Posting Duduk Bersama Kontestan Pilbup Siak, Indra Gunawan Ingin Ciptakan Pilkada Sejuk dan Damai ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak)-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak kini punya pimpinan defenitif setelah Ketua Pengadilan (PN) Siak mengambil sumpah dan janji ke tiga pimpinan.

Ketiga pimpinan tersebut yakni Indra Gunawan dari Partai Golkar, Syarif dari Partai PAN dan Laiskar Jaya dan PKB.

Usai dilantik, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan mengatakan dirinya akan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan memastikan fungsi DPRD sebagai representasi suara rakyat.

Indra menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Siak yang menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat Siak.

“Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif tentunya menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi harapan masyarakat Siak,” kata Indra Gunawan, Rabu (25/9/24).

Bersama pimpinan dan anggota DPRD Siak lainnya, sambung Ketua DPD II Partai Golkar Siak itu, akan menyusun dan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk memaksimalkan kinerja DPRD ke depan.

“Selain itu tentunya ada tugas di depan mata untuk membahas APBD murni 2025 nantinya,” jelas Indra.

“Kami akan melakukan marathon melakukan pembahasan anggaran murni tahun 2025,” katanya.

Ia berharap, kedepannya eksekutif dan legislatif dapat selaras dan bersinergi membangun Kabupaten Siak terutama dalam hal program prioritas seperti ekonomi, lingkungan dan pendidikan.

“Bersama-sama, kita akan berupaya mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Siak dan meningkatkan kesejahteraan daerah kita,” katanya.

Untuk diketahui, pelantikan pimpinan DPRD Siak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomo80/IX/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak masa jabatan tahun 2024-2029.***

Posting Indra Gunawan Jadi Ketua DPRD Siak Kembali ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting Dilantik, 40 Anggota DPRD Siak Diharap Berkinerja Baik ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Siak terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, menemukan sejumlah kejanggalan terhadap penyelenggaraan BUMD.

Selain kurangnya kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, dan kerab dinilai menyusu dari APBD, kinerja sejumlah direkri juga dipertanyakan. Sehingga pansus merekemonedasikan untuk dilakukan restrukturisasi dirkesi sejumlah BUMD.

Dalam penyampaian laporan Pansus (9/9/2024) di Paripurna DPRD Siak, Pansus diantaranya menemukan adanya perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT SPS, yakni perjanjian sewa tanah hak pengelolaan Nomor: 5/HPL/BPN RI/2011 seluas 533.406 m², dengan nomor perjanjian: 030/BKD-ASET/PS/2018/01 dan Nomor: 01/PSM-SPS/I/2018, dengan jangka waktu perjanjian selama 30 tahun, terhitung sejak 7 Januari 2018 hingga 6 Januari 2048.

Terkait BUMD PT SPS, Pansus juga menemukan BUMD tersebut keluar dari core bisnis yang telah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Dalam Perda pembentukan BUMD dan AD-ART PT SPS, ruang lingkup usaha yang dapat dilaksanakan oleh BUMD PT SPS sudah ditentukan,” beber Indra.

Beberapa temuan yang didapati oleh Pansus DPRD di atas terkonfirmasi pula dengan adanya temuan dari Insepektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak pada tahun 2022, yang tertuang dalam naskah hasil pemeriksaan atas dugaan jual beli dan sewa lahan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Milik Pemerintah Kabupaten Siak yang dilakukan oleh BUMD Kabupaten Siak.

Dalam dokumen tersebut, disimpulkan beberapa hal yang di antaranya terdapat pengalihan pemanfaatan lahan oleh PT KITB kepada pihak ketiga yang belum mendapatkan persetujuan Bupati Siak dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Kemudian, PT SPS belum memiliki core business pada bidang pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan selaku penerima HGB dari Pemerintah Kabupaten Siak.

