PEKANBARU (Infosiak.com) – Pemprov Riau bentuk tim terpadu penertiban lahan ilegal di bumi Lancang Kuning, saat ini tengah mengumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya terkait keberadaan lahan perkebunan ilegal di Riau. Baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan.

Laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk melengkapi data yang saat ini sudah ada. Berdasarkan data yang diungkap pihak KPK dan DPRD Riau, setidaknya ada satu juta hektare lahan perkebunan sawit di Riau yang diduga ilegal.

“Kalau masyarakat punya informasi, punya data, silahkan laporkan ke kami (lahan ilegal), akan kami tindak lanjuti. Laporan masyarakat juga penting untuk memperkuat dan menambah data selain dari data yang kami punya,” kata Edy Natar Nasution, Wakil Gubernur Riau, Rabu (28/8/2019).

Luasnya lahan perkebunan sawit ilegal di Provinsi Riau memang sudah mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK menyatakan, di Provinsi Riau setidaknya ada sekitar satu juta hektare lahan yang diduga digarap secara ilegal.

Selain itu, Tim Terpadu ini juga merujuk pada temuan DPRD Provinsi Riau beberapa tahun lalu. Pengelolaan lahan secara ilegal berpotensi membuat negara merugi karena persoalan pajak, dan memangkas pendapatan asli daerah.

“Kami dengan tim akan menggelar pertemuan lagi setelah SK-nya dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Tim di bagi dalam tiga bagian dengan masing-masing tugasnya. Tim inilah nantinya yang akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” katanya.

Disebutkan, tim ini sebenarnya sudah dibentuk awal Agustus lalu, namun hingga saat ini tim belum bisa bekerja ke lapangan karena masih menunggu SK.

“SK-nya masih direvisi, kemudian dari pihak Polda juga ada masukan-masukan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini SK-nya ditandatangani dan kita bisa segera rapat untuk melaksanakan kegiatan itu,” ujar Edy Natar.

Dia menambahkan, Tim Terpadu di bawah kepemimpinannya itu sudah mengantongi data-data mengenai lahan ilegal di wilayah Provinsi Riau. Namun Edy masih merahasiakan daerah dengan luasan lahan ilegal terbanyak, termasuk merahasiakan apakah lahan ilegal itu dikuasai oleh perorangan atau koorporasi.

“Ada beberapa, nantilah kita akan dalami lagi,” katanya singkat. Seperti diketahui, Tim Terpadu penertiban penggunaan kawasan dan lahan ilegal Provinsi Riau hingga ini belum bisa turun ke lapangan. Padahal tim ini ditunggu-tunggu gebrakanya untuk menertibkan perkebunan ilegal di Riau, yang disinyalir luasnya mencapai jutaan hektare.

“Kemarin kita sudah rapat, kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman kepolisian, bahwa perlu penyempurnaan Tim Satgas,” kata Edy.

Dia mengungkapkan, selain menunggu SK, tim terpadu penertiban perkebunan ilegal di Provinsi Riau ini belum bisa bekerja, juga karena saat ini masih proses penyempurnaan personel yang akan terlibat dalam operasi pengamanan tanah negara itu. Penyempurnaan tersebut agar saat turun ke lapangan nanti tim bisa bekerja lebih efektif.

“Perlu ditambah personelnya dari pihak kepolisian. Misalnya siapa yang lebih tepat ditugaskan untuk ini, dan sebagai apa dalam tim,” terangnya.

Untuk penyempurnaan Tim Satgas ini, Gubernur Riau sudah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau untuk menyusun kembali Tim Terpadu secara lengkap, untuk kemudian dikeluarkan SK-nya.

“Setelah itu baru kita melaksanakan penertiban perkebunan ilegal di lapangan sesuai yang diharapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar menegaskan, pembentukan tim terpadu penertiban lahan perkebunan ilegal di Provinsi Riau, bukan untuk menertibkan lahan perkebunan milik masyarakat kecil. Dibentuknya tim ini adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam skala luas, baik milik perusahaan maupun perorangan.

“Jadi perlu saya tegaskan lagi, yang akan kita tertibkan ini bukan lahan perkebunan milik petani kecil. Jadi jangan sampai nanti muncul isu seolah-olah pembentukan tim untuk menertibkan petani-petani sawit yang kecil, bukan itu,” kata Gubri pekan lalu.

