“Kami sudah risih sama suara kaset walet itu bang, karena sangat dekat dengan tempat ibadah dan sekolah suaranya tak pernah berhenti,” ungkap Nanang jamaah masjid Al Hidayatullah Perawang, Minggu (24/10/2022).

Dia juga mengungkapkan bahwa penangkaran burung walet tersebut sangat dekat dengan tempat fasilitas pendidikan sekolah.

“Saya heran kenapa kok usaha walet yang dekat dengan sekolah dan masjid dibiarkan berdiri tegap mengganggu ketertiban masyarakat terutama fasilitas umum,” kesalnya.

Sejumlah wali murid pun mengeluhkan kenapa penangkaran burung walet dibiarkan beroperasi dekat dengan sekolah.

“Tolong la kepada pemerintah peka dan peduli terhadap pendidikan. Jangan hanya gaungnya saja dikedepankan tapi pelaksanaannya nol,” ujar salah satu wali murid yang tak mau diketahui identitasnya.

Laporan : Rahman

Posting Jamaah Masjid dan Sekolah Keluhkan Suara Bising Kaset Walet di Perawang, Hanya Berjarak Kurang Lebih 50 Meter ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Hal itu terlihat saat Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPWSN) Kabupaten Siak turut menyumbangkan 333 paket Sembako, 22 set westafel portabel dan APD untuk tenaga medis.

Bantuan tersebut nantinya disalurkan kepada warga ODP Covid-19 kategori kurang mampu dan juga bagi warga siak yang terdampak secara ekonomi di 25 RT yang ada di Kecamatan Siak.

“Kami berterimakasih kepada masyarakat paguyuban Tionghoa yang peduli terhadap sesama di tengah kondisi bencana non alam wabah Covid-19 ini,”cakap Alfedri usai terima bantuan di Posko Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 di Mess Pemda Siak, Rabu (8/4/2020).

Ketua PPSWN Siak, Suhemi mengatakan bantuan itu bersumber dari penggalangan dana beberapa pengusaha walet. Dari penggalangan dana tersebut cukup untuk membeli bahan dan barang bantuan peduli Covid-19.

“Kami bantu Sembako yang isinya satu paket 10 Kg beras, 2 liter minyak goreng dan mie instan 1 kardus. Juga sudah kami pesan APD untuk tenaga medis seperti baju dan sarung tangan sebanyak 300 set,” Kata Suhemi

Disinggung soal penangkaran walet yang disegel dua minggu lalu oleh Pemkab Siak. Bupati Alfedri mengatakan hal itu sudah sesuai aturan, karena memang lokasi penangkaran walet itu berada di kawasan kota pusaka yang tidak boleh berdiri usaha walet di sana

“Soal usaha walet Itu kan peraturan daerah, mereka sudah diberi waktu setahun untuk pindah dari kawasan kota pusaka. Ini hal yang berbeda, ini kepedulian, jangan dikait-kaitkan lah,” Kata Alfedri.

Menanggapi itu, Suhemi bersikap legowo. Ia pun menyampaikan bahwa sebagai warga ia akan taat aturan yang berlaku.

“Kami sudah penuhi kewajiban kami sebagai pengusaha, sudah membayar pajatk. Ya kami berharap pemerintah tinjau kembali atas penyegelan usaha walet yang di Siak. Bagaimana solusinya yang terbaik, soal kalau bangunan tidak cantik kita baguskan, kalau bunyi kaset yang mengganggu kita atur bagaimana bagusnya, biar sama-sama enak lah. Kami juga siap bantu pemerintah,” tutup Suhemi.

Laporan : Tok
Editor : Afrijon

Posting Meski Disegel, Pengusaha Walet Tetap Bantu Pemkab Siak Tangani Covid 19 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Teguh Santoso, Jum’at (07/02/2020) siang, kepada Infosiak.com.

“Iya, setiap bangunan (khususnya sarang walet, red) wajib mengantongi izin, adapun salahsatu izin yang harus dikantongi adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS, izin lingkungan dan SPPL, IMB, serta izin penangkaran dan pengusahaan sarang burung walet,” ujar Teguh Santoso.

Lebih lanjut Teguh Santoso menjelaskan, bilamana ada masyarakat di lingkungan sekitar kita yang membangun penangkaran burung walet, maka pihak pemerintah kampung setempat seperti Ketua RT/RK ataupun Penghulu, hendaknya menanyakan atau memberi tau kepada sipemilik sarang walet untuk mengurus izin.

Sementara itu di tempat terpisah, menyinggung soal Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penangkaran sarang burung walet, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Siak Jon Efendi SH MH juga mengatakan, setiap penangkaran sarang burung walet wajib mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

“Terkait usaha walet ini, semua sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang izin pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet,” terang Jon Efendi.

