Selama melihat dari dekat Mahkota Sultan Siak, Gubernur Riau Syamsuar tak henti hentinya berdecak kagum karena mahkota dari emas sebesar 1,8 Kg itu ditaburi berlian dan batu permata berwarna merah itu.

“Baru pertama kali saya melihat mahkota asli ini. Sungguh luar biasa pengorbanan sultan. Selain menyumbang satu triliun untuk Republik Indonesia, ternyata juga diserahkan mahkotanya di museum ini. Masih ada yang lain seperti keris dan lain lain,” ungkap gubernur sembari menyarankan agar museum untuk bersinergi dengan lembaga lainnya.

“Saya pernah melihat data tulisan sultan di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional,” ungkap Gubernur Syamsuar di sela-sela kunjungannya di Museum Nasional, kemarin di Jakarta.

Selama kunjungan di Museum Nasional, gubernur yang diterima Kepala Tatausaha Museum, Nurokhim. Gubernur dan rombongan terlihat kagum dan terharu karena bisa melihat langsung artefak yang sangat berharga karena dibalut emas dan batu permata itu.

“Pemprov Riau ingin menjadikan kebudayaan sebagai payung negeri kepariwisataan. Potensi budaya itu banyak, termasuk mahkota sultan ini,” ungkapnya.

Sumber : Riaumandiri
Editor : Afrijon

Posting Gubri Terkagum-kagum Lihat Mahkota Sultan Siak di Museum Nasional Jakarta ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Teguran Pertama ke Gubernur Syamsuar ini dilayangkan bersamaan dengan 10 Gubernur lainnya, serta 80 Bupati dan 12 Wali Kota di Indonesia. Surat tersebut sudah dikirimkan ke Pemprov Riau terhitung tanggal 1 Juli 2019 kemarin. 

“Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen OToda) Kemendagri, Akmal Malik, Rabu, 3 Juli 2019, dikutip dari situs setkab.go.id.

Ia menjelaskan, dari total 2.357 ASN harus dilakukan PTDH, di antaranya 2.259 berada di pemerintah daerah. Hingga akhir Juni 2019, 275 ASN belum diproses oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Kebanyakan ASN berkasus korupsi ada di lingkungan Pemda,” ujarnya.

Akmal merinci, dari 275 ASN belum dipecat, 33 ASN berada di Pemprov, 212 ASN di Pemkab, dan 30 ASN di Pemko. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, kepala daerah mendapat teguran tertulis pertama untuk tingkat provinsi antara lain Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Riau, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Kemudian di tingkat kabupaten yang mendapat teguran adalah Aceh Utara, Aceh Tenggara, Simuelue, Pidie, Bireuen, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Solok Selatan, Langkat, Pakpak Bharat, Dairi, Toba Samosir, Asahan, Deli Serdang, Batubara, Karo, Labuhanbatu, Padang Lawas.

Kemudian Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Tengah, Padang Sidempuan, Ogan Komering Ilir, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Lampung Utara, Mesuji, Kepahiang, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bintan, Lingga, Banggai Kepulauan, Konawe Selatan, Enrekang.

Selain itu, Jeneponto, Bone Bolango, Sumedang, Sukabumi, Pandeglang, Lembata, Sumba Timur, Manggari, Timor Tengah Utara, Kupang, Sumba Barat Daya, Lombok Utara, Sumbawa, Tana Tidung, Kapuas Hulu, Banjar, Penajam Paser Utara, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Tengah

Lalu, Pulau Taliabu, Waropen, Biak Numfor, Keeroom, Mimika, Sarmi, Kepulauan Yapen, Asmat, Boven Digoel, Jayapura, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Dogiyai, Membrano Tengah, Deiyai, Nduga, Puncak, Maybrat, Sorong, Sorong Selatan, dan Wondoma.

Sementara untuk tingkat kota, antara lain Banda Aceh, Binjai, Tanjungbalai, Medan, Cimahi, Depok, Cilegon, Kupang, Bima, Balikpapan, Jayapura, dan Sorong.

Akmal mengingatkan kepada para kepala daerah yang mendapat teguran tertulis untuk segara melakukan pemberhentian kepala ASN yang terlibat korupsi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan teguran kedua hingga kemudian sanksi bagi kepala daerah yang tak patuh.

