PEKANBARU (Infosiak.com) – Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Riau, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menyelimuti Riau dan sekitarnya.
Bahkan hingga Rabu (18/9/2019), sejumlah penerbangan di bandar udara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru masih terganggung akibat kabut asap ini. Jarak pandang berkurang bahkan sempat menyentuh angka 500 meter saja pada Rabu pagi.
Salah satu anggota DPRD Riau dari PKB, Muhammad Adil menyayangkan pasca kunjungan Presiden Jokowi yang hingga kini kabut asap belum hilang.
Ia menilai yang dibutuhkan masyarakat bukan kunjungan Jokowi namun bagaimana agar api padam dan asap dapat segera hilang.
“Tak guna pak Jokowi turun kalau api belum juga padam, tak guna juga demo terus, toh api masih berkobar,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Ia berpendapat bahwa tidak ada cara lain selain memaksimalkan kekuatan yang ada agar asap hilang dan api padam, bisa ditambah lagi jumlah helikopter dan pesawat untuk modifikasi cuaca usaha untuk turun hujan.
“Malah lebih guna kalau dikirim 100 helikopter untuk Water Bombing daripada pak Jokowi turun ke Riau, bagaimana agar apinya padam, itu aja,” ujar Adil.
“Kalau memang tidak ada juga keseriusan pemerintah yang sudah diberikan anggaran untuk padamkan api, maka jalan satu-satunya masyarakat harus gugat Pemerintah,” jelas Adil.
Adil menilai dari pengamatannya, tim Satgas yang bekerja melakukan pemadaman api belum maksimal, hal ini lantaran terlihat masih munculnya titik api dan asap yang terus menggangu masyarakat di Riau.
“Tidak maksimal, seharusnya kalau maksimal turunkan saja 100 helikopter ke Riau, saya yakin bisa langsung padam,” jelas Adil lantang.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Riau pada Selasa (17/9/2019).
Dalam kunjungannya di Riau tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan aparat untuk bersiaga mulai dari tingkat yang paling bawah agar tidak ada kebakaran hutan lebih lanjut.
Hal tersebut dikatakan Jokowi menyikapi kondisi kabut asap yang belakangan masih mengepung beberapa wilayah di Indonesia.
“Pencegahan akan lebih efektif, pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak, tapi kalau kejadian seperti yang kita lihatat saat ini, ini udah kerja yang luar biasa”, ujar Jokowi dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi tak menampik bahwa memang sulit untuk memadamkan api di lahan gambut terlebih dengan cakupan yang luas. Menilik dari cakupan luas lokasi lahan yang terbakar, Jokowi berpandangan ini merupakan ulang dari korporate.
Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD) Riau, Edwar Sanger justru menolak bantuan personil pemadam karhutla dari Pemprov DKI Jakarta.
Ia menyatakan belum membutuhkan bantuan personel pemadam dari pemprov DKI Jakarta karena petugas pemadam karhutla di Riau masih mencukupi.
“Bukan kami tolak, tapi kami belum membutuhkan bantuan tersebut karena personel kami masih cukup untuk (menanggulangi karhutla) ini,” ucap Edwar.
Pasca kejadian tersebut, Pemprov DKI kini mengirim bantuan petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ke Kalimantan Tengah atau Palangkaraya.
Sebanyak 65 petugas kini dikirim ke Palangkaraya yang situasinya kini tergolong berat terkait karhutla dan masih membutuhkan bantukan untuk pemadaman.
“Per tadi informasinya malah diarahkan ke Kalimantan Tengah. Karena di sana kondisinya sedang berat. Dan yang mengarahkan adalah Kementerian Dalam Negeri,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (18/9/2019), dilansir dari Kompas.com.
Ia lantas bersyukur jika di Riau saat ini tak memerlukan bantuan karena sudah bisa menangani karhutla.
“Kalau kami senang sekali kalau Riau sudah bebas asap. Alhamdulillah kalau Riau sudah bebas asap, kita bersyukur,” tutupnya.
Gubernur DKI jakarta, Anies Baswedan mengatakan, pengiriman bantuan pemadam karhutla diarahkan bukan langsung diarahkan ke Pemprov Riau namun melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Kami kan enggak kirimkan ke sana, kita kirimnya ke pemerintah pusat, nanti pemerintah pusat yang kirim ke sana, jadi memang koordinasinya dengan kemendagri,” ujar Anies.
Sumber : Tribunsolo
Editor : Afrijon