Syamsuar menegaskan, tim terpadu penertiban pengunaan kawasan dan lahan ilegal Provinsi Riau yang dibentuk, adalah untuk menertibkan lahan perkebunan dalam sekala yang luas. Tim terpadu ini akan menyasar perusahaan-perusahaan perkebunan yang menggunakan lahan ilegal dalam jumlah yang luas.

Bahkan tidak hanya dari perusahaan, tim juga akan menelisik perkebunan milik perorangan yang jumlahnya sangat luas.

“Target kita yang besar-besar saja. Bukan hanya koorporasi, tapi perorangan yang lahan perkebunannya luas, itu juga jadi target kita. Kan bisa saja satu orang itu punya lahan seribu hektare, itu yang menjadi target kita nanti,” katanya.

Seperti diketahui, menindaklanjuti temuan KPK dan DPRD Riau terhadap banyak perkebunan ilegal di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau langsung membentuk tim terpadu.

Tim terpadu yang dibentuk oleh Gubernur Riau ini diberi nama Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan atau Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau.

Pembentukan tim terpadu tersebut sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomor Kpts 9111/VIII/2019. SK tim terpadu tersebut ditandatangani langsung oleh Gubri H Syamsuar pada 2 Agutus 2019 lalu. Namun SK tim terpadu ini masih dilakukan revisi, karena ada beberapa poin yang dilakukan perbaikan.

Tim yang dibentuk oleh Gubri Syamsuar ini terdiri dari tim pengendali, tim operasi, dan tim yustisi. Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri.

Misalnya Tim Pengendali tugasnya memberikan arahan dalam perencanaan kegiatan tim, kemudian mengendalikan kegiatan tim, melaksanakan evaluasi, dan bertanggung jawab terhadap penertiban penggunaan kawasan atau lahan ilegal serta melaporkan pelaksanaan tugas tim.

Kemudian untuk Tim Operasi bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja operasional tim, melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan, dan rencana pemenuhan sarana dan prasarana tim.

Kemudian tim ini juga bertugas melaksanakan kegiatan penertiban serta melaksanakan penegakan hukum dan penindakan terhadap para pelaku penggunaan kawasan atau lahan ilegal, serta menindak tegas terhadap aparat pemerintah yang terlibat dalam kegiatan kehutanan, perkebunan, pertambangan secara ilegal.

Sedangkan untuk Tim Yustisi bertugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran kegiatan. Kemudian melaksanakan penyelidikan atau pengumpulan bahan dan keterangan penggunaan lahan ilegal. Menerima laporan pengaduan, melakukan proses hukum, dan melaksanakan penyidikan.

Tim Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan atau Lahan Secara Ilegal di Provinsi Riau ini melibatkan berbagai unsur. Di antaranya Pemprov Riau, Polda Riau, Korem, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi Riau, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, serta Kantor Direktorat Pajak Riau.

“Dengan adanya tim ini, kita berharap akan ada kejelasan tahapan demi tahapan untuk memulai kegiatan penertiban lahan ilegal ini,” kata Gubernur Riau H Syamsuar, usai memimpin rapat di Kantor Gubernur Riau beberapa waktu lalu.

Mengenai sasaran dari tim yang dibentuk Pemprov Riau ini, Syamsuar mengungkapkan tim ini nantinya akan melakukan penertiban terhadap penggunaan lahan ilegal yang menjadi temuan KPK dan DPRD Riau. “Sasarannya apa yang sudah ditemukan KPK dan DPRD Riau, itu yang menjadi perhatian kita,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menemukan ada sekitar satu juta hektare perkebunan sawit ilegal di Riau. Sedangkan DPRD Riau temuannya lebih luas lagi, yakni 1,2 juta hektare lahan perkebunan ilegal di Riau.

“Ini temuannya sudah lama, sudah lebih satu tahun. Jadi kita belum tahu perkembanganya. Bisa saja kan yang 1,2 juta hektare perkebunan ilegal ini berkurang atau malah justru bertambah. Kita belum tahu, nanti akan ketahuan setelah tim turun ke lapangan,” katanya.

