Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Aliansyah SH mengatakan, Korps Adhyaksa yang ia pimpin telah menyurati Nelson terkait rencana eksekusi itu. Namun, surat yang dilayangkan hari ini tidak langsung ditujukan ke Nelson melainkan ke Ketua DPRD Siak, mengingat Nelson merupakan salah satu wakil rakyat di sana.

”Kami harap Nelson dapat kooperatif, sehingga eksekusi berjalan lancar. Kami tidak bisa eksekusi kalau terpidana belum terima,” kata dia, Senin (15/06/2020) kemarin.

Ia menjelaskan Kejaksaan Negeri Siak memiliki waktu tiga hari sebelum kembali melayangkan surat pemanggilan kedua dan ketiga. Jika tidak juga kooperatif, ia menegaskan, akan melakukan penjemputan paksa.

“Tapi kita harapkan saudara Nelson sangat kooperatif atas surat panggilan yang kita kirimkan,” tambahnya.

Nelson merupakan anggota DPRD Siak yang melenggang lewat Partai Hanura. Pada 2019 lalu, Nelson diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak dalam kasus penghasutan pengangkutan tandan buah sawit (TBS) ke salah satu perusahaan.

Dalam perkara ini, Nelson Manalu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum dengan hukuman penjara selama 1 tahun.
Putusan tersebut lebih ringan enam bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntutnya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Atas putusan itu, Nelson sempat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Riau, tapi hakim banding tetap menguatkan putusan PN Siak.

Tak hanya itu, Nelson juga membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Setali tiga uang, Hakim MA juga turut menguatkan putusan PN Siak.

Atas putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung sudah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Siak dengan nomor 288/Panmud.Pid/492 K/Pid/2019, tertanggal 19 Mei 2020 lalu.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Siak, Bangun Sagita Rambey MH, yang dikonfirmasi wartawan di Siak membenarkan sudah menerima salinan putusan MA tersebut.

“Surat MA itu kita terima sekitar sebulan lalu, 29 Mei 2020. Dan sekarang prosesnya sudah masuk ke kejaksaan untuk proses lebih lanjut,” ujar Bangun.

Dikonfirmasi terpisah, Nelson mengaku belum menerima surat tersebut sehingga dia belum mengetahui isi putusan MA. Namun demikian, ia mengaku tetap menghormati putusan itu dan akan melakukan upaya PK (Peninjauan Kembali). ”Kita tunggu saja surat tembusannya,” kata Nelson.

Terkait materi perkara, Nelson membantah terlibat dalam persoalan tersebut. Sebab menurutnya saat kejadian itu, ia tidak berada di TKP.

”Waktu kejadian itu saya tidak ada di TKP. Mereka tidak bisa menunjukan bukti foto atau video,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Nelson dijatuhi vonis setahun penjara, karena diduga terlibat kasus penghasutan secara lisan pada 2016 lalu yang diatur dalam 160 KUHP.

Kala itu ia bersama rekan-rekannya, diduga menghentikan kendaraan yang membawa TBS ke PT Guna Agung Semesta (GAS) dan mengancam sopir bahwa ia akan memecahkan kaca mobil yang akan masuk ke dalam perusahaan di Kandis.

Akibat ancaman itu, perusahaan menghentikan operasi dan mengalami kerugian. Nelson pun dilaporkan ke polisi dan menjalani proses peradilan yang dimulai pada Mei 2016 hingga vonis pada Oktober 2018 oleh PN Siak dengan hukuman setahun penjara.

Saat ini, Nelson Manalu adalah Anggota DPRD Siak dari Partai Hanura periode 2019-2024. Ia berasal dari Dapil IV, meliputi Kecamatan Kandis, Minas dan Sungai Mandau.

Sumber: Antara
Editor : Afrijon

Posting Kejari Siak Tuntut Anggota DPRD Siak Satu Tahun Penjara, Ini Kasusnya ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Anggota DPRD Siak yang hadir tersebut adalah Ketua Komisi IV Robi Cahyadi SH komisi yang membawahi Perizinan dan Ketenagakerjaan dan juga turut hadir anggota komisi II Sudarman dari partai PKS .

Kedatangan rombongan anggota DPRD Siak dan Kasi Trantib Kecamatan Koto Gasib disambut ditutupnya pintu ampang -ampang masuknya ke lokasi PT KSI yang bergerak penumpukan garam curah untuk penyumplai ke PT RAPP. Dan rombongan dewan tersebut tidak bisa diberikan akses masuk ke lokasi penumpukan garam tersebut.

Salah seorang karyawan PT KSI di hadapan anggota dewan mengatakan bahwasanya pimpinan perusahaan sedang tidak berada di tempat.

“Kami hanya pekerja dan tidak berani memberikan masuk ke lokasi,“ kata karyawan PT KSI yang mengaku sebagai karyawan gudang.

