SIAK (Infosiak.com) – Seluruh kepala desa (penghulu, red) dan Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau, dikabarkan terbang ke Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak di sana. Selain diikuti oleh penghulu dan Bapekam, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Camat atau Sekretaris Camat (Sekcam) se- Kabupaten Siak.
Berdasarkan informasi yang diterima Infosiak.com, pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Siak H Alfedri M.Si, serta sejumlah pejabat dari instansi terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Siak. Kegiatan yang digelar di salah satu Hotel mewah di Banyuwangi itu berlangsung selama 4 hari yakni mulai tanggal 16 hingga 19 Oktober 2023.
Guna mendapatkan informasi pasti terkait rangkaian acara yang digelar di Kabupaten Banyuwangi itu, Infosiak.com mencoba mengkonfirmasi Kepala DPMK Kabupaten Siak Muhammad Arifin untuk dimintai penjelasan, namun saat dikonfirmasi via pesan whatsapp yang bersangkutan tak kunjung memberikan jawaban. Bahkan saat dihubungi via panggilan seluler, yang bersangkutan juga enggan untuk mengangkat Ponselnya.
Atas tidak adanya penjelasan dari Kepala DPMK Siak itu, Infosiak.com mencoba mengkonfirmasi Kepala Bidang Pemerintahan dan Keuangan Kampung (Kabid-PKK) DPMK Siak H Amzirman, dari penjelasan yang disampaikan oleh Kabid PKK DPMK Siak itu, diketahui bahwasanya kegiatan yang digelar di Kabupaten Banyuwangi tersebut berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas penghulu yang ada di wilayah Kabupaten Siak.
“Iya, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan mutu dan kapasitas para penghulu yang ada di Kabupaten Siak, termasuk dalam hal penerapan smart kampung serta pelayanan publik yang cepat dan tepat (tidak lambat, red) secara online,” jelas H Amzirman, Selasa (17/10/2023) siang, saat dikonfirmasi Infosiak.com.
Pada acara tersebut, Bupati Alfedri menyampaikan beberapa point penting terkait sistem pelayanan yang harus diterapkan di setiap kampung di Kabupaten Siak. Semua itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan layanan prima kepada masyarakat sesuai dengan program “Smart Kampung” yang digagas oleh Pemkab Siak sejak beberapa tahun yang lalu.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Siak Suroso Hadi, yang juga turut hadir pada acara/kegiatan yang digelar di Kabupaten Banyuwangi itu menyebutkan, kegiatan tersebut adalah bagian dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh seluruh penghulu se-Kabupaten Siak.
“Bimtek peningkatan kapasitas pemerintahan kampung dan study tiru program smart kampung di Desa Sukojati Kecamatan Blimbing Sari Kabupaten Banyuwangi,” terang Suroso Hadi.
Pada spanduk yang terpajang di acara tersebut, tercantum/tertera penjelasan yang bertuliskan “Selamat Belajar dan Sukses Peningkatan Kapasitas Kepala Desa se-Kabupaten Siak tahun 2023 dengan tema Study Optimalisasi Pendapatan Asli Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa”.
Meskipun pada kegiatan tersebut diisi dengan rangkaian pemaparan upaya Pemkab Siak dalam mewujudkan Smart Kampung di Kabupaten Siak. Namun kegiatan tersebut juga sempat mendapat sorotan dari sejumlah pihak yang menilai bahwasanya kegiatan tersebut terkesan seolah-olah mengandung unsur politik, karena digelar di tempat/daerah di luar Kabupaten Siak. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Umum Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS) Wan Hamzah.
“Kita sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan positif yang digelar oleh Pemkab Siak terutama dalam upaya meningkatkan mutu dan kapasitas para penghulu (kepala desa, red), karena memang kita sangat berharap seluruh penghulu di Kabupaten Siak ini memiliki kualitas dan kapasitas yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan program Pemkab Siak menuju Smart City dan Smart Kampung,” papar Wan Hamzah, kepada Infosiak.com.
Meski demikian, lanjut tokoh pemuda Siak yang juga Ketua Ormas MPKS itu, dalam hal upaya memberikan pembelajaran maupun pembahasan tentang langkah-langkah menuju smart kampung, serta bimbingan tentang tatacara pengelolaan keuangan kampung, tidak harus kegiatan tersebut digelar di luar Kabupaten Siak. Sebab bisa menimbulkan kesan seolah-olah di Kabupaten Siak tidak ada tempat untuk belajar.
“Kalau hanya sekedar untuk belajar ataupun pelatihan peningkatan kapasitas penghulu, kan bisa juga digelar di Siak ataupun di Pekanbaru dengan mendatangkan narasumber yang kompeten dari kampus-kampus yang ada di Riau, sehingga bisa lebih menghemat keluarnya biaya. Tapi kalau digelar di luar Kabupaten Siak, apalagi sampai di Pulau Jawa, seolah terkesan mubazir dan seolah-olah di Riau ini sudah tidak ada tempat untuk belajar, kan di Siak sendiri cukup banyak gedung mewah yang bisa digunakan, kenapa mesti harus ke luar daerah,” lanjut Wan Hamzah, dengan nada bertanya-tanya.
Yang lebih menyolok lagi, lanjut Wan Hamzah, kegiatan yang dihadiri Bupati Siak dan segenap penghulu itu digelar di tengah hiruk-pikuk masuknya tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu yang hanya tinggal beberapa bulan lagi.
“Inikan sekarang kita sudah berada di tahun politik, sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dan dihadiri oleh tokoh/elit politik, akan bisa menimbulkan anggapan/persepsi masyarakat bahwa kegiatan tersebut mengandung unsur politik,” tutup Ketua Umum Ormas MPKS itu.
Laporan: Atok