Mengenai kapan tim ini akan turun ke lapangan untuk melakukan penertiban, Syamsuar belum bisa memastikan. Sebab saat ini tim masih melakukan konsolidasi dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan lahan perkebunan ilegal.

“Belum bisa kita pastikan tanggal berapa, karena tim sedang melakukan pemetaan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Sumber : Tribunpekanbaru
Ediyor : Afrijon

Posting Pemprov Riau Bentuk Tim Terkait Jutaan Hektare Kebun Ilegal, Wagubri: Kalau ada informasi lapor ke kami ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Harga TBS kelapa sawit di Provinvsi Riau penetapan periode 10-16 Juli 2019 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah penurunan terbesar dialami oleh kelompok umur 10-20 tahun yaitu sebesar Rp32,41 per kilogram (Kg).

“Terjadi penurunan mencapai 2,39 persen dari harga minggu lalu, sehingga harga TBS periode saat ini menjadi Rp1.325,25 per kg,” kata Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Tengku Neni Mega Ayu di Pekanbaru, Selasa (9/7/2019).

Ia menjelaskan, bahwa penurunan harga TBS periode ini sangat dipengaruhi oleh turunnya harga jual CPO dan kernel dari hampir seluruh perusahaan sumber data.

Di mana, tercatat hanya harga jual kernel dari Sinar Mas Group yang mengalami kenaikan. Untuk harga jual CPO, PTPN V mengalami penurunan sebesar Rp139,37 per kg, Sinar Mas Group mengalami penurunan harga sebesar Rp181,67 per kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp128,57 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp65,80 per kg dari harga minggu lalu.

Sedangkan untuk harga jual kernel, Sinar Mas Group mengalami kenaikan sebesar Rp61,25 per kg, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp108 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp65,27 per kg dari harga minggu lalu.

“Sehingga harga CPO pekan ini sebesar Rp6.206,38 dan harga Kernel Rp3.603,82,” tuturnya.

Sumber : Mcr
Editor : Afrijon

Posting Pekan Ini Harga TBS Sawit di Riau Turun Lagi 2,39 Persen ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Kebijakan Uni Eropa yang akan melarang penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel dinilai berpotensi mengancam kelangsungan hidup 16 juta orang pekerja di sektor kelapa sawit di tanah air.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Eksekutif Jejaring/Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) Nursanna Marpaung dalam acara Dialog antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan JAPBUSI dalam rangka memperingati hari buruh di Hotel Crown Jakarta, Jumat (26/4/2019).

“Saat ini pekerja di Industri kelapa sawit baik swasta maupun negara sebanyak 3,75 juta orang. Selain itu, terdapat juga 2,2 juta petani sawit. Jadi secara total jumlah pekerja yang terlibat rantai pasok sawit bia mencapai 16,2 juta orang,” ungkap Nursanna.

Karena itu, Nursanna juga sangat mendukung pemerintah dalam upaya memperjuangkan komoditas sawit dari diskriminasi dan kampanye negatif. Apalagi, industri kelapa sawit memang tak hentinya diterpa isu negatif. Salah satunya adalah isu mengenai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Terutama, isu mengenai upah dan kesejahteraan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

Ketua bidang Ketenagakerjaan Gapki, Sumarjono Saragih mendorong terus berjalannya kerjasama antara Gapki dan JAPBUSI yang sudah berlangsung dari tahun 2017 untuk melawan isu-isu negatif. Kerjasama dilakukan dalam upaya memperbaiki dan meningkatan kualitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja industri perkebunan kelapa sawit melalui sosisalisasi, pelatihan dan sharing best practice.

“Kami memahami bahwa keberlanjutan merupakan sebuah proses di mana dalam proses tersebut sangat mungkin terjadi perselisihan,” kata Sumarjono.

Untuk itu, menurutnya, dialog sosial termasuk peran bipartrit dan tripartrit dalam proses penyelesaian perselisihan harus dikuatkan.

“Bukan dengan cara menyalahkan atau mempermalukan satu sama lain,” lanjut Sumarjono.

