SIAK, Infosiak.com – Seragam biru dongker yang dikenakan Bupati Siak DR. Afni Z diacara pelantikan 14 DPC Partai Nasdem se Kabupaten Siak, Selasa (9/12/25) menjadi sinyal bahwa Nasdem tetap ada di hati Bupati Perempuan pertama Kabupaten Siak tersebut. Meskipun ia mengaku belum bisa menentukan warna baju politiknya sampai saat ini, demi setengah juta rakyat Kabupaten Siak.

“Tidak melupakan peran Partai Nasdem sebagai pengusung saya di Pilkada lalu bersama partai Golkar dan Demokrat, dan demi setengah juta masyarakat Siak, saya memilih untuk saat ini belum menentukan warna politik saya. Namun lihatlah baju saya, menjadi sinyal bahwa hati saya ada bersama Nasdem,” urai Afni.

Ia menceritakan kisahnya yang sebelum menjadi Bupati Siak, bekerja bersama Menteri KLHK 2014-2024, Siti Nurbaya Bakar yang juga jajaran petinggi DPP partai Nasdem hingga saat ini. Bahkan sempat pernah berpikir untuk mencalonkan diri di Pileg 2024 sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Siak-Pelalawan, namun memilih mundur sebelum penetapan daftar calon tetap waktu itu.

“Saya masih sangat awam soal politik dan bisa disebut anak baru. Bahkan saya menyatakan bukan politisi. Hanya saja ada kader Golkar Siak menyebutkan bahwa sepak terjang dan apa yang saya lakukan hingga menjadi Bupati Siak saat ini adalah cara dan langkah politik, jadi entah iya entah tidak lah,” ungkap mantan Tenaga Ahli Menteri KLHK tersebut.

Eks Wartawan tersebut juga mengajak seluruh Partai Politik yang ada di Siak, tetap menjunjung rasa peduli yang besar untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Siak. Meski berbeda pandangan dan sikap politik, namun yang utama adalah demi masyarakat Kabupaten Siak.

Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris DPW Nasdem Riau, Yopi Arianto, Kader Nasdem yang juga Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhonny Charles, ketua Fraksi Nasdem Rohil dana Bengkalis, anggota DPRD Nasdem Siak dan sejumlah Ketua Partai Politik di Siak, atau yang mewakili, seperti Robi Cahyadi dan Ali Masruri dari Gerindra, Musar dan Wira Wislan dari PPP, Eko Fitrianto dan Benny Indrawan dari PKS, Rokib dari PDIP, dan Sabar Sinaga dari Partai Demokrat serta Doni Aryanto Ketua Perindo Siak.

Laporan: Ali

Posting Buka Rakerda Nasdem Siak, Bupati Siak Afni Z Pilih Belum Tentukan Warna ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK  (Infosiak.com) – Guna memastikan kondisi lahan yang ada di areal hak pinjam pakai CV Trijaya di Pematang Tiga desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak, yang membuat lahan seluas 300 hektar tersebut memunculkan sejumlah pihak saling klaim pemilikannya, maka unsur Pemkab Siak mengambil langkah untuk memfasilitasi penyelesaiannya.

Kegiatan inventarisasi yang dilakukan Bagian Administrasi Wilayah dan Fasilitasi Pertanahan Setdakab Siak tersebut, dimulai Rabu (29/7/25) melibatkan unsur RT, RW dan Dusun Kampung Rawang Air Putih yang dikoordinir Penghulu Rawang Air Putih dan masyarakat serta pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan lahan di atas hak pakai CV Trijaya tahun 1968.

“Kegiatan kita ini sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat dengan DPRD Siak pada Senin 11 Maret 2025 lalu, dan permintaan DPRD Siak untuk melakukan pengukuran, pendataan terhadap lahan eks CB Trijaya di Rawang Air Putih, maka kita melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan,” terang Kabag Adwil dan Fasilitasi Pertanahan Setdakab Siak, Rizannaky Kadri Kamis (31/7/25) di Kantor Desa Rawang Air Putih.

Untuk kelancaran kegiatan pengukuran dan pendataan ini, pihak Bagian Adwil dan FP Setdakab meminta pihak desa memfasilitasi dan memberi pendampingan terhadap Persil lahan masyarakat yang menguasai lahan tersebut.

Setelah dua hari pelaksanaan pengukuran dan pendataan, setidaknya sudah hampir separuh, lahan sudah terpetakan siapa yang menguasai dan menggarap lahan tersebut.

Penghulu Rawang Air Putih, Zaini menyebut bahwa sesuai surat permintaan bagian Adwil dan FP Setdakab Siak tersebut, maka mengerahkan seluruh perangkatnya untuk terlibat dan membantu proses pengukuran dan pendataan.

“Kita mengerahkan perangkat desa bersama RW dan RT, untuk memberitahukan ke warga yang menggarap lahan tersebut. Dan warga tampak antusias menunjukkan bukti kepemilikan mereka, serta membantu proses pengukuran di lapangan. Dari sejumlah surat yang terkumpul, tampak warga menggarap lahan berdasar alas hak yang dibuat tahun 1990 dan ada juga yang awal 2000 an sebelum Rawang Air Putih mekar dari desa Merempan Hilir. Meski beberapa kepemilikan juga sudah berubah seiring transaksi antar masyarakat dalam bentuk surat keterangan ganti rugi, bahkan ada juga yang berbentuk sertifikat hak milik dari BPN,” terang Zaini.

Dijelaskannya, untuk lahan hak pakai yang izinnya sudah mati dan tidak perpanjang sejak tahun 1973 atau disebut lahan eks CV Trijaya tersebut, memang sebagian besar sudah dimanfaatkan masyarakat yang awalnya menjadi lahan peladangan, kemudian beberapa sudah menetap dan membangun rumah serta sebagian membangun kebun karet dan sawit.

Namun ada juga areal tersebut, digarap pihak lain yang jumlahnya ratusan hektar yang sejauh ini belum diketahui apa alas haknya.

“Dari lahan eks Trijaya yang disebut 300 hektar itu, belum seluruhnya dibuat surat alas haknya. Ada sekitar 120 an hektar, saat ini menjadi kebun sawit dan diklaim sejumlah orang kepemilikannya dengan bahasa surat kuasa hasil lelang dari pihak bank dan beberapa alasan lainnya,” urai Zaini.

“Kita harap dengan keberadaan Pemerintah Kabupaten dan DPRD ini, persoalan yang sempat membuat penghulu berperkara di Pengadilan Negeri, PTUN Pekanbaru dan memenuhi puluhan panggilan dari pihak berwajib lainnya atas laporan sejumlah pihak terhadap masalah lahan tersebut dapat segera terselesaikan,” harapnya Zaini.

Ketua Komisi II DPRD Siak, Sujarwo turut langsung memantau perkembangan dari proses pengukuran dan pendataan (inventarisasi) lahan eks Hak Pakai CV Trijaya mengaku berupaya memfasilitasi penyelesaian berdasarkan keluhan masyarakat terhadap konflik yang terjadi. Karena berdasarkan laporan, sempat terjadi pengrusakan dan saling klaim yang membuat kegaduhan di lapangan.

“Tentu kita harap persoalan ini bisa dapat jalan penyelesaian dan jelas siapa yang berhak menggarap lahan tersebut. Tidak lagi ada saling klaim, dan menggunakan cara-cara kekerasan dan adu kuat di lapangan. Semua pihak harus patuh dengan hukum dan tegaknya hukum di negeri kita ini,” urai Sujarwo.

“Kita juga menunggu proses Inventarisasi ini, dan nanti akan menentukan langkah apa yang harus diambil dan dilakukan untuk penyelesainnya,” ujar anggota DPRD Siak dari fraksi Golkar tersebut.(ali)

Laporan : Infosiak

Posting Urai Benang Kusut Lahan Eks CV Trijaya, Bagian Adwil dan Pertanahan Siak Lakukan Invetarisir ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK, Infosiak.com – Bupati Siak, Afni Zulkifli, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bungaraya untuk meninjau pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Sabtu (14/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Afni juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kampung Kemuning Muda, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat setempat.

Salah satu proyek yang menjadi fokus perhatian adalah pembangunan jalan Kemuning Muda yang akan diaspal sepanjang 1 kilometer. Bupati Afni menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan ini sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan jalan Kemuning Muda ini merupakan salah satu prioritas kami dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Siak. Kami berharap dengan adanya jalan yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses fasilitas umum dan meningkatkan produktivitas ekonomi,” ujar Bupati Afni.

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Kecamatan Bungaraya, Ahmad Jainuri menyampaikan keluh kesahnya terkait kondisi keuangan yang dialami di Kampung. Dengan lambatnya pencairan nonsiltap, maka akan berpengaruh dengan jalannya roda pemerintahan kampung.

“Nonsiltap sampai detik ini belum ada pencairan. Tentu akan berpengaruh dengan operasional di kampung. Sampai kapan kami harus menunggu pencairannya,” tanya Ahmad Jainuri.

Pertanyaan itu dijawab Plt Sekda Siak Fauzi Asni. Pihaknya sedang berupaya refocusing yang terjadi akibat defisitnya anggaran di Pemkab Siak. Ia juga meminta seluruh penghulu agar tetap bersabar.

