh wilayah DKI Jakarta, di Banten meliputi Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Serang.

Lalu di Jawa Barat meliputi; Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang.

PPKM Level 3 di Jawa Tengah hanya Kota Tegal, seluruh wilayah di DI Yogyakarta, Jawa Timur meliputi Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan, serta seluruh daerah di wilayah Bali.

Sumber : Suara

Posting Sejumlah Daerah Resmi Perpanjang PPKM Level 3, Warung Tutup Jam 9 Malam ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

RIAU (Infosiak.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, menerbitkan surat pemberitahuan terkait penyerahan lapor dan libur semester ganjil, serta jadwal masuk sekolah semester genap tahun ajaran 2021/2022 bagi siswa SMA/SMK sederajat di Provinsi Riau.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Riau Dr Eng Yusri mengatakan, surat pemberitahuan tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021.

Aturan itu tentang penyelenggaraan pembelajaran menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

“Berdasarkan SE itu, maka pemerintah daerah sesuai kewenangan setiap tahun menetapkan kalender pendidikan, yang memuat permulaan tahun ajaran dan waktu,” kata Yusri, Kamis (16/12/2021) lalu.

Lebih lanjut Yusri menyampaikan, untuk penyerahan lapor hasil pembelajaran semester ganjil akan dimulai pada 23 Desember 2021.

“Sedangkan untuk libur akhir semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 dimulai pada tanggal 24-31 Desember 2021. Kemudian untuk hari efektif masuk sekolah pada semester genap tahun ajaran 2021/2022 dimulai pada tanggal 3 Januari 2022,” terangnya.

Karena itu, pihaknya meminta satuan pendidikan SMA/SMK sederajat di Provinsi Riau agar melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester satu, dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022, sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 sesuai yang telah ditetapkan.

“Kami harap pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian, kami minta satuan pendidikan untuk memaksimalkan vaksinasi bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik. Terakhir kami minta satuan pendidikan untuk menerapkan protokol kesehatan,” tutupnya.

Laporan: Atok
Sumber: MCR

Posting Ini Jadwal Libur SMA/SMK di Riau yang Ditetapkan Disdik Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Budayawan Riau, Taufik Ikram Jamil menyebut pantun memiliki makna yang dapat menyatukan melayu. Ia pun mengajak masyarakat kembali melestarikan pantun.

“Dengan pantun kita melihat, ternyata yang bisa menyatukan melayu adalah pantun,” kata Taufik Ikram saat mengisi kegiatan bincang-bincang Kenduri Riau peringatan Hari Pantun Sedunia tahun 2021, Pekanbaru, Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, pantun merupakan warisan leluhur. Meski terlihat sederhana, dalam kata-kata memiliki makna yang mendalam. Keunikan dalam pantun terlihat dalam sajak a-b-a-b, yang mana dua baris pertama merupakan sampiran dan dua baris terakhir adalah isi.

Terinspirasi dari lingkungan, sampiran yang terkandung dalam pantun tidak dibuat secara sembarangan, melainkan hubungan erat dengan isi dan menonjolkan kecerdasan berbahasa.

Taufik Ikram mencontohkan pantun yang memiliki makna mendalam seperti:

“Pisang emas dibawa berlayar.
Masak sebiji diatas peti.
Hutang emas boleh dibayar.
Hutang budi dibawa mati”. 

“Maknanya sangat luar biasa, baik dari segi kata per kata dalam pantun, maupun makna yang tersirat secara umum,” ungkap Taufik Ikram.

Dia menjelaskan kata ‘budi’ digunakan karena merupakan kata yang luar biasa. Dalam buku filsafat komunikasi melayu, orang-orang melayu hampir mengubah atau mengganti kosa kata lain kedalam bahasa arab dan semacamnya, tetapi kata ‘budi’, tidak dilakukan.

Selain memerlukan pemikiran mendalam, pantun melayu juga mengandung filosofi tentang acuan, pegangan, dan landasan hidup orang melayu seperti berbalas budi.

“Selain itu, kenapa pisang emas. Ternyata pisang emas merupakan pisang yang paling tahan dan masaknya tidak sekaligus, tetapi satu per satu sehingga cocok untuk dibawa berlayar,” ungkapnya.

“Jadi ini sesuatu yang luar biasa, dan saya sangat hormat dengan pantun itu,” tambahnya.

Oleh karena itu, Taufik Ikram mengajak seluruh elemen, khususnya Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) untuk bekerja keras dalam memelihara atau melestarikan budaya pantun yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).

“Kita harus bekerja keras terutama lebih keras lagi. Artinya ATL tidak berhenti sampai disini,” ungkap Taufik Ikram.

