SIAK (Infosiak.com) – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau Widhi Widayat mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak termasuk yang terbaik di Provinsi Riau dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Hal itu disampaikannya pada kegiatan Supervisi di Kabupaten Siak, Jum’at (29/01/2021) siang kemarin.
“Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Siak itu termasuk yang tingkat penyelesaian tindak lanjutnya tertinggi, mencapai 86 persen,” ungkapnya.
Ia bilang untuk di tingkat nasional BPK punya target tingkat penyelesaian adalah 75%. Artinya Siak sudah di atas rata-rata nasional.
Ia mengatakan bahwa BPK ingin bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) berkolaborasi dalam rangka perbaikan yang terus-terus menerus dalam tata keuangan, termasuk dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
“Saya sangat menghargai ini dan memang sangat berharap menjadi contoh juga untuk Pemda yang lain di Riau,” ucapnya.
Dalam catatannya, Widhi mengatakan bahwa Pemkab Siak 4 tahun terakhir dari 2016 hingga 2019 telah menerima opini WTP. Tapi di sisi lain ada masalah-masalah menyangkut tindak pidana korupsi.
“Ini sudah diperiksa BPK kok masih ada masalah. Clean and clear, tidak selalu begitu ketika opini WTP tidak ada masalah kecurangan. Karena yang kami nyatakan adalah soal kewajaran informasi bukan kebenaran informasi,” jelasnya.
Hal ini lanjutnya, karena ada batasan-batasan yang dihadapi oleh tim pemeriksa ketika melakukan penugasan. Meskipun BPK melakukan penugasan dalam waktu relatif panjang.
Lebih lanjut di kesempatan itu Widhi memberikan arahan-arahan dan petunjuk terkait laporan keuangan kepada pimpinan OPD Pemkab Siak.
Sementara Bupati Siak H Alfedri M.Si mengajak para pimpinan OPD untuk mematuhi kaidah-kaidah dan arahan dari Kepala BPK Perwakilan Riau.
Ia pun berharap pimpinan OPD menjelaskan ke masing-masing stafnya, baik pengelola keuangan SKPD, PPTK, Bendahara dan lain-lain.
Dirinya menuturkan bahwasanya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sedang dalam penyusunan yang berawal dari laporan keuangan masing-masing OPD.
“Kita berharap dengan adanya supervisi dan pendampingan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Riau ini tata kelola keuangan daerah kita semakin baik dan akuntabel,” pungkasnya.
Laporan: Atok
Editor: Redaksi