“Nanti jika tak dijalankan dalam waktu 14 hari akan ada teguran tertulis kedua,” ujar Akmal dikonfirmasi terpisah.

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Sumber : Riauonline
Editor : Afrijon

Posting Belum Pecat PNS Korupsi, Mendagri Keluarkan Surat Peringatan ke Gubernur Syamsuar ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Seperti diketahui, salah satu target program prioritas yang ingin diwujudkan Gubri pasca dilantik pada 21 Februari lalu, yakni soal kesehatan, disamping infrastruktur serta pendidikan. 

Direktur BPJS Kesehatan Sumatera Bagian Tengah, Siswandi saat menggelar pertemuan dengan Gubri, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, beserta pihak terkait lainnya di Ruang Melati mengatakan, akan berupaya maksimal menterjemahkan dari program kesehatan yang masuk dalam visi misi Gubri saat ini.

“Kami mencoba menterjemahkan program 100 hari kerja soal BPJS dengan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Siswandi, Selasa (2/4/2019).

Ada pun terkait kritikan dari Gubri termasuk keluhan masyarakat, diakuinya baik perihal pelayanan dari BPJS sampai pada proses dari setelah mendapatkan jaminan dari kesehatan. 

“Kondisi ini memang riil masyarakat menyampaikan pengaduan. Kami masih perlu melakukan komunikasi ke seluruh masyarakat,” ujar Siswandi. 

Karena itu, Siswandi memastikan akan melakukan perbaikan pelayanan seperti yang diinginkan Gubri. Pihaknya akan berupaya maksimal untuk mewujudkannya.

Hadir juga pada kesempatan ini, pihak rumah sakit pemerintah dan swasta, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), jajaran BPJS serta berbagai undangan lainnya.

Sumber : MCR
Editor : Afrijon

Posting Dikritik Gubernur Riau Syamsuar, Ini Kata Direktur BPJS Kesehatan Sumatera Bagian Tengah ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

”Riau itu provinsi fokusnya KPK. Mengapa fokus? Karena banyak korupsi. Ada enam provinsi yang betul-betul kita awasi setiap hari,” kata dia.

Enam provinsi yang dirincikan Laode, yaitu; Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Sumut, dan Banten. “Namun, tidak berarti provinsi lain tidak jadi fokus KPK, tapi saya katakan yang enam ini fokus,” tandasnya.

Laode bercerita, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau terpilih, Syamsuar dan Edy Nasution setelah dilantik di Jakarta, menyempatkan diri mengunjungi kantor KPK.

“Saat itu disampaikan, kami tidak ada niat lagi untuk memenjarakan Gubernur (Riau). Karena jika terjadi lagi seakan pencegahannya nggak jalan. Tapi tetap saja, kalau ada (korupsi) penyidik KPK tetap memproses,” tutur Laode.

“Secara umum kita merasa, masa ada gubernur keempat (ditangkap KPK), mudah-mudahan saja tidak terjadi,” imbuhnya.

Laode menuturkan, yang bisa mengawasi gubernur, termasuk anggota dewan juga, adalah param tokoh praktisi, akademisi, dan intelektual, bersama seluruh elemen masyarakat Riau juga.

Oleh karena itu dia mewanti-wanti, jangan sampai yang mengawasi malah menjadi bagian dalam permainan korupsi. ”Kalau kita menjadi bagian dalam permainan itu, ya sudah lah Riau ini anak cucu tidak akan mendapatkan apa-apa (akibat korupsi),” ucapnya.

Laode menyebut, semua orang pada dasarnya membenci korupsi. Apalagi upaya pemberantasan juga sudah dilakukan sejak lama. Laode berharap, pemberantasan korupsi di Indonesia bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai kondisi Indonesia yang bisa bebas dari korupsi.

Untuk diketahui, tiga Gubernur Riau ditahan KPK. Mulai dari Saleh Djasit (sudah bebas, red) Rusli Zainal hingga Annas Maamun. Ketiganya terjerat kasus korupsi berbeda. Saleh terjerat kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran di masa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno. Sedangkan Rusli Zainal dan Annas Maamun, terjerat kasus suap dan korupsi pemberian izin di sektor kehutanan di Riau.