“Kami masih memfokuskan efesiensi anggaran, dalam waktu dekat ini semoga keuangan daerah kita sudah ada yang bisa dicairkan,” kata Sekda.

Hadir juga dalam acara itu, Plt Sekda Siak Fauzi Asni, Kadis LHK Siak Amin Soimin dan kepala OPD lainnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Dapil 1 Rakip, Sujarwo dan Nia Sihotang, Camat Bungaraya Wasito serta Penghulu se Kecamatan Bungaraya.

Laporan: Koko

Posting Tinjau Musrenbang Bungaraya, Bupati Siak: Jalan Kemuning Jadi Prioritas ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Siak (Infosiak.com) — Situasi memanas di Blok D Kampung Tumang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, setelah aksi massa ribuan warga dari Kampung Tumang, Merempan Hulu, dan Lubuk Jering yang sempat melakukan aksi anarkis terhadap fasilitas milik PT Seraya Sumber Lestari (SSL). Aksi ini dipicu oleh konflik lahan terkait penanaman pohon akasia di lahan yang diklaim milik masyarakat.

Aksi yang terjadi sekitar pukul 10.30 WIB itu menyebabkan kerusakan berat pada berbagai fasilitas perusahaan, termasuk kendaraan operasional, kantor, mess, rumah dinas, hingga klinik perusahaan. Data sementara menyebutkan sedikitnya 15 unit kendaraan, 3 bangunan rumah, 15 kamar mess, dan 5 unit kantor hangus terbakar atau mengalami kerusakan parah.

Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandy Putra, S.H., S.I.K., M.Si., bersama Bupati Siak Dr. Afni Z., M.Si., dan Dandim 0322/Siak Letkol Arh Riyanto Budi Nugroho, M.Han., langsung turun ke lokasi menemui massa untuk meredam situasi. Dalam imbauannya, Kapolres meminta warga untuk tidak melanjutkan tindakan anarkis dan mempercayakan penyelesaian konflik kepada pihak berwenang.

> “Kami paham ada kekecewaan masyarakat, namun tindakan anarkis bukan solusi. Percayakan penyelesaian melalui jalur hukum dan mediasi resmi. Kami Polres Siak siap mengawal proses ini agar adil dan terbuka,” tegas Kapolres.

Bupati Siak dalam pertemuan dengan massa juga menegaskan bahwa pemerintah siap memfasilitasi penyelesaian konflik selama prosesnya mengikuti hukum yang berlaku.

> “Kami akan bantu fasilitasi mediasi dengan pihak PT SSL. Tapi kami tidak bisa mentoleransi tindakan merusak fasilitas yang sudah melanggar hukum,” ujar Bupati.

Aksi anarkis ini diduga dipicu karena ketidakhadiran perwakilan Humas PT SSL dalam mediasi lanjutan yang dijadwalkan pada pagi hari. Ketidakhadiran tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian perusahaan terhadap aspirasi masyarakat.

Pukul 12.20 WIB, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Sekira pukul 13.15 WIB, massa akhirnya membubarkan diri secara bertahap setelah adanya jaminan dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Untuk langkah selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Siak telah menjadwalkan mediasi resmi pada Kamis, 12 Juni 2025 pukul 14.00 WIB di Kantor Bupati Siak. Pertemuan akan melibatkan Forkopimda, unsur kecamatan, tokoh masyarakat dari tiga kampung, serta pihak PT SSL.

Sementara itu, personel dari Satreskrim Polres Siak dan Polsek Siak telah melakukan pengamanan dengan memasang garis polisi di lokasi kebakaran sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut.

Polres Siak menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menahan diri agar tidak terjadi aksi susulan yang dapat merugikan semua pihak.

Sumber : rilis humas polres

Posting Polres Siak Siaga, Kapolres Imbau Warga Tidak Anarkis ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Pipa minyak di lokasi ladang milik PT Bumi Siak Pusako di CPP Blok, menyemburkan minyak mentah hasil eksplorasi tersebut terjadi Rabu (28/5/25) pagi di pinggir jalan lintas Siak-Buton di desa Mengkapan kecamatan Sungai Apit. Beberapa warga yang melintas sempat mendokumentasikan menyemburnya minyak bercampur air panas dan mengepulkan asap.

Semburan minyak mengenai badan jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas, karena semburan mengarah ke jalan. Namun pengguna jalan tetap memberanikan diri melintasi jalan lintas tersebut.

Terkait kejadian itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak mengetahuinya setelah menerima laporan kejadian pipa bocor milik PT. Bumi Siak Pusako siang harinya.

Dari informasi itu pihak DLH langsung menanggapi dengan membentuk Tim untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap laporan tersebut.

Adapun hasil dari verifikasi lapangan tersebut DLH mendapatkan informasi kronologi kejadian dari karyawan PT.Bumi Siak Pusako bahwa telah ditemukan kebocoran Pipa Mineline 10 in Butun sekitar Pukul 07.15 WIB oleh Tim Security PT. BSP yang berpatroli.

Informasi dari PT. BSP bahwa kebocoran diakibatkan oleh Kondisi pipa Mineline 10 in yang sudah berumur lama dan sudah mulai korosif.

“Dari informasi yang kami peroleh di lapangan, kebocoran pipa itu disebabkan kondisinya sudah mulai korosif,” kata Kepala DLH Siak Amin Soimin melalui Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Masfriastiadi, Rabu (28/5/2025) malam di Siak.

Yadi juga menjelaskan, PT. Bumi Siak Pusako telah melakukan langkah penanganan seperti mematikan semua well Butun. Pemasangan Oil Boom. Menutup Valve di Km 09 dan KM 15 untuk memblok aliran, mulai melakukan penggalian, melakukan perbaikan dengan meng-Clamp Pipa 10 in yang Bocor. Setelah itu untuk pekerjaan Water melon dan melakukan pembersihan oil spil di area kebocoran serta membersihkan film sisa oil spill di kanal.

“Pihak PT BSP sudah melakukan beberapa hal dalam mengatasi pipa yang bocor itu. Mulai mematikan semua well serta meng-Clamp pipa 10 in yang bocor,” terangnya.

Lebih jauh Yadi juga mengatakan, menurut keterangan pihak PT BSP minyak yang tumpah akibat kebocoran pipa itu sekitar setengah barel. Pada areal yang terdampak, lanjut Yadi, pihak perusahaan sudah melakukan penanganan menggunakan Oilbom.

“Dalam kejadian itu ada minyak yang tumpah, kalau kata pihak BSP sekitar setengah barel. Dan saat itu pihak perusahaan sudah langsung melakukan sterilisasi di lokasi tersebut,” tambah Yadi.

Yadi menjelaskan, di area terdampak minyak bocor kanal yang terisolasi (tidak mengalir) dan telah dilakukan penanganan menggunakan Oilbom untuk mengurangi dampak yang lebih luas. PT.BSP masih terus melakukan penanggulangan dengan membersihkan minyak yang tumpah menggunakan penyedotan dengan water melon. Terhadap media tanah dan tumbuhan, PT.BSP masih melakukan pengerukan dan dikemas pada jumbo bag yang selanjutnya akan dibawa ke TPS LB3.

“Untuk antisipasi dampak terhadap lingkungan, pihak PT BSP sudah melakukan penyedotan minyak yang tumpah. Mengeruk dan mengemasnya dengan menggunakan jumbo bag untuk dibawa ke TPS LB3,” pungkas Yadi.

Laporan : Koko

Posting Sebab Korosi, Pipa Minyak Mentah PT BSP Bocor ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak menetapkan pasangan nomor urut 02 Dr. Afni Zulkifli – Syamsurizal, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih atau pemenang Pilkada Siak 2024, dalam Sidang pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih pada pemilihan tahun 2024, Rabu (7/5/24) di Gedung Tengku Maharatu, Siak.

Sidang Pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Siak Said Darma Setiawan didampingi segenap komisioner KPU Siak lainnya, dihadiri langsung oleh Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Kapolres Siak, AKBP Eka Ariandy Putra.

Selain itu hadir Ketua KPU Provinsi Riau Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu Siak Zulfadli Nugraha beserta segenap Komisioner Bawaslu Siak dan unsur Forkopimda Kabupaten Siak.

“Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih pada pemilihan tahun 2024 nomor urut 02 saudari Dr. Afni Z. M.Si dan Syamsurizal, S.Ag, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih dalam pemilihan tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 82.586 suara, atau 40,75 % dari total suara sah,” jelas Said Darma Setiawan saat memimpin Pleno terbuka.

Usai Pleno, Said Darma Setiawan menjelaskan bahwa KPU Siak telah memiliki kekuatan hukum dalam menetapkan pasangan Bupati terpilih, yakni berdasarkan salinan putusan MK, dan salinan keputusan KPU RI tentang Bupati dan Wakil Bupati terpilih, walikota dan wakil wali kota pada pemilihan umum tahun 2024 pasca putusan MK tanggal 5 Mei tahun 2025.

“Hasil putusan ini akan kami serahkan kepada DPRD Kabupaten Siak melalui sidang Paripurna nanti. Tugas kami sebagai KPU Siak sampai di situ. Dengan ini, tahapan Pilkada Siak tahun 2024 sudah selesai,” jelas Said Darma Setiawan.

