JAKARTA (Infosiak.com) – Anggota DPR RI Dapil Riau H Achmad M.Si, mempertanyakan keberadaan pemerintah saat petani sawit saat ini menjerit dan menderita akibat harga tandan buah segar (TBS) jatuh di harga paling rendah dan ditambah lagi harga pupuk yang melambung tinggi.
Dia menuntut pemerintah untuk bertanggungjawab dan hadir menyelesaikan masalah ini supaya masyarakat tidak menambah keterpurukan akibat pandemi Covid-19.
“Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para petani khususnya petani sawit di seluruh Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas dan tidak hanya memberikan solusi yang akan menimbulkan masalah baru lagi,” kata Achmad dalam keterangan tertulis, Senin (27/06/2022).
Politisi Demokrat itu menuding pemerintah tidak melakukan upaya konkret untuk memperlihatkan keberpihakan kepada petani dengan membiarkan persoalan harga pupuk yang tidak sebanding lagi dengan hasil kebun petani.
“Harga TBS sangat rendah. Per hari ini harga TBS Rp 600/kg. Dan harga pupuk sawit yang sangat mahal. Di saat kondisi petani sawit seperti ini negara tidak hadir. Ya seperti itulah kondisinya. Di mana saat ini negara?” tambah Achmad.
Menurut Achmad, jika pemerintah tidak mengambil kebijakan yang betul-betul memihak kepada petani, sama saja dengan mengabaikan nasib 17 juta petani sawit dan pekerjanya.
“Ini berakibat fatal nantinya terhadap petani sawit mandiri dan kebun masyarakat. Mereka akan terancam kehidupannya,” tegas Achmad.
Legislator dari dapil Riau II itu menyebut, saat harga TBS stabil dan naik, harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Namun ini tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik.
“Waktu harga sawit naik, pupuk naik. Tatkala harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dengan operasionalnya. Masyarakat akan meninggalkan kebun mereka karena tidak sesuai hasilnya lagi,” papar Achmad.
Achmad menyebut, kekacauan harga TBS kelapa sawit karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil (CPO) yang berdampak tragis.
Situasi ini semakin memprihatinkan setelah pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Meskipun harga CPO Rotterdam naik-turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi.
“Namun permasalahannya harga CPO Rotterdam tersebut tergerus sampai 62% saat tender CPO di KPBN (Rp 8.000/kg CPO) dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92% (Rp.1.700/kg TBS) dengan catatan rendemen TBS Petani sebesar 21%. Kenapa bisa begitu,” kata Achmad lagi.
“Tidak ada pilihan lagi. Konkretnya, segera cabut itu DMO/DPO dan FO, pasti ekspor langsung lancar, hanya itu obatnya,” tegas Achmad.
Laporan: Atok
Sumber: Beritasatu
