SIAK, (Infosiak.com) Dalam upaya memperkuat kinerja birokrasi dan pelayanan publik, Wakil Bupati Siak Husni Merza melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Rabu (15/1/2025).
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sebelumnya mengalami kekosongan.
Pelantikan tersebut didasarkan pada berbagai rekomendasi dan persetujuan dari pemerintah pusat, termasuk Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Menteri Dalam Negeri.
Proses seleksi terbuka yang dilaksanakan pada 2024 menjadi dasar dari pelantikan ini, menunjukkan komitmen Kabupaten Siak dalam mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan strategis.
Wabup Husni bilang pentingnya peran pejabat yang baru dilantik dalam mendukung tugas-tugas pemerintah daerah.
“Pejabat yang telah dilantik diharapkan mampu mengoptimalkan peran, tugas, dan fungsi pelayanan publik yang prima,” ujarnya, menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya berkwlanjutan dalam meningkatkan kinerja birokrasi.
Lebih lanjut, Husni menjelaskan bahwa proses seleksi dan pelantikan ini berjalan lambat akibat adanya pemilihan kepala daerah.
Mwskipun begitu, langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap tahapan mendapatkan persetujuan tertulis sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Sebagi informasi, para pejabat yang dilantik adalah Raja Indoor Parlindungan Siregar sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah, selanjutnya Amin Soimin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Fakhrurrozi yang sebelumnya menjabata sekretaria Disdik diberi amanah sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
Ketiga pejabat ini diharapkan mampu membawa perubahan positif dalam bidang masing-masing.
Wabup Husni juga mengingatkan pentingnya peran Kepala OPD dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan ASN agar bekerja lebih efisien dan profesional. Menurutnya, hal ini selaras dengan cita-cita reformasi birokrasi dan upaya pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Peran strategis para pejabat ini sangat vital dalam menterjemahkan visi-misi kepala daerah, terutama dalam bidang pendidikan, keuangan, dan lingkungan yang menjadi fokus pembangunan ke depan,” tutup Husni.
Laporan : Jhon