“Kita sangat menyayangkan dengan tidak bolehnya melihat lokasi gudang tersebut. Ini sudah menjadi tanda tanya kepada saya dengan perizinan yang dimiliki oleh PT KSI. Kita datang ini mau melihat izin apa yang sudah dikantongi oleh PT KSI dengan tidak dibolehnya melihat lokasi dan perizinan kita akan menentukan sikap dan mempertanyakan izin apa yang sudah dikantongi oleh PT KSI,” papar Robi Cahyadi.

Sementara itu Anggota Komisi II Sudarman mengatakan, dirinya juga sangat kecewa dengan pihak perusahaan yang tidak memberikan masuk ke lokasi penumpukan garam tersebut.

“Kita akan memberikan rekomendasi sangsi kepada pihak perusahaan dan diteruskan kepada Pemkab Siak untuk diambil tindakan tegas.”kata Politisi PKS itu.

Kasi Trantib Kecamatan Koto Gasib juga sangat menyayangan sikap dari perusahaan yang tidak memperbolehkan masuk ke areal tersebut dengan alasan yang tidak jelas.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon

Posting Sidak ke PT KSI, Dua Anggota DPRD Siak Dijegat dan Dilarang Masuk ke Lokasi ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Sebagaimana diketahui, Sujarwo yang saat ini menduduki jabatan selaku Ketua Komisi II DPRD Siak adalah anggota legislatif yang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 lalu menduduki peringkat teratas perolehan suara terbanyak dari seluruh Partai peserta Pileg. Dimana Sujarwo melenggang ke Gedung Wakil Rakyat dengan menggunakan perahu PAN.

Terkait beredarnya kabar soal namanya masuk dalam bursa calon wakil bupati Siak dari Partai Golkar tersebut, saat dikonfirmasi Infosiak.com Sujarwo dengan tegas mengatakan bahwasanya dirinya tetap komitmen mendukung pencalonan Ketua DPD PAN Siak di Pilkada Siak mendatang.

“Saya tetap komitmen mendukung pencalonan ketua DPD PAN Siak saudaraku Alfedri di Pilkada Siak mendatang. Selaku kader PAN, tidak mungkin saya akan mengkhianati PAN,” tegas Sujarwo, Jum’at (15/05/2020) siang, saat berbincang bersama Infosiak.com.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon

Posting Dikabarkan Nyebrang ke Partai Lain, Sujarwo SM: tak Mungkin Saya Khianati PAN ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Yang jelas anggaran Covid-19 sebesar Rp254 miliar itu, peruntukannya harus benar-benar tepat guna. Kalau untuk penyedian Sembako harus tepat sasaran bagi penerimanya, kalau untuk belanja APD dan obat-obatan juga harus sesuai dengan tingkat kebutuhannya,” tegas H Azmi, Senin (11/05/2020) sore, usai menggelar rapat bersama Pemkab Siak.

Disamping itu, lanjut H Azmi, untuk pembelian atau penyediaan barang yang dibutuhkan juga harus benar-benar diperinci secara cermat. Karena anggaran yang digunakan tersebut merupakan uang rakyat yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

“Bilamana dipergunakan untuk pembelian barang, gunakan untuk kebutuhan perbulan saja, nanti kalau mau habis baru dipesan lagi untuk kebutuhan perbulannya, karena mudah-mudahan pandemi Covid-19 ini bisa cepat sirna dan anggaran tersebut benar-benar efisien,” tutup Azmi.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo SM juga mengatakan, dalam hal penanganan Covid-19, Pemkab Siak sudah melakukan penggeseran terhadap anggaran-anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Siak.

“Pada rapat sore tadi, kami memintai penjelasan kepada Pemkab Siak terkait anggaran Covid-19 yang merupakan dana refocusing (penggeseran alokasi, red) dari seluruh OPD. Intinya, kita memintai penjelasan bahwa anggaran itu untuk apa-apa saja dan dimana saja,” beber Sujarwo, saat dikonfirmasi via seluler.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon

Posting Ketua Dewan H Azmi: Peruntukkan Anggaran Covid Rp254 M Harus Tepat Guna ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Peristiwa pengusiran awak media yang terjadi di Kantor DPRD Siak tersebut, tentunya sangat mengecewakan para insan pers yang bertugas di Kabupaten Siak. Apalagi, saat ini pihak Sekretariat DPRD Siak telah menjalin kerjasama/kemitraan dengan sejumlah media yang ada di Kabupaten Siak. Dimana dalam kerjasama tersebut, media-media yang sudah bekerjasama diharapkan untuk meliput serta memuat berita-berita kegiatan DPRD Siak. Lantas bagaimana jika ternyata awak media malah diusir saat hendak meliput di DPRD Siak? Aneh bukan.

“Maaf, ini rapat tertutup. Jangan diberitakan katanya Sekwan yang di wakilkan orang mengenakan baju pegawai,” ujar Rifky, salah seorang wartawan Siak, menirukan ucapan oknum yang mengusir dirinya tersebut.

Lebih lanjut Rifky menuturkan, dirinya bersama sejumlah rekan media lainnya terpaksa harus meninggalkan ruang rapat/hearing DPRD Siak akibat adanya peristiwa pengusiran yang dilakukan oleh oknum pegawai di DPRD Siak tersebut.