Saat ditanya soal pelantikan Bupati terpilih, Said Darma Setiawan menjelaskan bahwa hal itu kewenangan Mentri Dalam Negri. Sesuai tahapan, salinan keputusan KPU Siak ini diserahkan kepada DPRD Kabupaten Siak, yang kemudian akan diteruskan ke pemerintah Provinsi Riau, dan diteruskan ke Mendagri.

Dilain pihak, Ketua Bawaslu Siak Zulfadli Nugraha menyampaikan, dengan adanya putusan MK pada 5 Mei 2025 kemaren mengakhiri semua cerita jalannya proses dinamika Pilkada Siak. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota lainnya yang bersamaan menyelenggarakan Pilkada, mereka telah 3 bukan dipimpin oleh Bupati Baru.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, masyarakat melakukan Demo ke Bawaslu, demo ke KPU, itu merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada kita semua,” ujar Zulfadli Nugraha.

Pada kesempatan itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengucapkan selamat kepada Dr. Afni Zulkifli dan Syamsurizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih.

“Mengucapkan selamat kepada Ibu Afni dan Bapak Syamsurizal, mudah-mudahan harapan masyarakat Siak yang selama ini sudah dibangun, dapat dilaksanakan secara bersama-sama,” pesan Kapolda Riau Herry Heryawan.

Lebih jauh, iya berpesan agar Bupati terpilih bisa membangun komitmen untuk berkolaborasi, melakukan transformasi.

“Kolaborasi harus dilakukan kepada semua pihak, baik itu civitas akademika yang ada di sini, komunitas sosial yang ada, TNI dan Polri, Media, para pelaku usaha, dan seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kolaborasi itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya komitmen, oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen, termasuk dalam hal moral kita, etika kita,” pesan Kapolda Riau.

Sementara Bupati Siak terpilih Dr. Afni Zulkifli didampingi Wakil Bupati Siak terpilih Syamsurizal dalam sambutannya menyampaikan, proses jalannya demokrasi pada Pilkada Siak 2024 sangat panjang, hingga akhirnya Alhamdulillah pemenangnya adalah masyarakat Kabupaten Siak semuanya.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah sama-sama mengawal dan mensukseskan pesta demokrasi di Siak. Tidak luput, ucapan terimakasih disampaikan kepada Calon Bupati no urut 1, H. Irving Kahar Arifin yang telah memberikan contoh baik dalam berdemokrasi,” pungkas Afni.***

Editor: @liTubelnov

Posting Proses MK Tuntas, Afni-Syamsurizal Ditetapkan Pemenang Pilkada Siak 2024 ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Pekanbaru (Infosiak.com) – Dewan Pengurus Cabang Pemuda Tani Indonesia (PTI) Kabupaten Siak periode 2025-2030 resmi dikukuhkan bersama pengurus 10 Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Riau oleh Sekretaris Jendral Pemuda Tani Indonesia, R.S.Suroyo JR di Hotel Prime Park Pekanbaru Minggu (2/2/25).

Dalam arahannya, Sekjen DPP PTI memberi pesan agar pengurus yang baru dilantik dapat segera melakukan langkah-langkah mengenalkan organisasi ke khalayak, dan melakukan audiensi dengan stakeholder terkait dalam upaya mendorong semangat kaum muda dalam mewujudkan majunya pertanian untuk memakmurkan kehidupan petani.
“Meski tidak harus menjadi petani, kita harap, pengurus PTI dimanapun bisa menjadi bagian dalam semangat swasembada pangan bagi bangsa Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Suroyo.
Pemuda Tani Indonesia berarti melakukan segala aktifitas dalam meningkatkan hasil pertanian dan menjadikan produk pertanian mampu mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup bagi petani dan rakyat Indonesia umumnya.
Terkait keberadaan organisasi Pemuda Tani Indonesia, memang ada beberapa organisasi yang namanya serupa, namun sebenarnya berbeda.
“Awalnya PTI lahir sebagai underbow dari HKTI yang pernah diketuai Bapak Siswono Yudhohusodo, Prabowo Subianto dan sekarang diketuai, Fadli Zon. Dan HKTI juga ada beberapa nama dan kepengurusan jalur lainnya. Namun seiring waktu PTI bukan lagi underbow namun menjadi organisasi tersendiri. Kalau ibarat keluarga, PTI ini anak yang sudah besar dan pisah KK dari orangtuanya, Himpunan kerukunan Tani Indonesia,” terangnya.

Sedangkan ketua Caretaker DPD PTI Provinsi Riau Riko Wahyudi menyebutkan bahwa Pelantikan 11 DPC PTI Kabupaten se Riau menunjukkan masih ada PR bagi pengirus defenitif DPD PTI Riau untuk segera membentuk kepengurusan Kabupaten Indra Giri Hulu yang sejauh ini belum terbentuk.

Sedangkan seiring pelantikan 11 DPC PTI Kabupaten se Riau, juga digelar Sekolah Tani I, yang menghadirkan sejumlah nara sumber. Kemudian dilanjutkan dengan adenda Musdalub DPD PTI Riau, yang akhirnya memilih Muhammad Rahul sebagai Ketua DPD Pemuda Tani Provinsi Riau.
“Setelah terpilihnya secara defenitif Ketua dan Formatur DPD PTI Riau, juga langsung diagendakan pelantikan DPD PTI Riau yang akan dihadiri Wamentan dan Wakapolri,” terang Riko.
“Kita ingin keberadaan PTI dapat memberi kontribusi positif bagi kalangan muda untuk melibatkan diri disektor pertanian. Dan pada akhirnya mencapai swasembada pangan,” tutupnya.
Ketua DPC PTI Siak Androy Aderianda setelah dilantik menyebut bahwa akan menjalankan amanah dalam memegang mandat visi misi organisasi dengan akan segera membentuk pengurus ditingkat kecamatan PTI se Kabupaten Siak bahkan sampai tingkat desa.
“Sesuai dengan visi dan misi, kita ingin mendorong pemuda untuk bangkit dan memiliki orientasi dalam membangun pertanian, menggapai petani makmur dan sejahtera. Intinya kita akan melakukan sesuatu mewujudkan swasembada pangan bagi negeri kita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.

Ada sejumlah nama pemuda yang masuk dalam kepengurusan DPC PTI Kabupaten Siak, sebagai Ketua Androy Aderianda, Sekretaris Zulfaini dan Bendahara Ali Masruri. Dan dalam waktu dekat pembentukan kepengurusan tingkat Kecamatan akan dilakukan.***

Editor : Ali

Posting DPC Pemuda Tani Indonesia Kab Siak Dikukuhkan, Androy:Kita Ingin Terlibat Wujudkan Swasembada Pangan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Pekanbaru (Infosiak) – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat Pemkot Pekanbaru kembali menjadi sorotan tajam, kali ini terkait dugaan aliran dana Rp20 juta kepada wartawan. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau, H. Dheni Kurnia, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan menyebut identitas wartawan yang diduga menerima dana tersebut.

Menurut Dheni, tudingan ini telah mencoreng nama baik profesi wartawan, terutama di tengah perjuangan menjaga integritas jurnalistik.

“Kasus ini telah menimbulkan stigma negatif terhadap wartawan. Kami hidup dari kerja keras, bukan dari uang hasil korupsi. KPK harus menjelaskan siapa wartawan yang dimaksud agar tidak ada generalisasi,” tegasnya, Rabu (4/12/24).

Stigma dan Beban Moral Wartawan
Dheni menambahkan, jika KPK tidak segera mengungkap identitas penerima dana, akan muncul cemoohan yang merugikan seluruh wartawan di Indonesia.

“Kami ini mencari nafkah dengan pena, bukan dengan memakan uang haram. Jangan sampai tudingan ini membuat masyarakat menganggap semua wartawan seperti itu. Ini sangat merugikan kami,” ujar Dheni dengan nada serius.

Ia juga meminta agar pihak yang terlibat dalam pemberian dana tersebut, termasuk dari pihak media, dibuka ke publik. “Jika nama media atau wartawan yang menerima tidak disebutkan, ini menjadi beban moral bagi kami yang bekerja dengan jujur,” lanjutnya.

OTT dan Dugaan Aliran Dana
Kasus ini mencuat setelah KPK menangkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution (IPN), dalam OTT yang digelar Senin (2/12). Dari operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai senilai Rp830 juta di lokasi penangkapan.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebut bahwa berdasarkan pengakuan IPN, dana sebesar Rp1 miliar yang diterimanya dari Kabag Umum Pemkot Pekanbaru, Novin Karmila (NK), telah dialirkan ke beberapa pihak. “Sebanyak Rp150 juta diberikan kepada YL (Yuliarso), Kadishub Kota Pekanbaru, dan Rp20 juta kepada wartawan,” ungkap Ghufron dalam konferensi pers.

Selain IPN dan NK, KPK juga menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa sebagai tersangka dalam kasus penganggaran di Pemkot Pekanbaru.

Reaksi Publik dan Transparansi
Pernyataan KPK mengenai aliran dana ke wartawan telah memicu reaksi beragam di masyarakat, termasuk dari kalangan jurnalis yang merasa dirugikan. “Kami tidak ingin profesi wartawan dicap buruk karena perbuatan oknum. Jika memang ada wartawan yang terlibat, sebutkan namanya. Jangan sembunyi-sembunyi,” kata Dheni.

