JAKARTA (Infosiak.com) – Pemilu serentak 17 April 2019 telah memakan korban para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang kelelahan sampai meninggal dunia. Demikian juga korban dari aparat keamanan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai ada beban kerja tak wajar diterima para petugas KPPS.
“Insentif untuk KPPS bisa dikatakan sangat minim ditambah lagi tidak ada jaminan terhadap asuransi kesehatan ataupun kematian akibat beban kerja yang cenderung tidak manusiawi dari sisi durasi kerja,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni Sabtu (20/4/2019).
Menurut Titi, KPU seharusnya mengalokasikan insentif asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi para KPPS. Sebab, skema pemilu serentak dengan lima surat suara memang tidak kompatibel dengan kapasitas beban yang harus ditanggung pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu.
“Ini tidak sepadan dengan kemampuan dan daya tahan kerja petugas supaya bisa bekerja efektif dan profesional. Makanya, sedari awal yang kami usulkan bukan pemilu borongan lima surat suara,” kritik Titi.
Titi menyarankan, formula terbaik untuk Pemilu serentak nasional adalah dengan memilih presiden, DPR, dan DPD. Lalu pemilu serentak daerah DPRD Provinsi, DRPD Kab/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Jeda jaraknya adalah 2,5 tahun atau 30 bulan tiap penyelenggaraannya.
Dengan demikian, lanjut Titi, distribusi beban kerja menjadi lebih rasional, partai politik serta pemilih juga lebih mudah beradaptasi.
Solusi lain, kata Titi, dengan teknis pungut hitung yang semestinya bisa dibuat lebih sederhana dengan mengurangi berbagai beban pengisian formulir yang menurut Titi terlalu banyak.
“Jadi saya kira rekapitulasi elektronik menjadi sebuah keniscayaan. Selain bisa membuat hasil lebih cepat tersaji,” jelas dia.
Terakhir, alokasi kursi di daerah pemilihan menurut Titi perlu dilakukan. Sebab, pemilih bisa dapat lebih rasional mengenali para calon legislatif dan beban penghitungan untuk KPPS bisa dijaga lebih wajar dan proporsional.
Sementara ini, data KPU mencatat ada empat orang petugas KPPS meninggal dunia yakni Agus Susanto (40) di TPS 04 Kelurahan Tlogomas, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.
Kemudian di Kabupaten Tasikmalaya yakni Supriyanto (54) TPS 11 Kampung Ciburaleng, Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang dan Jeje (60) TPS 02 Kampung Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras. Selain itu, Deden Damanhuri di TPS 03 Cipeundeuy, Bojong, Purwakarta, Jawa Barat yang meninggal dunia saat bertugas.
Selain itu ada Rusdiono (60), petugas KPPS di TPS 97, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor yang meninggal dunia setelah tak sadarkan diri usai mengantar surat suara ke kantor kecamatan pada Kamis malam.
Sebelumnya, Ketua KPPS bernama Jaenal meninggal dunia setelah sempat pingsan usai melakukan pengecekan TPS 09 di Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Rabu, 17 April 2019.
Sumber : Liputan6
Edditor : Afrijon