“Itu rapat hearing masalah anggaran Covid-19, gak boleh dipublikasikan kata mereka,” tutup Rifky.

Terkait peristiwa pengusiran wartawan yang terjadi di DPRD Siak itu, salah seorang wartawan Siak Miswanto, juga mengaku kesal dan menyayangkan atas sikap arogan yang dipertontonkan oleh salah seoran oknum yang bekerja dan mengais rezeqi di Gedung Wakil Rakyat tersebut.

“Ini sudah terlewat batas, kok bisa-bisanya mereka mengusir awak media yang sedang menjalankan tugas. Ini sudah gak bener, apalagi yang akan diliput oleh kawan-kawan wartawan ini adalah sesuatu yang sifatnya bukan rahasia, yakni masalah rapat/hearing tentang anggaran Covid-19 yang digunakan oleh Pemkab Siak,” ujar Miswanto yang akrab disapa Atok.

Laporan: Atok
Editor: Jhon

Posting Terkesan Arogan, Oknum Staf di DPRD Siak Usir Wartawan Saat Hendak Liput Agenda Hearing ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Pasca dilakukan peninjauan, Komisi II DPRD Siak berencana akan segera melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan yang bersengketa tersebut. Namun, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang saat ini melanda, maka Komisi II DPRD Siak menunda pelaksanaan pengukuran ulang hingga masa pandemi Covid-19 berakhir. Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo SM, Ahad (10/05/2020) siang, kepada Infosiak.com.

“Kami memang sudah menjadwalkan akan melakukan pengukuran ulang terhadap lahan-lahan yang hari ini menimbulkan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan. Namun, untuk saat ini terpaksa kita undur dulu waktu pelaksanaannya, mengingat masih dalam masa pandemi Covid-19. Nanti kalau pandemi Covid-19 ini sudah berakhir, kita akan langsung turun untuk melakukan pengukuran ulang,” tegas Sujarwo.

Anggota DPRD Siak dari Fraksi PAN itu juga mengatakan, terkait prihal rencana pengukuran ulang lahan yang disebutkannya itu, sebenarnya pihak DPRD Siak juga sudah membuat surat yang ditujukan kepada pihak perusahaan.

“Sebenarnya surat untuk jadwal pengukuran ulang lahan juga sudah kami kirimkan kepada perusahaan. Intinya langkah ini kami ambil agar permasalahan sengketa lahan anatara masyarakat dengan perusahaan bisa segera selesai, karena kita tau, masyarakat sangat mengharapkan permasalahan lahan ini bisa segera menemui titik terang,” tutup Sujarwo.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon

Posting Komisi II DPRD Siak Undur Pengukuran Lahan, Sujarwo: Tunggu Pandemi Covid Berakhir ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Atas adanya postingan tak senonoh yang beraroma penistaan agama tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Dapil Kandis Hendri Pangaribuan SH menegaskan, dirinya mengutuk keras atas postingan yang diunggah oleh pemilik akun berinisial RS tersebut.

“Saya sangat mengutuk keras atas apa yang telah dilakukan oleh salah seorang warga Kandis yang telah membuat postingan tak pantas di FB miliknya. Saya sangat mengutuk keras apa yang dilakukan oleh RS ini. Karena selama ini kita di Kecamatan Kandis ini hidup berdampingan dengan berbagai keberagaman,” tegas Hendri Pangaribuan, Jum’at (08/05/2020) siang, kepada Infosiak.com.

Disamping itu, dirinya juga meminta kepada aparat penegak hukum agar melakukan penindakan yang tegas terhadap oknum yang melakukan postinggan tidak senonoh di media sosial tersebut.

“Saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas hal seperti ini. Kita tak mau hal ini terjadi dan terulang lagi. Kita selama ini sudah hidup damai dalam keberagaman dan perbedaan. Itu yang sangat saya harapkan. Apalagi saat ini pemerintah tengah berupaya keras bersama-sama TNI-Polri melakukan pencegahan Virus Corona,” tutupnya.

Laporan: Atok
Editor: Afrijon

Posting Dewan Siak Hendri Pangaribuan Kutuk Postingan Penistaan Agama di FB ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Kedatangan kami kesini tak lain untuk menggali potensi bantuan yang ada di kementrian KKP untuk kita bawa ke Siak. Antara lain adalah asuransi bagi nelayan dan juga bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan serta bantuan permodalan bagi pelaku usahan perikanan” kata Androy.

Disebutkan pria yang akrab disapa Roy, pada tahun 2020 ini kementrian KKP memberikan kesempatan bagi pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya ikan, pemasar maupun penjual ikan untuk mengajukan proposal bantuan ke kementrian KKP.

“Asuransi bagi nelayan sangat besar manfaatnya bagi para nelayan, dan juga terkait bantuan kita akan coba turun lapangan menjumpai para nelayan dan berkoordinasi apa apa saja bantuan yang mereka butuhkan,” ujarnya.