“Terlepas dari keberadaan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Siak masih berbentuk naskah hasil pemeriksaan, namun hasil pembahasan Pansus berdasarkan semua bahan hukum yang diperoleh oleh Pansus menunjukkan kesimpulan yang sama dengan hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah,” kata Indra.

Pansus juga menyayangkan sikap dari Pemerintah Kabupaten Siak yang tidak memberikan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait BUMD Kabupaten Siak sampai dengan laporan Pansus ini diselesaikan.

“Padahal DPRD Kabupaten Siak telah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk menyerahkan LHP dimaksud untuk dijadikan bahan bagi Pansus dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya secara baik,” terang Indra.

Tidak sampai disitu, Pansus menemukan bahwa beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BUMD PT SPS di luar ruang lingkup usahanya atau core business-nya.

Di antaranya dalam hal kerjasama kegiatan pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan antara BUMD PT SPS dengan PT Oriental Resources Indonesia dimana ada perjanjian peralihan HGB.

Perjanjian ini mengatur bahwa lahan yang dialihkan HGB-nya diperuntukkan untuk pembangunan dan pengelolaan tangki timbun CPO serta dermaga kapal (Dolphin Jetty), dengan harga jual yang telah disepakati sebesar Rp7.950.000.000 miliar beserta biaya-biaya yang timbul akibat peralihan HGB tersebut.

“Padahal usaha di bidang pengelolaan pendukung kawasan pelabuhan bukanlah merupakan core bisnis dari BUMD PT SPS,” cetus Indra.

Atas hal tersebut, Pansus DPRD merekomendasikan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak sebagai berikut.

Pertama, Perjanjian jual beli HGB antara BUMD PT KITB dengan PT  Zapin Energi Sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan perjanjian induk terkait perjanjian sewa tanah hak pengelolaan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu meninjau ulang  perjanjian jual beli HGB antara BUMD PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera dengan tetap mempertimbangkan kepentingan hukum masing-masing pihak secara adil dan proporsional sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum lainnya di kemudian hari.

Ke dua, perjanjian antara pemerintah Kabupaten Siak dengan BUMD PT SPS terkait sewa dan pengelolaan tanah HPL yang kemudian ditindaklanjuti oleh BUMD PT SPS dengan perjanjian peralihan HGB kepada PT Oriental Resources Indonesia.

Meskipun telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak sesuai dengan core business BUMD PT SPS sehingga belum memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan usaha BUMD mematuhi tata kelola perusahaan yang baik, mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atau dewan komisaris, dan perlu dipastikan memberikan manfaat yang jelas bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Siak perlu segera meninjau ulang dan memperbaiki dasar hukum ruang lingkup kegiatan usaha/core business dari BUMD PT SPS sesuai dengan perkembangan kebutuhan BUMD PT SPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ke tiga, Pemerintah Kabupaten Siak perlu meningkatan pengawasan terhadap tata kelola di BUMD, khususnya terkait dengan perjanjian peralihan aset dan lahan Pemerintah Kabupaten Siak yang sudah diserahkan pengelolaannya ke BUMD Kabupaten Siak.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu membuat peraturan yang spesifik dan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas agar dalam pengelolaan aset dan lahan tersebut dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama BUMD Kabupaten Siak dengan pihak lainnya yang masih bermasalah secara hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan masih rendahnya kontribusi BUMD Kabupaten Siak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak menunjukkan kinerja buruk dari pengelola BUMD Kabupaten Siak.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BUMD Kabupaten Siak, terutama terhadap pengelola BUMD PT KITB dan BUMD PT SPS.

Terhadap  pengelola BUMD PT KITB dan BUMD PT SPS yang menujukkan kinerja buruk, Pemerintah Kabupaten Siak perlu juga melakukan restruktrusasi kepengurusan dan mengganti jajaran Direksi yang tidak mampu mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

Hal ini perlu dilakukan guna memastikan agar pengelolaan BUMD PT KITB dan BUMD PT SPS dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, berkaitan dengan piutang usaha pada tahun 2022, di antaranya piutang usaha agribisnis CV Tubuh Subur sebesar Rp2.113.404.719 dan PT Buana Sinar Lestari sebesar Rp830.414.860. Piutang ini telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Pbr dan Keputusan Nomor 304 PK/Pid.Sus/2018.

