Yudha mengatakan berdasarkan data tahun 2021 hingga saat ini kecamatan Sungai Mandau masih nihil titik api.

“Sungai Mandau masih nihil hotspot. Masing masing perusahaan terus mengantisipasi setiap orang yang masuk ke wilayahnya baik itu aktivitas memancing maupun aktivitas lainnya,” kata Camat Sungai Mandau Yudha Rajasa, Selasa (17/3/2021).

Yudha mengajak masyarakat agar semua dapat mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membakar sampah sembarangan, dan saling bahu-membahu melakukan pemadaman jika bencana karhutla terjadi.

Perusahaan yang beroperasi di wilayah Sungai Mandau pun sudah memiliki kanal blocking. “Sesuai intruksi Presiden, perusahaan wajib membuat kanal blocking, untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan terutama lahan gambut,” tambah Yudha lagi.

Sementara itu Kapolsek Sungai Mandau Iptu Siswoyo juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama sama menjaga wilayah dari kebakaran hutan dan lahan dengan cara tidak mengolah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta bagi yang memancing di areal sungai dan kanal tidak merokok apalagi membuang puntung rokok sembarangan karena saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau.

“Pelaku Kebakaran Hutan atau Lahan akan dikenakan Sanksi Hukum yang berat, dan akan diproses berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku,” jelas Kapolsek Sungai Mandau.

Apabila menemukan atau melihat terjadinya Karhutla dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian atau pemerintah kampung dan Bhabinkamtibmas, karena kecepatan kita menangani karhutla menentukan tingkat keberhasilan dalam memadamkannya,” pungkas Kapolsek.

Hadir dalam Apel Siaga Karhutla Kapolsek Sungai Mandau, Danramil/diwakili, Penghulu, pimpinan perusahaan, RPK dan MPA.

Laporan : Jhon
Editor : Redaksi

Posting Apel Siaga Karhutla, Camat Sungai Mandau dan Kapolsek Ajak Masyarakat Waspada ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Tingkat keberhasilan pemadaman di atas 97% dari setiap titik api yang muncul setiap harinya tidak lepas dari peran dari deteksi dini Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Nusantara.

Dengan menggunakan aplikasi unggulan dashboard lancang kuning dalam memantau titik api, sangat membantu petugas bertindak secara cepat dan tepat untuk segera memadamkan api dilapangan. Hotspot yang terpantau pada aplikasi akan segera diverifikasi petugas di lapangan dengan melakukan pengecekan yang diarahkan melalui koordinator di Posko. Jika setelah dilakukan pengecekan ditemukan titik api, perugas yang terdiri dari stakeholder terkait akan segera memadamkan api.

Sesuai data selama tahun 2020 (Januari hingga Maret) tercatat sebanyak 425 titik api yang terverivikasi dalam dashboard lancang kuning, dimana luas lahan terbakar mencapai 2.338,83 hektar di beberapa wilayah kabupaten di Riau ini. Sedangkan yang berhasil dipadamkan oleh petugas Kepolisian bersama TNI dan aparat lainnya termasuk masyarakat dan relawan adalah seluas 2.097,13 hektar.

Karo Ops Polda Riau Kombes Pol Drs Rahmad Hidayat mengatakan memang kurun waktu 3 bulan (Januari sampai Maret) ini untuk angka titik api meningkat dari bulan ke bulan, dimana bulan Januari ada 129 titik api, bulan Februari 219 titik api dan bulan Maret 425 titik.
Namun hal itu juga diikuti dengan tingkat keberhasilan dan upaya dalam pemadaman, angkanya juga terus meningkat hingga hampir keseluruhan berhasil kita padamkan. Kami hitung diatas 97 % bisa kita padamkan.

Sementara itu Dir Krimsus Polda Riau Kombes Pol Andri Sudarmaji menjelaskan dari sisi penegakan hukum kasus karhutla selama tahun 2020, Polda Riau dan jajaran telah menangani sebanyak 50 perkara baik Perorangan maupun korporasi. Dari jumlah kasus tersebut, tersangka sebanyak 57 orang.  Sedangkan untuk proses dari 50 perkara yang ditangani, rinciannya adalah  9 kasus yang tahap penyidikan, kemudian 30 kasus sudah tahap I, 2 kasus sudah P21, dan yang sudah ditahap II sebanyak 9 kasus.

Sesuai prediksi dari BMKG bahwa ditahun 2020 akan terjadi kemarau yang lebih panjang. Di masa pandemi Covid-19 ini, tidak menyurutkan upaya Polda Riau dan Jajaran untuk terus menjaga agar bisa mengendalikan dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Di tengah kondisi penanganan pandemi Covid-19, Polda Riau tetap berkomitmen untuk mencapai hasil Provinsi Riau Bebas Asap dan Langit Biru Terlihat di Tahun 2020.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting Polda Riau Tetap Komit Menangani Karhutla Ditengah Upaya Penanganan Covid-19 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Warga Kampung Tanjung Kuras yang sehari-hari bekerja sebagai petani nanas ini mengaku membakar karena ingin membersihkan lahan milik TM untuk ditanam buah nanas kembali, lahan yang terbakar seluas 2 hektar.

Kapolres Siak, AKBP. Doddi F Sanjaya mengatakan pihaknya saat ini sudah mengamankan pelaku beserta barang bukti sebuah korek api gas warna merah dan kayu bekas kebakaran.

“Pada tanggal 3 Maret 2020 anggota kita mendapatkan informasi bahwa di Kampung Tanjung Kuras ada kebakaran, saat tiba dilokasi ternyata memang sedang terjadi kebakaran lahan,” ucap Kapolres Siak, AKBP. Doddy F Sanjaya saat menceritakan kronologi, Selasa, (10/3/2020) pagi.