Laporan: Atok
Sumber: MCR

Posting Budayawan Riau Datuk Taufik Ikram: Pantun Mampu Menyatukan Melayu ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menganugerahi penghargaan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak. Pemberian penghargaan dan apresiasi Pemkab Siak kepada Kejaksaan Negeri Siak selaku Jaksa Pengacara Negara atas keberhasilan dalam melakukan mediasi dalam pelepasan Hak Pengelolaan Hutan PT. DSI seluas 5.532 kepada Pemkab Siak melalui Kantor BPN Siak.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Dharmabella Tymbaz, bahwasanya permasalahan pertanahan tersebut telah terjadi selama beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun yang mencakup 3 kecamatan yakni Kecamatan Mempura, Dayun, dan Koto Gasib.

“Kami telah membantu penyelesaian masalah lahan serta beberapa lokasi strategis dalam wilayah Kota di Kabupaten Siak, sehingga permasalahan itu sempat menghambat proses kepemilikan para warga/masyarakat yang telah bermukim dan menempati lahan tersebut untuk memperoleh sertifikat tanah,” papar Kajari Siak Dharmabella, Selasa (14/12/2021) kepada Infosiak.com.

Dikatakannya juga, kami juga melihat bahwa apabila tidak segera ditindaklanjuti hal ini berpotensi akan menimbulkan konflik berkepanjangan dan tidak adanya kepastian hukum baik bagi warga/masyarakat, juga para pelaku usaha.

“Fakta ini kami temukan pada saat kami melakukan kunjungan kerja pada kecamatan-kecamatan dalam wilayah hukum Kabupaten Siak dalam program “Jaga Desa”. Dimana permasalahan ini banyak dikeluhkan oleh banyak Kepala Kampung pada beberapa Kecamatan tersebut, sehingga atas adanya keluhan masyarakat saat itu dan dengan dasar Surat Kuasa dari Pemkab Siak melalui Bidang Datun melakukan mediasi dan komunikasi dengan pihak Pemkab Siak, pihak Kantor BPN Siak, dan PT. DSI selaku pemegang hak atas lahan tersebut yang kemudian mendapat respon positif, dan pada akhirnya bersedia untuk melepaskan lahan yang berada dalam hak pengelolaan mereka seluas kurang lebih 5.532 Ha kepada Pemkab Siak,” lanjut Kajari Dharmabella.

Melalui Kantor BPN Siak yang selanjutnya dapat didistribusikan melalui program daerah kepada masyarakat yang memenuhi syarat. Setelah dilakukan pendataan dan pengukuran secara benar oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Terkait dengan hal ini, saya juga sudah menugaskan Kasi Datun & Kasi Intel memberikan Pendampingan Hukum dalam pelaksanaannya guna menghindari hal-hal yang menyalahi aturan, yang pada akhirnya akan dapat merugikan para pihak,” tutup Kajari Siak itu.

Salah satu keberhasilan atas intens-nya komunikasi dan koordinasi dalam tim tersebut yang didapat oleh Pemkab Siak adalah dengan diserahkannya lahan seluas 5.532 hektare oleh PT. DSI kepada Pemkab Siak melalui BPN Siak, yang selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak.

Laporan: Atok

Posting Berperan Selesaikan Masalah Lahan, Kejari Siak Terima Penghargaan dari Pemkab Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Komisi Penanggulangan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) se-Provinsi Riau Tahun 2021 dibuka oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, bertempat di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Sabtu (11/12/2021) pagi.

Dalam sambutannya, Masrul Kasmy mengungkapkan bahwa Indonesia harus tetap waspada terhadap perkembangan kasus HIV/AIDS. Yang mana penyakit ini masih menjadi ancaman yang menjadi perhatian semua pihak.

Untuk itu, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Riau menggelar Rakorda yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dari seluruh sektor untuk mencapai ending AIDS di tahun 2030 dengan melakukan percepatan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS melalui strategi 3 Zero yakni Zero New HIV Infection, Zero AIDS Related Deaths, dan Zero discrimination.

Namun percepatan program pencegahan HIV/AIDS harus tetap dilakukan meski saat ini bangsa masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

“Untuk itu, jangan terlena dengan pandemi Covid-19, kasus HIV/AIDS tetap harus menjadi perhatian serius,” ujar Masrul Kasmy.

Dengan digelarnya Rakorda KPA se-Provinsi Riau, ia berharap akan mendapatkan upaya-upaya dan strategi untuk penanggulangan HIV/AIDS di Bumi Lancang Kuning sehingga kasus serius tersebut tidak terabaikan.

“Supaya penanggulangan HIV/AIDS dapat maksimal di Provinsi Riau, harus didukung dengan kerjasama dan sosialisasi yang baik dari seluruh sektor,” pungkasnya.

Selain dihadiri oleh Asisten 1 Setdaprov Riau, acara tersebut juga dihadiri oleh Plt Sekjen Kemendagri Repulik Indonesia DR Suhajar Diantoro, Wabup Inhil, Wabup Rohil, Wakil Walikota Pekanbaru, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak H Arfan Usman yang hadir mewakili Bupati Siak H Alfedri.