Oleh karena itu, piutang ini harus dilakukan upaya penagihan secara serius, mengingat sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pansus meminta kepada direksi untuk melakukan upaya penagihan secara intensif, dan jika diperlukan, menggunakan instrumen hukum.

Kemudian daripada itu, juga terdapat saldo uang muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp302.928.448, yang di dalamnya terdapat uang muka PPh Pasal 23 sebesar Rp. 297.595.445.

Namun, tidak ditemukan bukti pemotongan PPh Pasal 23, yang menyebabkan nilai tersebut tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh badan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan administrasi PT Sarana Pembangunan Siak dan berpotensi merugikan perusahaan. Pansus meminta kepada direksi untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan kearsipan guna menghindari kerugian dimasa mendatang.

Terakhir, Pansus BUMD DPRD Kabupaten Siak merekomendasikan kepada Anggota DPRD Periode 2024-2029 untuk meneruskan perjuangan Pansus BUMD, agar BUMD  yang beroperasi di wilayah Kabupaten Siak dapat memberikan Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Siak.***

Posting Temuan Keganjilan, DRPD Rekomendasikan Restrukturisasi Direksi BUMD ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak gelar rapat paripurna penyampaian laporan pansus dan  rekomendasi pansus terhadap BUMD Siak, Senin (9/9/2024) pagi.

Rapar paripurna tersebut langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Disampaikan Indra Gunawan, pansus BUMD Siak mulanya diinisiasi oleh enam fraksi dari delapan fraksi yang ada di DPRD Siak.

Dari hasil pembahasan pansus, kata Indra, Pansus DPRD Siak menemukan beberapa fakta hukum pengelolalan KITB yang dianggap tidak sesuai dengan kaidahnya.

“Setelah melalui pembahasan dan evaluasi terdapat dua perjanjian  ditemukan kejanggalan dan harus menjadi perhatian serius,” kata Ketua DPRD Siak Indra Gunawan.

Dalam hal tersebut, Pansus menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak dan BUMD PT KITB telah membuat perjanjian sewa tanah hak pengelolaan dengan Nomor: 5/HPL/BPN RI/2011, yang mencakup lahan seluas 572.452 M².

Perjanjian tersebut, tambah Indra Gunawan, diikat dengan Nomor: 030/BKD-ASET/PS/2017 dari Pemerintah Kabupaten Siak dan Nomor: 01/PSM-KITB/IX/2017 dari PT KITB.

“Perjanjian tersebut ditindaklanjuti oleh BUMD PT KITB dengan membuat perjanjian sewa dan perjanjian jual beli tanah dengan dua perusahaan, yaitu PT Biomass Fuel Indonesia dan PT Zapin Energi Sejahtera,” ungkap Indra.

Kemudian, lanjutnya, perjanjian sewa dengan PT Biomass Fuel Indonesia dilakukan padaKamis (10 Januari 2019) di Pekanbaru, dengan Nomor perjanjian 01/KITB-BFI/I/2019 untuk lahan seluas 20.000 m² (2HA).

Sementara, perjanjian jual beli antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera dilakukan pada Selasa (16 April 2019) di Pekanbaru, dengan nomor perjanjian 01/KITB-ZES/IV/2019 dan Nomor 01/ZES-PJB/LAHAN/IV/2019.

“Dalam dua perjanjian tersebut, Pansus menemukan perjanjian jual beli HGB antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera adalah cacat secara hukum karena bertentangan dengan perjanjian induk yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Siak dengan PT KITB,” urai Indra.

Hal itu, kata ketua Indra lebih lanjut, perjanjian sewa tanah hak pengelolaan dengan nomor: 5/HPL/BPN RI/2011.

