SIAK, (Infosiak.com) — Aktivitas penampungan dan dugaan praktik “kencing” atau pengurangan muatan cangkang kelapa sawit secara ilegal di Kabupaten Siak, Riau, mendadak jadi sorotan tajam publik. Betapa tidak, bisnis yang diduga tanpa izin ini beroperasi secara terang-terangan di sepanjang Jalan Lintas Koto Gasib menuju Dayun, bahkan letaknya terbilang sangat dekat dengan Markas Komando (Mako) Polres Siak!
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Minggu (8/11/2026), truk-truk berbadan besar jenis tronton tampak silih berganti keluar-masuk area penampungan yang diduga milik seorang warga berinisial Simamora.
Modus operandi yang dijalankan tergolong lihai. Lokasi tersebut diduga kuat dijadikan “tempat singgah wajib” bagi mobil-mobil pengangkut cangkang yang hendak menuju kawasan Buton. Di sinilah muatan cangkang sawit dipangkas atau dikurangi sebagian, ditimbun, lalu dijual kembali demi meraup keuntungan pribadi yang menggiurkan.
Keberadaan aktivitas ilegal yang seolah tanpa hambatan ini kontan memancing reaksi keras dari masyarakat dan para pengguna jalan.
Pasalnya, lokasi penampungan berdiri tidak jauh dari pusat penegak hukum di Kabupaten Siak.
Publik pun mempertanyakan efektivitas pengawasan aparat terhadap aktivitas mencurigakan yang terang-terangan beroperasi di depan mata.
Kapolres Siak, AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, S.H., S.I.K., M.H menyebutkan bahwa apabila memang terjadi banyak pelanggaran atau kerugian di lokasi tersebut, seharusnya ada pihak atau pengusaha cangkang yang merasa dirugikan dan melapor kepada aparat penegak hukum.
Pihaknya dinilai akan bertindak optimal jika ada pihak atau pengusaha resmi yang merasa dirugikan dan membuat laporan secara resmi ke kepolisian.
“Kalau memang banyak, harusnya banyak juga pengusaha cangkang yang dirugikan, dan banyak juga yang datang melaporkan kekurangan muatan cangkang, ini satupun pengusaha cangkang tidak ada yang melapor,” ujar Kapolres Siak, seperti dilansir dari detakpos.
Kendati pihak kepolisian menunggu laporan korban, gelombang desakan dari masyarakat terus mengalir. Warga dan pengguna jalan mendesak instansi terkait—mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perizinan, hingga jajaran kepolisian—untuk tidak tinggal diam. Diharapkan aparat bersikap proaktif turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna menguji legalitas izin usaha sekaligus menghentikan potensi pelanggaran hukum yang meresahkan di Kabupaten Siak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemilik lokasi, yakni Simamora, masih belum memberikan keterangan resmi terkait legalitas izin usaha penampungan maupun aktivitas pemangkasan muatan tersebut. Ruang klarifikasi tentunya masih terbuka bagi yang bersangkutan.
Bagikan informasi ini agar mendapat perhatian lebih luas dari instansi berwenang demi menegakkan aturan yang transparan di Kabupaten Siak!
Laporan : Jhon