Ia juga berharap kasus ini menjadi momentum bagi KPK untuk menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. “Kami mendukung penuh langkah KPK, tetapi transparansi harus diutamakan demi menjaga kepercayaan publik,” tutupnya

Kasus ini kembali menyoroti tantangan besar yang dihadapi profesi wartawan di Indonesia, terutama dalam menjaga independensi di tengah tekanan eksternal. Di sisi lain, penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan diharapkan mampu menjernihkan nama baik wartawan yang berintegritas.

Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari KPK untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini, sembari berharap dunia jurnalistik tetap menjadi penjaga independensi dan suara kebenaran. ***(ali)

Sumber : Rilis JMSI

Posting KPK OTT Wakot Pekanbaru, Seret Oknum Wartawan Terima Uang Korup, Ini Kata Ketua JMSI Riau ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Siak (infosiak.com), – Belakangan ini hampir setiap hari listrik PLN di Kampung Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak padam. Bahkan per-harinya bisa tetjadi berkali-kali dan  tentunya ini sangat mengganggu kenyamanan dan bahkan merugikan masyarakat.

Bagaimana tidak, arus yang hidup mati – hidup mati itu rawan merusak elektronik yang ada. Serta berpengaruh terhadap bisnis usaha kecil menengah yang bergantung pada listrik.

Sayangnya, penjelasan terkait kondisi itu tidak dapat diperoleh secara pasti. Sehubungan Manajer PT. PLN Rayon Perawang, yang menjadi sumber arus listrik warga Tumang ini, enggan untuk dikonfirmasi pada Selasa (26/11/2024). Ia justru mengarahkan kepada Supervisornya untuk memberikan keterangan terkait PLN yang sering padam.

“Ada beberapa hal yang menyebabkan penerangan Lampu PLN mati, selain dikarenakan cuaca saat ini yang ekstrim, juga apabila ada angin kencang, tanaman RAPP dan tanaman Arara Abadi apabila ada yang tumbang menimpa kabel PLN maka bisa menyebabkan lampu padam,” ungkap Adi Oktavianus selaku Team Leader Tehnik PT PLN Rayon Perawang.

Pohon yang sering tumbang di sekitaran hutan lindung. Selain itu pohonnya besar-besar dan apabila tumbang mengenai kabel, itu bisa menyebabkan kabel putus dan tiang patah.

“Untuk kedepannya, kami sedang mengupayakan kabel bawah tanah disekitaran daerah yg rawan tersebut”, pungkasnya. (Sutrimo)

Posting Lampu Sering Mati, Warga Tumang Keluhkan Kinerja PLN Siak ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

PEKANBARU (Infosiak) – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Riau gelar pelatihan jurnalistik untuk anggota selama dua hari, 9-10 November 2024 .

Acara yang digelar di Hotel Mutiara Pekanbaru ini diikuti 60 peserta dan secara resmi dibuka hari ini, Sabtu (9/11/2024), oleh Ketua Umum Pusat JMSI Teguh Santosa, diwakili oleh Ketua Bidang TIK Pusat, Zulpen Zuhri.

Pelatihan yang menghadirkan pembicara tokoh pers dan wartawan senior yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik ini mengambil tema “Pers Profesional Wartawan Bermartabat.”

Narasumber pertama adalah
Ketua Umum JMSI Pusat yang diwakili oleh Ketua Bidang TIK, Zulpen Zuhri, yang memaparkan tentang “Pengembangan Bisnis Media Siber.”

Kemudian Fakhrunnas MA Jabbar, wartawan senior Riau yang juga dikenal sebagai penulis, sastrawan dan penyair dari Riau, memaparkan “Menulis Berita yang Baik dan Benar.”

Serta H Dheni Kurnia, Ketua JMSI Riau yang juga wartawan senior dan puluhan tahun bekerja di Grup Kompas. Dheni Kurnia memaparkan soal Organisasi Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Ketua Panitia pelatihan, Luzi Diamanda dalam kata sambutannya menjelaskan bahwa pelatihan ini penting untuk wartawan, karena ilmu wartawan itu terus berkembang. Kegiatan ini merupakan program JMSI Riau untuk membentuk wartawan yang profesional.

Menurut Luzi, untuk lebih fokus, peserta pelatihan menyerap ilmu jurnalistik yang akan disampaikan para instruktur maka para peserta diinapkan selama dua hari, karena pelatihan akan berjalan padat.

“Peserta diharapkan fokus mengikuti pelatihan, karena pelatihan ini sangat bermanfaat, untuk mengembangkan media siber yang bermartabat dan wartawannya profesional. Ini pelatihan dari kita untuk kita untuk menghadapi persaingan media saat ini,” terang Luzi

Ketua JMSI Riau, Dheni Kurnia yang diwakili Sekretaris Ridha M Haztil atau Ridho dalam sambutannya menjelaskan bahwa organisasi penting, bukan hanya untuk menaungi anggota tetapi juga secara bersama-sama mengembangkan bisnis media.

“Untuk mengembangkan organisasi butuh keseriusan anggota, dimana anggota tentu harus ikut alur dan aturan-aturan yang sudah ditetapkan organisasi,” kata Ridho.

Sementara Ketua Umum JMSI Pusat, yang diwakili Ketua Bidang TIK Zulpen Zuhri yang  membuka kegiatan secara resmi menyampaikan bahwa bersama JMSI perusahaan pers bisa mengembangkan bisnis.

“Bersama JMSI kita berkolaborasi mengembangkan bisnis media untuk kesejahteraan semua anggota,” kata Zulpen.

Ketum JMSI berharap agar pelatihan jurnalistik ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi para peserta, termasuk pengembangan bisnis media.

“Kita berharap acara seperti ini terus berlanjut dan berkesinambungan di JMSI Provinsi Riau, agar media anggota JMSI Riau mampu berkontribusi positif bagi masyarakat,” katanya.(rls).***

Posting Pelatihan JMSI Riau, Pers Profesional Wartawan Bermartabat ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Anggota DPRD Riau Androy Ade Rianda menjalankan tugasnya mengawasi proses pembangunan infrastruktur yang ada di daerah pemilihannya Siak-Pelalawan. Untuk kali ini, meninjau kondisi jalan rusak ruas Perawang-Pekanbaru, Sabtu (14/9/24).

“Hari ini kita turun menyisir jalan-jalan berlobang di kecamatan Tualang yang mana ruas tersebut merupakan jalan Provinsi. Kita turun hari ini bersama dinas PU untuk segera melakukan perbaikan jalan berlobang milik provinsi ini,” urai Androy dari fraksi Gerindra tersebut.

Kondisi lapangan, beberapa ruas jalan Provinsi yang ada di wilayah Kabupaten Siak, cukup banyak rusak. Selain banyaknya lubang jalan, dan sangat pengganggu kelancaran berlalu lintas, juga kondisi itu sering menyebabkan kecelakaan. Baik kecelakaan fatal maupun kecelakaan ringan dengan jatuhnya beberapa pengendara atau menyebabkan pengendara mengalami kerusakan kendaraan karena terjerembab ke lobang jalan.

“Tentunya ini kita minta segera diperbaiki dan diselesaikan secepatnya,” tegas Androy.

Didampingi kepala UPT Ruas jalan Siak, Pelalawan, Pekanbaru Khairil, Ketua DPC Gerindra Siak tersebut turun untuk melihat kondisi ruas dari simpang Pemda menuju simpang PT. SIR.

” Karena kita juga baru saja dilantik, maka langkah ini merupakan tahap awal. Ke depan kita akan terus berkoordinasi dengan Dinas PU Tarukim Provinsi Riau, untuk lebih memperhatikan kondisi jalan Provinsi yang ada ini. Kita akan pantau ruas-ruas jalan Provinsi yang ada,” urainya.(AT)

Posting Tinjau Jalan Rusak bersama PU Riau, Androy : Jalan Berlobang Kita Tuntaskan ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Jakarta (Infosiak.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola organisasi PWI melalui kerja sama sertifikasi Governance, Risk, Compliance (GRC). Hal ini disampaikan Hendry saat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bataro Persada Indonesia, di Sekretariat PWI Pusat, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/24).

“Saya ingin MoU ini menjadi momentum bagi PWI untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Saya harap PWI di tingkat provinsi ikut mensosialisasikan program GRC ini sebagai bagian dari kebutuhan manajemen modern,” ujar Hendry.

Ia juga berharap, MoU ini dapat mendukung proses kaderisasi calon ketua PWI di daerah maupun pusat. “Dengan adanya sertifikasi ini, calon ketua PWI diharapkan memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Chairman Lembaga Sertifikasi Profesi Tata Kelola Risiko dan Kepatuhan, Jerry Mermen, menilai MoU ini penting untuk memastikan sertifikasi profesional di bidang tata kelola, risiko, dan kepatuhan. “Proses sertifikasi ini harus didukung dengan pelatihan yang baik, dan kerja sama dengan PWI menjadi bagian penting dari itu,” jelas Jerry.