“Setelah itu kita bantu fasilitasi ke kementrian kelautan dan perikanan,” imbuhnya.

Ditambahkan Sekretaris DPC Gerindra Siak ini, Kementrian Kelautan dan Perikanan menyiapkan bantuan kapal, alat tangkap dan juga pengajuan bantuan asuransi bagi para nelayan.

“Yang nantinya para nelayan bisa mengajukan secara personal, ataupun kelompok. Bagi yang mengajukan proposal tim dari kementrian akan melaksanakan survei lapangan untuk memastikan agar bantuan tepat sasaran,” pungkasnya.

Sumber : Celotehriau
Editor : Afrijon

Posting Wakil Ketua DPRD Siak Datangi Kementerian KKP ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Hearing yang digelar oleh DPRD Siak tersebut, membahas soal tindak asusila yang diduga dilakukan oleh oknum Penghulu Kampung Langkai berinisial SG pada beberapa hari lalu. Dimana, pada kasus asusila yang menyeret nama Penghulu Kampung Langkai itu, warga mendesak agar oknum penghulu yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Selain dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Siak, hearing yang berlangsung selama sekitar Dua jam tersebut juga dihadiri Asisten I Setdakab Siak L Budi Yuwono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Siak Yurnalis Basri, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Siak Jhon Efendi, Bapekam Langkai, serta puluhan tokoh masyarakat Kampung Langkai.

Usai hearing, anggota Komisi III DPRD Siak Muhtarom S.Ag, yang juga merupakan tokoh masyarakat Kampung Langkai menuturkan, dalam hal menyikapi kasus asusila yang menyeret nama Penghulu Kampung Langkai itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Siak.

“Bahwa terkait kasus ini, kita menyerahkan kepada Pemerintah untuk melakukan investigasi di lapangan. Dan kepada masyarakat kami mengimbau untuk menjaga ketenangan dan kedamaian, sehingga di masyarakat tidak terjadi perpecahan,” papar Muhtarom.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Langkai lainnya yakni Sugeng Purwadi juga menyebutkan, sebelum dilakukannya hearing oleh DPRD Siak, pada beberapa hari lalu masyarakat Kampung Langkai juga sudah mengadukan persoalan asusila ini ke pihak kecamatan, termasuk juga menggelar rapat bersama Camat, Bhabinkamtibmas, dan unsur lainnya di Aula Kantor Penghulu setempat.

“Atas kejadian dugaan kasus asusila ini, kemarin juga sudah ada rapat antara masyarakat dengan pihak kecamatan, yang intinya masyarakat meminta agar penghulu segera mengundurkan diri atau diberhentikan (dipecat, red) secara tidak hormat,” ujar Sugeng Purwadi, kepada Infosiak.com.

Sementara itu, Kepala DPMK Siak Yurnalis Basri M.Si, yang juga turut hadir di acara hearing tersebut menegaskan bahwasanya Pemkab Siak tidak akan tinggal diam terhadap permasalahan yang terjadi di Kampung Langkai Kecamatan Siak yang telah melibatkan oknum penghulu.

“Pemerintah Kabupaten Siak terutama Pak Bupati tidak tinggal diam terhadap hal ini. Bupati telah perintahkan Inspektorat Kabupaten Siak untuk melakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terhadap Penghulu Langkai. Kita tunggu hasil Riksus Inspektorat. Masyarakat supaya tetap menjaga suasana yang kondusif, aman, nyaman, tentram dan tertib di tengah masyarakat. Percayakan kepada Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Yurnalis.

Hal senada juga dikemukakan oleh Kabag Hukum Setdakab Siak Jhon Efendi SH MH, dirinya menegaskan bahwasanya Pemkab Siak akan mengambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku dalam menyelesaikan kasus asusila oknum Penghulu Kampung Langkai tersebut.

“Kita mengikuti aturan yang berlaku, dan  Pemerintah juga menyadari keinginan masyarakat atas kasus yang terjadi di Kampung Langkai, oleh sebab itu kami minta masyarakat untuk bisa menahan diri,” tegas Jhon Efendi.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Hearing Soal Asusila, Warga Minta Oknum Penghulu Kampung Langkai Dipecat ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama Tiga hari (20 – 22 Desember) tersebut, dibuka langsung oleh Asisten III Setdakab Siak H Jamaluddin M.Si, dengan didampingi Ketua KONI Siak H Amzar dan Ketua Perbasi Siak Sujarwo SM.

Ketua Perbasi Siak Sujarwo SM, dalam sambutan pidatonya menyebutkan, basket termasuk salahsatu cabang olahraga di Siak yang sudah ada sejak zaman Kesultanan Siak, dimana sebelumnya sudah pernah ada pada tahun 1915 silam.

“Beberapa tahun silam, olahraga basket ini sudah kerap digelar di Siak, tempatnya di Tangsi Belanda, maka dengan itu perlu kita bangkitkan lagi semangat para generasi penerus di cabang olahraga bola basket. Kita berharap, dengan adanya Kejurkab ini akan melahirkan atlet-atlet bola basket yang handal dan bisa mengharumkan nama Negeri Istana di tingkat Nasional maupun Internasional,” papar Sujarwo.

