BIROKRASI (Infosiak.com) – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Padang, Sumatera Barat, membahas banyak masalah, diantaranya membahas masalah penghapusan pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko).
Mengutip Gopos.id–jaringan Suara.com, dalam pertemuan yang dihadiri 98 Wali Kota di Indonesia tersebut, Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengangkat masalah tenaga honorer.
Menurut Marten Taha, tenaga honorer banyak membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer dapat ditangguhkan.
“Di Kota Gorontalo ada sebanyak 4.072 tenaga honorer. Kasihan mereka bila penghapusan tenaga honorer diberlakukan. Mereka sudah mengabdi dan melayani,” ungkap Marten Taha.
Marten Taha yang juga Wakil Ketua APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi mengemukakan, seluruh Pemerintah Kota di Indonesia sepakat untuk menunda penghapusan tenaga honorer.
Kesepakatan itu menjadi salah satu rekomendasi hasil Rekernas XV APEKSI yang akan diajukan ke pemerintah.
Kota Gorontalo, katanya, masih mengalami kekurangan tenaga/sumber daya manusia dalam pelayanan di pendidikan, kesehatan, maupun tenaga teknis.
“Kekurangan yang ada itu selama ini ditutupi oleh keberadaan honorer. Untuk itu kita berharap pemerintah dapat menangguhkan kebijakan penghapusan honorer,” tutur Marten Taha.
Lebih lanjut Marten Taha menyampaikan, dalam Rakernas XV, APEKSI juga mendorong penciptaan komunikasi dan kolaborasi untuk pertumbuhan ekonomi.
Mendorong pemulihan yang lebih baik menyangkut dua hal penting. Yakni perbaikan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan reformasi sosial.
“APEKSI juga merekomendasikan perlunya membangun kerja sama antar daerah untuk pembangunan kolaboratif antara daerah yang kuat dan daerah,” kata Mantan Ketua Deprov Gorontalo itu.
Laporan: Redaksi
Sumber: SC