Gapki dan JAPBUSI juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak maupun stakeholder baik di tingkat nasional maupun internasional dan berbagai pihak pemerhati sawit untuk berbagi informasi, pengetahuan terkait tata kelola sawit berkelanjutan. Kedua asosiasi ini juga siap bekerjasama untuk  meningkatkan kesejahteraan ketenagakerjaan di industri kelapa sawit. Diharapkan, sikap positif ini makin mendukung peran industri kelapa sawit agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Tidak hanya unsur pengusaha dan buruh, dalam dialog tersebut kedua belah pihak turut mengajak pemerintah untuk ikut serta secara aktif dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi tenaga kerja dan petani kelapa sawit Indonesia. Yaitu, dengan membuat regulasi-regulasi yang mengatur secara khusus tentang ketenagakerjaan sektor perkebunan kelapa sawit.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Tahun 2017, ekspor minyak sawit mendulang devisa sebesar Rp317 Triliun atau 13% dari total nilai ekspor nasional. Angka tersebut lebih besar daripada nilai ekspor migas yakni 9 %. Selain itu 41% perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh rakyat, sementara sisanya 59% dimiliki oleh perusahaan baik swasta maupun pemerintah.

Sumber : WE
Editor : Afrijon

Posting Indonesia Eksportir Sawit Terbesar Dunia, Gapki dan JABPUSI Tingkatkan Kesejahteraan Petani ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Jutaan buruh perkebunan kelapa sawit berjibaku dengan target-target harian, menerjang hawa terik dan badai hujan, oleh pekerjaan dari tangan-tangan mereka, kita dapat menikmati produk-produk turunan kelapa sawit. Hampir semua produk makanan dan kosmetik yang kita gunakan sehari-hari, memiliki produk dari sawit. Melalui hari buruh internasional 2019, Koalisi Buruh Sawit menuntut perbaikan tata kelola ketenagakerjaan di perkebunan sawit, dengan prinsip-prinsip kesejahteraan dan keadilan.

Dilansir laman InfoSAWIT, tercatat ada 7 tuntutan Koalisi Buruh untuk kesejahteraan pekerja di sektor kelapa sawit, diantaranya pertama, menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi buruh sawit dengan membuat sebuah aturan khusus yang mengatur hak-hak pekerja sawit secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan, bukan pada upah minimum semata.

Kedua, menyerukan agar pemerintah mengawasi regulasi perburuhan di perkebunan sawit, dan secara tegas menindak perusahaan sawit yang terbukti merampas hak-hak buruh sawit, dan terbukti tidak menaati kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati antara serikat pekerja dan perusahaan.

Ketiga, mendesak pemerintah merevisi mekanisme pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan pada perkebunan sawit yang memiliki kriteria unik, dan jangkauan yang luas.

Keempat, Mendorong pemerintah Pemerintah Indonesia agar meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan dan Konvensi ILO No. 184 tahun 2001 Tentang Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) di Perkebunan.

Kelima, menyerukan kepada institusi finansial agar mengadopsi dan mengimplementasi prinsip-prinsip Good Governance & social responsibility  dengan tidak memberikan pinjaman kepada perusahaan sawit yang terbukti tidak memenuhi hak-hak buruhnya, dan lebih jauh lagi, menyerukan institusi finansial agar mendorong debitur sawit untuk mengadopsi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat untuk bermitra.

Keenam, mendesak perusahaan-perusahaan sawit di Indonesia untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan RI, maupun aturan-aturan dari otoritas eksternal seperti RSPO, ISPO, FPIC, dll

Serta ketujuh,  mendesak Perusahaan untuk selalu mengikutsertakan serikat pekerja dalam perundingan pembuatan aturan-aturan ketenagakerjaan perusahaan melalui forum-forum resmi seperti bipartit atau tripartit. Mengecam semua tindakan ‘pemberangusan serikat’ dengan segala modus.

Sumber : Infosawit
Editor : Afrijon

Posting May Day, Buruh Kelapa Sawit Desak 7 Tuntutan ke Pemerintah ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Riau periode 6 Maret – 12 Maret di tahun 2019 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah penurunan terbesar dialami oleh kelompok umur 10 – 20 tahun sebesar Rp91,89 kilogram.

“Pekan ini terjadi penurunan mencapai 5,88 persen dari harga minggu lalu, sehingga harga TBS periode saat ini menjadi Rp1.470,19/Kg,” kata Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Tengku Neni Mega Ayu di Pekanbaru, Selasa (5/3/2019).