Menurut Kapolres, saat tersangka ditanya mengenai kebakaran lahan,  TA mengakui bahwa dirinyalah yang membakar lahan tersebut dengan sengaja, dengan alasan agar mudah dibersihkan.

“Tersangka ini mengakui bahwa dirinyalah yang membakar lahan tersebut dengan alasan supaya bersih,” ujar Kapolres Siak.

Atas kelalaian pelaku tersebut, lanjutnya, pelaku akan dikenakan pasal 56 ayat (1) jo pasal 108 Uu RI nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan pasal 69 ayat (1) huruf H jo pasal 108 UU RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

“Atau pasal 187 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp3 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar,” Tutup Kapolres.

Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tidak membakar hutan atau lahan karena dampaknya akan mengakibatkan bencana kabut asap.

Laporan: Jhon
Editor: Afrijon

Posting Bakar Lahan, Petani Nanas Jadi Tersangka ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Syafrudin tidak terbukti bersalah atas kasus kebakaran hutan dan lahan seluas 20×20 m. Lahan tersebut merupakan garapannya yang berada di Jalan Yos Sudarso KM 17 Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam dakwaan Kejaksaan Negeri Pekanbaru.

“Menyatakan terdakwa Syafrudin tidak terbukti bersalah secara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan,” kata Hakim Ketua Majelis Hakim Sorta Ria Neva di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa (04/02/2020), seperti dilansir Riaulink.com.

Hakim meminta Jaksa Penuntut Umum agar Syafrudin dibebaskan dari tahanan dan memulihkan harkat, martabat dan nama baiknya.

Bebasnya Syafrudin, ayah dari 6 orang anak, di mana dua di antaranya berkebutuhan khusus itu mematahkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nuraini yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana kurungan 4 tahun dan denda 3 Miliar atau subsider enam bulan penjara.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Syafrudin karena terbukti mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan sehingga merusak lingkungan dengan melanggar Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, tuntutan jaksa tidak terbukti di persidangan.

Sumber : Riaulink

Posting Terbukti tak Bersalah, Pembakar Lahan 20X20 Meter di Riau Divonis Bebas ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Kurang lebih sehektare terbakar di Kecamatan Dayun, Dusun Cengal,” kata Kadaops Manggala Agni Siak, Ihsan Abdillah, kepada, Rabu (1/1/2020).

Sementara ini diketahui, lahan yang terbakar tersebut milik masyarakat namun belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran lahan serta siapa pemilik lahan tersebut.
“Belum tahu penyebabnya yang pasti saat ini kita melakukan pemadaman api dulu agar tidak meluas,” kata Ihsan.

Untuk diketahui, saat ini sebanyak 12 personel Manggala Agni Siak, bersama 5 orang TNI, 6 orang Polisi dan puluhan masyarakat lainnya masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas.

Sumber : Cakaplah
Editor : Afrijon

Posting Pak Jokowi, Awal Tahun Baru 2020 Ada Karhutla di Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan melakukan penyemaian garam di awan yang potensial menjadi hujan dilakukan dengan menggunakan pesawat Cassa 212.

“Kemarin kita melakukan penyemaian garam di area Pekanbaru, Kampar, Siak dan Pelalawan,” kata Kepala BPBD Riau, Edwar Sanger yang juga Wadan Satgas Ops Karhutla Riau, Senin (14/11/2019).

Dalam sehari, rata-rata garam yang disemai di awan yang ada di Riau jumlahnya mencapai 800 kilogram. Garam ini diangkut dengan menggunakan pesawat Cassa dengan dua orang crew pesawat dan lima petugas penabur garam.

Selain pesawat jenis Cassa, untuk melakukan TMC di Riau juga disiagakan pesawat Hercules dengan nomor penerbangan C-130 (A-1328).

“Saat ini masih tersedia cadangan garam untuk TMC di Riau sebanyak 7.100 kilogram,” kata Edwar.

Berdasarkan catatan dari BPBD Riau yang diperoleh dari laporan Satgas Darat Karhutla Riau, luas lahan yang terbakar terhitung mulai Januari hingga saat ini sudah mencapai hampir 10 ribu hehkater. Yakni 9.525 hektare.

Rincianya, Rohul 89 hektare, Rohil 1.941 hektare, Dumai 351 hektare, Bengkalis 1.911 hektare, Meranti 368 hektare, Siak 881 hektare, Pekanbaru 331 hektare, Kampar 385 hektare, Pelalawan 561 Hektare, Inhu 1.593 hektare, Inhil 1.085 hektare dan kuansing 24 hektare.

Sumber : Riauonline
Editor : Afrijon

Posting Turunkan Hujan Buatan, Sudah 119.400 Kilogram Garam Disemai di Langit Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Bahkan hari ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat ada 301 hotspot terpantau di Sumatera dengan Level Confidence > 50 %.

Terbanyak ada di Jambi yakni 136 titik, kemudian disusul Sumsel 99,  Lampung 44, Bangka Belitung 4 dan Provinsi Riau 18 titik.

“Untuk provinsi Riau hari ini terpantau ada 18 titik hotspot. 11 di antaranya berada di level confidence di atas 70 persen seperti terpantau di Inhil 5 dan Inhu 6,” ungkap Gita Dewi Siregar, Staf Analisa Data dan Informasi BMKG Pekanbaru, Kamis (10/10/2019).

Sebelum itu, piihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menjelaskan, Pekanbaru Kamis (10/10) pagi jarak pandang sempat terbatas karena dipengaruhi atau diakibatkan oleh campuran asap dan partikel kelembapan yang cukup tinggi.

