TUALANG, (Infosiak.com) – Suasana di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang mendadak hangat menjelang rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang akan digelar oleh DPC Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI) Kabupaten Siak di area PT Kharisma Inti Mitra Indonesia (KIMI) pada 7 April 2026.
Di tengah ketegangan tersebut, muncul sorotan terhadap kebijakan Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Sudarno yang mengeluarkan imbauan khusus bagi warganya untuk tidak ikut aksi demo yang digelar oleh SPTI.
Sudarno mengakui bahwa dirinya memang menginstruksikan perangkat desa mulai dari tingkat Dusun, RK, hingga RT untuk memantau dan mengawasi warga agar tidak terlibat dalam demo tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa langkah itu murni demi keselamatan warga.
”Itu hanya imbauan. Saya tidak mau terjadi apa-apa dengan masyarakat saya. Karena aksi ini mengerahkan banyak orang, kita khawatir terjadi chaos di lapangan,” ujar Sudarno saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (06/04/2026).
Di sisi lain, Sudarno tidak menampik adanya kekecewaan terhadap pihak perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa selama dua bulan PT KIMI beroperasi di kawasan Pelabuhan Pelindo Regional 1 Terminal Peti Kemas Perawang, pihak pemerintah kampung merasa ditinggalkan.
Baik PT Pelindo maupun PT KIMI, disebut belum pernah berkoordinasi dengan pemerintah kampung terkait operasional PT KIMI di Kampung Pinang Sebatang Timur..
Sudarno juga menyayangkan kebijakan rekrutmen perusahaan yang dinilai mengabaikan potensi lokal. “Pekerjanya tidak ada warga lokal, semuanya orang dari luar,” ungkapnya.
Keberadaan stockpile (penumpukan) cangkang sawit yang dikelola perusahaan juga menjadi perhatian karena dikategorikan sebagai limbah yang seharusnya terkomunikasi dengan baik dampaknya ke warga sekitar.
Aksi demo tersebut dipicu oleh dugaan bahwa operasional PT KIMI belum mengantongi dokumen perizinan yang lengkap. Dugaan itu diperkuat oleh pernyataan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak.
Pihak DPMPTSP menyatakan bahwa secara administratif, mereka belum menerima pemutakhiran data dari pihak Pelindo mengenai keberadaan stockpile yang dikelola PT KIMI tersebut.
Laporan: Ika Rahman