Dalam Perda Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018, juga tercantum beberapa point (persyaratan administratif, red) yang mesti dilengkapi oleh setiap orang/pengusaha guna mendapatkan izin untuk mendirikan atau membangun penangkaran sarang burung walet, diantaranya adalah:

1. Fotocopy KTP pemohon.
2. Surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa apabila pengurusan dikuasakan.
3. Fotocopy akta pendirian badan usaha.
4. Fotocopy izin lingkungan (UKL-UPL/Amdal).
5. Fotocopy NIB.
6. Fotocopy SIUP.
7. Forocopy tanda lunas pembayaran PBB.
8. Surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha (penangkaran walet) dengan radius 100 meter dan diketahui RT/RW, Penghulu, dan Camat setempat.
9. Pernyataan dari pemilik usaha walet tentang tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar dengan radius 100 meter.
10. Serta persyaratan teknis lainnya yang meliputi fotocopy IMB.

“Mengenai wajibnya izin bagi usaha penangkaran walet, juga telah diterangkan secara jelas pada Pasal 5 ayat 1 Perda Siak Nomor 18 Tahun 2018, sedangkan bagi siapa yang melanggar atas peraturan tersebut, juga sudah diterangkan secara jelas sanksi pidananya sesuai Pasal 21, yakni bisa dikenai pidana selama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta,” tutup Jon Efendi.

Laporan: Tok
Editor: Afrijon

Posting Pemda Siak Tegaskan, Usaha Penangkaran Walet Wajib Kantongi Izin ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Kepala Karantina Pertanian Bengkulu M. Ischaq menuturkan, sarang walet menjadi potensial karena harganya mencapai Rp 25 juta per kilogram (kg).

Sementara itu, harga jual ekspor ke Tiongkok mencapai Rp 40 juta per kg.

“Dari data tahun 2018, ekspor sarang walet Indonesia ke Tiongkok secara keseluruhan nilainya mencapai Rp 40,6 triliun,” kata Ischaq dalam pernyataan tertulis, Jumat (28/6/2019).

Kendati demikian, di balik pencapaian tersebut ternyata masih terselip kendala akses logistik.

Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil mengungkapkan, biasanya ekspor dilakukan melalui Jakarta atau Semarang.

Kedua kota dipilih karena belum adanya rumah walet yang tersertifikasi dan belum tersedianya penerbangan internasional langsung dari Bengkulu.

Namun agar ekspor tetap berjalan, saat ini sarang walet asal Bengkulu diekspor ke Taiwan melalui kantor pos atau jasa titipan.

“Ini bisa jadi alternatif sementara, lewat jasa titipan atau bandara internasional terdekat. Intinya, kami dorong agar bisa langsung lewat Bengkulu, dan pastinya harus disertifikasi karantina agar sesuai persyaratan negara tujuan,” ungkap Jamil.

Pemerintah mendorong para petani dan pelaku industri walet meregistrasi rumah walet dan tempat produksinya ke Barantan.

Dengan demikian, hasil produksi yang dihasil lebih berdaya saing.

Kementan berkomitmen dan terus menjalin komunikasi dengan instansi dan pemerintah daerah agar akses logistik internasional tak panjang.

Komoditas ekspor lainnya 

Tak hanya sarang walet, Bengkulu juga mengekspor cangkang sawit ke Thailand senilai Rp 7,15 miliar.

Ada juga karet lempengan yang diekspor ke Amerika Serikat senilai Rp 2,17 miliar.

Berdasarkan sistem otomasi perkarantinaan IQFAST di wilayah Bengkulu, dari provinsi tersebut tercatat ekspor komoditas pertanian pada 2018 mencapai Rp 162,65 miliar.

Sementara itu, hingga Juni 2019, nilai ekspor komoditas pertanian mencapai Rp. 117,45 miliar.

Adapun komoditas unggulan Bengkulu di antaranya karet lempengan, kayu karet dan sengon, cangkang sawit, kulit kayu manis, dan kopi.

Dengan mitra dagang yang menjadi tujuan ekspor Bengkulu, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Kanada, Afrika, Thailand, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Swiss, dan Jepang.

“Alhamdulillah, kami dorong terus, dari sistem pelayanannya maupun jaminan kesehatannya, sesuai persyaratan negara tujuan,” ujar dia.

Komitmen Barantan 

Barantan terus mendorong pertumbuhan ekspor komoditas pertanian daerah dengan dua program, yaitu program inline inspection karantina dan program agro gemilang.