“Untuk pagi ini  terpantau bahwa asap bercampur dengan kabut di udara, namun yang lebih dominan itu adanya partikel kelembapan cukup tinggi. Meski begitu nilai PM10 masih positif,” ungkap Gita Dewi Siregar, Staf Analisa Data dan Informasi BMKG Pekanbaru, Kamis (10/10/2019).

Sumber : Halloriau
Editor : Afrijon

Posting Meski Diguyur Hujan, Titik Api Masih Bermunculan di Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Dumai menjadi contoh keberhasilan program restorasi gambut dan membuktikan revitalisasi ekonomi berhasil mampu mencegah kebakaran hutan. Pengurangan drastis (karhutla) juga terjadi di Siak,” kata Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, dalam penjelasannya di Jakarta, Rabu.

Berdasar data yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan tingkat kepercayaan 70 persen, kata dia, pada puncak karhutla September lalu tercatat hanya ada satu titik panas di Dumai.

Padahal, pada kejadian karhutla yang cukup parah di Juli 2015, BMKG mencatat ada enam titik panas terdeteksi di Dumai.

Ia mengatakan, BRG sebagai pemegang mandat restorasi, melakukan upaya rewetting, revegetasi, dan revitalisasi di lahan gambut Kota Dumai dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Setelah lahan gambut berhasil direstorasi, masyarakat pun diajak memanfaatkan lahannya agar tumbuh rasa memiliki area tersebut.

Menurut Nazir, tanaman yang dipilih untuk dimanfaatkan adalah tanaman pertanian seperti lahan di Desa Mundam, Kecamatan Kampai, yang pernah mengalami kebakaran sampai seluas 20 hektare, kini ditanami nanas oleh masyarakat setempa

“Inilah bentuk upaya revitalisasi lahan yang sudah direstorasi sebelumnya,” ujarnya.

Di Desa Bukit Timah, Kecamatan Dumai Selatan, masyarakat juga dilibatkan dalam program revitalisasi ekonomi lahan gambut dengan budidaya lebah penghasil madu.

“Lahan gambut bekas kebakaran, setelah direstorasi juga perlu dikembalikan nilai ekonominya. Supaya program restorasi bisa berkelanjutan dan lahan bekas kebakaran tak lagi dibakar,” kata Nazir.

Adapun di Siak, lanjut dia, sebagai salah satu daerah yang memiliki lahan gambut terbesar di Sumatera, juga mengalami penurunan jumlah titik api cukup signifikan.

Secara persentase titik api di Siak hanya sekitar enam persen. Ini merupakan salah satu angka titik api yang paling rendah di Provinsi Riau.

Kabupaten yang 57 persen daerahnya adalah lahan gambut ini, kata dia, pengelolaannya diiringi dengan upaya menjaga ketinggian permukaan air dan memastikan lahannya tetap produktif.

Apalagi, tanaman-tanaman seperti sagu, kayu mahang, dan aren jadi andalan masyarakat di sana.

“Kami memastikan lahan agar tetap produktif dan memiliki nilai ekonomi, sekaligus memberikan pemahaman pertanian perkebunan tanpa mengeringkan lahan gambut,” ujar Nazir.

Oleh karena itu, untuk menciptakan kisah yang lebih sukses di tempat lainnya, kata Nazir, diperlukan mengedepankan kesamaan visi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta kementerian terkait dalam mengupayakan restorasi lahan gambut berkelanjutan.

Termasuk, kata dia, pentingnya membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) oleh gubernur yang daerahnya masuk sebagai prioritas restorasi.

“Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya restorasi, ke depan memang sudah selayaknya ada satuan kerja BRG di daerah. Namun, saat ini TRGD sudah cukup sebagai perpanjangan tangan BRG dalam upaya menyamakan visi restorasi bersama,” kata Nazir.

Sumber : Antara
Editor : Afrijon

Posting Karhutla di Dumai dan Siak Berkurang Signifikan Karena Program Restorasi Gambut ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Angka sementara BPBD Riau area terbakar mencapai 50.730 hektare dengan 8.168 titik panas, 72% di antaranya terjadi di area lahan gambut.

Jumlah hotspot di Kabupaten Siak 2019 mencapai 493 titik, namun dari segi presentasi hotspot di Kabupaten Siak merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Riau, hanya 6%.

Kabupaten Siak merupakan daerah dengan lahan gambut terbesar di Pulau Sumatera. Bahkan, lebih dari separuh atau 57% luas kawasan Kabupaten Siak berupa lahan gambut, yaitu mencapai area seluas 479.485 hektare.

Bupati Siak Alferdi mengatakan, rendahnya persentasi hotspot karena hasil dari upaya pencegahan karhutla Kabupaten Siak yang diupayakan dari tahun ke tahun.

“Peraturan Siak Hijau menjadi komitmen kami di Kabupaten Siak untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta upaya penting bagi kami untuk mencegah dan melakukan penanganan karhutla,” ujar Alferdi, Selasa (8/10/2019).

Pada kesempatan yang sama, Susanto Kurniawan dari koalisi mitra pembangunan Kabupaten Siak, Saudagho Siak menyampaikan upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Siak dapat didukung berbagai pihak karena adanya peraturan yang menjadi pedoman.

“Peraturan Bupati tahun 2018 adalah acuan bersama bagi siapapun dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Siak. Banyak langkah yang dilakukan untuk mendukung inisiatif Siak Hijau,” katanya.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting Kabupaten Siak Miliki Lahan Gambut Terbesar di Sumatera, Peraturan Siak Hijau Dinilai untuk Cegah Karhutla ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmadsyah Harrofie mengatakan hasil laporan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dalam tiga hari terakhir di wilayah Pekanbaru, Siak, Kampar, Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis, menunjukkan kualitas udara di daerah itu di level baik hingga sedang.