Sumber : Potretnews
Editor : Afrijon

Posting KPK : Kami tidak ada niat lagi untuk memenjarakan Gubernur Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

H Alfedri yang pernah menjabat selaku Bupati Siak selama Dua periode itu, bertekad akan melanjutkan kepemimpinan Bupati Siak periode 2016-2021 (H Syamsuar, red) yang saat ini menjabat selaku Gubernur Riau.

Pada prosesi pelantikan, juga tampak hadir mantan Bupati Siak H Arwin AS, sejumlah pejabat dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, tokoh masyarakat, tokoh adat, para penghulu, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya.

Usai melakukan prosesi pelantikan, Gubernur Riau H Syamuar dalam pidatonya mengatakan, prosedur pelaksanaan Pelantikan Bupati Siak ini telah melalui proses persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 131.14-396 Tanggal 11 Maret 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Siak Provinsi Riau.

“Pelantikan Bupati Siak saat ini, memiliki arti dan makna yang sangat luas dan strategis, dimana perpindahan tongkat estafet kepemimpinan ini sebagai sebuah proses kelanjutan pembangunan di Kabupaten Siak,” papar Syamsuar.

Menurut Syamsuar, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Siak harus menjadi fokus utama bagi Bupati Siak dan juga perangkat kerja daerahnya. Hal ini harus menjadi tanggung jawab Bupati Siak sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah untuk lancarnya proses pelayanan bagi masyarakat. Kepercayaan dan tanggungjawab yang berat ini tentunya membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari seluruh unsur masyarakat Siak.

“Doa dan dukungan segenap jajaran pemerintahan dan segenap lapisan masyarakat merupakan hal yang penting, agar tujuan pembangunan yang telah kita rencanakan dapat tercapai,” harapnya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Dilantik Gubernur Riau Syamsuar, H Alfedri Resmi Jadi Bupati Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

OPD ini mestinya malu. Karena dengan satu Kantor Camat di Siak saja, masih kecil angka satu juta yang dikumpulkan dari instansi pemerintah berlabel Provinsi Riau tersebut.

“Ada satu dinas zakat dari kantornya hanya Rp1 juta. Ini lawan kantor camat di Siak malu. Di kantor sekolah saja tidak ada yang menyetor zakat Rp1 juta. Begitu lah lemahnya kesadaran membayar zakat,” sindir Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, pada acara sosialisasi zakat kepada Aparatur Sipil Negara, ASN di lingkungan Pemprov Riau, di Masjid Raya An-Nur Riau, Jumat (8/3/2019).

Bahkan menurut Gubri, untuk satu sekolah di Siak, kabupaten yang pernah dipimpinnya selama dua periode tidak pernah menyetorkan uang zakatnya sebesar Rp1 juta itu.

Orang nomor satu di Riau ini pun menyebut, persoalannya tidak lain karena lemahnya kesadaran kewajiban membayar zakat.

“Kita patut malu, karena membayar zakat ini kewajiban. Tidak ada namanya orang membayar zakat menjadi berkurang hartanya, menjadi miskin hidupnya,” ungkap Syamsuar lagi.

Lebih lanjut, Syamsuar juga membeberkan dari 40 OPD di lingkungan Pemprov Riau hanya 21 OPD yang mengumpulkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Kondisi ini pun lagi-lagi membuat keprihatinan Syamsuar.

Diharapkan, ke depan melalui sosialisasi zakat kepada ASN ini, kesadaran para abdi negara ini pun dapat meningkat, tapi juga bukan karena paksaan. Kalau pun ternyata ada merasa keberatan, dipersilahkan menyampaikan alasan logisnya.

Sumber : MCR
Editor : Afrijon

Posting Gubri Syamsuar Sindir OPD Malas Bayar Zakat, ‘Bikin Malu’ ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Kepala Satpol PP Riau, Zainal Z SH MSi saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya surat edaran penertiban hiburan malam dan warnet di Riau tersebut. Surat edaran tersebut tinggal menunggu tanda tangan Gubernur Riau.