Ia menjelaskan, bahwa penurunan harga TBS pekebun periode ini disebabkan oleh turunnya harga jual CPO dan kernel dari seluruh perusahaan sumber data.

Di mana, untuk harga jual CPO, PTPN V mengalami penurunan sebesar Rp360 per kg, Sinarmas Group mengalami penurunan harga sebesar Rp337,15 per kg.

Lalu, Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp287,16 per kg, dan PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp250 per kg dari harga minggu lalu.

Sedangkan untuk harga jual kernel, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp208,18 per kg.

Sementara, PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp229 per kg dari harga minggu lalu. “Sehingga dapat kami sampaikan bahwa harga CPO sebesar Rp6.780,13 dan harga kernel Rp4.046,48,” tuturnya.

Sumber : Goriau
Editor : Afrijon

Posting Harga TBS Kelapa Sawit Pekan Ini Turun Lagi Capai 5,88 Persen ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Wakil Bupati Siak H. Alfedri.M.Si didampingi Ketua BAZNAS dan Camat Siak secara resmi melakukan panen jagung kelompok tani Bunyian binaan BAZNAS Siak kampung Dalam kecamatan Siak, Senin (04/02/2019).

Panen jagung yang usahakan oleh kelompok tani Bunyian ini merupakan kelompok tani yang berasal dari keluarga miskin yang tergolong mustahik di bantu dan di bina oleh BAZNAS Siak bekerjasama dengan pihak dinas pertanian kabupaten Siak

Wakil Bupati Siak H. Alfedri M. Si dalam arahannya menyampaikan bahwa usaha pertanian yang dilakukan oleh para mustahik dibawah binaan Badan Amil Zakat Nasional kab Siak ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, terutama bagi masyarakat kita yang kurang mampu agar tingkat ekonomi masyarakat ini bisa meningkat dan bisa memenuhi kebutuhan mereka.

“Banyak lahan tidur di kecamatan Siak dan Mempura yang bisa digarap dan di tananami oleh masyarakat agar bermanfaat dan mendatangkan ekonomi,” katanya.

Alfedri berharap, agar para petani jagung bisa mengelola lahan pertaniannya yang baik dan sungguh-sungguh, dengan harapan agar usaha yang dilakukan ini dapat mendatangkan hasil panen yang memuaskan dan mendapat berkah.

Tak hanya itu, Alfedri menghimbau kepada mustahik terutama yang telah menerima bantuan zakat agar senatiasa mendoakan para Muzaki (orang yang telah membayar zakat) agar diberikan rizki yang banyak dan barokah.

Sementara itu ketua BAZNAS kab Siak H. Abdul Rasyid Suharto Pua Upa M. Ed menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak pendamping dan penyuluhan dari Dinas pertanian serta camat dan upz kecamatan Siak yang telah memberikan sumbangan fikiran serta arahan terhadap para petani.

Dikatakan Rasyid saat ini kita menyalurkan bantuan zakat ke beberapa kelompok tani yang tergolong pada Asnaf Miskin di kecamatan Siak di 2 kampung.yang Alhamdulillah saat ini mereka telah berhasil melakukan panen. dan kita berharap dengan usaha pertanian ini bisa menambah perekonomian mereka sehingga mereka terbebas dari himpitan ekonomi.

Disamping itu BAZNAS juga telah memberi bantuan zakat produktif lainnya ke sejumlah mustahik yang berusaha sebagai pedagang asongan maupun Nelayan.

“Kita berharap semua Zakat yang kita salurkan dari BAZNAS tersebut bisa bermanfaatvdan berdaya guna sehingga dapateningkatkan pendapatan mereka masing-masing,” tutup Rasyid.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting Wabup Siak Panen Jagung Petani Binaan BAZNAS Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi memberikan keyakinan kepada masyarakat petani sawit di Kabupaten Siak untuk tidak terlalu khawatir dengan pelaksanaan replanting pohon kelapa sawitnya. Pasalnya pemerintah tentu nanti tidak akan membiarkan ekonomi petani sawit selama masa proses replanting lemah karena tidak ada sumber pendapatan. Selama ini Pemerintah Kabupaten Siak dan tentu ke depannya Pemprov Riau juga akan turut andil membantu mengatasi kekhawatiran tersebut melalui berbagai program usaha sela berdasarkan potensi lahan masing-masing.