“Dari data hotspot 30 September 2019, dengan level confidence di atas 70 persen hasilnya nihil atau tidak ada titik api. Karena itu mulai 1 Oktober 2019 semua Posko Rumah Singgah atau Posko Evakuasi Korban Asap ditutup,” ujar Ahmadsyah Harrofie di Pekanbaru, Riau, Rabu (2/10/2019) seperti dilansir Antara.

Sebelumnya pada 23 September lalu, Pemprov Riau menetapkan status daerahnya sebagai wilayah darurat pencemaran udara. Dengan keputusan itu, Pemprov telah menyiapkan sejumlah posko pengobatan bagi korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu di tingkat nasional, polisi telah menetapkan 323 orang dan 11 korporasi sebagai tersangka penyebab karhutla. Penetapan tersangka dilakukan enam Polda yang menangani kasus karhutla, yakni Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah dan Polda Kalimantan Selatan.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Fadil Imran mengatakan penetapan tersangka itu berawal dari 281 laporan polisi yang masuk.

“Terhadap area [karhutla] tersebut kami beri police line. Kami olah TKP, turun dengan ahli, KLHK, penyidik. Terhadap area terbakar yang sudah dinyatakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan walaupun akan turun musim hujan, penegakan hukum tidak berhenti,” kata Fadil.

Secara keseluruhan, KLHK menyampaikan telah menyegel lahan-lahan milik 62 perusahaan yang terbakar dan mengakibatkan karhutla hingga Minggu (29/9/2019).

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rasio Ridho Sani alias Roy menyatakan dari daftar itu ada 20 perusahaan asing. Dari data yang dipaparkan KLHK, ada sembilan perusahaan asal Singapura, enam perusahaan Malaysia, satu perusahaan Hong Kong, dan empat perusahaan asing yang tak disebutkan asal negaranya.

Lahan yang terbakar tercatat sebagian besar adalah perkebunan sawit. Lahan-lahan itu tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatra Selatan.

Sementara itu, ada 44 perusahaan lainnya yang berstatus penanaman modal dalam negeri (PMDN). Meski begitu Roy menyatakan ada beberapa di antaranya yang dipimpin oleh warga negara Singapura dan Malaysia.

Ada sebanyak 328.724 hektare lahan terbakar sepanjang 2019. BNPB mencatat ada 919.516 orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena karhutla. Mereka juga menaksir kerugian berkisar di angka Rp66,3 miliar.

Sumber : Antara
Editor : Afrijon

Posting Status Darurat Pencemaran Udara Karhutla Resmi Dicabut Pemprov Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Pada 16 September 2019, Gakkum KLHK merilis telah menyegel 10 konsesi korporasi diduga penyebeb kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Perusahaan yang disegel adalah PT RSS, PT SBP, PT SR, PT THIP, PT TKWL, PT RAPP, PT SRL, PT GSM, PT AP dan PT TI. “Penetapan tersangka ini wujud keadilan bagi warga Riau,” kata Made Ali, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) kemarin.

Selain menetapkan sebagai tersangka, Jikalahari meminta KLHK tidak menyerahkan penyidikan 10 korporasi kepada Polda Riau.

“Polda Riau memiliki catatan buruk saat menangani kasus kebakaran hutan dan lahan di areal korporasi,” kata Made.

Per September 2019, Polda Riau baru menetapkan dua korporasi yaitu PT SSS dan PT Adei Plantation and Industry, dan menetapkan 53 individu sebagai tersangka. “Ini pesan bahwa Polda Riau hanya punya kemampuan menetapkan individu,” sambungnya.

Alasan Jikalahari mendesak Gakkum KLHK tidak menyerahkan korporasi kepada Polda Riau karena memiliki track record buruk dalam penanganan kasus kebakaran kehutanan khususnya yang melibatkan korporasi.

Pertama, Polda Riau menerbitkan SP3 15 korporasi tersangka pembakar hutan dan lahan 2015, perusahaannya adalah, PT. Bina Daya Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Industri, PT Sumatera Riang Lestari, PT Alam Sari Lestari, PT Rimba Lazuardi, PT Suntara Gaja Pati, PT KUD  Bina Jaya Langgam, PT Pan United, PT Siak Raya Timber, PT Hutani Sola Lestari, PT Parawira, PT Riau Jaya Utama, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Dexter Timber Perkasa dan PT Ruas Utama Jaya.

Kedua, 49 korporasi (29 korporasi HTI dan 20 korporasi sawit) diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan pada 2014 – 2016 yang dilaporkan ke Polda Riau pada 18 November 2016 juga belum ada perkembangannya sampai saat ini.

Sedangkan KLHK sudah memiliki prestasi menindak korporasi pembakar hutan dan lahan walaupun hanya berani terhadap korporasi sawit. Pada 2013 – 2014 Gakkum KLHK (dulu Kementerian lingkungan Hidup) menetapkan 10 korporasi HTI dan sawit sebagai tersangka pelaku pembakar hutan dan lahan, yaitu:

PT Ruas Utama Jaya, PT Bukit Batu Hutani Alam, PT Suntara Gajapati, PT Sakato Pratama Makmur, PT Sumatera Riang Lestari (HTI), PT Teguh Karsa Wanalestari, PT Bhumireksa Nusasejati dan PT Langgam inti Hibrindo, PT Triomas Forestry Development Indonesia (TFDI) dan PT JJP (Sawit). Total luas areal terbakar pada 2013 – 2014 mencapai 6.769 ha di atas lahan gambut.

“Dan tidak ada SP3 diterbitkan oleh Gakkum KLHK,” kata Made Ali.