Jerry juga menyampaikan apresiasinya kepada PWI atas kemitraan ini. “Kami berharap MoU ini dapat meningkatkan kompetensi dalam mengelola organisasi,” katanya.

Direktur Utama PT Bataro Persada Indonesia, Yusuf Surbaki, menambahkan bahwa perusahaannya telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan swasta dan BUMN dalam pelatihan sertifikasi. “Kami berharap PWI dapat membantu mensosialisasikan pentingnya GRC ke seluruh Indonesia, karena ini adalah elemen penting dalam pengelolaan organisasi,” pungkasnya.

Sumber : Rilis PWI Pusat

Posting PWI Tingkatkan Tata Kelola dengan Sertifikasi GRC ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Jakarta (Infosiak.com) – Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar mantan Zulmansayah sebagai pemegang mandat PLT Ketum PWI pada 18 Agustus di Hotel Grand Paragon, Jakarta, dinilai ilegal.

Menurut keterangan Hendry CH Bangun sebagai Ketua PWI yang sah saat ini, KLB sengaja digelar oleh segelintir orang yang haus kekuasaan.

“Kita mengecam pelaksanaan KLB yang diinisiasi oleh H. Ilham Bintang, mantan Penasihat PWI yang telah diberhentikan, dan Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Bidang Organisasi. KLB ini ilegal dan tak memenuhi syarat sesuai PRT PWI,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.

Menurut Hendry Ch Bangun, KLB tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI.
“Ini adalah tindakan ilegal dan tidak bisa dibenarkan. Mereka yang menggelar KLB ini hanyalah sekelompok kecil orang yang haus jabatan,” tegas Hendry Ch Bangun di Banjarmasin, Minggu, 18 Agustus.
Hendry Ch Bangun menegaskan kembali bahwa KLB hanya dapat diselenggarakan jika diminta oleh 2/3 dari jumlah PWI provinsi, dengan syarat Ketua Umum berhalangan tetap atau telah menjadi terdakwa dalam kasus pidana. Namun, KLB yang digelar kali ini tidak memenuhi kriteria tersebut.

“Saya masih sehat dan tidak dalam dalam kasus hukum. Ini jelas pelanggaran serius. Mereka yang hadir sebagian besar bukan pengurus sah, bahkan beberapa provinsi yang ikut serta telah dibekukan kepengurusannya,” kata Hendry Ch Bangun.

Hendry Ch Bangun menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa dirinya tetap sah sebagai Ketua Umum PWI Pusat, dan tidak ada dasar hukum yang bisa menggugurkan posisinya.
“KLB ini hanya manuver segelintir orang yang berusaha merusak organisasi dengan cara-cara yang tidak bermartabat,” pungkasnya.

Kuasa Hukum PWI Pusat, HMU Kurniadi, SH., MH., menegaskan bahwa sejauh ini kepengurusan PWI Pusat yang sah adalah hasil Kongres PWI XXV yang dilaksanakan pada 25-26 September 2023 di Bandung, dengan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum. Kepengurusan ini telah disahkan terakhir dengan Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 tanggal 9 Juli 2024.

“Sampai hari ini, saya belum pernah melihat SK penunjukan Zulmansyah Sekedang sebagai Plt Ketua Umum, apalagi SK Menkumham yang mengesahkannya. Kalau memang sah, tunjukkan SK pengangkatan dan SK Menkumham-nya,” ujar HMU Kurniadi dalam penjelasannya di Jakarta, Minggu, (18/8/24).

HMU Kurniadi juga menegaskan bahwa klaim Zulmansyah sebagai Plt Ketua Umum, serta KLB yang digelarnya, adalah ilegal. “KLB ilegal pada 18 Agustus 2024 ini tidak memenuhi kuorum 2/3 seperti yang disyaratkan dalam PRT PWI. Selain itu, para penggagas KLB ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sesuai Pasal 263 KUHP,” tambahnya.

Langkah Hukum

Pada kesempatan itu, HMU Kurniadi juga menyampaikan pihaknya telah menempuh jalur hukum berupa empat laporan polisi, terkait dugaan pencemaran nama baik, penyebaran finah, dan pemalsuan surat.

“Setelah ruang diskusi hingga somasi tak lagi jadi solusi, kami pun menempuh jalur hukum dengan mengadukan pihak-pihak yang terus menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik. Ada dua laporan polisi dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sesuai Pasal 27A UU ITE, kemudian dua laporan polisi lagi terkait dugaan pemalsuan surat sebagai diatur dalam Pasal 263 KUHP,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan PMH tersebut dilayangkan Sayid Iskandarsyah yang teregister di PN Jakarta Pusat dengan Nomor:395/Pdt.G/2024/PN/Jkt/Pst.

“Sudah dua kali persidangan digelar, para tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir,” ujarnya.

Terkait polemik terkait pelaksanaan program Pendidikan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kerja sama dengan Forum Humas BUMN atau dikenal “UKW-BUMN Gate”, ia menyatakan tidak ditemukan penyimpangan material atau signifikan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran kegiatan tersebut. Hal itu berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryo Tienmar.

“Jadi, tidak ada itu yang namanya korupsi seperti informasi yang beredar dan dituduhkan, bukan uang negara baik APBN maupun APBD. Dana yang disebut sebagai cashback juga sudah dikembalikan ke kas PWI sebesar Rp 1.080.000.000. Jadi, apa masalahnya?,” kata pengacara yang sedang merampungkan studi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu.

Ia kembali mengingatkan bila ada pihak yang mengklaim sebagai Plt Ketua Umum PWI Pusat, bahkan sampai ingin menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) tentunya dipastikan itu ilegal.

“Sampai saat ini HCB masih aktif menjalankan roda organisasi, tidak berhalangan sama sekali, bukan pula menyandang status terdakwa kasus pidana. Surat Keputusan DK Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024 adalah produk suka-suka. Sudah menyalahi aturan Pasal 10 ayat 7 dan Pasal 28 ayat 1 PRT PWI, itu ilegal namanya. Kalau masih juga memaksakan kehendak, mau dibawa kemana PWI ini?,” pungkasnya

Sebelumnya, dalam siaran pers, Senin (12/8/2024), Sasongko Tedjo menyatakan bahwa per 16 Juli 2024 seiring dengan dikeluarkannya Surat Keputusan DK Nomor: 50/VII/DK/PWI-P/SK-SR/2024, Hendry Ch Bangun tidak lagi berstatus sebagai anggota PWI.(*/rls-PWI)

Posting PWI Pusat Kecam Para Pihak yang Gelar KLB PWI, Hendri CHB: KLB Ilegal dan Tak Penuhi Syarat ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

JAKARTA (Infosiak.com) – Zulmansyah Sekedang terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PWI masa sisa periode 2023-2028 melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PWI yang diadakan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Minggu (18/8/2024). Pemilihan ini berlangsung di tengah situasi internal PWI yang sebelumnya sempat mengalami ketegangan dan perbedaan pendapat di antara anggotanya.

KLB digelar sebagai tindaklanjut dari keputusan Dewan Kehormatan PWI Pusat, yang mencopot jabatan Ketum dari Hendry CH Bangun dan menunjuk PLT Zulmansyah Sekedang sebagai ketua dengan tugas menggelar Kongres segera mungkin.

KLB yang digelar Zulmansyah sesuai laporannya, diikuti 21 pengurus PWI Provinsi, berjalan dengan lancar dan penuh keharmonisan. Hanya ada satu calon yang maju dalam bursa pemilihan, yakni Zulmansyah Sekedang.

Karena dua calon lainnya, Ahmad Munir dan Rajab Ritonga, memilih untuk mundur dari pencalonan, menjadikan Zulmansyah sebagai satu-satunya kandidat yang layak untuk dipilih.

Dengan demikian, Zulmansyah terpilih secara aklamasi, menggantikan posisi Hendri CH Bangun yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PWI.

Kongres Luar Biasa ini tidak hanya berfokus pada pemilihan Ketua Umum PWI, tetapi juga dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI untuk sisa masa bakti.

Sasongko Tedjo pun terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DK PWI. Dengan terpilihnya duet Zulmansyah Sasongko ini, diharapkan PWI dapat semakin solid dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

Dalam pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PWI, Zulmansyah Sekedang menyampaikan komitmennya untuk menjalankan roda organisasi dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Ia menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dan peran sentral PWI dalam mendukung kebebasan pers serta meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia. Zulmansyah juga secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menerima sanksi jika dimasa kepemimpinannya ditemukan adanya pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI.

“Saya tidak akan melawan, saya siap disanksi jika melanggar,” ujar Zulmansyah.

Pernyataan ini disampaikan untuk menunjukkan komitmen Zulmansyah terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk dirinya, yang kebal terhadap aturan organisasi.

Dengan sikap tegas ini, Zulmansyah berharap dapat menjadi teladan bagi seluruh anggota PWI dalam menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

KLB kali ini dianggap sebagai langkah penting untuk memulihkan stabilitas dan kepercayaan dalam tubuh PWI, terutama setelah adanya perselisihan internal yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

Para peserta kongres yang sepakat bahwa kepemimpinan baru di bawah Zulmansyah harus mampu membawa perubahan positif dan memperkuat solidaritas di antara para wartawan. Dengan terpilihnya Zulmansyah secara aklamasi, harapan besar pun dipikulnya untuk membawa PWI ke arah yang lebih baik dan lebih kuat.