“Adanya perencanaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Rakyat (PKS-R) ini juga dalam rangka memberikan jaminan kepada para petani sawit sebagai salah satu upaya mempedulikan usaha hilirnya usaha perkebunan kelapa sawit,” sebut Syamsuar pada acara Diskusi Tentang Integrasi Peremajaan Sawit rakyat dan Pabrik Kelapa Sawit yang berlangsung di SIMR Kantor Bupati Siak pada Rabu (9/1/2019) kemarin.

Ditambahkannya, saya sebagai gubernur nantinya tentu juga akan memperhatikan ini sehingga masyarakat petani sawit yang ikut replanting memiliki usaha sela menjelang kebun kelapa sawitnya kembali menghasilkan.

“Sebagai gubernur saya juga memiliki program untuk berupaya memperbanyak industri hilir Kelapa Sawit ini, termasuk turut membangun bio diesel B 20 dan lainnya yang tentu ini juga akan semakin memicu harga sawit nanti bagus. Apalagi suatu saat kita bisa menghasilkan surpaktan dari hilir sawit ini tentu akan semakin membuat masa depan usaha kebun kelapa sawit semakin menggembirakan,” cakap Syamsuar.

Dikesempatan tersebut Bupati diperkenalkan dengan hasil usaha salah satu kelompok tani kebun sawit di Kabupaten Siak berupa buah pisang barangan seraya mencicipinya dan memperlihatkan kepada sekalian hadirin.

Berhadir pada acara tersebut Ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI),  Prof. Rohmin Dahuri yang juga mantan mentri dizaman Presiden Gusdur dan Megawati. Tim ini datang membawa ide untuk membangun PKS-R di Siak dan mengekspos rencana tersebut di hadapan kelompok usaha petani sawit yang berhadir pada kegiatan tersebut.

Disebutkan bahwa PKS-R ini yang akan menjadi pengusahanya adalah para petani yang tergabung dalam korporasion nantinya dengan semangat swadaya dan swadana.

Selain itu juga ada Ketua DPRD siak, Indra Gunawan SE dan Kepala Dinas terkait, Drs Budiman.

Rohimin menjelaskan kehadiran timnya disini adalah menjembatani petani untuk bisa bersinergi dengan program pemerintah saat ini terutama dalam mendapatkan hak bantuan secara gratis sebesar Rp25 juta/ KK dari pemerintah pusat jika kebun sawitnya di replanting yang tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan aturan mainnya.

Dikesempatan tersebut Rohimin juga berjanji akan menyampaikan keluhan tentang sertifikasi lahan kebun kelapa sawit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses balik nama kepemerintahan pusat.

Sumber : Rilis
Editor : Afrijon

Posting Bakal Bangun PKS Rakyat, Syamsuar: Masyarakat tak Perlu Terlalu Khawatir Replanting Sawit ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Petani semangka jenis Inul dan Dragon, binaan CSR PT. IKPP Perawang, berhasil memanen semangka sebanyak 5 Ton dengan luas lahan 1 hektar, di Jalan Inpres Kampung Pinang Sebatang Barat, Senin (3/12/2018).

Hebatnya, Petani semangka binaan perusahaan tersebut berhasil dalam sekali panen dalam jangka waktu 2 bulan lamanya, bisa mendapatkan hasil panen yang signifikan.

Salah seorang Petani Binaan CSR PT IKPP Perawang, Tryono mengaku sangat puas dengan hasil panennya.
“Cukup dalam waktu selama 2 bulan, Alhamdulillah, kita sudah panen. Ini berkat bimbingan pihak CSR PT. IKPP Perawang,” ungkap Tryono.p .

Dijelaskan Tryono, harga jual semangka Inul dan Dragon ini, dijual kepada pedagang sebesar Rp.2.700/ kg nya. “Kita waktu pertama merintis, modal awalnya sebesar Rp. 6.000.000,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan CSR PT. IKPP Perawang, melalui staf CSR PT. IKPP Perawang, Murseno mengatakan, petani kita ini pak Tryono, kemarin sudah mengikuti Pelatihan Sistim Pertanian Terpadu angkatan ke 12, yang di ikuti sebanyak 30 orang petani perwakilan dari Kecamatan Tualang.