“Surat edaran ini memang tinggal menunggu tanda tangan Pak Gubernur Riau Syamsuar. Setelah ditandatangani, surat edaran ini nantinya diteruskan kepada bupati/walikota di Riau untuk dilakukan penertiban bersama Satpol PP dan penegak hukum,” kata Zainal, Minggu (3/3/2019).

Melansir laman Goriau, Syamsuar mengungkapkan penertiban hiburan malam dan warnet di Riau diyakininya perlu dilakukan karena banyak yang menyalahi aturan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan.

“Banyak laporan yang masuk ke kami, kalau hiburan malam diduga jadi tempat peredaran narkoba. Begitu juga dengan warnet. Banyaj anak-anak yang main di warnet hingga pagi hari dan diduga bisa mengakses situs-situs pornografi,” ungkap mantan Bupati Siak dua periode.

Selain memerintahkan Satpol PP untuk melakukan pengawasan surat edaran tersebut, Syamsuar juga meminta Wakil Gubernur Riau Edy Nasution memantau secara langsung penertiban tersebut.

“Pak Edy (Wagubri) lebih berpengalaman dalam penertiban ini. Apalagi beliau pernah menjabat sebagai Komandan Korem 031/Wirabima. Tentunya sudah memiliki jaringan yang lebih besar dan berpengalaman,” kata Syamsuar.

Syamsuar menegaskan, kalau dirinya hanya menjalani aturan yang berlaku. Karena itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan melawan hukum. perlu diterapkan aturan yang sudah ada melalui penegasan surat edaran yang akan ditandatanganinya.

“Aturan sudah jelas dan perlu diikuti oleh pelaku usaha hiburan malam dan warnet. Kalau melanggar aturan, tentunya tindakan selanjutnya seusai aturan yang berlaku. Kalau perlu ditutup dan sesuai aturan akan kita lakukan,” jelas Syamsuar.

Sumber : Goriau
Editor : Afrijon

Posting Gubri Keluarkan SE Tertibkan Tempat Hiburan dan Warnet, Syamsuar: Kalau perlu di… ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Sebagai seorang pejabat negara, sudah menjadi hal wajar jika mendapat fasilitas istimewa. Begitu juga dengan gubernur. Syamsuar mengaku kaget ketika dirinya mengetahui mendapat fasilitas mobil dinas hingga lima unit.

Terkait fasilitas ini, ia sudah menyampaikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikatakan olehnya saat berada di Posko Satgas Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

“Saya kaget juga, sampai ada lima mobil dinas,” kata Syamsuar dilansir dari Detik pada Rabu (27/2). “Kemarin kita ada kegiatan sama KPK, saya sampaikan ke mereka, kalau ada mobil dinas Gubernur Riau sampai lima.”

Kelima mobil dinas tersebut terdiri dari Toyota Royal Saloon, Landcruiser, Toyota Innova, jeep, dan Alphard. Semua mobil itu adalah bekas dari gubernur yang menjabat sebelumnya.

Mantan Ketua PSSI Kabupaten Siak tersebut mengatakan akan menata aset terlebih dahulu seperti yang disarankan oleh KPK. Menurutnya, lima mobil dinas terlalu banyak baginya.

“Semuanya mobil dinas bekas dari sebelumnya,” jelas Syamsuar. “Jadi saya ini akan menata aset dulu, sebagaimana saran KPK. Masak, sampai banyak begini mobil dinas.”

Salah satu dari mobil yang ada, Toyota Royal Saloon, dikatakan oleh Syamsuar sudah berusia lebih dari lima tahun. Sebab, mobil tersebut sudah digunakan sejak zaman Gubernur Rusli Zainal (RZ) yang menjabat pada periode 2008-2013. “Mobil ini mobil lama, masih zamannnya Pak RZ, bukan zaman Pak Anas,” tutur Syamsuar.

Meski demikian, ia tidak berniat untuk meminta mobil dinas yang baru. Sebab. mobil-mobil tersebut menurutnya masih layak untuk dipakai. Dari kelima mobil yang disediakan, ia hanya akan memakai tiga unit.

“Saya cuma tiga aja pakai,” ujar Syamsuar. “Yang semuanya bekas dari gubernur sebelumnya, karena semuanya masih layak.”