Selain fokus pada pemulihan internal, Zulmansyah juga menekankan pentingnya peran PWI dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin kompleks. Dunia jurnalistik saat ini tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi digital, fenomena berita palsu (fake news), hingga ancaman terhadap kebebasan pers. Menurut Zulmansyah, PWI harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip jurnalisme yang bertanggung jawab.

Ketua Panitia KLB Mara Sakti Siregar berterima kasih atas suksesnya acara ini dan bangga dengan hadirnya 21 Provinsi yang hadir dalam KLB. Dengan terpilihnya Zulmansyah sebagai Ketua Umum yang baru bisa memicu semangat anggota untuk bersama sama mengembalikan PWI Ke jalan yang benar sesuai tema KLB kali ini “Menjaga Marwah Organisasi, Menegakkan Integritas Wartawan”.

Tampak hadir sejumlah sesepuh PWI,Tribuana Said, Ilham Bintang, Wina Armada, Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Mirza Zulhadi, Nurjaman Mohctar dan sejumlah peninjau dari daerah.(*/Rls-klb)

Posting PWI Gelar KLB Periode 2023-2028 Terpilih Ketum, Zulmansyah Siap Terima Sanksi Jika Melanggar ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK (Infosiak.com) – Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak menggelar rapat koordinasi dan Sosialisasi PKPU 8/2024 terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam kegiatan itu, KPU juga memaparkan tentang periodesasi jabatan Bupati Siak Alfedri yang sejuah ini menjadi pembicaraan hangat masyarakat Siak.

Komisioner KPU, Berlian Littaqwa bersama Dedi Kurniawan yang memimpin pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi, Jumat (16/8/24) di Aula Penginapan Setia Melayu Siak Sri Indrapura, diikuti seluruh parpol pemilik kurdi DPRD Siak, insan pers dan tamu undangan lainnya.

“Kita hari ini mengundang seluruh parpol dan perwakilan masyarakat untuk mensosialisasikan PKPU tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota untuk menyampaikan bahwa terkait Pilkada Serentak 2024, sudah terbit PKPU tentang itu,” ujar Plh Ketua KPU Siak, Berlian Littaqwa saat membuka kegiatan.

Dalam materi sosialisasi yang membahas hal-hal teknis proses pencalonan, baik perseorangan dan pencalonan dari Parpol dan gabungan Parpol, muncul pertanyaan terkait masa jabatan Bupati Siak Alfedri yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat bahkan kalangan Politisi di Kabupaten Siak.

Terkait Periodesasi Bupati PKPU juga mengaturnya dalam pasal 14 tentang persyaratan calon dan dijelaskan pula pada pasal 19 huruf e, bahwa penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan.

“Sesuai petunjuk yang kami terima dari KPU RI, bahwa periodesasi Bupati Siak ini dihitung sejak tanggal pelantikan untuk jabatan defenitif Bupati. Sedangkan terkait tugas sebelumnya karena Bupati berhalangan itu memang menjadi tugas Wakil Bupati sesuai UU Nomor 13/2014 tetang pemerintahan daerah. Hal itu dijelaskan di pasal 60 dan pasal 66 UU tersebut,” jelas Komisioner KPU, Dedi Kurniawan menjawab pertanyaan salah satu peserta.

Bupati Siak Alfedri pertama kali dilantik sebagai Bupati Siak, pada 18 Maret 2019 untuk mengisi sisa masa jabatan hingga 21 Juni 2021. Dan sebelum masalah periodenya sebagai pengganti berakhir, Alfedri maju Pilkada 2020 berpasangan dengan Husni Merza, untuk periode jabatan 2021-2026. Dan periode ini dipercepat dalam batas sekitar Februari 2025.

Rakor sempat memunculkan beberapa pertanyaan lainnya, bahkan membahas periodesasi Bupati Siak, berkenaan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi.

Mengacu pada periodesasi dan kasus serupa juga pernah terjadi dalam Pilkada 2020 yang lalu di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Eks Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang merupakan Wakil Bupati daerah itu periode 2010-2015 dengan Bupati Abdul Haris Nadjmuddin, sempat menjabat sebagai pejabat bupati karena Bupatinya menjalani proses hukum.

Dikutip dari mkri.id, disebutkan terjadi gugatan terhadap periodesasi jabatan Hamim Pou saat akan mengikuti kembali Pilkada 2020. Secara aktual, para Pemohon mengalami kerugian atas praktik ketatanegaraan kepala daerah di Kabupaten Bone Bolango. Bupati Bone Bolango terpilih Periode 2010-2015, Abdul Haris Nadjmudin, diberhentikan sementara karena tersangkut perkara pidana sehingga Wakil Bupati Hamim Pou diberi wewenang menjalankan pemerintahan sebagai pejabat bupati sejak 18 September 2010-27 Mei 2013. Dalam rentang waktu 2 tahun 3 bulan, Bupati Abdul Haris Nadjmudin meninggal dunia sehingga Hamim Pou menjadi bupati pengganti sejak 27 Mei 2013-17 September 2015.

Pada Periode 2016-2021, Hamim Pou terpilih menjadi Bupati satu periode untuk masa jabatan 17 Februari 2016-17 Februari 2021. Kemudian pada Pilkada Serentak 2020 Hamim Pou yang merupakan ketua salah satu partai dicalonkan kembali menjadi Bupati Bone Bolango Periode 2021-2026, dan kemudian terpilih. Hingga akhirnya mundur pada 4 November 2023 karena maju Caleg pada Pileg 2024.

Plh Ketua KPU Siak, Berlian Littaqwa menyebutkan bahwa KPU Kabupaten Siak terus berkoordinasi mengenai persoalan perhitungan periodesasi Bupati Siak ini, karena kasus seperti di Siak agak khusus.

“Kita juga tetap meminta kepastian hukum dalam hal ini, bahkan sudah menyurati beberapa pihak baik di KPU RI. Bahkan kita minta dampingan dengan KPU RI terkait hal ini,” ungkap Berlian.

Untuk kepastiannya, tentu akan ditelaah saat sudah ada pendaftar di Pilkada Siak nanti yang dibuka pendaftarannya pada 27-29 Agustus 2024 dan akan melalui beberapa tahapan hingga penetapan calon hingga pelaksanaanya pada 27 November 2024. Terkait tahapan ini, tertuang di PKPU Nomor 2 tahun 2024.(*/Ali)

Laporan : Ali Tubelnov

Posting KPU Siak Rakor dan Sosialisasi PKPU bersama Partai, Bisakah Alfedri Mencalon!… ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

• TUALANG (Infosiak.com) – Organisasi Ranting Khusus Ikatan Pemuda Karya (Ransus IPK) Kota Kecamatan Tualang mengunjungi Rumah Panti Asuhan Muhammadiyah Tualang. Kunjungan Ransus IPK disertai pemberian bantuan Sembako berupa beras, telur, mie instan, makanan ringan, teh, gula dan minyak goreng.

Tampak hadir dalam kegiatan Selasa, (13/08/2024), Ketua Ransus IPK Kota Kecamatan Tualang Sugianto beserta jajaran. Tiba di panti asuhan sekitar pukul 17.00 WIB, kedatangan Ransus Kota Kecamatan Tualang diterima langsung Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Tualang, Aswin.

“Disini pengasuh ada 5 orang dan anak-anak 25 orang semua sekolah disini, makan, tinggal disini. Anak yatim-piatu, anak yatim, fakir miskin kumpul disini, alhamdulillah masyarakat mengantar nasi, beras kesini,” ucap Aswin ketika berbincang-bincang dengan jajaran Ransus IPK Kota Kecamatan Tualang.

Lanjutnya, biaya anak-anak panti berasal dari bantuan masyarakat yang bersedekah dan berinfaq.

Ia pun mengucapkan terimakasih atas kunjungan dari Ransus IPK Kota Kecamatan Tualang. “Hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan bapak-ibu semua, semoga IPK makin sukses,” ucap Aswin.

Sementara itu Ketua Ransus IPK Kota Kecamatan Tualang Sugianto menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan iuran sebagian rezeki jajaran Ransus IPK Kota Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

“Sudah kewajiban kita untuk bersedekah dan menolong sesama, semoga bantuan yang diberikan bermanfaat bagi panti asuhan,” harap Sugianto.

Ia juga berharap organisasi IPK khusus IPK Provinsi Riau selalu memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan daerah.

“Mudah-mudahan jajaran ransus terkhusus bagi saya selalu termotivasi untuk berkegiatan sosial. Kita juga selalu berkomunikasi dengan jajaran pimpinan, maupun Korda IPK Unggal Gultom dan Sekretaris Loutfhi,” tutupnya.

Laporan: Ika Rahman

Posting Ransus IPK Tualang Kunjungi Panti Asuhan Muhammadiyah ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK, Infosiak.com – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anak Siak Bersama Satu Tujuan (GAS Bersatu) membantah pernyataan salah satu Wakil Ketuanya, Rolis, SH di berbagai media massa yang terbit Kamis (25/7/24) terkait kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Siak yang menurutnya tebang pilih.

