SIAK, (Infosiak.com) – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Siak “jemput bola” mengambil langkah proaktif untuk memetakan kondisi ketenagakerjaan di wilayahnya. Melalui surat resmi yang diterbitkan per 30 April 2026, Kepala Distransnaker menginstruksikan seluruh Camat se-Kabupaten Siak untuk mendata warga yang bekerja maupun yang masih mencari kerja.
Langkah tersebut diambil sebagai fondasi kebijakan berbasis data guna menekan angka pengangguran di Kabupaten Siak sepanjang tahun 2026.
Kepala Distransnaker Siak Syaifullah, S.IP mengakui bahwa selama ini validitas data tenaga kerja hingga ke tingkat kelurahan/kampung menjadi tantangan utama.
”Itu hanya pendataan saja, Di bidang PPTK (Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja). Selama ini kita sulit untuk mendapatkan data di kampung-kampung, kita banyak di Siak ini yang pengangguran,” kata Syaifullah kepada Infosiak.com, Senin (04/05/2026).
Pemerintah menghimbau perangkat kecamatan untuk meneruskan link pendataan resmi di https://bit.ly/48nXVHh hingga ke tingkat RT/RW agar masyarakat dapat terdata dengan baik.
Kebijakan itu disambut positif namun kritis oleh masyarakat. Riyanto yang merupakan warga Kecamatan Tualang menekankan pentingnya peran aktif perangkat lingkungan seperti Ketua RT dan RW.
Menurutnya, pendataan jangan hanya masif dilakukan saat momentum politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) saja.
”Warga memiliki keterbatasan akses informasi. Kami berharap RT/RW melakukan sistem door-to-door agar data yang didapat benar-benar pasti. Data atau informasi itu sangat penting bagi program pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk pemenuhan hak dasarnya, yakni hak untuk hidup layak, pekerjaan yang layak,” tutur Riyanto.
Lanjutnya, ada harapan besar masyarakat pada pendataan tersebut, data harus menunjukkan jumlah pencari kerja dalam satu keluarga sebagai indikator tingkat ekonomi. Lalu untuk program pelatihan kerja harus diiringi dengan penyaluran ke lowongan kerja yang tersedia. Kemudian dukungan penuh dari Pemkab Siak untuk membuka peluang usaha dan kerja bagi putra-putri daerah, mengingat jumlah lulusan pendidikan terus bertambah setiap tahunnya.
Rahmat yang merupakan warga Kecamatan Minas berpandangan bahwa langkah “jemput bola” melalui tingkat RT tersebut dinilai sebagai terobosan baik, namun penguatan data dinilai akan lebih maksimal jika dilakukan melalui sinkronisasi teknologi.
Salah satu inovasi yang dapat dipertimbangkan adalah kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan BPJS Ketenagakerjaan Pusat. Dengan menyinkronkan database KTP elektronik (e-KTP) domisili Siak dengan database kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah dapat melihat secara instan siapa saja warga yang aktif bekerja secara formal.
“Dari situ kita bisa melihat nomor KTP yang terdata masih bekerja dan tidak bekerja dengan nomor KTP kabupaten siak, bisa diketahui berapa jumlah pengangguran di kabupaten siak dan berapa yang sudah bekerja, sehingga bisa lebih baik lagi pendataannya. Mendapatkan data real di lapangan perihal warga yang masih mencari pekerjaan serta data yang sudah bekerja, namun tidak di lindungi BPJS Ketenagakerjaan,” kata Rahmat.
Langkah Distransnaker Siak bersurat ke para Camat itu diharapkan bukan sekadar formalitas administratif. Keberhasilan program bergantung pada sinergi antara kecepatan teknologi (melalui link pendaftaran) dan kepedulian perangkat desa dalam memvalidasi kondisi warganya di lapangan.
Dengan data yang solid, Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan mampu merumuskan solusi konkrit, baik berupa pembukaan lapangan kerja baru maupun program pemberdayaan, demi meningkatkan martabat dan kesejahteraan masyarakat tempatan.
Editor: Ika Rahman