Lebih lanjut Ketua Perbasi Siak yang juga Ketua Komisi II DPRD Siak itu mengatakan, pada Kejurkab Bola Basket tahun 2019 ini, tercatat sebanyak 42 tim dari 14 kecamatan yang akan turut ambil bagian.

“Kepada seluruh peserta saya berpesan, semangatlah dalam mengikuti pertandingan, semoga menjadi juara nantinya. Dan yang terpenting, mari kita junjung tinggi sportivitas selama bertanding,” tutup Sujarwo.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Perbasi Siak Gelar Kejurkab, Sujarwo SM: Junjung Tinggi Sportivitas ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Kedatangan anggota Pansus A DPRD Siak ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tersebut, berkenaan dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak tentang penertiban kendaraan berat yang kerap membawa muatan berlebih. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Pansus A DPRD Siak Sujarwo SM.

“Hari ini kami (Pansus A) DPRD Siak mendatangi Kantor Kemenhub Pusat untuk berkoordinasi terkait penyusunan Perda muatan berlebih bagi kendaraan angkutan barang. Di Kemenhub kami diterima oleh bapak Heru Santoso selaku Kasubdit Pengendalian Operasional beserta jajarannya,” terang Sujarwo, kepada Infosiak.com.

Dikatakannya juga, selama ini banyak masyarakat Kabupaten Siak mengeluhkan terkait maraknya kendaraan berat over tonase yang kerap melintas hingga menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Siak mengalami rusak parah.

“Dengan adanya Perda yang mengatur tentang kendaraan muatan berlebih, diharapkan nantinya jalan-jalan kabupaten yang ada di Siak bisa lebih awet,” lanjut Sujarwo.

Dijelaskannya juga, pada pertemuan bersama Kemenhub Pusat itu, ada beberapa hal yang menjadi masukan bagi Pansus A DPRD Siak, antara lain tentang dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Perda tentang kendaraan over loading tersebut.

“Salahsatu masukan yang harus diperhatikan adalah Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas jalan, PP 79 tahun 2014 tentang angkutan jalan, PM nomor 60 tahun 2019 tentang penyelenggaraan anggkutan jalan, PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan dan lain-lain,” imbuh Sujarwo.

Lebih lanjut Sujarwo mengatakan, dalam hal ini juga Kementerian Perhubungan mendukung semangat Pemerintah Daerah (Pemda) Siak dalam pembuatan Perda tentang muatan berlebih bagi angkutan barang. Dimana ini merupakan salahsatu kebijakan untuk memelihara jalan-jalan yang telah dibangun menggunakan APBD.

“Intinya, yang jelas Perda ini juga diharapkan tidak berbenturan dengan Undang-undang di atasnya,” tutup Sujarwo.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Bahas Perda Kendaraan Over Tonase, Pansus A DPRD Siak Datangi Kemenhub ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Pasalnya, kekuatan kelas jalan yang dilewati tidak seimbang dengan beban truk yang melintasinya. Parahnya lagi, truk-truk Odol tersebut ternyata sebagian besar berpelat nomor luar Riau.

Jika Ranperda tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang disahkan menjadi perda, Fraksi Golkar DPRD Siak meminta agar pemerintah daerah menindak tegas truk yang melebihi muatan melintasi jalanan Siak.

”Kita meminta agar pemerintah kabupaten (pemkab) menindak tegas truk yang tidak sesuai dengan peraturan di bidang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ),” tandas Juru Bicara Fraksi Golkar Miduk Gurning usai Rapat Paripurna DPRD Siak, Senin (25/11/2019).

Dikatakan Gurning, selain penindakan secara hukum, pemkab juga mesti melakukan upaya pencegahan terhadap truk Odol.

”Misalnya dengan membuat rambu-rambu tentang batas tonase di jalanan se-kabupaten. Kalau sudah dibikin tapi masih dilanggar, maka tindaklah dengan tegas. Jangan kasih ampun lagi,” kata ayah tiga anak tersebut.

Mengenai truk Odol ini, dia mengklaim memegang data yang diterima dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Bahwa, pada tahun 2018 sebanyak 78 persen angkutan truk melebihi kapasitas diizinkan, melintas di jalanan.

”Padahal dampaknya sudah jelas, kerusakan jalan tak terhindar akibat itu. Maka sekali lagi kita tekankan agar pemerintah daerah ambil sikap soal ini,” ujarnya.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Fraksi Golkar DPRD Siak Minta Pemkab Siak Tindak Tegas Truk Odol ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo SM, dirinya menyebutkan bahwasanya konflik penguasaan lahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT DSI harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, Dewan Siak berusaha secepat mungkin mencarikan solusi dengan mendatangi Kementerian LHK Pusat.