Dari 10 korporasi, baru PT Triomas FDI dan PT Jatim Jaya Perkasa yang naik ke persidangan dan terbukti bersalah. Pada Agustus 2017, Majelis Hakim PN Rokan Hilir juga memvonis bersalah PT Jatim Jaya Perkasa membayar denda Rp 1 miliar dengan catatan, jika denda tidak dibayarkan, aset PT JJP akan disita dan dilelang untuk membayar denda dan Pada Oktober 2018 PT Triomas FDI di vonis bersalah harus membayar denda Rp 1 miliar, pidana tambahan Rp 13 miliar untuk membayar ganti rugi kerusakan lingkungan.

“Penindakan kasus karhutla oleh korporasi yang di segel Gakkum KLHK harus tetap ditindaklanjuti dan segera ditetapkan sebagai tersangka untuk memberikn efek jera. Selain itu selama ini perkara korporasi yang ditangani oleh Gakkum KLHK terbukti sampai vonis ke pengadilan dan tidak ada yg dihentikan.” Kata Made.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting Jikalahari Minta KLHK tidak Serahkan Kasus Karhutla 10 Korporasi kepada Polda Riau, Alasannya! ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 ter tanggal Jumat (27/9/2019). Surat itu ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S.

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja dimutasi jadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Posisinya diganti oleh Irjen Paulus Waterpau.

Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Posisinya akan diganti oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Selain itu, Kapolda Sultra Brigjen Irianto dimutasi jadi Irwil III Itwasum Polri. Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Merdisyam.

3 Daerah Bermasalah

Seperti diketahui, wilayah Riau, Sultra, dan Papua tengah menjadi sorotan. Di wilayah Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan (Kahutla).

Karhutla itu berdampak pada kabut asap parah. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelumnya sempat mengancam akan mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang gagal mengatasi karhutla.

“Kalau seandainya di Polda dari penilai ada yang tidak terkendali dan tidak ada upaya maksimal apalagi penangkapan nggak ada, out. Mau Kapolda, Kapolres, Kapolsek, out. Tim sudah dibentuk dan bergerak mulai hari ini,” ujar Tito seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Novotel Pekanbaru, Riau, Senin (16/9/2019).

Sementara di Sultra, dua mahasiswa Unversitas Halu Oleo tewas usai demonstrasi menolak RUU kontroversial di gedung DPRD Sultra. Randi tewas tertembak. Sedangkan Yusuf Kardawi tewas karena terkena benda tumpul di kepala.

Gelombang protes muncul akibat kejadian itu. Salah satu tuntutan massa yakni meminta Kapolda Sultra Brigjen Irianto dicopot.

“Kami bawa tiga tuntutan untuk Kapolri yaitu meminta Kapolda Sultra dicopot dari jabatannya, usut tuntas pelaku penembakan dan meminta pelaku dihukum seberat beratnya. Tuntutan ini kami harap bisa dibawa oleh Kapolda Sulteng agar sampai di Mabes Polri,” kata Hismawan Jasmin, Korlap Aksi massa IMM Palu saat orasi, Jumat (27/9/2019).

Sedangkan di Papua, terjadi gelombang kericuhan. Teranyar kericuhan di Wamena yang menewaskan 30 orang.

“Data terakhir ada 30 jenazah dan sebagian besar sudah dikirim ke Jayapura,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe di Wamena, yang dikutip dari Antara, Rabu (25/9/2019)

Sumber : Detik
Editor : Afrijon

Posting Kapolri Copot Kapolda Riau, Papua dan Sultra ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BMKG Pekanbaru Sukisno kepada wartawan, Minggu (22/9/2019) di Pekanbaru.

“Kami sedang memantau pergerakan tersebut. Kabut asap yang dibawa dari Karhutla Jambi dan Sumatera Selatan akan bertumpuk di Riau, karena terjadi perlambatan pergerakan angin akibat pembelokan. Sehingga asap Jambi, Sumsel dan Riau sendiri berkumpul di Riau,” kata Sukisno.

Disebutkan, jumlah titik panas di Jambi mencapai 799, Sumsel 619, Riau 211, Babel 71, Lampung 43, Kepri 15, Sumbar, Bengkulu 2, dengan total hotspot Sumatera 1769. 
Sedangkan hotspot di Riau disebabkan titik panas yang ada di Inhil 68, Inhu 45, Pelalawan 36, Rohil 25, Kampar 12, Bengkalis 9, Dumai 6, Kuansing 5, Meranti 5.

Ketika disinggung kapan terjadi perubahan pergerakan angin yang membawa kabut asap meninggalkan Riau, Sukisno mengatakan sekitar akhir September atau awal Oktober 2019.

“Akan terjadi perubahan pergerakan pada waktu-waktu itu. Dan biasanya akan diikuti oleh musim hujan. Kita doakan saja semoga kondisi daerah Riau dan negara kita cepat pulih kembali,” jelas Sukisno lagi.

Sumber : MCR
Editor : Afrijon

Posting Kebakaran di Jambi Semakin Parah, Kabut Asap Menuju ke Riau Dibawa Angin Tenggara-Selatan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Ibunda Fikri, Sari Andestema mengeluhkan dari dampak asap yang menyebabkan anaknya jatuh sakit. Fikri mengalami iritasi mata, akibat pertikel yang terbawa oleh Karhutla di wilayahnya. Apalagi saat kejadiah, asap memang lebih pekat dari biasanya dan bahkan sampai masuk rumah.

“Anak saya dirawat dari hari Senin kemarin, kata dokter salah satu penyebabnya dampak dari asap yang mengakibatkan mata kering, dan membuat kornea matanya lecet bisa juga bakteri dan lainnnya,” kata Sari, Jumat (13/09/2019).