“Perjanjian tersebut pada pokoknya telah mengatur bahwa pengalihan lahan hanya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa, bukan perjanjian jual beli sebagaimana yang dilaksanakan oleh PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera,” sebutnya.

Oleh karena itu, perjanjian jual beli antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera berpotensi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif bagi sahnya perjanjian.

“Hal itu berimplikasi hukum bahwa perjanjian antara PT KITB dengan PT Zapin Energi Sejahtera dapat dianggap tidak pernah ada secara hukum, sehingga akan menimbulkan persoalan hukum lainnya di kemudian hari,” tegas Indra.***

Posting Lahan KITB Jadi Perhatian Pansus BUMD DPRD Siak Terhadap PT KITB ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

KANDIS (Infosiak.com) – Sesuai dengan aturan perundang-undangan, anggota legislatif melaksanakan kewajiban ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat atau konstituen. Hal itu dikenal dengan nama kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI.

Hasil dari jaring aspirasi anggota dewan ini akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing anggota. Hasil ini sebagai laporan untuk dijadikan bahan pertimbangan rencana pembangunan dalam RAPBD.

Dalam melaksanakan reses III masa sidang tahun 2018, setiap anggota dewan berkewajiban melakukan kegiatan jaring aspirasi di daerah pemilihan mereka.

Tidak terkecuali bagi Ev. Tengger Sinaga, sebagai anggota DPRD Provinsi Riau, dirinya telah melakukan kegiatan Reses III di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Jumat (14/12/2018).

Politisi partai berlambang Banteng moncong putih ini menyatakan bahwa selama masa reses anggota dewan diharapkan semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Selama melaksanakan kegiatan reses ini, tentunya anggota dewan ini akan lebih dekat dengan konstituennya,” ujar Ev.Tengger Sinaga.

Selain itu, lanjut dia, anggota dewan memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah pemilihan. Permasalahan umum seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya harus direspon positif untuk selanjutnya dibahas secara komisional atau di kantor dewan.

Anggota DPRD Riau dari Fraksi partai PDIP ini mengaku mendapatkan aspirasi terkait sanitasi, pelayanan pendidikan, dan inprastruktur yang perlu perhatian serius.

“Utamanya penambahan SMPN di wilayah Desa LIbo Jaya, meski saat ini sudah ada SMPN 3 KANDIS, namun tidak bisa menampug siwa dengan jumlah tertentu. Apabila anak kami daftarkan ke sekolah lain pihak sekolah tidak bisa menerima terkait sistim rayon,” ucap Silaban salah satu peserta yang mengikuti reses.

Laporan : Andika S
Editor : Afrijon

Posting Warga Kecamatan Kandis Antusias Ikuti Reses III Anggota DPRD Riau EV Tengger Sinaga ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

‎Bungaran dan Miduk Resmi Jadi Wakil Rakyat

SIAK (Publiknews) – Dua orang yang mendapat durian runtuh resmi menjai anggota DPRD Siak, mereka yakni Bungaran Manaor Hutajulu politisi Partai Gerindra ditetapkan menjadi anggota DPRD Siak sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Nurdala Situmorang dari Dapik Siak II, sementara Miduk Gurniang ditetapkan menjadi PAW H. Azwar dari Fraksi Golkar Dapul Siak IV yang pengambilan sumpah dilakukan melalui Rapat Paripurna Istimewa, Senin (20/2) di Kantor DPRD Siak.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak Indra Gunawan SE, didampingi Wakil Ketua I Sutarno, Wakil Ketua II Hendri Pangaribuan.