“Terkait polemik PT DSI ini, sudah banyak kami menerima pengaduan dari masyrakat. Bahkan baru-baru ini masyarakat sudah mengumpulkan surat tanah mereka sebagai bukti kepemilikan. Dan pada saat kami reses baru-baru ini juga disampaikan masalah PT DSI ini kepada kami,” terang Sujarwo, Jum’at (22/11/2019) siang, saat dikonfirmasi Infosiak.com.

Oleh sebab itu, DPRD Siak meminta kepada Kementerian LHK agar izinnya dipertimbangkan. Karena selama beroperasi di Kabupaten Siak PT DSI belum memiliki izin HGU, yang sudah ada baru izin lokasi dan izin usaha perkebunan.

Lebih lanjut Sujarwo menjelaskan, dalam surat pelepasan dari kawasan hutan awalnya lahan PT DSI sekitar 13 ribu hektare, dalam izin lokasi sekitar 8 ribuan hektare. Namun di lapangan dan sudah ada peta yang dibuat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Siak hanya seluas 2.100 hektare.

“Guna menyikapi masalah PT DSI ini, Kabag Pertanahan Siak juga kita bawa ke Jakarta menemui pejabat Kementerian LHK. Intinya, Komisi II DPRD Siak mendorong agar PT DSI ditinjau secermat-cermatnya sebelum izin HGUnya dikeluarkan. Dan kita minta semua pihak untuk tidak mengeluarkan izinnya terlebih dahulu sebelum persoalan dengan masyarakat selesai,” lanjut Sujarwo.

Dikatakannya juga, selama ini banyak tanah masyarakat yang belum selesai urusannya dan dikuasai oleh PT DSI, padahal mereka (masyarakat, red) juga memiliki surat.

“Kemudian, dari penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian LHK juga memberi saran untuk ditinjau kembali lahan yang dikuasai oleh PT DSI ini jika memang konflik dengan masyarakat masih banyak. Apalagi PT DSI juga belum ada HGUnya,” imbuh Sujarwo.

“Banyak aturan yang mengatur dengan cermat tentang persoalan ini, termasuk Undang-undang (UU) Perkebunan Nomor 39/2014, Putusan MK 138/2015, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 tahun 2019, Peraturan BPN Nomor 7 tahun 2017, serta Permen KLHK Nomor 33 tahun 2016,” tutup Sujarwo.

Laporan: Miswanto/Tok.
Editor: Afrijon

Posting Sikapi Polemik PT DSI, Dewan Siak Datangi Kementerian LHK ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Gedung DPRD Siak tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Siak H Azmi, dengan didampingi Wakil Ketua I Fairus Ramli, dan Wakil Ketua II Androy Ade Rianda.

Selain dihadiri segenap pimpinan DPRD Siak dan anggota, rapat paripurna yang berlangsung selama sekitar 2 jam tersebut juga dihadiri Bupati Siak H Alfedri M.Si, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Siak, serta puluhan tamu undangan lainnya.

“Alhamdulillah, rapat paripurna DPRD Kabupaten Siak dalam penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Siak tentang pembahasan anggaran tahun 2020 berjalan lancar. Dan tentunya ini kita harapkan bersama untuk kelanjutan pembangunan Kabupaten Siak ke depan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Siak H Azmi.

Bupati Siak H Alfedri M.Si mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Siak, apa yang menjadi harapan semua dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

“Alhamdulillah, hari ini (kemarin, red) sudah selesai rancangan persetujuan APBD Siak tahun 2020 yang merupakan hasil dari pembahasan di Banggar DPRD Siak bersama Pemkab Siak,” ungkapnya.

Pada rapat tersebut, juru bicara Banggar DPRD Siak Marudut Pakpahan melaporkan, pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp2.263.541.825.379. Angka itu naik dari sebelum pembahasan sebesar Rp161.004.978.231. Adapun sebelum pembahasan hanya sebesar Rp2.102.536.847.148.

Rinciannya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp240.088.533.338. Angka itu lebih tinggi sebesar Rp2,3 miliar dibanding usulan atau sebelum pembahasan yakni Rp237.788.533.338.

“Kenaikan ini karena PAD Siak tiap tahunnya terus meningkat. Namun kita meminta agar capaian itu lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang,” tegas Marudut.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting DPRD Siak Sahkan APBD 2020 Rp2,26 Triliun ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Saat dikonfirmasi Infosiak.com, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Sunarto, yang juga merupakan tokoh masyarakat Kampung Berumbung Baru Dayun menuturkan, pesta demokrasi tingkat kampung (Pilpeng, red) yang digelar ini harus bisa bersama-sama disukseskan.

“Pemilihan penghulu ini harus kita sukseskan bersama dengan mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi. Boleh kita berbeda pilihan tapi jangan menjadi penyebab perpecahan. Pada kegiatan reses saya di 4 kampung kemarin, juga sudah saya pesankan terkait Pilpeng ini,” terang Sunarto, Selasa (19/11/2019) pagi

Lebih lanjut, Dewan Sunarto yang juga merupakan mantan Penghulu Kampung Berumbung Baru dua periode itu mengatakan, dalam memilh pemimpin, hendaknya masyarakat lebih mengedepankan pilhannya pada sosok calon yang memiliki integritas tinggi, bukan mengedepankan siapa yang paling banyak memberikan iming-iming ataupun materi (uang, red).