Sampai sekarang sudah 5 hari Fikri dirawat di Rumah Sakit Siloam Jambi dengan mata terperban diduga kornea sepasang bola matanya terluka. “Hari ke 1 dan ke 2, air mata yang keluar masih normal,” terangnya.

Tapi, masuk hari ke 3 dan ke 4 air mata yang keluar sudah bercampur darah, Fikri sudah tidak bisa menahan perihnya setiap efek obat yang disuntikan hilang dan Fikri mulai mengeluh sakit.

“Obat yang diberikan bukan lagi oral, tapi melalui suntikan dan infus, dosisnya pun mulai dinaikan,” jelasnya.

Mata Fikri sudah tak kuat untuk menahan asap, yang setiap hari semakin pekat. Akhirnya kornea matanya luka, mengakibatkan padangannya kabur dan matanya mengalami gangguan penglihatan sehingga harus dirawat.
“Semoga hujan segera turun biar semuanya cepat berlalu,” tutur Ibunda Fikri.

Ia berharap tidak ada lagi korban dari dampak asap Karhutla, yang terjadi khususnya di daerah Tanjabtim. Pesan dari Ibunda Fikri, agar anak-anak diusahakan untuk memakai kaca mata dan masker serta diusahakan anak-anak tidak bermain diluar ruangan.

“Kabut asap didaerah saya sudah sangat berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawa, asapnya sudah mengandung partikel-partikel beracun,” ungkapnya.

Menurutnya jika nanti anaknya sudah sehat, belum boleh dipulangkan dulu ke Sabak sebelum asap hilang.
“Kalau asap sudah hilang, baru boleh pulang, sebab mata Fikri sudah terinfeksi asap dari dampak Karhutla,” pungkasnya.

Sumber : Jamberita
Editor : Afrijon

Posting Derita Bocah SD di Jambi Alami Iritasi Mata Akibat Kabut Asap Karhutla ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Faktor cuaca, hingga ulah oknum yang tidak bertanggung jawab pun menjadi penyebabnya. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan dampak yang buruk, seperti pencemaran udara, menyebabkan penyakit pernapasan, hingga menyebabkan kerugian ekologi karena hutan yang terbakar.

Dilansir laman Akurat.co, berikut 4 peristiwa karhutla terparah yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Tahun 1997

Pada tahun 1997 silam, karhutla terparah juga pernah melanda sejumlah wilayah Sumatera, Riau, dan juga Kalimantan. Peristiwa yang terjadi selama tujuh bulan yakni dari bulan Juli 1997 hingga Februari 1998 tersebut merupakan kejadian terparah sepanjang sejarah. Di mana asap akibat kebakaran tersebut dirasakan oleh negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, hingga sebagian negara di Australia.

Kebakaran yang menghanguskan sekitar 383.870 hektare hutan tersebut memakan banyak korban. Ribuan warga harus menjalani perawatan di rumah sakit karena menderia sesak napas. Ratusan warga bahkan harus kehilangan nyawa akibat kekurangan suplai makanan dan pengobatan terhenti akibat asap.

Tak hanya itu, kejadian tersebut juga mengakibatkan sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia jatuh pada September 1997. Di mana pesawat Garuda berjenis Airbus 300, dengan kode penerbangan GA 152, yang mengangkut penumpang serta kru pesawat berjumlah 234 orang tersebut jatuh di ladang milik warga Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa tersebut bahkan menewaskan seluruh penumpang dan kru pesawat Garuda.

2. Tahun 2013

Kebakaran hutan terparah lainnya juga pernah terjadi di tahun 2013. Di mana peristiwa yang setrjadi hampir lebih dari satu bulan lamanya tersebut menyebabkan bencana kabut asap di Asia Tenggara. Tak hanya itu, angka pencemaran udara pun juga berada di atas tingkat konsentrasi yakni 800 hingga mencapai 900 polutan standard indeks (PSI).

Upaya pemadaman api pun dilakukan cukup lama. Pasalnya, sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan kedalaman mencapai lima meter. Sehingga sangat menyulitkan para petugas. Berbagai cara pun akhirnya dilakukan, termasuk dengan cara waterbombing hingga memodifikasi cuaca.

3. Tahun 2015

Di tahun 2015, Indonesia kembali mengalami kebakaran hutan di wilayah Sumatera, Riau, dan Kalimantan. Peristiwa yang terjadi sejak bulan Juni hingga Oktober 2015 tersebut juga termasuk kejadian karhutla terparah. Di mana tercatat sebanyak 28 juta jiwa terdampak, 19 orang meninggal, serta hampir 500 ribu orang mengalami gangguan pernapasan yakni mengalami infeksi saluran pernapasan atau ISPA.

Berbagai upaya untuk memadamkan api pun sudah dilakukan oleh pemerintah. Seperti pemadaman darat, membuat hujan buatan, hingga waterbombing lewat udara. Selain di Indonesia, asap dari karhutla tersebut juga dirasakan hingga ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam.

4. Tahun 2019

Sebanyak enam provinsi di Indonesia mengalami karhutla di tahun 2019. Di antaranya adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kejadian tersebut juga merupakan yang terparah. Karena, menyebabkan sejumlah aktivitas masyarakat lumpuh, sekolah diliburkan, bahkan sejumlah penerbangan pun terpakasa tertunda. Selain itu, Indeks Standar Pencemar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa wilayah bahkan mencapai level berbahaya.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia di tahun 2019 mencapai 328.722 hektare. Tak hanya merugikan masyarakat, karhutla juga mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian ekologi, yakni hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna pada daerah yang terbakar.