“Alhamdulillah, ilmu yang didapatkan beliau sudah langsung diterapkan, dan mendapat hasil yang maksimal. Inilah bentuk kepedulian perusahan kepada petani binaannya,” ungkap Murseno usai mencicipi semangka hasil panen binaannya, di jalan Infres Kecamatan Tualang.

Laporan : Jhon
Editor : Afrijon

Posting Selama 2 Bulan, Petani Semangka Binaan CSR PT IKPP Perawang Bisa Panen Hingga 5 Ton ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak.com) – Tidak hanya di Arab, ternyata kurma bisa berbuah di Riau dengan kualitas buah yang sama seperti di Arab. Prospek yang menjanjikan, buah Kurma segar atau disebut dengan Ruthab (Kurma Basah) bisa mengahasilkan ratusan juta setiap kali panennya dalam satu pohon.

Berbuah satu kali dalam setahun, Kurma ini bisa menghasilkan 8 hingga 15 tandan, dan setiap tandan berkisaran 10-15 kg.

Satu pohon kurma hasilnya sebanding dengan sehektar sawit. Hal ini dijelaskan Manager Humas PT. Kawasan Kurma Indonesia Asdedi Wijaya, saat Riau Expo 2018 di Komplek Rumah Dinas Gubernur Riau.

“Kenapa orang melihat kurma sangat prospek. Orang berasumsi satu batang kurma sama denga satu hektar sawit. Kurma segar (Ruthab) sekitar 300 ribu per kilo. Orang bilang 100 rb sekilo itu yg thamar (kurma kering berwarna coklat). Fase thamar tidak bisa di Indonesia karena tropis. Bisa di sini tapi harus dibantu alat,” jelasnya.

Namun sebagian orang banyak yang tidak percaya bahwa di Indonesia bisa ditanami Kurma dan berbuah. Anggapan itu telah dipecahkan dan telah dibuktikan.

“Kita sudah pecahkan memori itu. Di Masjid Annur sudah berbuah, di Alfalah sudah berbuah. Kurma itu bisa berbuah. Mistis itu sudah kita pecahkan. Bagaimana kita bisa mengolahnya lagi,” jelasnya.

“Orang gak pernah berfikir apakah bisa ditanam di Indonesia. Banyak orang yang menanam kurma tapi tak berbuah ya. Ternyata banyak yang jantan. Nanti ada bunga jantan agak menguncup kemudian merkah-merkah, sementara betina ada putiknya. Orang melihat berbunga dan tidak berbuah, cuma mekar aja itu jantan. Kalau berbunga kemudian ada putik itu betina,” lanjutnya.

Kini, Kurma telah ditanami PT. Kawasan Kurma Indonesia (PT KKI) seluas seratus hektar dengan target 500 hektar di Desa Salo, Kecamatan Salo, kabupaten kampar, Riau. Dari 100 hektar tersebut akan mengahasilkan 1200 kavlingan, setiap kavlingan ditanami 6 pohon kurma.

Berdirinya perusahaan ini membawa angin segar dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Riau.

“Kita dalam kawasan kurma indonesia, membuka berswada dengan masyarakat. Kita bantu masyarakat untuk jualkan. Kita sebgai mediatornyalah. Setelah jadi pembeli dan pemilik tanah susah bertransaksi maka kita yang mengelola atau membantu menananm kurma yang dibunyikan dalam satu akad, kini sudah 2600 kavling dipesan tinggal 2400 lagi,” kata Asdedi.

Bekerja sama dengan Western Date Palm (WDP), salah satu perusahaan kurma di Thailand tersebut sudah bisa menciptakan 9 bahan dari kurma, seperti gula, herbal, obat, jus dan lainnya.

Tidak hanya itu, kawasan ini juga dijadikan kawasan terpadu syariah yang akan di launching di awal 2019.

“Ini kawasan terpadu islami yang ada agrowisatanya, Masjidnya, Rumah Tahfidznya yang kita kembangkan secara syariah disitu juga ada olahraga sunnah ada olahraga renang, memanah, bekuda dan ada perkemahan Tahfidz qur’an. Insya Allah launching awal 2019,” tandasnya.

Sumber : Riauonline
Editor : Afrijon

Posting Tak Hanya di Arab, Kurma Bisa Berbuah di Riau, Satu Pohon Sebanding Sehektar Sawit ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.