Beranda HUKRIM Kasus Perambahan Hutan di Siak, LSM PH2I Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

Kasus Perambahan Hutan di Siak, LSM PH2I Minta Penegak Hukum Segera Bertindak

22
BERBAGI
tour_de'

SIAK (Infosiak.com) – Kasus penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi, hingga bisa menguasai lahan sampai ribuan hektar tanpa ijin sah, terlebih di kawasan HP, disinyalir sangat masif dan tersusun sangat rapi. Meski jelas, banyak peraturan dan regulasi yang ditabrak, mereka tetap saja tidak peduli. Bahkan seolah mereka terkesan ‘menantang’. Mereka lupa di atas langit masih ada langit.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelamat Hutan dan Hukum Indonesia (DPP LSM PH2I) Dwi Purwanto, dirinya mengatakan bahwasanya lembaga pimpinannya tersebut telah melaporkan secara resmi kepada Presiden Jokowi dan jajarannya LHK, juga KPK atas dugaan pelanggaran hukum, terkait salah satu perusahaan di Kabupaten Siak yang diduga menguasai lahan ribuan hektar secara tidak sah, yaitu kawasan Hutan Produksi dijadikan perkebunan sawit tanpa hak.

Kepada media ini, Dwi Purwanto, mengatakan, bahwa laporannya juga ditembuskan kepada sembilan instansi lainnya, termasuk kepada Gubernur Riau Drs. H Syamsuar, MSi.

“Kami telah datang ke Jakarta untuk melaporkan secara resmi ke Sekretariat Kepresidenan RI dan juga ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat di Jakarta, KPK dan Bareskrim, beberapa waktu lalu, guna melaporkan secara resmi kasus ini sampai tuntas. Yaitu kasus perambahan Kawasan Hutan Produksi dijadikan perkebunan sawit. Laporan resmi juga kami tembuskan kepada sembilan instansi lainnya, termasuk Gubernur Riau,” ungkapnya di kantor sekretariat DPP LSM PH2I, Rabu (28/08/2019) siang.

Sebagaimana diketahui, laporan di Kementerian LHK Pusat diregister nomor: 19xxxx. Ia ingin ada tindakan dan sanksi yang nyata dari pemerintah terhadap pihak terlapor.

tour_de'
sedang memuat...

“Baik itu berupa denda, penghentian sementara Ijin Usaha Perkebunan atau dicabut Ijin Usaha Perkebunan yang dimilikinya, jika terbukti bersalah. Sebab kami ingin melihat ada terobosan baru yang dilakukan pemerintah tentang pemulihan kawasan hutan,” sambungnya.

Dwi Purwanto juga mengapresiasi upaya Pemerintah Propinsi Riau yang telah membentuk Satgas penertiban sawit illegal yang dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim Pengendali, Tim Operasi dan Tim Yustisi, pada 12 Agustus 2019 lalu.

Satgas Tim Pengendali terdiri atas Wakil Gubernur Riau sebagai ketua, lalu Wakapolda Riau, Sekdaprov Riau, Kakanwil ATR/BPN, Kadis LHK, Kadis TPH Bun, Asisten Pemerintahan dan Kesra DLHK, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kadis PUPR, dan Kepala Bapenda.

Tim Operasi diketuai oleh Direskrimum Polda Riau, Kalog Korem 031 WB, Kasubdit I Ditreskrimum, Komandan Detasemen ZB 6/1 Korem 031 WB, Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimum, lalu Kabid Infrastruktur Pertanahan BPN, Kabid Penataan LHK. Kabid Perkebunan, Pol PP, Polhut dan Terakhir Tim Yustisi akan dipimpin Dirreskrimsus Polda, selanjutnya Asisten Datun Kejati, Kabiro Hukum Setdaprov, Kabid Pajak Daerah, serta perwakilan Direktorat Jenderal Pajak.

“Kami apresiasi upaya Pemerintah Propinsi Riau yang telah membentuk Satgas Penertiban Sawit Illegal ini. Saya yakin tim Syamsuar akan mampu memberantas oknum-oknum perambah hutan. Seperti oknum korporasi di Kabupaten Siak yang sedang kami laporkan hingga ke Presiden Jokowi ini,” tutup Ketua Umum LSM PH2I Dwi Purwanto.

Laporan: Miswanto/Tok
Editor: Afrijon

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Sukai Fan Page Facebook - Infosiak.com  | Subscribe Channel YoutubeInfosiak | Follow InstagramInfo_Siak | Follow Twitter - Info_Siak
tunggu...
waterpark_siak'
BERBAGI