Ia mengatakan akan menata ulang aset daerah dengan melakukan pengecekan terhadap seluruh mobil dinas di satuan kerja. “Saya akan tata ulang ini soal aset daerah. Saya akan cek seluruh mobil dinas di satuan kerja yang ada. Ini penting karena salah satu indikator KPK dalam menilai jalannya roda pemerintahan,” tegas Syamsuar.

Sumber : Detik
Editor : Afrijon

Posting Baru Seminggu Dilantik, Gubernur Riau Syamsuar Kaget Dapat 5 Mobil Dinas ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Dalam waktu dekat kami turun ke seluruh kabupaten/kota. Mengajak para bupati dan wali kota agar menyiapkan posko darurat karhutla,” kata Syamsuar kepada Antara usai mengikuti kampanye akbar keselamatan berkendara yang diikuti 54.000 generasi muda milenial di Pekanbaru, Minggu.

Syamsuar mengatakan posko tersebut penting untuk didirikan mengingat saat ini sebagian wilayah di Riau memasuki musim kemarau/kering, sehingga, apabila terjadi kebakaran maka penanggulangannya akan lebih cepat dilakukan.

Syamsuar mengatakan bahwa tingkat akar rumput seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) yang kini menyebar di seluruh Riau juga telah siap menjaga desa dan perkampungan dari Karhutla.

“MPA sebenarnya sudah siap menghadapi kebakaran di Riau. Tapi dengan posko, kalau terjadi kebakaran, segera bisa bertindak,” ujarnya.

Lebih jauh, Syamsuar mengatakan untuk saat ini Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat tengah fokus menangani karhutla yang terjadi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Ia menjelaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah menuju dan meninjau langsung upaya pemadaman oleh tim gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, MPA dan masyarakat di pulau pesisir Selat Malaka itu.

“Panglima sudah sampaikan, akan bantu transportasi dengan dua helikopter. Ada alat damkar juga,” ujar mantan Bupati Siak itu.

Selain itu, dalam upaya pemadaman di Rupat, Syamsuar menyebut TNI siap mengirim 100 personel tambahan untuk bergabung dengan tim yang ada guna memaksimalkan upaya penanggulangan.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sedikitnya 850 hektare lahan di Riau hangus terbakar.

Wilayah yang terparah adalah pesisir Riau, yakni Bengkalis, Dumai, Rokan Hilir, Meranti dan Siak. Dari total luasan kebakaran di Riau, Bengkalis menjadi wilayah yang paling babak belur dihajar kebakaran lahan dan hutan.

BPBD Riau mencatat, lebih dari 600 hektare lahan, yang mayoritas gambut terbakar di salah satu kabupaten terkaya di Indonesia tersebut.

Pulau Rupat, Bengkalis, sebuah pulau di bibir Selat Malaka menjadi salah satu penyumbang kebakaran hebat. Lebih 200 hektare lahan di Pulau itu terbakar, dan hingga kini masih terus berupaya dipadamkan.

Bahkan, akibat masifnya kebakaran di Pulau Rupat, Kota Dumai yang secara geografis berbatasan langsung dengan Pulau itu dilanda kabut asap. Tengah pekan ini, sejumlah sekolah di Dumai meliburkan siswa-siswi dari aktivitas belajar mengajar di sekolah, akibat kondisi udara memburuk.

Sumber : Antara
Editor : Afrijon

Posting Gubernur Riau Minta Seluruh Bupati dan Walikota Dirikan Posko Siaga Karhutla ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Hal tersebut ia sampaikan dalam kata sambutan acara syukuran atas pelantikan dirinya menjadi Gubernur Riau di Jakarta Rabu lalu, 20 Februari 2019.

“Kami paham Riau ini heterogen, Riau berharap pada kami agar bisa memajukan negeri ini lebih baik lagi, mohon bantuan pak Andi Rachman sebagai sahabat kami,” ujar Bupati Siak dua periode ini, Kamis, 21 Februari 2019.

Ia dan Edy Natar, lanjut Syamsuar, berjanji akan menjalankan komitmen dengan masyarakat Riau melalui visi misi dan kebijakan yang sudah ia siapkan.

Di hadapan tokoh adat dan semua pimpinan paguyuban di LAMR tadi sore, Syamsuar berjanji tidak akan membedakan suku, agama dan lainnya antara satu sama lain, dan siap berlaku adil.