“Kita membantah pernyataan saudara Rolis yang membawa nama organisasi GAS dalam pernyataannya di media massa baru-baru ini. Ini penting agar publik bisa memilah dan memastikan kebenaran atas fakta yang diungkap secara pribadi maupun organisasi,” ungkap Sekretaris Umum DPP GAS BERSATU, Juwana, SH didampingi Ketua Bidang Kaderisasi dan Anggota, Jhon Lava kepada awak media massa Kamis malam (25/7/24) di Siak.

Dalam pernyataannya Juwana, SH menyebutkan, itu adalah pernyataan pribadi Rolis. Bukan pernyataan organisasi. Itu yang ingin diluruskan. Silahkan saja Rolis mau berbicara apapun, tentang apapun, namun dia harus bisa mempertanggungjawabkan terhadap apa yang keluar dari mulutnya.

“Kami lihat pernyataannya tersebut,  apa yang disampaikan oleh Rolis umpama cerita kedai kopi yang dimuat dalam berita media massa dengan membawa organisasi. Sebagai orang yang katanya kuliah di Fakultas Hukum dan organisatoris seharusnya dia paham, bahwa pernyataan tanpa disertai dengan bukti-bukti yang kuat hanyalah pepesan kosong layaknya bualan di kedai kopi yang tidak jelas ujung pangkalnya,” urainya.

“Jangan bersandar pada kata-kata “dugaan” lantas semua kegiatan dikatakan bermasalah dan membuat berita-berita miring dengan menyudutkan pihak tertentu. Itu bukan cara berpikir orang hukum dan orang organisasi. Jika memang ada bukti yang kuat, silahkan buat laporan, dengan bukti yang ada,” tegas Juwana.

Juwana menambahkan, negara ini sudah lengkap semua perangkat-perangkat     berikut aturan perundang-undangannya. Perangkat dimaksud adalah lembaga dan instansi yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing sesuai aturan yang ada.

Ada institusi pemerintahan, ada institusi penegakan hukum, lembaga legislatif, yudikatif dan lainnya. Semua lembaga dan instansi ini tentu menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan bidang-bidang yang ada.

“Kita percayakan saja kepada lembaga dan instansi yang ada. Bersikap kritis dan konstruktif memang dibutuhkan sebagai kontrol terhadap jalannya “good government and clean Governance”, namun tentu harus mempunyai landasan dan pijakan yang kuat. Menuduh dan memfitnah lembaga atau instansi tanpa ada bukti dan data, menurut kami itu adalah
tindakan bodoh, asal-asalan dan tidak bertanggung jawab,” pungkas Juwana mengakhiri.

Dicatut dari berita inforiauterkini.id terkait pernyataan Rolis SH, menyebut bahwa kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Siak, Riau, terus disorot pelaku jasa konstruksi di daerah tersebut.
Dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga campur tangan aparat penegak hukum terus berhembus kencang.

Aroma tak sedap tercium rekanan pada panitia Kelompok Kerja (Pokja) ULP. Dugaan campur tangan dalam proses tender atau lelang kerap terjadi di Kabupaten Siak.

Ikhwal ini disampaikan tokoh pemuda di Kabupaten Siak, Rolis SH. Ia membeberkan permainan oknum Pokja ULP kerap terjadi dalam setiap kegiatan lelang di Kabupaten Siak.

“Hal itu sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi sengap saja. Tak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Polres,” kata Wakil Ketua Gabungan Anak Siak (GAS) ini kepada awak media, Kamis (25/7).

Karena itu, mantan Ketua Partai Hanura Siak ini mengaku, publik menaruh kecurigaan kepada APH ikut bermain pada setiap kegiatan lelang.

“Wajar kita curiga, wong isunya sudah berhembus kencang, tapi tidak ada tindakan. Mungkin sudah kenyang,” ujar Rolis dengan logat Melayu-nya.
Kendati begitu, Rolis tidak menampik tiga tahun terakhir penindakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi di Siak gencar dilakukan pihak kejaksaan.

Namun sayangnya, kata Rolis, hanya kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian pemangku kepentingan.

“Itu pun dinasnya atau OPD-nya di pilih-pilih. Sebagai contoh kasus permainan pupuk subsidi di Dinas Pertanian Siak, dan belum lama ini kasus BPBD Siak. Tak ada menyangkut infrastruktur seperti jalan, gedung, atau lainnya. Mungkin OPD yang membidangi itu terlalu kuat. Kejari atau Polres tak sanggup,” terangnya.

Padahal, lanjut Rolis, sudah ada contoh di depan mata. Pembangunan jembatan kaca yang menelan uang rakyat puluhan miliar. Tiang penyangga jembatan kaca yang terletak di Kecamatan Mempura itu pun sudah dua kali ditabrak kapal yang melintas di Sungai Siak.

“Kabar yang kita dengar di media waktu itu, perbaikan atau pembangunan ulang tiang dibiayai oleh perusahaan kapal yang menabrak. Tapi besaran biaya yang dikucurkan oleh perusahaan kapal ditutupi. Kalau benar dibiayai, berapa?. Yang jadi pertanyaan, masak APH tidak mencium aroma permainan itu,” jelasnya.

“Belum lagi besaran anggaran biaya swakelola dan perbaikan lift jembatan di Dinas PU Tarukim Siak. Apa-apa saja yang dibangun pakai anggaran itu. Total nilainya belasan miliar rupiah loh,” ujarnya.

Tidak hanya sebatas itu, Rolis juga menyasar dugaan permainan di Dinas Perhubungan Siak. Dugaan mark-up pemeliharaan kapal di Siak tidak pernah tersentuh. Begitu juga dugaan permainan pembuatan Bus Wisata Siakku yang menelan anggaran miliar rupiah.

“Mestinya, pembuatan bus dicek. Benar enggak busnya itu dibeli baru, lalu dipermak seunik itu. Sebab, sepengetahuan saya, dalam butiran lelang, itu bus baru. Lalu di modifikasi menjadi bus wisata kayak sekarang ini. Tapi didiamkan saja. Padahal sudah jelas, Pak Kejagung (ST.  Burhanuddin) pernah bilang, jaksa bodoh kalau tidak bisa temukan korupsi di daerah. Itu bahasa Pak Kejagung di media-media. Bukan bahasa saya,” ujarnya.

Untuk itu dalam waktu dekat ini, Rolis Cs akan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Riau, agar dugaan permainan di ULP Siak terungkap.

“Tak hanya ULP-nya, kita juga akan ke Aswas untuk membuat laporan. Sebab ada dugaan, sejumlah oknum kejaksaan ikut bermain dalam setiap pengadaan baik lelang, maupun penunjukan langsung (PL),” pungkasnya.(***)

Laporan : Tim Redaksi

Editor : Ali Tubelnov

Posting Rolis Sebut KKN Marak di Siak, GAS Bersatu: Itu Urusan Pribadi ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK – DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRa) Kab. Siak mendesak komisaris PT Bumi Siak Pusako, Drs. H Hendrisan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Pasalnya setelah berminggu-minggu objek fital perusahaan minyak tersebut mengalami kerusakan dan berindikasi sejumlah sumur tidak beroperasi, namun tak kunjung selesai.

Bupati LIRa, Dedi Irama, ST kepada Infosiak.com Senin (1/4/24) menyebutkan kondisi yang terjadi pada PT BSP sebagai KKKS untuk mengelola Blok CPP, sudah sangat mengkhawatirkan bagi keberlanjutan kinerja BSP sebagai BUMD satu-satunya di Indonesia yang diberi kepercayaan memegang wilayah kerja Migas. Karena sebelumnya, selain gagal dalam membangun kantor, dan adanya kecelakaan kerja yang menewaskan karyawannya, tentu itu catatan hitam bagi BSP sebagai BUMD kebanggan Kabupaten Siak.

“Ini peristiwa langka, dan sewajarnya kita khawatir dengan kondisi yang tengah terjadi. Kerusakan peralatan di objek fital perusahaan perminyakan dan sudah berminggu-minggu tak kunjung selesai, tentu memunculkan sejumlah praduga profesionalitas,” urainya.

“Atau memang BSP tidak memiliki tenaga kerja berkompeten untuk mengatasi persoalannya?,” lanjutnya menanyakan.

Berkenaan hal ini, selain meminta pertangungjawaban dari kinerja komisaris BSP dalam mengawasi kinerja manajemen BSP, juga meminta stakeholder berkaitan untuk mengambil langkah-langkah.

“Karena BSP adalah BUMD, dan mayoritas sahamnya milik Kabupaten Siak, kita minta Bupati dan DPRD Kabupaten Siak melakukan langkah mengevaluasi kinerja BSP saat ini. Untuk DPRD perlu pula membentuk Pansus untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi,” tegasnya.

Menindaklanjuti apa yang disampaikan LIRa tersebut, Wartawan infosiak.com berupaya mengkonfirmasi ke Komisaris BSP Hendrisan ke nomor kontak 08117xxxxxx, namun pesan yang dikirim tidak mendapatkan tanggapan apapun.

Sedangkan Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan menjawab desakan LIRa dan GAS yang mengangkat persoalan ini dari awalnya, menyebut bahwa DPRD sebagai lembaga daerah yang bertugas menjalan fungsi kontrol dan pengawasan, penganggaran dalam penyertaan saham, dan tentunya Perda penyertaan modal ke BSP, akan mengambil langkah tersebut.