Sebagai informasi, program inline inspection merupakan percepatan layanan karantina berupa fasilitas jemput bola.

Dengan program itu, pemeriksaan karantina dilakukan di tempat pemilik, sehingga tidak memerlukan waku tambahan untuk pemeriksaan karantina di pelabuhan.

Sementara itu, program agro gemilang merupakan bimbingan teknis untuk para millenial calon eksportir, agar komoditas yang diekspor dapat memenuhi Standard Sanitary and Phytosanitary (SPS) negara tujuan.

Jamil berharap, dua program tersebut mampu mendongkrak ekspor komoditas pertanian.

Pasalnya, ia melanjutkan, setidaknya ada lima strategi yang bisa dilakukan melalui program tersebut.

Pertama, menambah jumlah eksportir baru terutama kalangan milenial.

Kedua, melakukan diversifikasi produk ekspor. Pemerintah berharap produk yang diekspor minimal produk setengah jadi.

Ketiga, meningkatkan frekuensi jumlah ekspor. Keempat, membuka akses pasar baru komoditas pertanian di mancanegara.

Terakhir, pemerintah melakukan terobosan dan inovasi layanan perkarantinaan guna mempercepat proses bisnis eksportasi komoditas pertanian.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, Yuliswani, mengapresiasi inisiasi dan program Kementan yang mendorong produk lokal nusantara agar dapat tembus ke pasar mancanegara.

Ia pun berkomitmen terus mendukung dengan melakukan kerja sama lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungannya.

Sumber : Kompas
Editor : Afrijon

Posting Woww, Harga Sarang Walet Rp 40 Juta Per/Kg, Ekspor Tiongkok ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten III Setdakab Siak Jamaluddin, Anggota DPRD Siak Sujarwo, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak Yan Pranajaya, Kasatpol PP Siak Kaharuddin, serta sejumlah pejabat lainnya.

Menanggapi permasalahan yang berkenaan dengan PAD usaha walet itu, anggota komisi II DPRD Siak Sujarwo menegaskan, saat ini harus ada upaya Pemkab Siak mengejar PAD dari pajak usaha burung walet. Hal itu dilakukan untuk menambah pendapatan daerah yang saat ini tengah mengalami defisit.

“Berdasarkan data yang dikantongi BKD Siak, saat ini ada sekitar 325 unit usaha penangkaran burung walet yang tersebar di seluruh Kabupaten Siak,” papar Sujarwo, Sabtu (01/09/2018) kepada Infosiak.com.

Dengan banyaknya usaha walet di Kabupaten Siak tersebut, tentunya sangat diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah jika pajaknya dapat dipungut secara keseluruhan.

“Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh ketua pengusaha walet, hari ini jumlah keseluruhan penangkaran walet di Siak mencapai 1.000 lebih, namun semuanya belum terdata dan belum terpungut pajaknya. Oleh sebab itu kita harapkan ke depan seluruh usaha walet di Kabupaten Siak ini bisa terpungut pajaknya,” tutupnya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Dewan Siak Soroti Minimnya PAD dari Pajak Walet ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten III Setdakab Siak Jamaluddin, Anggota DPRD Siak Sujarwo, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak Yan Pranajaya, Kasatpol PP Siak Kaharuddin, serta sejumlah pejabat lainnya.

Menanggapi permasalahan yang berkenaan dengan PAD usaha walet itu, anggota komisi II DPRD Siak Sujarwo menegaskan, saat ini harus ada upaya Pemkab Siak mengejar PAD dari pajak usaha burung walet. Hal itu dilakukan untuk menambah pendapatan daerah yang saat ini tengah mengalami defisit.

“Berdasarkan data yang dikantongi BKD Siak, saat ini ada sekitar 325 unit usaha penangkaran burung walet yang tersebar di seluruh Kabupaten Siak,” papar Sujarwo, Sabtu (01/09/2018) kepada Infosiak.com.

Dengan banyaknya usaha walet di Kabupaten Siak tersebut, tentunya sangat diharapkan bisa menambah pendapatan asli daerah jika pajaknya dapat dipungut secara keseluruhan.

“Sesuai penjelasan yang disampaikan oleh ketua pengusaha walet, hari ini jumlah keseluruhan penangkaran walet di Siak mencapai 1.000 lebih, namun semuanya belum terdata dan belum terpungut pajaknya. Oleh sebab itu kita harapkan ke depan seluruh usaha walet di Kabupaten Siak ini bisa terpungut pajaknya,” tutupnya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Dewan Siak Soroti Minimnya PAD dari Pajak Walet ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Posting Pengusaha Walet Dilarang Hidupkan Suara Kaset Hingga 24 Jam  ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.