Dijelaskan Indra Gunawan, penetapan PAW merupakan kebijakan Partai, yang kemudian SK penetapanya oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

“Sehingga kami meresmikan penganggakatan PAW Anggota DPRD Siak atas nama Miduk Gurniang dari Golkardan Bungaran Manaor Hutajulu dari Gerindra,” kata Ketua DPRD Siak saat memimpin sidang. (lam)

Posting Dua Anggota DPRD Siak PAW Resmi Dilantik ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Publiknews) – Terkait tak kunjung ditransfernya uang sisa bayar tahun 2015 dan 2016 oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak. Sejumlah elemen masyarakat menilai seolah-olah Pemerintah Pusat sudah tidak peduli lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah. Mengingat akibat dari keterlambatan transfer uang sisa bayar tersebut, pembayaran pada sejumlah kegiatan/proyek tahun 2016 di lingkungan Pemkab Siak masih banyak yang tertunda, begitu juga halnya dengan pembayaran uang sertifikasi bagi para guru PNS.

Atas fenomena tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak (selaku komisi yang membidangi masalah pendidikan, red) diminta untuk segera mencarikan solusi, serta mempertanyakannya ke Kementerian Pendidikan maupun ke Kementerian Keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Praf (40), salah seorang guru PNS yang mengajar di salah satu sekolah di Kecamatan Mempura.

“Uang sertifikasi kami (guru PNS, red) di Kabupaten Siak memang ada yang belum dibayarkan oleh Pemerintah, khususnya uang sertifikasi bulan Oktober hingga Desember tahun 2016, oleh sebab itu kami berharap kiranya Pemerintah bisa segera membayarkannya,” papar Praf, belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Siak Sujarwo menegaskan, bahwasanya beberapa waktu lalu pihak Komisi I DPRD Siak telah mendatangi dan mempertanyakan ke Kementerian terkait “uang sisa bayar” yang tak kunjung ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda Siak tersebut. Dan didapati jawaban bahwasanya sebagian uang sisa bayar itu akan ditransfer pada akhir Februari, dan ada juga yang akan ditransfer pada akhir Maret 2017 mendatang.

“Belum lama ini kami (Komisi I, red) telah mendatangi dan menanyakan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal uang sertifikasi guru PNS di Kabupaten Siak itu, serta uang sisa bayar tahun 2015 dan 2016 di Kemenkeu yang sampai hari ini belum ditransfer,” jelas Sujarwo, Ahad (19/2/2017).

Saat ini di Kabupaten Siak terdapat sekitar 2098 guru PNS yang belum menerima uang sertifikasi tahun 2016 dari Pemerintah. Padahal semestinya uang tersebut sudah dibayarkan pada menjelang akhir tahun 2016 lalu. Sehingga para guru (khususnya guru PNS sertifikasi, red) di Kabupaten Siak merasa sedikit terbebani akibat uang sertifikasi tersebut tak kunjung diterima.

“Selain menanyakan uang sertifikasi guru ke Kemendikbud, kami juga menanyakan soal uang sisa bayar tahun 2015 sebesar Rp147 miliar, yang konon katanya uang itu akan ditransfer secara dicicil sebesar Rp101 miliar pada akhir Februari 2017 mendatang, sedangkan sisanya akan menyusul kemudian,” lanjut Sujarwo.

Dijelaskan Sujarwo, bahwasanya uang sisa bayar tahun 2015 yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp147 miliar. Dan sisa belum bayar Triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp110 miliar. Sedangkan uang Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I tahun 2017 yang mencapai Rp818 miliar juga akan ditransfer dengan cara dicicil. Konon akan ditransfer sebesar Rp245 miliar pada menjelang akhir Maret 2017 mendatang.

“Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Mulyono, Bapak Irianto, dan Bapak Saddam Husen di Kemenkeu. Uang sisa bayar tahun 2015 sebesar Rp147 miliar itu akan ditransfer (dibayarkan, red) sebesar Rp101 miliar pada akhir Februari mendatang. Sedangkan uang sisa bayar Triwulan IV tahun 2016 dan uang DBH Triwulan I tahun 2017 katanya akan ditransfer pada akhir Maret mendatang,” sambung Sujarwo.

