SIAK (Infosiak.com) – Sudah setahun berlalu sejak digelarnya Pemilihan Penghulu (Pilpeng) serentak tahun 2019 di Kabupaten Siak, sampai hari ini penghulu terpilih Kampung Benteng Hulu (Benhul) Sadam S.Si tak kunjung dilantik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak. Sehingga muncul anggapan dari segelintir masyarakat Kampung Benhul yang menduga bahwasanya ada skenario ketidakadilan di balik fenomena tersebut.
Sebagaimana diketahui, Sadam S.Si merupakan kandidat calon penghulu Kampung Benhul yang berhasil meraih suara terbanyak pada Pilpeng tahun 2019. Namun, pada saat digelarnya pelantikan atas penghulu terpilih tahun 2019, Sadam justeru tidak dilantik oleh Pemkab Siak, ada apa dengan Pemkab Siak?.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun Infosiak.com dari sejumlah warga Kampung Benhul, tidak dilantiknya Sadam sebagai penghulu tersebut diduga disebabkan karena adanya unsur “Kongkalikong” antara pejabat di instansi Pemkab Siak dengan salahsatu calon penghulu Kampung Benhul yang menjadi rival/lawan Sadam S.Si pada kontestasi Pilpeng. Bahkan juga diduga adanya keterlibatan pihak Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) setempat yang tidak menginginkan Sadam dilantik sebagai penghulu. Benarkah demikian?.
“Kami heran, kok Mas Sadam tak kunjung dilantik oleh Pemkab Siak, padahal dia pemenang Pilpeng Benhul yang sah, kami menduga ada pihak/oknum yang bermain dalam masalah ini, yang kemungkinan memiliki hubungan kedekatan dengan salahsatu pejabat di Pemkab Siak,” ujar warga, Sabtu (28/11/2020) siang.
Pada kesempatan yang sama, Sadam S.Si juga bercerita tentang perjuangannya menuntut keadilan dan menggugat Pemkab Siak hingga sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
“Saya hanya menuntut keadilan sebagai penghulu terpilih, bahkan saya juga sudah mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru atas ketidakadilan ini. Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Pekanbaru beberapa waktu lalu, saya dinyatakan menang dan layak untuk dilantik sebagai penghulu,” papar Sadam, kepada Infosiak.com.
Lebih jauh Sadam menuturkan, pasca menang atas gugatannya di PTUN Pekanbaru, Pemkab Siak merasa tidak puas atas keputusan tersebut, hingga pada akhirnya Pemkab Siak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan.
Lagi-lagi, dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Medan, Sadam juga dinyatakan menang, sedangkan Pemkab Siak kalah. Namun, sampai hari ini pihak Pemkab Siak mengaku belum menerima hasil putusan yang dikeluarkan oleh PT TUN Medan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Asisten I Setdakab Siak L Budhi Yuwono, yang konon dikabarkan saat ini dirinya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak.
“Hingga saat ini kita belum menerima hasil putusan PT TUN Medan. Kita akan patuh dengan putusan PT TUN, dan berharap semua pihak menerima apapun putusannya dengan lapang dada,” ujar Budhi, saat dikonfirmasi via pesan whatsapp.
Menurut informasi yang sempat beredar, tidak dilantiknya Sadam sebagai penghulu tersebut dikarenakan adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Sadam dianggap telah melakukan pelanggaran pada saat menjelang dilaksanakannya pencoblosan Pilpeng, dimana Sadam dituding membagikan bingkisan (uang, red) dan ikan serai kepada sejumlah masyarakat agar memilih dirinya pada saat pencoblosan.
Namun, semua tudingan yang ditujukan kepada Sadam tersebut akhirnya terjawab dengan keluarnya hasil putusan PTUN Pekanbaru. Dan terakhir kembali terjawab dengan keluarnya hasil putusan banding dari PT TUN Medan. Dengan demikian, masyarakat berharap agar Pemkab Siak bisa segera mengambil kebijakan dan keputusan yang adil dalam menyelesaikan perkara yang menyangkut penghulu terpilih Kampung Benhul tersebut.
Laporan: Atok
Editor: Afrijon