“Melalui kesempatan ini kami berharap bisa memelihara rasa satu persatuan, mari kita berdemokrasi dengan santun. Pilgubri saya sudah buktikan bisa damai bersama dengan Paslon lainnya,” ulasnya.

“Kami tidak berharap ada suasana yang tidak baik seperti menyebarkan kebencian, hoax ,dan berita bohong yang menganggu perjalanan demokrasi yang sekarang sudah baik, apalagi saat ini caleg kita akan menyampaikan ide dan gagasannya pada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Syamsuar mengatakan sebagai orang Melayu, ia akan berazam pada Adat Bersandi Syarak dan Syarak Bersandi Kitabullah dan akan menjadikan hal tesebut sebagai pedomannya nanti.

Apabila nantinya terdapat kesilapan, Syamsuar memohon itu bisa diisi dengan kritikan yang membangun, karena pada saat ini masih banyak permasalahan yang patut diselesaikan.

“Tentu dengan harapan setelah kami dipercaya, mudah-mudahan akan mendapat dukungan dari rekan DPRD Riau dan Forkompinda serta tokoh masyarakat Riau,” tutupnya.

Sumber : Riauonline
Editor : Afrijon

Posting Pimpin Riau 5 Tahun Kedepan, Syamsuar Janji Berlaku Adil ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Masa Jabatan 2019-2024 kepada keduanya di Istana Merdeka. Setelah itu, Jokowi bersama para calon gubernur dan wakil gubernur ini melakukan kirab menuju Istana Negara.

Di dalam Istana Negara, Jokowi memandu membacakan sumpah jabatan. “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Jokowi diikuti keduanya.

Dalam pemilihan gubernur, Syamsuar-Edy Nasution berhasil mengalahkan para pesaingnya dengan meraih 799.289 suara atau 38,20 persen.

Mereka mengungguli pasangan Lukman Edy-Hardianto yang meraih 369.802 suara, duet Firdaus-Rusli Effendi yang meraup 416.248 suara, dan Arsyadjuliandi ‘Andi’ Rachman-Suyatno yang memperoleh 507.187 suara.

Sumber : Tempo
Editor : Afrijon

Posting Dilantik Presiden Jokowi, Ini Suara yang Diraih Syamsuar dan Wakilnya, Edy Nasution ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Zaman pak Rusli, desa dapat bantuan. Pusat dapat, provinsi pun dapat. Sekarang kami nggak dapat, kalau dapat dari pusat, dari provinsi nggak dapat lagi,” kata salah seorang kepala desa di hadapan orang nomor satu di Riau itu di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Rabu (12/4/2017) pagi sebagaimana dilansir dari laman goriau.

Saat Andi Rachman bersiap akan memberikan jawaban melalui mikrofonnya, saat itu juga ribuan peserta rapat langsung menyoraki. “Huuuuuuuu,” seru mereka.

Sorak-menyorak sebagai bentuk kekecewaan itu pun berkali-kali terdengar disaat Andi Rachman mencoba menjelaskan program bantuan keuangan provinsi yang selama ini dikucurkannya.

“Bapak dan ibu kepala desa, setiap tahunnya provinsi selalu menyalurkan bantuan keuangan. Ada mekanismenya. Seperti Rp500 juta per desa secara berbeda, memang nggak rata,” urai Andi Rachman yang tetap saja disoraki oleh ribuan kepala desa.

Dikatakan Andi, untuk tahun 2017, Bankeu Provinsi Riau diperuntukan Kabupaten Kampar sebesar Rp15,4 miliar, Siak Rp47 miliar, Pelalawan Rp24 miliar, Rohil Rp81 miliar, Kuansing Rp40 miliar, Inhu Rp29 miliar, Bengkalis Rp45 miliar.

“Ada sebetulnya dari provinsi. Kami serahkan ke kabupaten, mereka yang menentukan. Kami hanya menentukan kriterianya,” lanjut Andi namun tetap saja disoraki peserta rapat dengan nada kecewa. ***

Posting Kecewa Kepada Gubri, Andi Rachman Berkali-kali Disoraki Ribuan Kepala Desa se-Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.