Sumber : Akurat
Editor : Afrijon

Posting Korban Ratusan Nyawa, Ini 4 Peristiwa Kebakaran Hutan Terparah di Indonesia ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Mengutip dari BBC News Indonesia, Sabtu (21/9/2019), seperti diberitakan beberapa media Malaysia, Perdana Menteri Mahathir Mohamad menanyakan alasan Indonesia tidak mau menerima bantuan Malaysia memadamkan karhutla.

Asap dari kebakaran hutan, yang terjadi di enam provinsi di Indonesia, telah menyeberang ke Malaysia dan Singapura hingga mengganggu aktivitas masyarakat di sana. Sebelumnya, Singapura juga mengklaim sudah menawarkan bantuan ke Indonesia.

“Ah Gitu Saja Minta Bantuan”

Dalam akun Facebook resminya, Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air Singapura Masagos Zulkifli mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk menawarkan bantuan memadamkan api karhutla.

“Kami telah menawarkan bantuan teknis pemadaman kebakaran ke Indonesia dan siap membantu jika diminta oleh Pemerintah Indonesia, seperti yang kami lakukan pada tahun 2015,” ungkap Zulfikli.

Meski begitu, Juru Bicara KLHK Jati Witjaksono mengatakan Indonesia sedang menjaga martabat dengan tidak meminta bantuan negara lain.

“Semua sudah gerak. Nanti kalau kita minta bantuan, kita dilecehkan lagi, ‘Ah gitu saja minta bantuan.’ Makanya kita menjaga harkat dan martabat negara kita. Kita kan malu kalau minta bantuan negara lain,” ujarnya kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lain adalah pihak dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas (Agreement on Transboundary Haze Pollution) yang ditandatangani pada 2002.

Dalam perjanjian itu disebut bahwa negara yang membutuhkan bantuan memadamkan api akibat karhutla, bisa meminta bantuan negara anggota ASEAN lainnya yang bersedia membantu.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan mengatakan hingga kini dirinya belum mendapat informasi lebih lanjut tentang tawaran resmi Singapura dan Malaysia unduk memadamkan karhutla.

Ia menegaskan Indonesia bukannya menolak bantuan dari negara tetangga, tapi sedang mempertimbangkan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan.

Indonesia, ujar Abetnego, tidak memiliki masalah terkait jumlah pemadam kebakaran, peralatan, maupun pendanaan.

Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 9.000 personel untuk memadamkan api di lebih dari 2.000 titik panas di sejumlah daerah di Pulau Kalimantan dan Sumatera.

“Kesulitan kita itu terkait titik-titik yang terbakar dan ketersediaan air dibandingkan dengan magnitudo kebakaran yang ada,” kata Abetnego.

Faktor kemarau, tambah dia, telah membuat sumber air di sejumlah wilayah mengering dan menghambat proses pemadaman.

Abetnego menyebut menambah jumlah personel tidak akan efektif dalam kondisi seperti itu, justru bisa membahayakan keselamatan. Ia mengatakan segera menemui pihak Kedutaan Singapura untuk membicarakan hal ini.

Direktur Kerja Sama Sosial dan Budaya ASEAN (KSBA) Kementerian Luar Negeri, Riaz JP Saehu, mengatakan bantuan biasanya baru diminta kalau Presiden RI menyatakan keadaan bencana tertentu, seperti yang terjadi di Palu.

“Kalau tidak ada pernyataan resmi Presiden kan itu masih bisa ditangani secara nasional,” ujarnya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Yeo Bee Yin telah memberi sinyal akan menempuh langkah diplomatik untuk mencari solusi masalah kebakaran hutan yang terus terjadi selama 20 tahun terakhir.

“Saya akan mengadakan panggilan konferensi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN untuk mengungkapkan pandangan kami. Kami berharap akan ada mekanisme yang efektif dalam level ASEAN sehingga kami dapat bekerja sama dan mencari solusi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters.

Di sisi lain, Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana mengatakan hal terpenting saat ini adalah pengakuan Indonesia bahwa kondisi sekrang sudah darurat.

“Setelah itu baru bisa menentukan apakah Indonesia butuh bantuan negara lain atau tidak. Kan enggak mungkin secara regulasi kita minta atau menerima (bantuan) tanpa kita menyatakan kondisinya sudah cukup darurat,” katanya.

Wahyu mengatakan, meski efek asap kebarakan sudah membuat kualitas udara di sejumlah daerah melebihi batas normal, pemerintah cenderung memungkiri situasi darurat tersebut.

Seharusnya, kata dia, pemerintah melihat solusi mitigasi dampak kebakaran hutan tidak sebatas pemadaman, tapi kemampuan tanggap darurat dalam menangani dampak bencana.

“Misalnya, seberapa besar jangkauan kita terhadap semua korban asap, baik penyediaan rumah sakit dan penggratisan (layanan kesehatan),” ujarnya.

Sementara itu, keengganan Indonesia menerima bantuan negara lain dikritik warga Malaysia.

“Mereka punya masalah yang lebih besar daripada yang bisa mereka tangani. Negara tetangga menawarkan bantuan dan Anda mengatakan tidak menginginkannya.”

“Jadi saya pikir ada sedikit rasa kebanggaan nasional yang salah di sini dan saya pikir ini adalah situasi ‘di mana semua harus terlibat’. Kita bersatu. Itulah ASEAN,” kata Nithi Nesadurai, presiden Perkumpulan Perlindungan Lingkungan Malaysia, seperti dikutip dari Reuters.

Sumber : BBC
Editor : Afrijon

Posting Tak Ingin Dilecehkan, Indonesia Tolak Bantuan Singapura – Malaysia Atasi Karhutla ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Sebanyak 65 petugas dari Pemprov DKI sebelumnya ditolak oleh Pemprov Riau.

Saat ini kondisi di Palangkaraya tergolong berat dan masih membutuhkan bantuan untuk pemadaman.