“Kita di DPRD berkomitmen kepada masyarakat Kabupaten Siak, kita akan segera panggil PT BSP. Kita akan atur waktu pertemuannya untuk rapat dengar pendapat. Dan kalau dimungkinkan untuk membentuk Pansus juga akan kita lakukan,” tegas Indra.

Politisi Golkar yang tengah digadang-gadang untuk mau maju di Pilkada Siak 2024 tersebut juga mengharapkan agar BSP dapat bekerja lebih cepat, tangkas dan bertanggungjawab untuk menyelamatkan aset sumber daya alam Kabupaten Siak tersebut.

“Wajar kalau kita khawatir, kepercayaan negara melalui SKK Migas yang telah memberikan kontrak kerja 20 tajun ke depan ini, akan kehilangan kepercayaan karena kinerja yang buruk dari BSP. Karena beberapa informasi menyebut bahwa sumur di dua area, Pedada dan Zamrud sudah banyak yang tidak beroperasi,” terusnya.

Intinya, BSP harus bekerja lebih keras untuk menjaga amanah masyarakat Kabupaten Siak dalam mengelola Blok CPP. Jangan sampai menimbulkan masalah lebih besar lagi.

Laporan: Ali Masruri

Posting Lira Siak Desak Komisaris BSP Tanggungjawab Kondisi BSP Terkini ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

Irvan Gunawan: Kami Menunggu Proses Penegak Hukum

SIAK, Infosiak.com – Peristiwa kebakaran yang merenggut dua nyawa santri di Pondok Pesantren Nurul Yakin Kampung Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau hingga saat ini masih belum ada titik terang. Padahal peristiwa terjadi sebulan lalu, sampai saat ini masih menjadi teka-teki yang belum terjawab.

Karena merasa bahwa hak mereka mendapatkan penjelasan yang pasti tak kunjung ada, maka pihak keluarga korban mengadukan hal itu ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak untuk mendapatkan keadilan.

Kedatangan keluarga korban diterima langsung oleh Timbalan Ketua Umum atau Ketua Harian LAMR Siak Irvan Gunawan di Kantor LAMR, Sabtu (16/3/2024) pagi.

Usai pertemuan, kepada wartawan Irvan Gunawan mengatakan, pihaknya menghargai proses hukum yang saat ini masih berjalan. Ia juga berharap, pihak penegak hukum mempercepat prosesnya.

“Ini kan sudah hampir sebulan, kejadian tanggal 18 Februari 2024. Kita menghargai proses hukum  yang masih berjalan. Tapi kita berharap, proses itu tidak terlalu lama,” kata dia.

Irvan juga mengatakan, kedatangan kedua orang tua korban Ardi dan Firman itu tentu menjadi atensi LAMR Siak. Dengan harapan, penegak hukum harus komitmen dalam menangani proses hukum yang ada di Siak.

“Kedatangan orang tua korban indikasi terbakar di pesantren Dayun. Orang tua alm Ardi dan alm Firman mengadu yang sampai hari ini belum ada kejelasan dari aparat hukum walaupun sudah ada indikasi tersangkanya,” tambahnya.

Sementara itu Kapolres Siak AKBP Asep Sujarwadi saat dikonfirmasi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan konferensi Pers terkait kasus tersebut.

“Minggu depan press release kasus tersebut di polres,” tulis Kapolres melalui WhatsApp pribadinya.

Kasus terpanggangnya dua santri di Ponpes Nurul Yakin sempat menimbulkan kontroversi. Sebab, pihak ponpes sempat memberikan keterangan bahwa kebakaran itu diduga korsleting listrik kepada awak media.

Laporan: Ali

Posting Minta Keadilan, Keluarga Santri Korban Kebakaran di Ponpes Nurul Yakin Mengadu ke LAMR ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.

SIAK – (com) Kejadian bocornya pipa minyak mentah di saluran pipa transper milik KKKS yang memegang kontrak wilayah kerja CPP Blok, PT Bumi Siak Pusako mengakui bahwa ada terjadi kebocoran pipa minyak milik mereka, terkhusus di KM 70 Dayun. Upaya perbaikan sudah dilakukan, dan saat ini harus melakukan pengangkutan secara manual ke tanki penampungam di Minas.

Demikian penjelasan terkait kondisi operasional PT BSP dalam menjalankan kontrak kerja dengan SKK Migas, disampaikan manager EA PT BSP, Riky Hariansyah kepada Infosiak.com Kamis (14/3/24) melalui sambungan telepon.

Dikatakan Riky, sebagai KKKS di Blok CPP PT BSP yang merupakan mitra SKK Migas, melanjutkan kontrak para kontraktor sebelumnya baik PT Caltex 20 tahun, kemudian 2002-2020 dikelola BOB PT BSP-Pertamina Hulu, dan saat ini baru berjalan tahun kedua, PT BSP dipercaya menjadi pengelola tunggal hingga tahun 2042 mendatang.

“Pipa transper minyak mentah ini, memang menjadi objek fital yang harus diakui, bahwa kondisinya sudah cukup tua. Kalau ada kebocoran ya kita tangani semaksimal mungkin. Namun kondisi bocor di KM 70 Dayun ternyata membuat terjadi pembekuan di dalam pipa, sehingga minyak yang dikirim tidak berjalan justru kembali ke tanki penampungan di Zamrud,” jelasnya.

Digambarkannya, minyak mentah ini, memiliki unsur seperti lilin dan jeli. Sebelumnya ada terjadi kerusakan travo listrik untuk operasi. Maka sempat dihentikan aktifitas beberapa waktu, dan membuat kondisi minyak di dalam pipa mengalami pembekuan.

“Maka dari itu, kita yang tetap harus memproduksi minyak, karena aktifitas sumur tidak boleh dihentikan, sempat mengalami kendala. Maka dari itu transper minyak secara manual dengan menggunakan mobil harus kita lakukan, karena pasokan minyak di tanki penampungan juga sudah maksimal,” ujarnya.

“Intinya kita tidak diam, dan tetap berupaya agar operasi tetap jalan, meskipun harus melakukan pengakutan manual sebelum pipa yang sumbat bisa tertangani,” ujarnya.

Dijelaskan Riky Hariansyah yang juga Putra Mantan Bupati Siak, H Arwin AS tersbeut bahwa operasi PT BSP tetap jalan dengan produksi rata-rata 8.500-9.000 ribu barel per hari.

Terkait langkah detail tentang operasional PT BSP yang merupakan BUMD Siak bekerja sama dengan Pemprov Riau sebagai pemilik saham, dan beberapa daerah di Riau tersebut, masih ditunggu infosiak.com. karena diakhir pemberian keterangan tersebut, infosiak.com sempat meminta penjelasan tertulis dari pihak PT BSP. Karena data jumlah minyak yang diangkut manual dalam sehari dan unit yang digunakan belum mendapat penjelasan. Apakllagi terkait dengan biaya operasional yang dibutuhkan dalam menyikapi kondisi yang terjadi.(Ali)

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anak Siak (DPP GAS) Kabupaten Siak mempertanyakan kinerja PT Bumi Siak Pusako terhadap penanganan adanya sejumlah titik bocornya pipa minyak mereka. Pasalnya terdapat sejumlah pengaduan masyarakat yang merasa bahwa penanganan terkait pipa bocor yang dinilai asal-asalan, belum mendapat penjelasan dari pihak terkait.

Wakil Ketua Umum bidang energi dan sumber daya alam DPP Gerakan Anak Siak (GAS) Bersatu, S. Darma Setiawan, SH menyebut bahwa kerusakan pipa minyak yang merupakan objek vital bagi perusahaan Migas, tentu harus tertangani dengan baik.

“Kita harap, segera dilakukan penanganan yang benar. Jangan sampai kondisi ini justru akan mempengaruhi produksi, dan berujung pada pendapatan negara,” ujarnya.

“Apalagi kondisi berada di pinggir jalan lintas yang saat ini berstatus sebagai jalan Nasional, Buton-Pekanbaru,” ujarnya.

Karena ada informasi, sejak adanya penanganan pipa bocor, justru terjadi pembekuan minyak di dalam pipa, sehingga minyak yang harus di transper ke lokasi penyulingan justru ditampung menggunakan mobil Tanki. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah mobil Tanki minyak yang menampung minyak mentah di sejumlah titik.

“Kita tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai ada upaya mengangkutan minyak mentah menggunakan mobil Tanki. Tentu ini kondisi tidak biasa bahkan bisa disebut tidak wajar,” tegasnya.

Terkait hal itu, Wartawan Infosiak.com berupaya mengkonfirmasi pihak PT Bumi Siak Pusako sebagai kontraktor di CPP Blok dimana lokasi pipa berada di sekitar Zamrud Area, belum bisa mendapatkan penjelasan dari Perusahaan Daerah yang mengelola minyak di Blok Coastal Plain Pekanbaru (CPP Blok).(Ali Masruri)

Posting BSP Akui ada Pipa Bocor dan Pembekuan, Riky: Kita Ambil Langkah, Angkut Manual ditampilkan lebih awal di Gali Informasi Bangun Budaya.