“Saya mengajak masyarakat Berumbung Baru (khususnya) dan masyarakat Kabupaten Siak yang melaksanakan Pilpeng (umumnya), agar bisa menyukseskan Pilpeng ini dengan datang ke TPS untuk memberikan suaranya kepada calon yang sesuai dengan pilihan hati kita, tentu dengan penilaian berdasarkan keyakinan kita kepada calon yang benar-benar memiliki integritas tinggi untuk membangun kampung, bukan karena iming-iming diberikan sesuatu,” lanjut Sunarto.

Disamping itu, Dewan Sunarto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan, kekompakan, dan kerukunan dalam menjalin silaturrahmi, jangan ada perpecahan menjelang dan sesudah penyelenggaraan Pilpeng. Siapa yang terpilih itulah pemimpin kampung yang harus sama-sama didukung untuk memajukan kampung.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Ajak Warga ke TPS, Dewan Sunarto: Kita Pilih Pemimpin yang Berintegritas ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Terkait hal itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Sujarwo SM mengingatkan, hendaknya masyarakat bisa hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat tibanya hari pencoblosan nanti dan tidak Golput.

“Di hari pemungutan suara Pilpeng 2019 ini, saya harapkan masyarakat untuk dapat hadir ke TPS dan jangan sampai Golput (tidak memilih, red), karena ini memilih pemimpin kampung yang nantinya akan membuat kebijakan dalam kemajuan kampung,” pesan Sujarwo, Ahad (17/11/2019) pagi, saat berbincang-bincang bersama Infosiak.com.

Lebih lanjut, Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, dalam memilih calon pemimpin, hendaknya masyarakat memilih berdasarkan penilaian yang terbaik secara cermat dan teliti, bukan memilih karena diberi uang atau lain sebagainya.

“Yang terpenting, jangan gara-gara uang kita memilihnya, tapi dengan dasar penilaian yang teliti dan cermat, bahwa yang akan kita pilih bisa amanah dan bertanggungjawab kepada masyarakat,” sambungnya.

Selain itu, kepada para calon Sujarwo juga berharap agar kiranya mereka semua bisa menjaga pesta demokrasi ini dengan baik, jangan saling menjelekkan antara calon yang satu dengan calon yang lain, serta dapat saling menjaga kerukunan antar sesama warga.

Di tempat terpisah, Sekretaris Komisi IV DPRD Siak Syamsurizal S.Ag M.Si juga menegaskan, pada ajang pesta demokrasi Pilpeng serentak 2019 ini, jangan sampai ada calon penghulu yang bermain politik uang (money politic, red), karena nantinya hal itu dapat menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat.

“Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, pilihlah yang terbaik sesuai hati nurani kita, dan jangan bermain politik uang, karena akan menyengsarakan masyarakat sendiri. Jangan karena beda pilihan jadi permusuhan yang berlarut-larut, karena akibatnya tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat. Mari kita sukseskan Pilpeng ini dengan damai, aman, jujur dan adil,” papar Syamsurizal, politisi dari Partai Demokrat Siak itu.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Pilpeng 2019, Dewan Siak Ingatkan Calon Penghulu Hindari Money Politic ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Siak menyambangi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Kota Samarinda untuk membahas dan mendiskusikan sejumlah hal yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Alhamdulillah, hari ini kami berkesempatan bertemu dengan sejumlah pejabat Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Dalam pertemuan ini, banyak hal yang kita diskusikan, termasuk soal bagaimana pola pembinaan UMKM sehingga bisa berkembang,” terang Ketua Komisi II DPRD Siak Sujarwo SM, saat dikonfirmasi Infosiak.com.

Dikatakannya juga, salahsatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengembangkan UMKM adalah dengan melakukan pembinaan secara berkelanjutan, memfasilitasi permodalan, dan promosi.

“Sama seperti kita Siak juga telah melakukan itu, cuma perlu lebih serius lagi sehingga UMKM kita bisa terus meningkat. Untuk di Kota Samarinda saat ini jumlah UMKMnya mencapai sekitar 58.000 an, sedangkan di Kabupaten Siak baru sekitar 3.300 an,” lanjut Sujarwo.

Dengan masih sedikitnya UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Siak, Sujarwo bertekad akan membuat terobosan sebagaimana yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota (Pemko) Samarinda, sehingga ke depannya UMKM di Kabupaten Siak bisa terus bertambah dan berkembang.

“Terkait UMKM ini, tentu perlu kita dorong terus menerus sehingga UMKM kita (di Siak, red) bisa terus bertambah dan berkembang, agar ekonomi masyarakat bisa terangkat dengan banyaknya UMKM yang tumbuh,” tutupnya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Kunker ke Samarinda, Dewan Siak Diskusikan Soal UMKM ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Kunjungan kerja rombongan Komisi III DPRD Siak ke Kota Surabaya tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Siak Zulkifli. Sesuai jadwal, kegiatan kunjungan para Wakil Rakyat dari Kabupaten Siak itu akan berlangsung selama Tiga hari.