Terkait uang sisa bayar Triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp110 miliar, pihak Pemerintah Pusat melalui Kemenkeu masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Yang konon akan dimasukkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Tok)

Posting DPRD Siak Desak Kemenkeu Segera Transfer Uang Sisa Bayar APBD Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

MEMPURA (Publiknews) – Reses III yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak yang berlangsung di kelurahan Sungai Mempura kecamatan Mempura di halaman MDA Itthihadul Wathoniyah Sungai Mempura RT. 03 RW. 01, disambut sangat antusias oleh masyarakat, Selasa (24/01/17).

Pasalnya, pada acara itu masyarakat punya kesempatan dalam menyampaikan penjaringan aspirasinya kepada wakil rakyat tersebut, dan salah satu topik terpenting saat warga bertanya tentang kondisi Eko Wisata dan kelanjutan progran tersebut.

Anggota dewan dari Fraksi  Partai Amanat Nasional (PAN) Sujarwo memanfaatkan momen reses yang diadakan tersebut dengan meningkatkan silaturrahmi  dan menciptakan interaksi dengan baik dengan masyarakat kelurahan Sungai Mempura.

Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat yang dipilih untuk bertanya maupun menyampaikan harapannya untuk kemajuan kelurahan sungai mempura kecamatan mempura tersebut.

Diantaranya, harapan masyarakat, melihat kondisi jembatan kayu yang sudah lapuk bisa membahayakan anak-anak pergi ke sekolah, meningkatkan maupun memperhatikan keadaan ekowisata yang tidak berjalan lagi, serta memberikan lapangan kerja khusus di kelurahan Mempura dengan memprioritaskan pekerja orang sungai Mempura, dan yang terakhir sudah belasan Tahun tunjangan gaji Guru MDA tidak ada kenaikan.

Supri Puad selalu Lurah Sungai Mempura pada sambutannya menyampaikan aspirasi masyarakat juga dikenal dengan penjaringan aspirasi diprioritaskan Mengucapkan terimakasih atas kunjungan ketua Komis 1 DPRD Kabupaten Siak di kediamannya, dengan hadir anggota Dewan ke Kelurahan Sungai mempura akan bisa melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarkaat.

“Kita berharap usulan maupun aspirasi masyarakat Sungai Mempura bisa diakomodir oleh pemerintah daerah (Pemda),” harap Lurah.

Sementara itu Sujarwo selaku anggota DPRD komisi I Kabupaten Siak berharap masyarakat yang hadir agar menyampaikan aspirasinya nanti yang bersifat prioritas.

“Sebab semua aspirasi yang masuk hanya diambil yang benar-benar menjadi kebutuhan maupun keluhan utama bagi kita semua yang skala prioritas saja,” tegas Sujarwo.

Apalagi sambungnya kalau kegiatan reses ini yang dilaksanakan untuk menjemput aspirasi dengan menggunakan anggaran belanja daerah Kabupaten Siak.

“Aspirasi masyarakat nantinya akan dimasukkan dalam pokok pikiran Dewan maupun Pemerintah Daerah, guna diusulkan dan dianggarkan menggunakan anggaran daerah, jelas Sujarwo.

Ia juga menyampaikan sistem dan cara dalam mengusulkan pembangunan yang di butuh masyarakat banyak.

“Sebagaimana kita ketahui pembangunan yang dilaksanakan dari rakyat, ya jelas untuk rakyat juga, maka dari itu harus sama-sama kita awasi di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut anggota DPRD tersebut mengatakan kegiatan reses itu merupakan bentuk dikingsn serta kesetiaan masyarakat yang memilihnya untuk menjadi amanah bagi rakyat.

Terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh masyarakat dan seluruh instansi yang hadir pada acara reses III Temu Ramah tersebut.

Ikut hadir pada saat itu, Camat Mempura, OK. M. Rendra, Lurah Kelurangan Sungai Mempura Supri Puad, ketua LPTQ Mempura Syofri, Bhabinkamtibmas, Tokoh Agama, tokoh adat cerdik pandai dan masyarakat. (aya)

Posting Reses di Mempura, Sujarwo Ditanya Status Eko Wisata ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.