“Per tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Dan yang mengarahkan adalah Kementerian Dalam Negeri,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2019).

Terkait bantuan 65 tenaga yang ditolak oleh Pemprov Riau, Anies menyebut, memang sedari awal Pemprov DKI tidak langsung mengirimkan bantuan ke sana.

Mekanismenya, bantuan dari Pemprov ditangani oleh Kemendagri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kami kan enggak kirimkan ke sana, kita kirimnya ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat yang kirim ke sana. Jadi memang koordinasinya dengan kemendagri,” ujar Anies.

Sumber : Kompas
Editor : Afrijon

Posting Ditolak Pemprov Riau, Bantuan dari DKI Padamkan Karhutla Dialihkan ke Kalimantan Tengah ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Janji itu disampaikan Syamsuar kepada ribuan mahasiswa yag berunjuk rasa di depan kantor Gubernur, Jumat (20/9/2019) sore.

“Sesuai kewenangan, kalau ada perusahaan yang terbukti membakar lahan akan kami bekukan izin lingkungannya. Kalau untuk mencabut izin itu kewenangan pusat,” ujar Syamsuar.

Syamsuar datang menemui massa pedemo dari Universitas Riau (Unri) dan Universitas Muhammadiyah Riau (Umri). Syamsuar mengaku telah menyusun beberapa strategi untuk menanggulangi, mengatasi dan menindak tegas para pelaku yang menyebabkan karhutla.

Sebagai Komandan Satgas Karhutla, Syamsuar juga memantau dan memasang police line di lahan bekas terbakar agar tidak ditanami sekelompok orang.

“Terhadap orang yang menamam tanaman di lahan bekas terbakar yang sudah dipasang police line, akan diduga sebagai pembakar dan dimintai keterangannya,” tegas Syamsuar.

Sedangkan langkah pencegahan, Syamsuar berjanji memberikan bantuan alat berat ekskavator di setiap kecamatan yang dinilai rawan terjadi karhutla.

“Ekskavator itu supaya tidak ada lagi yang membuka lahan dengan membakar dan mudah menanggulangi apabila ada kebakaran dengan membuat sekat pemisah api agar tidak menjalar,” ucap Syamsuar.

Syamsuar dan anak buahnya juga akan melakukan penelitian dan pengembangan untuk membudidayakan tanaman yang ramah gambut. Sebab, sebagian besar lahan yang terbakar berkonstur gambut.

“Budidaya tanaman gambut tentunya melalui badan restorasi gambut. Akan diteliti, apa yang cocok di tanam di gambut supaya tidak terbakar,” kata Syamsuar.

Sumber : Merdeka
Editor : Afrijon

Posting Temui Mahasiswa Demo, Gubri Syamsuar Janji Bekukan Izin Perusahaan Pembakar Lahan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Hal itu kata Iqbal berdasarkan pemantauannya langsung di Pekanbaru, Riau saat mendampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian ke lokasi asap.

“Di sana situasi sebenarnya di Pekanbaru dan sekitarnya, setelah pukul 11.12 WIB semua clear langit biru nampak, artinya tidak seutuhnya benar apa yang disampaikan media,” kata Iqbal di Mabes Polri, Jumat (20/9/2019).

Iqbal mengatakan, masyarakat pun sudah bisa leluasa beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak yang sebelumnya diliburkan kini sudah kembali ke sekolah.

“Seluruh masyarakat beraktivitas seperti biasa yang sekolah, yang beribadah berekonomi, bahkan sampai malam keluar di taman-taman banyak ramai. Jadi tidak seutuhnya benar bahwa asap itu sangat darurat disitu di Pekanbaru,” ungkapnya.

Namun demikian, kata dia, kondisi itu baru terlihat di Pekanbaru. Untuk wilayah lainnya seperti di Kalimantan pihaknya belum bisa memastikan langsung hal tersebut. “Saya belum mengecek di daerah lain ya saya kira itu,” tuturnya.

Iqbal mengklaim, bahwa sejauh ini penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan sudah efektif.

“Kan bisa lihat publik 249 (jadi tersangka) loh, banyak korporasi dan ini akan terus di dalami dan progres tidak nutup kemungkinan ada tersangka baru dan pasal baru, ada beberapa oknum yang akan kita temukan ketika penyidik andalan Mabes dikirim ke sana dan dipimpin direktur berpangkat bintang 1 Pak Fadli disitu udah satu minggu,” ujarnya.

Sumber : Merdeka
Editor : Afrijon

Posting Mabes Polri Sebut Asap di Pekanbaru Sudah Baik dan Langit Terlihat Biru, Penanganan Karhutla Efektif ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Mahathir melansir Free Malay Today, Jumat (20/9/2019) mengatakan, Malaysia telah menawarkan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan di Indonesia karena memiliki peralatan pengeboman air.

Ketika ditanya di sebuah konferensi pers mengapa Jokowi, tidak mau menerima tawaran bantuan Malaysia, Mahathir berkata, “Saya tidak tahu mengapa.”

“Tanya (Jokowi), mengapa kamu tidak mau menerima bantuan kami? Kalau saya belum pernah bertanya. “Mengapa kamu tidak bertanya (Jokowi)?” tanya Mahathir kepada wartawan.

Saat ditanya bagaimana Malaysia akan mengatasi masalah asap kebakaran hutan, Mahahtir berharap semoga terjadi hujan.

“Kami berdoa semoga hujan. Kami mencoba melakukan penyemaian awan (modifikasi cuaca) dan meminta orang mengenakan masker,” kata dia. 

Sumber : Okezone
Editor : Afrijon

Posting PM Mahathir Bingung, Jokowi Tolak Bantuan Malaysia untuk Atasi Kebakaran Hutan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.