MINAS, (Infosiak.com) — Aksi pemblokiran Jalan kembali dilakukan warga Kecamatan Minas di Simpang Jalan Lintas Perawang–Minas, Senin (13/04/2026).
Aksi itu merupakan bentuk protes atas kondisi jalan yang rusak parah serta maraknya kendaraan bertonase berlebih (overload) yang diduga menjadi salah satu penyebab utama kerusakan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Meski berjalan tertib, warga menyampaikan kekecewaan karena hingga kini perbaikan jalan yang dijanjikan belum juga terealisasi.
Koordinator lapangan aksi, Joi Vernando, menyatakan bahwa masyarakat menuntut Pemerintah Provinsi Riau segera menepati komitmen perbaikan jalan yang sebelumnya telah disampaikan.
“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan perbaikan. Kondisi jalan saat ini sangat menyulitkan aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang bertonase besar yang melintas di ruas jalan tersebut. Menurutnya, truk-truk milik perusahaan bermuatan berlebih/over tonase, termasuk truk pengangkut akasia dan tangki CPO, diduga menjadi faktor utama kerusakan jalan.
Sekira 25 September 2025 aksi serupa pernah dilakukan, melalui tuntutannya masyarakat telah meminta pihak perusahaan yang beroperasi ikut bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan jalan dengan memperhatikan tonase agar tidak terjadi kerusakan jalan.
Kabarnya, masyarakat telah menerima komitmen perbaikan jalan dari Gubernur Riau Abdul Wahid, bersama sejumlah pihak perusahaan seperti PT Pertamina Hulu Rokan, PT Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk dan PT Pelindo.
Dalam kesepakatan tersebut, perbaikan jalan melalui semenisasi (rigid) dijanjikan mulai April 2026. Namun hingga pertengahan April, warga menyebut belum ada tanda-tanda pekerjaan dimulai di lapangan.
Warga meminta Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan kendaraan overload.
“Pengawasan perlu diperketat agar kerusakan jalan tidak terus berulang,” kata Joi.
Joi menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak aktivitas investasi maupun operasional perusahaan di wilayah tersebut. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pihak tetap mematuhi aturan yang berlaku dan memperhatikan dampak terhadap infrastruktur serta keselamatan publik.
Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk upaya hukum, apabila tidak ada tindakan konkret dari pihak terkait.
“Kami akan menempuh jalur hukum jika diperlukan, termasuk melaporkan dugaan pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi,” ujarnya.
Aksi pemblokiran ini menunjukkan meningkatnya tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret. Warga menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons dalam waktu dekat.
Laporan: Ika Rahman