Pada kesempatan itu, Sekda Siak H Arfan Usman menerima penghargaan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) yang diberikan untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak.

“Alhamdulillah, di acara Rakorda KPA Riau ini, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Siak mendapatkan penghargaan sebagai kategori KPA teraktif dan inovatif di Provinsi Riau. Dimana penghargaan ini diberikan langsung oleh Sekjen Kemendagri kepada Pemkab Siak,” ujar Sekda Arfan, usai menerima penghargaan.

Laporan: Atok

Posting Masuk Kategori Teraktif di Riau, KPA Siak Terima Penghargaan dari Kemendagri ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

RIAU (Infosiak.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Riau, kembali berhasil meraih prestasi dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2021. Pada event yang digelar secara Nasional itu, Dispar Riau menyabet penghargaan juara 1 API kategori promosi pariwisata digital.

Kepala Dispar Riau Roni Rakhmat, S.STP, M.Si ketika dihubungi, Rabu (01/12/2022) mengatakan, sebanyak 6 penghargaan diraih Riau pada iven malam API Awards. Acara malam anugrah tersebut digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (30/11/2021) kemarin.

“Iya benar, Alhamdulillah 6 penghargaan Anugerah Pariwisata Indonesia 2021
diraih Riau. Satu di antaranya media sosial Dispar Riau [ @pariwisata.riau ] raih juara 1 kategori promosi pariwisata digital,” ujar Roni Rakhmat.

Roni menuturkan, bahwa dari laporan pantia penyelenggara API yang dia terima, bahwa pada penyelenggaraan tahun ini tercatat terdapat 136 kabupaten dan kota, serta 27 provinsi terlibat dalam menampilkan pariwisata terbaiknya sebagai nominasi di ajang ini.

“Panitia penyelenggara juga mencatat bahwa dalam penyelenggaraan kali ini, terdapat sebanyak 723.011 vote yang masuk,” sebut Roni.

Di mana hal ini, imbuh Roni, merupakan suatu hal yang membanggakan, mengingat dalam kondisi pandemi seperti saat ini, tetapi ajang ini tetap dapat meraih perhatian masyarakat untuk terlibat dan mengapresiasi pariwisata kebanggaannya.

Ia bersyukur bahwa jerih payah dan dukungan dari semua pihak sehungga memberi dampak yang sangat baik demi pengembangan Pariwisata Indonesia dan Riau khususnya.

“Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah terlibat dan mendukung kegiatan ini,” tukas Roni Rakhmat.

Berikut 6 kategori penghargaan yang diraih Riau dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) 2021:

1. Promosi Pariwisata Digital IG@pariwisata.riau – Provinsi Riau (Juara 1)

2. Minuman Tradisional Liberika Meranti – Kabupaten Kepulauan Meranti (Juara 1)

3. Cenderamata Batik Bono – Kabupaten Pelalawan (Juara 2)

4. Wisata Air Arung Sungai Kopu – Kabupaten Kampar (Juara 2)

5. Kampung Adat Desa Sentajo – Kabupaten Kuantan Singingi (Juara 2)

6.Destinasi Kreatif Asia Farm – Kota Pekanbaru (Juara 2)

Laporan: Atok
Sumber: MCR

Posting Hebat..! Dispar Riau Sabet 6 Penghargaan Terbaik di Ajang API 2021 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

RIAU (Infosiak.com) – Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing, Ahmad Yuzar diagendakan untuk menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (01/12/2021).

Hal ini terkait proses penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau.

Dalam perkara ini, Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra (AP), menjadi tersangka. Selain Andi, KPK juga menjerat General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso.

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi untuk tersangka AP (Andi Putra, red) dan kawan-kawan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Tak hanya Ahmad Yuzar, KPK juga mengagendakan untuk memeriksa saksi lainnya, yaitu Saleh Mardani, selaku pegawai di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.

Diketahui, mencuatnya dugaan suap ini berawal ketika PT AA sedang mengajukan perpanjangan HGU. Dimana kegiatan usaha dimulai pada 2019 dan akan berakhir di tahun 2024.

Maka salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT AA yang dipersyaratkan terletak di Kabupaten Kampar, di mana seharusnya berada di Kabupaten Kuansing.

Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuansing dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kuansing dibutuhan minimal uang Rp2 miliar.

Sebagai tanda kesepakatan, sekitar bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp500 juta. Berikutnya, pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang ke Andi Putra sebanyak Rp200 juta.

Dalam kegiatan tangkap tangan, KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan jumlah total Rp80,9 juta, mata uang asing sekitar SGD1.680 dan serta HP Iphone XR.

Atas perbuatannya tersebut, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Laporan: Atok
Sumber: Tribun

Posting Buntut Kasus Dugaan Korupsi Bupati AP, Asisten I Setdakab Kuansing Diperiksa KPK ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.