“Kunjungan Kerja (Kunker) yang kami laksanakan ini berlangsung mulai tanggal 13 hingga 16 November 2019, dengan agenda kunjungan ke Dinas Informatika dan Komunikasi (Infokom) Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya,” terang Ketua Komisi III DPRD Siak Zulkifli, Kamis (14/11/2019) siang, saat dikonfirmasi Infosiak.com.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Siak Zulkifli, agenda kunjungan ke Dinas Infokom Kota Surabaya itu dalam rangka mempelajari inovasi tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya yang menyangkut soal pajak dan retribusi.

Sedangkan agenda kunjungan ke DPRD Kota Surabaya membahas dan mendiskusikan tentang Peraturan Daerah (Perda) Perizinan Base Transceiver Station (BTS) di Kota Surabaya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Pelajari Inovasi Pajak dan Perizinan, Dewan Siak Kunker ke Surabaya ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Dalam sambutan anggota DPRD Siak Dapil Tualang H Musar SH menyampaikan bahwa Open Turnamen Artul Volly Ball Cup merupakan kejuaran yang pertama kali dilaksanakan dan sangat strategis karena dapat dijadikan sebagai salah satu indikator berjalanya pembinaan dan pelatihan cabang olahraga serta silaturahmi antar anak perantau yang ada di Kecamatan Tualang  Kabupaten Siak.

“Saya berharap ajang olah raga ini dapat dijadikan sarana mempererat tali persaudaraan antar perantau, menimbulkan bibit baru yang berbakat dan prestasi para atlet bola voli di Kabupaten Siak. Mengingat cabang olahraga bola voli merupakan salah satu cabang olahraga yang juga sangat diminati oleh masyarakat Tualang,” kata dia.

Selain mempererat rasa persatuan dan kesatuan dapat juga menggali potensi atlet-atlet berbakat dan menimbulkan bibit atlet baru dimasa yang akan datang. Dan juga  dapat mengikuti even lebih tinggi dan lebih bergensi lainnya, baik di tingkat Kecamatan maupun ditingkat kabupaten.

Onga sapaan politisi PPP ini, berharap kepada semua peserta Turnamen Artul Volly Ball Cup senantiasa meningkatkan rasa kebersamaan, sportifitas dan memperkokoh persatuan dalam semangat perjuangan, karena kita Satu Tualang, Satu Siak dan Satu Indonesia,” tutupnya.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Anggota DPRD Siak Musar Buka Turnamen Volly Ball Artul Tualang Cup 2019 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

“Sebagai warga yang baik, tentu kita patut mengenang jasa para pahlawan kita yang telah berjuang dengan spirit yang pantang menyerah. Hari pahlawan merupakan moment untuk mengenang dan mengingat segala yang telah dikorbankan oleh para pejuang kita,” papar Sujarwo, Ahad (10/11/2019) siang, kepada Infosiak.com.

Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap, selain mengenang jasa para pahlawan, hendaknya kita semua juga bisa mengisi dan mengambil spirit untuk pantang menyerah dalam mengisi hasil jerih payah para pendahulu kita.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak H Azmi, dirinya memaknai hari bersejarah ini sebagai momen yang wajib diingat dan diperingati oleh semua masyarakat Indonesia.

“Siak juga banyak memiliki pahlawan, selain Sultan Syarif Kasim II yang telah menjadi pahlawan nasional, kita mengusulkan Sultan Ismail juga kita usulkan sebagai pahlawan nasional, karena banyak berjasa untuk kemerdekaan bangsa ini,” papar Azmi, Ahad (10/11/2019) siang, seperti dilansir laman Lancangkuning.

Politisi muda dari Partai Golkar itu juga mengatakan, pahlawan-pahlawan yang berasal dari Kabupaten Siak sangat layak diusulkan menjadi pahlawan nasional, untuk itu ia meminta para tokoh agar bisa menyampaikan informasi-informasi tentang perjuangan para pahlawan yang berasal dari negeri Istana untuk diusul menjadi pahlawan nasional.

“Kita sangat mendukung sekali pahlawan-pahlawan dari Siak ini diusulkan menjadi pahlawan nasional, kita siap membantu untuk itu,” lanjut Azmi.

Azmi juga mengajak generasi bangsa untuk ikut andil dalam pembangunan bangsa, serta mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang dulu berjuang mempertaruh jiwa dan raga untuk memperebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

“Jasa pahlawan tidak bisa dibandingkan dengan jasa lain, karena pahlawan merupakan orang yang memerdekaan negara ini dari bangsa penjajah, tidak ada pahlawan maka tidak ada kita saat ini, tidak tahu bagaimana nasib kita, dan tidak tau apakah kita bisa melihat pembangunan seperti ini di negara kita, terutama di Kabupaten Siak,” tegasnya.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Posting Moment 10 November, Dewan Siak Ajak Kenang Jasa Pahlawan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.